Ditemukan 1850 data
Urut Berdasarkan
Putus : 20-01-2009 — Upload : 29-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 190K/TUN/2007 Tanggal 20 Januari 2009 — JAYA GARMENT ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
19 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
19 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
JAYA GARMENT ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
Putus : 28-05-2007 — Upload : 04-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 162K/PHI/2007 Tanggal 28 Mei 2007 — Pimpinan PT. Permata Mulia Abadi; Sdr. Amiruddin
41 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 10-01-2007 — Upload : 25-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 153K/TUN/2002 Tanggal 10 Januari 2007 — Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P); Ellystio Prabowo
37 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P); Ellystio Prabowo
Putus : 11-01-2007 — Upload : 29-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1839K/Pid/2003 Tanggal 11 Januari 2007 — Jimmy Hidayat
21 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
21 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 28-05-2007 — Upload : 03-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 158K/PHI/2007 Tanggal 28 Mei 2007 — Country Director Care International Indonesia cq. Regional Office Manager Care Int. Indonesia Cent. Sulawesi; Nurfattan Achmad
72 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
72 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemohon Kasasi, dahulu Tergugat/Pengusaha ;melawanNURFATTAN ACHMAD, bertempat tinggal di BTN Kelapa AsriBlok A3/17, Kota Madya Palu, Propinsi Sulawesi Tengah ;Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pekerja ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pekerja telah menggugatsekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pengusaha di mukapersidangan Panitia Penyelesaian Perselisinan Perburuhan
terbuktimelakukan kesalahan dalam menerapkan hukum dengan menolak gugatanRekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa judex facti telah tepat dan benar dalam pengambilan keputusandan sesuai dengan hukum beracara dan pemberian uang pisah sesuai denganyang disepakati antara Pemohon dan Termohon ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyatabahwa putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
Putus : 25-04-2007 — Upload : 17-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 195K/PHI/2006 Tanggal 25 April 2007 — Tadius; PT. Catur Sentosa Adiprana
42 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
42 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 07-11-2006 — Upload : 05-10-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 56K/TUN/2001 Tanggal 7 Nopember 2006 — PT Ratu Biru Sejati ; Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P)
25 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT Ratu Biru Sejati ; Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P)
Putus : 18-12-2008 — Upload : 30-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 38K/TUN/2005 Tanggal 18 Desember 2008 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN
PUSAT (P4P) ; MANIUR LUMBAN GAOL, dkk ; PT. TRI OTOMAT PRATAMA GUARD (TOP GUARD)
37 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P) ; MANIUR LUMBAN GAOL, dkk ; PT. TRI OTOMAT PRATAMA GUARD (TOP GUARD)
Putus : 28-05-2007 — Upload : 04-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 160K/PHI/2007 Tanggal 28 Mei 2007 — Paramita/Direktris CV. Marman; Imran Nasution
223 — 190 — Berkekuatan Hukum Tetap
223 — 190 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 18-12-2008 — Upload : 25-03-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 566K/TUN/2005 Tanggal 18 Desember 2008 — PELANGI SELARAS INTERNUSA, diwakili oleh MULYADI NGASERIN ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
33 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
PELANGI SELARAS INTERNUSA, diwakili oleh MULYADI NGASERIN ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
Putus : 19-06-2007 — Upload : 13-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 190K/PHI/2007 Tanggal 19 Juni 2007 — Anggiat Asilan Ganda, S.SP.; PT. Iss Servi System
29 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
kepadaSOEKARJONO SOSROMIHARDJO,SH. dan kawankawan,Advokat berkantor di Jalan Borobudur No. 7 Menteng KampusUniversitas Pancasila Borobudur, Jakarta Pusat,Termohon Kasasi dahulu Pengusaha juga sebagai PemohonKasasi Il;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu. sebagai Pekerja telah menggugat sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Pengusaha di muka persidangan PanitiaPenyelesaian Perselisihan Perburuhan
Bahwa dengan demikian tidak berdasar pertimbangan Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Daerah Propinsi DKI yang mewajibkan Pengusaha(Pemohon Kasasi) membayar secara tunai/tanpa cicilan kepada Pekerjaberupa uang Pesangon, uang pengganti pengobatan dan perumahan dankekurangan upah bulan Desember, semuanya sejumlah Rp.4.670.000,6.
Putus : 28-05-2007 — Upload : 05-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 159K/PHI/2007 Tanggal 28 Mei 2007 — Country Director Care International Indonesia cq. Regional Office Manager Care Int. Indonesia Cent. Sulawesi; Abdul Haris S.
120 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
120 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 03-04-2007 — Upload : 04-02-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 402K/TUN/2002 Tanggal 3 April 2007 — Satya Makmur Perkasa; Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P)
24 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
24 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Satya Makmur Perkasa; Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P)
Putus : 14-08-2006 — Upload : 02-10-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 241K/TUN/2002 Tanggal 14 Agustus 2006 — Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) ; PT Mattel Indonesia
23 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
23 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) ; PT Mattel Indonesia
No. 241 K/TUN/2002demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 harisebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 dan isiKeputusan Tergugat tersebut adalah sebagai berikut :MEMUTUSKAN :Mengubah putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan DaerahPropinsi Jawa Barat di Bandung No. 828/4/12/I/2000, tanggal 26 Januari 2000sehingga menjadi sebagai berikut :I. Memberi izin kepada Pengusaha PT. Mattel Indonesia, JI.
Dengan demikian putusan PanitiaPenyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) tersebut haruslahdibatalkan ;Bahwa oleh karena putusan yang diterbitkan sangat merugikanPenggugat, maka patut dan wajarlah harus dibatalkan dan kepada Tergugatdiperintahkan untuk mengeluarkan surat izin PHK sebagaimana yangdimaksudkan oleh Penggugat tanpa syarat ataupun uang pesangon oleh karenaPekerja tersebut dianggap telah mengundurkan diri, karena telah melanggarPeraturan Perusahaan/KKB Pasal 30 jo.
PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P) tersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini ;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang No.4 Tahun 2004 danUndangUndang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No.5 Tahun 2004 dan Peraturan Perundangundangan lain yangbersangkutan ;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PANITIAPENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN
Putus : 28-11-2006 — Upload : 04-10-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 22K/TUN/2001 Tanggal 28 Nopember 2006 — Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) ; PT Astra Manunggal Gemilang
26 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) ; PT Astra Manunggal Gemilang
., Pegawai Kepaniteraan PanitiaPenyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P), berdasarkansurat kuasa khusus tanggal 17 Maret 2000, Pemohon Kasasidahulu Tergugat ;melawan:PT.
No.22 K/TUN/01bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas Penggugat mohon kepadaPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memberikan putusan sebagaiberikut :1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Pusat Nomor : 1195/601/15614/IX/PHK/111999tanggal 4 November 1999 ;Menetapkan bahwa pesangon yang harus dibayarkan oleh Penggugatseluruhnya berjumlah Rp. 57.012.500, dan bukan Rp. 196.697.683, sesuaidengan
Markum tidak berhak atas pesangon dan penggantipengobatan 5 % serta upah selama dalam proses karena karyawan yangdimaksud berstatus kontrak dan telah habis masa kontraknya, olehkarenanya sesuai surat pernyataan tanggal 15 Februari 1999, PanitiaPenyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat tidak beralasan untukmemberikan pesangon dan pengganti pengobatan sebesar 5 % ;Menetapkan para karyawan yang masih membawa dan menggunakankendaraan bermotor roda dua milik Perusahaan untuk mengembalikankendaraankendaraan
penerapan ataupelanggaran hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal30 UndangUndang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 tentangMahkamah Agung ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyatabahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkaraini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, makapermohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan
PemohonKasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi ini ;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang No. 14 tahun 1985sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No 5tahun 2004 dan UndangUndang No. 5 tahun 1986 sebagaimana yang telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 9 Tahun 2004 sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PANITIAPENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN
Putus : 13-03-2007 — Upload : 29-05-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 154K/PHI/2006 Tanggal 13 Maret 2007 — PT. Artika Optima Inti (PT. AOI) vs. Pahar Palupessy
31 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 18-01-2008 — Upload : 07-01-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 162K/TUN/2007 Tanggal 18 Januari 2008 — SAMARINDA PRATAMA GEMILANG ENTERPRISE ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN
PUSAT (P4P)
29 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
SAMARINDA PRATAMA GEMILANG ENTERPRISE ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P)
Putus : 18-01-2006 — Upload : 04-10-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 313K/TUN/2000 Tanggal 18 Januari 2006 — Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat; Mulyadi
37 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat; Mulyadi
Saleh Ketua LembagaKonsultasi dan Bantuan Hukum Perburuhan YYS BINAANGKATAN KERJA (LK BHPYABAK), beralamat di JalanSemanan Raya No.94/28 Rt.006/06, Kelurahan Semanan,Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasakhusus tanggal 30 Nopember 1998 ;Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat telah menggugat sekarangTermohon Kasasi sebagai
Hahlan Atmojo) Penggugat sudah menjadi Kepala PabrikUtama (lebih kurang 7 tahun/bukti P3), dan ternyata pada tanggal 20 Juni1997 akan memutuskan hubungan kerja Penggugat, dan akan memberipesangon 3 bulan gaji, dan Penggugat sejak tanggal 25 Juni 1997 diskors,dan tanggal 26 Juni 1997 tidak diperkenankan lagi masuk kerja ;* Bahwa pada tanggal 24 September 1997 mulai terjadi sengketa perburuhan,dan telah diproses oleh Depnaker Bekasi, kemudian memberikan anjuranyang jauh menyimpang dari ketentuan kesepakatan
Mulyadi untuk selebihnya ; Menghukum Tergugat (Panitia Penyelesaian Perselisinan Perburuhan Pusat)untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.111.250, (seratus sebelas ribudua ratus lima puluh rupiah) ;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaTergugat pada tanggal 20 Oktober 1999 kemudian terhadapnya oleh Tergugatdengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16Maret 1999 diajukan permohonan kasasi secara lisan/tertulis pada tanggal 12Oktober 1999 sebagaimana
dari PemohonKasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini ;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang No. 4 tahun 2004 danUndangUndang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No 5 tahun 2004 dan UndangUndang No. 5 tahun 1986 sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang No.9 tahun 2004 serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PANITIAPENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN
Putus : 27-03-2007 — Upload : 24-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 26K/PHI/2007 Tanggal 27 Maret 2007 — PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia ; Juita Maisaroh ; Salman
57 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
57 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 27-03-2007 — Upload : 24-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 24K/PHI/2007 Tanggal 27 Maret 2007 — PT. Rajawali ; Hartono
158 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
158 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap