, adapun sepadannya adalah sebagai berikut : sebelah Utara : berbatas dengan Laut sebelah Selatan : berbatas dengan Laut sebelah Timur : berbatas dengan Laut sebelah Barat : berbatas dengan Laut.Bahwa karena itulah diadakan beberapa kali RUPS, adapun RUPSpertama kali diadakan tanggal 7 Juli 2008.

Bahwa sebabnya terjadibeberapa kali RUPS adalah disebabkan sulitnya pengurusan mendapatkanpengesahan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas (SuratKeputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia), hingga terakhirtepatnya tgl 31 oktober 2008 diadakan lagi RUPS, dengan acara dalamrapat sama dengan RUPS sebelumnya adalah untuk memperolehpersetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham mengenai :Hal. 6 dari 45 hal. Put. No. 2444 K/Pdt/ 2011a. Pengantian Direksi Perseroanb.

Menyatakan Sah Surat Berita Acara RUPS CB PT Mentawai Surak Wisatatanggal 31 Oktober 2008 akta NO.39 yang dibuat dan ditandatanganidihadapan Satria Darma, SH Notaris di Padang, SK Menteri Hukum danHam, RI No. AHU43611 AH. 01022009 tentang persetujuan Aktaperubahan Aanggaran Dasar perseroan yang telah ditetapkan di Jakarta tanggal 4 September 2005.

Mentawai SurakWisata diganti menjadi Penggugat (Novi Leni Savitri), penggantiantersebut berdasarkan rapat umum pemegang saham (RUPS) tanggal31 Oktober 2008 dengan akta no. 39 SK Menteri Hukum dan HakAzazi Manusia RI tentang akta perubahan anggaran dasar perseroantanggal 4 September 2009, sedangkan PT.

Mentawai Surak Wisata dikarenakantidak berjalan sebagaimana mestinya yang ditetapkan seorang Direksidengan tugas dan kewajibannya maka berdasarkan Rapat UmumPemegang saham (RUPS) sebagaimana dituangkan dalam berita acara(RUPS) No. 39 tanggal 31 Oktober 2008 yang dibuat dan ditandatanganioleh Satria Darma, SH Notaris di Padang telah diganti Direksi PT.Mentawai Surak Wisata dari semula Robi Mayersya menjadi Novi LeniSavitri.Bahwa oleh karenanya susunan Direksi dan Komisaris Perseroan tersebut(PT.

Menyatakan dan menetapkan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum RUPS Luar Biasa Turut Tergugat I (PT Mandiri Alam Sejahtera) tanggal 23 Januari 2015, berikut setiap perikatan yang timbul dari dan juga segala akibat hukum dari Keputusan RUPS Luar Biasa Turut Tergugat I tanggal 23 Januari 2015 sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 18 tanggal 30 Januari 2015 yang dibuat oleh Tergugat VII :--------------------------a.

Menyatakan dan menetapkan tidak sah dan batal demi hukum pengangkatan pengurus perseroan Turut Tergugat I yang diangkat oleh RUPS Luar Biasa Turut Tergugat I pada tanggal 23 Januari 2015 sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.

Manyatakan sah dan menetapkan susunan pengurus baru perseroan Turut Tergugat I yang diangkat oleh RUPS Luar Biasa tanggal 21 April 2015 sesuai Akta Berita Acara Rapat PT. Mandiri Alam Sejahtera (Turut Tergugat I) Nomor 93 tanggal 21 April 2015 yang dibuat oleh Ny.

Menyatakan dan menetapkan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum RUPS Luar Biasa Turut Tergugat II (PT Persadatama Lestari Coalmining) tanggal 23 Januari 2015 tersebut, berikut setiap perikatan yang timbul dari, dan juga segala akibat hukum dari Keputusan RUPS Luar Biasa Turut Tergugat II tanggal 23 Januari 2015 sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.

Menyatakan dan menetapkan tidak sah dan batal demi hukum pengangkatan pengurus perseroan Turut Tergugat II yang diangkat oleh RUPS Luar Biasa Turut Tergugat II pada tanggal 23 Januari 2015 sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.

Il kepada Tergugat ,sesuai Akta Nomor 7 tanggal 23 Februari 2016 yang dibuat olehTergugat VII, yang memuat tentang pengalihan saham danperubahan pengurus perseroan Turut Tergugat I,dan Akta Nomor 6tanggal 23 Februari 2016 yang dibuat oleh Tergugat VII, yangmemuat tentang pengalihan Saham dan perubahan pengurusperseoran Turut Tergugat II ;Hal 10 dari 213 Hal.Put.No.341/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst.10.Bahwa pada tanggal 21 April 2015 Direksi yang sah Turut Tergugat mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

RUPS LuarBiasa Turut tergugat tersebut pada pokoknya memutuskan :a. Meratifikasi tindakan anggota Direksidan Dewan Komisaris ;b. Perubahan susuan anggota Direksidan Dewan Komisaris ;Selanjutnya susunan pengurus perseroan Turut Terugat adalah: Direktur Utama : Dewi Sasmita Kosasih 5 Direktur : Suprianto 5 Komisaris : Bellamy Suhendra ;Bahwa ketika Ny.

Mandiri Alam Sejahtera (Turut Tergugat )Nomor 18 tanggal 30 Januari 2015 yang memuat tentangpelaksanaan RUPS Luar Biasa Turut Tergugat tanggal 23 Januari2015 yang dilaksanakan oleh Tergugat II, Tergugat Ill, dimana RUPSLuar Biasa tersebut pada pokoknya memutuskan halhal sebagaiDer ikut : 222222 = nnn non non nnn nnn nnn nen nnn nnn nnn nnn nnn nee ne ene nea. Pengalihan seluruh Saham Milik Penggugat dan Saham MilikTergugat Il kepada Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI ;b.

Persadatama Lestari Coalmining (Turut Tergugat Il)Nomor 16 tanggal 30 Januari 2015, yang memuat tentangpelaksanaan RUPS Luar Biasa Turut Tergugat Il tanggal 23 JanuariHal 12 dari 213 Hal.Put.No.341/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst.13.2015 yang dilaksanakan oleh Tergugat II, Tergugat III, dimana RUPSLuar Biasa tersebut pada pokoknya memutuskan halhal sebagaiDOLIKUt tn= no no nnn nnn nnn ne nnn non nnn nce nc ccc cn cnn nce nee cece cen canaa.

Yoyok Nurprasetiyohadi Pramono ;Bahwa setelah Penggugat mengetahui : Adanya Akta RUPS Luar Biasa Turut Tergugat dan TurutTergugat II tariggal 23 Januari 2015 jax

Yang menjadi dasar dan alasan daripermohonan tersebut adalah karena tindakan BURHANUDIN BURMARAS dalam menerbitkan Surat Jaminan No. 111 belummemperoleh persetujuan dari anggota direksi yang lain dan RapatHal 16 putusan perdata No. 538/PDT/2017/PT .DKI3.2.3.3.3.4.Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Lekom Maras.

atau lebih, baikyang berkaitan satu sama lain maupun tidak.Bahwa menurut ketentuan Pasal 102 ayat (1) UUPT tersebut dapatdiketahui bahwa anggota Direksi terlebin dahulu harus memintapersetujuan RUPS jika akan menjaminkan kekayaan Perseroan atas suatuHal 21 putusan perdata No. 538/PDT/2017/PT .DKI12.13.14.utang.

Namun, syarat adanya persetujuan RUPS tersebut baru berlakuuntuk penjaminan kekayaan yang jumlahnya lebih dari 50% (limapuluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan. Sementara itu,di dalam Surat Perlawanan Sita Eksekusi, Pelawan Asal sama sekali tidakpernah menjelaskan apakah aset Pelawan Asal yang dijaminkan olehBURHANUDIN BUR MARAS jumlahnya lebih dari 50% dari jumlahkekayaan bersih Perseroan?

Berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, secara pasti dapatdikatakan bahwa tindakan BURHANUDIN BUR MARAS menjaminkanasetaset Pelawan Asal sebagaimana tertuang dalam Surat Jaminan No.111 belum diperlukan persetujuan dari RUPS karena selama peridanganperkara No. 263/Pdt.Plw/2016/PN.Jkt.Sel. di PN Jakarta tersebut, tidakpernah ada bukti yang menyatakan bahwa asetaset yang dijaminkantersebut jumlahnya lebih dari 50% dari jumlah kekayaan bersih dari PTLekom Maras.

persetujuan dari RUPS, namun tetap mengikatPerseroan terhadap pihak lain yang memiliki itikad baik.

BINA CITRA NIAGA, padahalAMIRUDDIN (TERGUGAT V) tersebut adalah Pendiri dan atau Pemilikdan Pemegang Saham Terbesar Perusahaan PT BINA CITRA NIAGA,dan demikian pula PENGGUGAT diturunkan dari DIREKTUR menjadiANGGOTA KOMISARIS PT BINA CITRA NIAGA tanpa dasar hukum danatau. tanpa melalui RUPS maupun RUPSLB dengan paraPendiri/DIREKSI/PEMEGANG SAHAM/PENGURUS PT.

BINA BINA CITRA NIAGAberdasarkan Akta Pendirian atau Anggaran Dasar PT BINA BINA CITRANIAGA yang didukung AKTA NOTARIS Nomor 103, tanggal 31 Maret2003 pada tahun 2003 tidaklah pernah melakukan RUPS/RUPSLB untukmerubah Anggaran Dasar dan susunan Kepengurusan PT BINA CITRANIAGA sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU No. 40 tahun 2007Tentang Perseroan Terbatas yang menegaskan bahwa :(1) Perubahan Anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS;(2) Berita Acara mengenai Perubahan Anggaran Dasar wajibdicantumkan dengan

jelas dalam panggilan RUPS;Kenyataannya selama ini Penggugat maupun TERGUGAT Vtidak pernah menerima Berita Acara Perubahan Anggaran Dasar dantidak pernah menerima surat panggilan RUPS/RUPSLB;Bahwa upaya yang dilakukan oleh TERGUGAT ~ melakukanperubahanperubahan Akta dan Susunan Kepengurusan PT BINA CITRANIAGA secara diamdiam dan atau tanpa persetujuaan PENGGUGATtelah melanggar Hak Hukum PENGGUGAT;Bahwa Perbuatan TERGUGAT telah jelas merupakan PerbuatanMelawan Hukum, dan PENGGUGAT telah sangat dirugikan

:Bahwa tindakan PT Bina Citra Niaga aquo yang melakukanpenjualan asset (objek tanah sengketa aquo) kepada Tergugat IIsebelumnya telah mendapatkan persetujuan melalui mekanismeRUPS, hal mana perihal RUPS PT Bina Citra Naga aquotermaktub dalam Akta Jual Beli Nomor : 553/ Kendari/ Tahun2011, dibuat oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah H. AsbarImran, S.H.

Bahwa jika memeriksa dalildalil Penggugat, maka senyatanyaditemukan substansi persoalan hukum yang digugat adalah :(1) Keberatan Penggugat atas RUPS/RUPSLB yangmenghilangkan Penggugat dari Struktur/Organ Perseoran PTBina Citra Niaga;(2) Keberatan Penggugat atas keputusan RUPS/RUPSLB yangmenthilkan saham 25 % (dua puluh lima persen) milikPenggugat di Pt Bina Citra Niaga;(3) Keberatan Penggugat akibat tindakan PT Bina Citra Niagayang mengalihkan asset PT Bina Citra Niaga berupa ObjekTanah sebagaimana

Fotocopy Salinan Akta Pernyataan RUPS Luar Biasa PT BPRAl Mabrur Klaten, Nomor 4 tanggal 19 Agustus 2014;P.8. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan RUPS Luar Biasa PT BPRAl Mabrur Klaten, Nomor 8 tanggal 22 Maret 2016;Hal 5 dari 16 halaman Put. No. 1135/Pdt.G/2018/PA.KIt.SALINANBerdasarkan segala uraian yang telah Penggugat sampaikan diatas.

Fotocopy Salinan Akta Pernyataan RUPS Luar Biasa PT BPR AlMabrur Klaten, Nomor 4 tanggal 19 Agustus 2014;P.8.

Fotocopy Salinan Akta Pernyataan RUPS Luar Biasa PT BPR AlMabrur Klaten, Nomor 8 tanggal 22 Maret 2016;Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan buktibuktinya, sedangkan Tergugat tidak lagi datang menghadap kepersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut danketidak hadirannya tanpa alasan yang sah menurut hukum;Selanjutnya Hakim Pemeriksa menyatakan persidangan atasperkara ini cukup dan selesai.

Unicomindo Perdana berdasarkan RUPS tanggal 29 Juli 2005 makaTerbantah sebagai Pemegang saham baru tidak mempunyai kompetensiuntuk membatalkan akta yang dibuat dan ditandantangani oleh PTUnicomindo Perdana pada tahun 1995 atau 11 (sebelas) tahun yanglalu. Kalaupun ada pemegang saham yang keberatan dengan aktaaktatersebut tentunya sangat masuk akal bila diajukan oleh PemegangSaham pada saat dibuat dan ditandatanganinya aktaakta tersebut;c.

Unicomindo Perdana (vide P6);Bahwa sangatlah tidak berdasar hukum alasan Terbantah dalam suratgugatannya yang menyatakan baru mengetahui adanya permasalahanaktaakta berdasarkan hasil laporan direksi pada RUPS tanggal 29 Juli2005 karena apabila benar quod non sesuai ketentuan Pasal 56Undangundang No.1 Tahun 1995 tentang kewajiban membuat laporantahunan, maka sudah barang tentu segala perkembangan masalahperusahan telah dilaporkan oleh Direksi paling tidak dalam 10 (sepuluh)kali Rapat Umum Pemegang

Saham (RUPS) Perseroan karena aktaakta tersebut dibuat pada tahun 1995 atau 11 (Sebelas) tahun yang lalu;Bahwa kalaupun benar quod non Terbantah sebagai Pemegang Sahamberdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 29 Juli2005, sedangkan gugatan pembatalan aktaakta diajukan olehTerbantah berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Agustus 2005.tentu menjadi pertanyaan bagi Pembantah kerugian seperti apa yangdialami Terbantah yang baru 8 hari sebagai Pemegang saham PT.Unicomindo Perdana?

,LLM halaman 10);Bahwa kalaupun quod non Terbantah membeli 1200 lembar sahammilik Terbantah Il berdasarkan RUPS tanggal 29 Juli 2005 maka berartisebelum adanya pengalihan saham kepada Terbantah , kepemilikan sahamTerbantah II di PT. Unicomindo Perdana adalah sebanyak 1900 lembar saham(95 %) dengan 100 lembar saham (5 %) dimiliki oleh Sdr. Soekardi sehinggadapat dikatakan Terbantah Il adalah pemegang saham pengendali yangmempunyai kekuasaan mutlak terhadap PT. Unicomindo Perdana.

Unicomindo berdasarkan RUPS tanggal 29 Juli2005.

G/2007/PN.SMG tanggal 22 Oktober 2007 hal. 28 yang memberikan pertimbanganhukum sebagai berikut "dan selama aktaakta yang dimaksud belumdibatalkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), makaTergugat (LIU FU) dan Tergugat Il (NUR ANDAYANI) yang berhakmewakili kepentingan hukum PT. Golden Hui".

(videbukti P1) dalam lembar ke 5 Bab Direksi Pasal 10 ayat (2), yangberbunyi "Para anggota direksi diangkat oleh Rapat Umum PemegangSaham (RUPS), masingmasing untuk jangka waktu 3 tahun";. Bahwa dengan telah berakhirnya jabatan direksi dari Penggugat Il dantidak diperpanjangnya jabatan tersebut melalui Rapat Umum PemegangSaham (RUPS), maka jabatan Penggugat Il secara yuridis berakhir padatanggal 03 Agustus 2001;.

Bahwa berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut,maka dibuatlah surat kuasa dari pemegang saham yaitu LIU, FANGJUNG dan LIU, CHINHUl/Penggugat yang diberikan kepada LIU FUl/Tergugat dengan disaksikan di kantor Notaris Publik CHEN CHICHANG di Taiwan tertanggal 16 Oktober 2002. Surat Kuasa tersebutmemberikan kuasa kepada Tergugat untuk mengurus dan menjalankankegiatan usaha PT.

Golden Hui (tidak termasuk melaksanakan RUPS untuk mengubahsusunan pengurus dan/atau oper alih saham perusahaan), maka denganadanya RUPS yang dilakukan oleh para Tergugat/para Termohon Kasasiuntuk mengubah susunan pengurus dan oper alih saham perusahaantanopa sepengetahuan dan mendapat persetujuan dari para Penggugat/para Pemohon Kasasi seharusnya tindakan para Tergugat/paraTermohon Kasasi tersebut adalah termasuk dan dapat dikategorikansebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUNM, yaitu telah melampaui bataskewenangan

Golden Huidapat dipergunakan untuk melakukan semua perbuatan hukum tanpaada batasan hingga RUPS yang dilakukan oleh Tergugat I/TermohonKasasi tanpa sepengetahuan dan mendapat persetujuan paraPenggugat/para Pemohon Kasasi dianggap sah, sehingga majelis Hakimtingkat pertama dan majelis Hakim Tinggi mengharuskan surat kuasayang dimaksudkan oleh Tergugat /Termohon Kasasi tersebut jugaharus dituntut pembatalannya berkenaan dengan keabsahan dan statushukum pemberian kuasa tersebut;.

Thamrin No.5 Jakarta Pusat dalam rangkaRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bursa Berjangka Jakarta,Terdakwa selaku Direktur PT. Bursa Berjangka Jakarta mengatakan : PT.Graha Finesa itu BANDIT yang selanjutnya Terdakwa mengartikan kataBANDIT adalah singkatan dari Bandit yang dilindungi Ibu TIT? PT. GrahaFinesa adalah salah satu pemegang saham di PT. Bursa Berjangka Jakarta;Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 888 K/Pid/2009 Bahwa ucapan atau katakata Terdakwa JAHJA WIRAWAN SUDOMO yangmengatakan PT.

Graha Finesa Bandit diucapkan di hadapan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT. Bursa Berjangka Jakarta, sehingga parapemegang saham mendengar dan mengetahui bahwa saksi TiflHENDRAWATI, SH. melindungi perusahaan pialang yaitu PT.

GrahaFinesa, bahwa setelah selesai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)saksi korban menjadi omongan peserta rapat; Bahwa akibat perobuatan Terdakwa JAHJA WIRAWAN SUDOMOmenyebarkan perkataanperkataan tersebut di atas di hadapan RUPSmerasa nama baik saksi yaitu TIT HENDRAWATI, SH. dicemarkan olehTerdakwa sebagaimana dilakukan Terdakwa tersebut di atas. Kemudiankuasa hukum saksi TITI yaitu saksi UNG RAYES.

yang dikalahkan, harus dihukummembayar biaya perkara (Pasal 181 ayat (1) HIR);Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Penggugat mohonkepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagaiberikut:Dalam Provisi:e Memerintahkan Turut Tergugat untuk tidak melakukan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) maupun Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPS LB) yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahankomposisi saham dan pembagian deviden sampai dengan putusan inimemiliki kekuatan hukum

Dengandemikian, RUPS dan/atau anggaran dasar merupakan organ yang tertinggididalam perseroan.

Dengandemikian, RUPS dan/atau anggaran dasar merupakan organ yang tertinggi59didalam perseroan.

Turut Termohon Kasasi dankeseluruhan hasil pembagian deviden tersebut telah diakui kebenarannyamelalui RUPS Tahunan Turut Termohon Kasasi;6194.Bahwa dalam pelaksanaan setiap RUPS yang risalahnya telah dibuat didepan Notaris secara tegas dan terang telah memberikan dan/ataumenyatakan nilai atau jumlah deviden yang sepatutnya diterima oleh parapemegang saham yang selanjutnya hal tersebut disetujui olen para pesertaRUPS.

Selain itu, pihak Termohon Kasasi selalu hadir dan menandatanganiapa yang menjadi hasil dan/atau kesepakatan dari RUPS tersebut dankeseluruhan risalah RUPS yang dilaksanakan oleh Turut Termohon Kasasitidak satu pun yang menjelaskan dan/atau menerangkan adanya keberatandari Termohon Kasasi tentang proses pembagian deviden yang ada. Hal inidibuktikan juga dengan adanya persetujuan dari Termohon Kasasi dalamsetiap pembagian deviden kepada para pemegang saham melalui RUPSTurut Termohon Kasasi.

PangeranMangkubumi No.52 Yogyakarta diadakan RUPS yang dihadiri oleh : saksiSUGENG NUGROHO, saksi SLAMET SETIABUDI, saksi ALEX HARTONOGUNAWAN, saksi VINA AJENG PUSPA DEWI, saksi Teo A.

Chandra, saksiMETA RAMA dan Terdakwa dalam rangka penggunaan uang sejumlahRp.11.650.782.607, (Sebelas milyar enam ratus lima puluh juta tujuh ratusdelapan puluh dua ribu enam ratus tujuh rupiah) yang ada di Rekening BankCapital Cabang Permata Hijau Jakarta Selatan yang telah digunakanTerdakwa tanpa jin.Pada saat RUPS tersebut Terdakwa beralasan dana yang ada direkeningatas nama PT.

Penggugat secara Lisan tanpa alasan yang jelas dansewenangwenang sebagai Direktur PT Satria Maju Bersama (Tergugat);Bahwa oleh karena pemberhentian Penggugat sebagai Direktur PT SatriaMaju Bersama tersebut di mana atas bertentangan dengan Pasal 105 dan106 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasdan pasal 11 ayat (7) antara Pendirian PT Satria Maju Bersama Nomor 1tanggal 7 Oktober 2008, maka pada tanggal 9 September 2011 Penggugatmengirim Surat Permohonan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

)kepada Komisaris Utama Tergugat, agar diadakan RUPS mengenaipemberhentian Penggugat selaku Direktur PT Satria Maju Bersama(Tergugat), Surat Permohonan Penggugat diterima oleh Tergugat tanggal 9September 2011;Bahwa setelah surat Penggugat tersebut diterima Tergugat, kKemudian padatanggal 14 September 2011 Penggugat menerima surat Tergugat (diantarlangsung oleh karyawan Tergugat).

Nomor 2583 K/Pdt/2016Sesuai Keputusan RUPS PT Satria Maju Bersama, Akta Notaris HemWarsito, S.H.

tersebut di atas,terdapat kejanggalankejanggalan yaitu: Surat Tergugat tersebut dikirim kepada Penggugat pada tanggal 14September 2011, setelah Penggugat mengirim Surat PermohonanRUPS kepada Tergugat tanggal 9 September 2011; Penggugat masih terus bekerja sebagai Direktur PT Satria MajuBersama (Tergugat) sampai dengan tanggal 26 Agustus 2011, kenapatidak diserahkan Surat Tergugat tertanggal 16 Agustus 2011 kepadaPenggugat sewaktu Penggugat masih bekerja; Penggugat tidak pernah diberitahu tentang RUPS

pemberhentianPenggugat dan Penggugat tidak diundang pada RUPS tersebut,sehingga Penggugat tidak bisa membela diri (tidak diberi kesempatanuntuk membela diri); Surat Tergugat tersebut tidak ditembuskan kepada para pemegangsaham Tergugat;Bahwa terbukti surat Tergugat tersebut di atas terdapat kejanggalankejanggalan sehingga dapat dikatakan bahwa pemberhentian Penggugatsebagai Direktur Tergugat merupakan rekayasa dari Dewan KomisarisTergugat untuk memberhentikan dan menyingkirkan Penggugat dariTergugat

PT Sadhana Graha Adhika sesuai data dari Pemerintah RI cqKemenkum HAM RI tidak tercatat dalam database Kemenkum HAMRI (linat bukti P Int 12 halaman 1).Berhubung PT Sadana Graha Adhika (pemegang saham mayoritasPT Sarana Griya Kedamaian Abadi) tidak tercatat sebagai BadanHukum Perseroan dalam database Kemenkum HAM RI (lihat pada P Int 12 halaman 1), maka PT Sarana Griya Kedamaian Abadi tidakdimungkinkan untuk dapat mengadakan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) sehingga membawa akibat PT Sarana Griya KedamaianAbadi

tak dapat mengadakan RUPS (tak dapat mencapai quorum)demikian berlanjut membawa akibat PT Surabaya Lingkar Mas juga takdapat mengadakan RUPS berhubung pemegang saham mayoritasnya(PT Sarana Griya Kedamaian Abadi) tak dapat mengadakan RUPS.Sejalan dengan hal tersebut, maka bukti Termohon Kasasi yang berupaAkta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 2 tanggal 3 Februari 2015yang dibuat di hadapan Notaris Susy Sandrawati, S.H., M.Kn. dapatdiketahui dibuat atas dasar adanya RUPS pengangkatan kembalianggota

menyampaikanpemberitahuan dalam jangka waktu 60 hari dari tanggal aktapernyataan Notaris tentang perubahan data perseroan(pengangkatan kembali anggota Komisaris dan Direksi), makaanalog dengan ketentuan Pasal 6 ayat 5 PERMEN Nomor M01 HT0110/2007, maka: akta pernyataan Notaris tentang data perseroan tentangpengangkatan kembali anggota Komisaris dan dewan Direksi sertaperubahan alamat perseroan adalah batal sejak lewatnya waktutersebut ; dan data perseroan kembali kepada keadaan sebelum ada aktakeputusan RUPS

Put Nomor 93 K/Pdt/2016Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas, menetapkan:Organ Perseroan Terbatas adalah Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS), Direksi dan Komisaris;Sejalan dengan memori banding Pemohon Kasasi angka 2, 3 di atas jo.data dari Pemerintah RI cq.

Kemenkum HAM RI (bukti P Int12 halaman 2)RUPS terakhir PT Surabaya Lingkar Mas tanggal 08082008 Nomor8 dibuat di hadapan Notaris Kabupaten Sidoarjo Agus Wieyono, S.H,dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 40Tahun 2007 (Undang Undang Perseroan Terbatas) diperoleh fakta hukumTermohon Kasasi PT Surabaya Lingkar Mas saat ini tidak memiliki organperseroan lagi (tidak terdapat anggota Direksi, anggota Komisaris dan tidakmemungkinkan untuk mengadakan RUPS) atau dapat dikatakan tidakeksis

pemilik saham (Tergugat), dan Tergugat sama sekali tidakmenerima materi apapun yang berkaitan dengan RUPS tersebut.

DalamSurat tersebut hanya disebutkan agenda acara Pembahasan terkaitkegiatan umum, strategi dan perencanaan di masa depan danmanagement perseroan;Pada saat pelaksanaan RUPS Luar Biasa tanggal 14 Desember 2018,Tergugat baru melihat ada materi rapat yang baru ditunjukan olehPenggugat Il kepada Tergugat, terkait Kode Etik Perusahaan yang samasekali tidak disebutkan dalam Surat Panggilan RUPS LB, dan belakangandiketahui bahwa RUPS LB tersebut ternyata mengagendakan halhalsebagai berikut:1) Perubahan

Artinya rapat ini dilaksanakan beberapa saat setelahTergugat walkout dari RUPS dan meninggalkan kantor. Sebelummeninggalkan ruang kerja Tergugat menanyakan kunci mobil Pajerokepada Sdr. Suharto (staff personalia) namun yang bersangkutan tidakmengetahui keberadaan kunci mobil tersebut.

RUPS dalam mata acara lainlain tidakberhak mengambil keputusan kecuali semua pemegang sahamhadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahanmata acara rapat, keputusan atas mata acara rapat yangditambahkan harus disetujui dengan suara bulat. (Frans SatrioWicaksono, Janggungjawab Pemegang Saham, Direksi, danKomisaris, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2009, him. 69);IV.

selaku Pemegang SahamMinoritas (6.07 %) Perseroan kepada PERSEROAN yang dianggap tidak adildan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat dari kKeputusan RUPS (SetiapPemegang Saham berhak mengajukan Gugatan terhadap Perseroan kePengadilan Negeri jika dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggaptidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat Keputusan RUPS, olehkarenan cukup relevan bila hal yang demikian sekaligus diajukan dalamGugatan Rekonvensi a quo oleh karena terdapatnya hubungan yang eratdengan

Lebong Tandai untuk menghadiri RUPS Luar Biasa yangdiadakan pada tanggal 21 September 2012 dengan agenda antara lain sebagaiberikut :a Untuk mempertimbangkan dan menyetujui pembebanan jaminan atas hartakekayaan Perseroan kepada PT. Bank CIMB Niaga Tbk sebagai agen untukkepentingann para kreditur yang dijamin,, sebagaimana disyaratkanberdasarkan Pasal 102 ayat (1) Undangundang No.40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas;b Untuk mempertimbangkan dan menyetujui penjaminan atas sahamsahamPT. J.

atau hutang dari pihak ketiga yang diberikan kepada atau diperolehPerseroan, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 102 Undangundang RepublikIndonesia Nomor : 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas;8 Bahwa dari undangan RUPS tersebut di atas nampak sangat jelas sikap sewenangwenang Tergugat I dan Tergugat III kepada Penggugat.

Dengan demikian perlu Penggugattegaskan bahwa Penggugat tidak terikat kepada hasil RUPS dan tidak pernahmenyetujui semua agenda RUPS dari Tergugat I.Bahwa perlu Penggugat tegaskan bahwa Penggugat tidak terikat kepada hasilRUPS dan tidak pernah mnyetujui semua agenda RUPS dan Tergugat I karena ParaTergugat telah banyak merugikan Penggugat.

BAHWA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAMMINORITAS DIATUR DALAM UUPT NO.40 THN 2007 DIMANA PADAPASAL 61 MENYATAKAN ;(1).0SETIAP PEMEGANG SAHAM BERHAK MENGAJUKANGUGATAN TERHADAP PERSEROAN KE PENGADILANNEGERI APABILA DIRUGIKAN KARENA TINDAKANPERSEROAN YANG DIANGGAP TIDAK ADIL DAN TANPAALASAN WAJAR SEBAGAI AKIBAT KEPUTUSAN RUPS,DIREKSI, DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS.4.5.

Lebong Tandai untuk menghadiri RUPS LuarBiasa yang diadakan pada tanggal 21 September 2012 dengan agendaantara lain sebagai berikut :a Untuk mempertimbangkan dan menyetujui pembebanan jaminanatas harta kekayaan Perseroan kepada PT. Bank CIMB Niaga Tbksebagai agen untuk kepentingann para kreditur yang dijamin,sebagaimana disyaratkan berdasarkan Pasal 102 ayat (1) Undangundang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;b Untuk mempertimbangkan dan menyetujui penjaminan atas sahamsaham PT. J.

(RUPS) oleh Penggugat;13. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat Il dan Tergugat Ill untukmenyerahkan kepada Penggugat seluruh dokumen yang diperlukanguna pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai maksud AktaPerseroan Terbatas PT Astrina Mutia Nomor 22 tanggal 23 November1983 yang dibuat di hadapan Notaris Ny. S.S. Abdoel Sjoekoer, S.H.,berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk Nomor 4 Q, Jakarta dan UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;14.

di Jakarta yang berkedudukan di Ambondan bertentangan dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas;Menetapkan hak Penggugatberupa pemilikan 42 (empat pulunh dua) lembar saham senilaiRp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) berdasarkan Pasal 4huruf b Akta Pendirian PT Astrina Mutia Nomor 22 tanggal 23 Nopember1983 adalah sah menurut hukum:Memerintahkan kepadaPenggugat, Tergugat dan Tergugat Il sebagai pemilik saham agarmelaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS

Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk tunduk dantaat pada isi putusan ini, kemudian melarang Tergugat , Tergugat II danTergugat III untuk menghalanghalangi Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) oleh Penggugat;13.

Komponen Futaba Nusapersada,sehubungan dengan Surat Pemindahan Hak Atas Sahamtanggal O06 Desember 2004, yang nyatanya telah disetujuioleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 22Desember 2004, sebagaimana tercantum dalam Akta No. 28tanggal 22 Desember 2004 yang dibuat oleh MR. Muh.Hendarmawan, SH. Notaris di Jakarta. Akta mana telahmendapat persetujuan dari Kementrian Hukum dan HAM No.CUM.02.01.1670tanggal 4 Februari 2005.

Frits Hendrik Eman,PhD (Penggugat / Pembanding) kepada Chenny Juliana Lintanguntuk menghadiri RUPS Tahunan yang diadakan oleh PT. KomponenFutuba Nusa Persada ;Menimbang, bahwa Tergugat , Tergugat II dan TurutTergugat (para Terbanding) telah menggunakan surat bukti Tl 1= Tll 2 sebagai dasar untuk penyerahan 682 (enam ratusdelapan puluh dua) lembar saham milik Penggugat / Pembandingkepada Tergugat (Terbanding) melalui Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) Tahunan PT.

benar telah menerangkan hal yang tercantum dalamakte tersebut dan memenuhi syarat materiil yaitu = tentangkebenaran dari isi keterangan dalam akte dibawah tanganTergebut go m mn ww rn wn en en et ee ee enMenimbang, bahwa sesual fakta yang terungkapdipersidangan baik surat bukti Tl.1 = TIl.2 maupun saksi yangdiajukan oleh Penggugat / Pembanding sebagai berikutMenimbang, bahwa surat bukti Tl 1 = TIl 2 adalah suratyang digunakan oleh Tergugat I, Tergugat II dan TurutTergugat (para Terbanding) dalam RUPS

Bahwa usulan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS LB) dari kami selaku pemegang saham yang memiliki total suaralebih dari 10 % (sepuluh prosen) melalui surat kami Nomor 019/KHHR/II/J/2015, tanggal 13 Februari 2015 itu tidak digubris atau ditanggapi samasekali oleh Komisaris Utama, Tuan Teng Bun, maka hal ini merupakansalah satu alasan yang kuat agar Laporan Keuangan PT. Semua TahuKita untuk segera di audit/diperiksa dengan agenda khusus investigasi;.

Semua Tahu Kita tidak diaudit olehKantor Akuntan Publik dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Tahunan tidak diadakan oleh para pengurusnya;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Para Pemohonmohon kepada Pengadilan Negeri Batam agar memberikan putusan sebagaiberikut:1.Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untukseluruhnya;.

alasan penetapan Pemeriksaan Laporan KeuanganPT Semua Tahu Kita oleh Kantor Akuntan Publik yang diusulkan Pemohontelah memenuhi unsur formalitas hukum yang diatur oleh UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;Menyatakan bahwa Pemeriksaan Laporan Keuangan PT Semua Tahu Kitadari Juli 2011 sampai dengan Juni 2015 oleh Kantor Akuntan Publik AmirAbadi Jusuf atau Ernst & Young adalah sah dan berharga;Atau:Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkanpermohonan penetapan RUPS

PEMOHON PKPU telah mendapatkan persetujuan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) untuk mengajukan PKPU Sukarela(Volunteer).Pasal 222 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU,menyatakan:Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yangmempunyai lebih dari 1 (Satu) Kreditor atau oleh Kreditor.Pasal 222 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU,menyatakan:Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapatmelanjutkan membayar utangutangnya yang sudah

jumlahpiutang dan Utang Debitor beserta Surat Bukti secukupnya.Hal. 2 Putusan Nomor 72/Pdt.SusPKPU/2020/PN Niaga SbyPenjelasan Pasal 224 UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan danPKPU, menyatakan:Dalam hal Debitor adalah termohon pailit maka Debitor tersebut dapatmengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang.Dalam hal Debitor adalah perseroan terbatas maka permohonanpenundaan kewajiban pembayaran utang atas prakarsanya sendiri hanyadapat diajukan setelah mendapat persetujuan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS

INJAPLAST TELAH MENDAPATKANPERSETUJUAN RUPS GUNA MENGAJUKAN PERMOHONAN PKPUSECARA SUKARELA (VOLUNTEER)3. Bahwa PEMOHON PKPU/PT. INJAPLAST, merupakan suatu badanhukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukumyang berlaku di Negara Republik Indonesia, yang bergerak dalam bidangindustri karung plastik4.

Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 224 UU No. 37 Tahun 2004Tentang Kepailitan dan PKPU, oleh karena PEMOHON PKPU berbentukbadan hukum Perseroan Terbatas, maka Permohonan PKPU secaraSukarela (Volunteer) atas prakarsanya sendiri hanya dapat diajukansetelah mendapat Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).Hal. 3 Putusan Nomor 72/Pdt.SusPKPU/2020/PN Niaga SbyBahwa berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa Perseroan Terbatas PT.

,Notaris di Kabupaten Gresik (Bukti P5); maka PEMOHON PKPU terbuktitelah mendapatkan persetujuaan RUPS guna mengajukan PermohonanPKPU Sukarela a quo.Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PerseroanTerbatas PT. Injaplast No. 14, tanggal 21 September 2020 (Vide BuktiP5), menyatakan:Rapat dengan suara bulat menyetujui pengajuan Permohonan PenundaanKewajiban Pembayaran Utang (PKPU) secara sukarela (volunteer) atauatas prakarsa PT.

Bahwa penambahan modal tersebut telah menyimpang danketentuan Pasal 41 dan pasal 42 UndangUndang No. 40Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dalam int sanpasal tersebut secara jelas dan terang menyaiakan :Setiao penambahan modal perseroan hams berdasarkanpersetuuan RUPS serta keputusan RUPS untukpenambahan modal adalah sah apabila dihadin lebih dan(satu per dua) jumlah saham;FL leeeeeeeteeeteeees Adapun obyek eksekusi fidusia atas namaPT.

Sariyunika Jaya, yang tidak pemah memberikanpersetujuan baik diluar RUPS maupun didalam rapat RUPS (Rapat UmumPemegang Saham);ALASAN HUKUMNYA :5.1. Bahwa Terlawan telah menjelaskan secara gamblang dalam jawabanangka 4 oleh karena Terlawan Il dan Terlawan Ill telah Ingkar Janji(vanprestasi) kepada Terlawan , maka berdasarkan ketentuan : Pasal 14.2, Pasal 14.3 dan Pasal 14.4 Perjanjian Kredit No.0244/0008/07 tanggal 08 Agustus 2007 Jo.

Sariyunika Jaya,yang tidak pernah memberikan persetujuan baik diluar RUPS maupundidalam rapat RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) haruslah ditolakdan dikesampingkan;6. Bahwa tidak benar dan harus ditolak dalil Pelawan dalam Perlawanannya padahuruf F, G, H, dan yang menyatakan :F. Bahwa Terlawan tdak cermat dalam membenkan kredit terhadapTernawan II dan Terlawan Ill.

Luswati (Teh Siang aliasLiong Hoeng Jan), pembenan fasilitas kredit dengan jaminan fidusiaberupa mesinmesin adalah tdak melalui persetujuan dan paraPemegang Saham, yaitu RUPS maupun RUPSLB PT.

Sariyunika Jaya tidakdijadikan sebagai pihak dalam perkara ini meskipun menurut dalil Pelawanbahwa Pelawan merupakan salah satu dari Pemegang saham di PT.Sariyunika Jaya yang menurutnya tidak pernah memberikan persetujuan baikdiluar RUPS maupun di dalam rapat RUPS, oleh karenanya PerlawananPelawan ini telah kekurangan pihak, dengan demikian Perlawanan Pelawanharuslah ditolak dan dikesampingkan;3.

Memberikan Izin kepada Pemohon untuk bertindak atas nama PT.Fitton Windu Utama untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Fitron Windu Utama dalam tenggang waktu 14 (empat belas) harisejak tanggal penetapan ini, hal mana tata cara pelaksanaannya adalahberpedoman pada ketentuan UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas dan/atau Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. FitronWindu Utama, No. 65 tanggal 30 November 1999;3.

Menetapkan jenis kegiatan dalam Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Fitron Windu Utama meliputi :a. Laporan keuangan perseroan;b. Penyelesaian kewajiban perseroan terhadap BNI SKM Manado;C. Hutang pada pihak ketiga (Supplier pakan udang);d. Hutang pada Bapak Yeriston Kusworo serta penebusan sertifikat HakMilik a.n Bapak Yuriston Kusworo yang telah ditempatkan sebagai jaminanperseroan pada BNI SKM Manado;e.

Bahwa berdasarkan pada penetapan No. 10/Pdt.P/2010/ PN.Lwk tanggal 25Oktober 2010 terhadap dalildalil gugatan perlawanan yang dikemas sedemikianrupa dengan formulasi yang seakanakan benar dan sah sesuai dengan NotulenRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 13 Juni 2008 yang dimohonkandalam permohonan tersebut telah ditolak, sehingga Notulen Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) tanggal 13 Juni 2008 adalah tidak sah dan tidak benar;sehingga Perjanjian Novasi No.09/MNM/N.001, tanggal 30 Desember 2009 danHak

Bahwa terhadap dalildalil gugatan perlawanan dari perlawanan yangmendasarkan pada Notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 13Juni 2008 dan/atau dalildalil lainnya yang berhubungan langsung dengan NotulenRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 13 Juni 2008 adalah tidak perludipertimbangkan dan harus dikesampingkan, karena Notulen Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) tanggal 13 Juni 2008 adalah tidak sah dan tidak benar;8.

Menyatakan Perjanjian Novasi No.09/MNM/N.001, tanggal 30 Desember 2009yang dibuat berdasarkan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalahBatal dan tidak Sah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Luwuk No.10/Pdt.P/2010/PN.Lwk, dimana Notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)tanggal 13 Juni 2008 yang dimohonkan dalam permohonan tersebut telah ditolak,sehingga Perjanjian Novasi No.09/MNM/N.001, tanggal 30 Desember 2009 yangadalah Perjanjian Tambahan / Perjanjian Ikutan / Accesoir nya menjadi Hapus