RADJILIS HAMZAH menghadiri RUPSLB mengaku sebagaikomisaris PT. AMT padahal ia telah diberhentikan dalam keputusan RUPStanggal 15 Juli 2010 yang ditegaskan kembali dalam RUPS tanggal 11 Juli2011 berdasarkan akta Notaris No. 4 tanggal 09 Agustus 2011 ;4 IR. SUPARDI menghadiri RUPSLB sebagai yang mewakili PT.Pembangunan Sumbar juga tidak sah karena legalitas PT.

., namun akta tersebut juga belum disahkan oleh MenKumHanm ; Bahwa RUPSLB tanggal 30 Juli 2012 tersebut diadakan oleh IBRAHIMHASAN selaku Direksi PT.

AMTberdasarkan RUPSLB tahun 2011 :Bahwa RUPSLB tanggal 30 Juli 2012 berpedoman pada Akta No. 08 ; Bahwa berdasarkan Akta No. 08 yang dibuat oleh Notaris YENITAASMAWEL, dengan adanya 3 (tiga) pemegang saham meskipun KoperasiBank Nagari tidak hadir maka qorum sudah tercapai dan cocok denganAnggaran Dasar PT.

SUPARDI, IBRAHIM HASAN, Terdakwa I RADJILIS HAMZAH danTerdakwa III ACHYARMAN, sedangkan pihak Koperasi Pegawai BankNagari tidak hadir ;Bahwa hasil RUPSLB tersebut diantaranya memberhentikan HAMZAHsebagai Komisaris dan FIRDAN JAYA LESMANA sebagai Direktur PT.AMT karena sudah melakukan penyelewengan ; Bahwa RUPSLB tersebut diadakan atas kemauan Direksi ; Bahwa Notaris hadir setelah rapat berjalan, dan hasil RUPSLB tersebutdiserahkan pada IBRAHIM HASAN sebagai Direksi dan Direksi yangmengantarkan ke

Achyar ;96Bahwa Terdakwa III ikut rapat dalam RUPSLB tanggal 30 Juli 2012 tersebutkarena diundang oleh Direksi PT. AMT sebagai Komisaris ; Bahwa agenda RUPSLB tersebut diantaranya membatalkan Akta No. 04 danmemberhentikan HAMZAH sebagai Komisaris karena masa jabatannya telahBahwa yang hadir dalam RUPSLB tersebut adalah : Terdakwa II, TerdakwaI RADJILIS HAMZAH, Terdakwa IIT MASRI DARWIS, Ir. SUPARDI dariPT.

Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya rapat, parapemegang saham perseroan atau kuasa mereka yang sah dimintadengan hormat agar sudah berada di tempat rapat sedikitnya 30(tiga puluh) menit sebelum rapat dimulai;Sehingga dengan demikian kehadiran Penggugat yang diwakili olehkuasanya dalam RUPSLB PT Multicon Indrajaya Terminal tanggal 25Juni 2014 tersebut sangatlah penting dan krusial karena Tergugat 1menyatakan dalam undangannya bahwa dalam RUPSLB tersebutdiagendakan untuk elakukan perubahan modal

Akan tetapi dalam pelaksanaan RUPSLB PTMulticon Indrajaya Terminal tertanggal 25 Juni 2014, Penggugat yanghadir melalui kKuasanya malahan dihalanghalangi dan tidakdiperbolenkan memasuki ruang rapat RUPSLB PT Multicon IndrajayaTerminal tertanggal 9 Juni 2014 tersebut;Bahwa kemudian dalam RUPSLB PT Multicon Indrajaya Terminaltertanggal 25 Juni 2014 tersebut Tergugat 1 dan Tergugat 2menyetujui dalam rapat untuk:Menyetujui untuk meningkatkan Modal Dasar Perseroan dari semulaRp872.600.000.000,00 (delapan

Bahwa Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 dalampelaksanaan RUPSLB PT Multicon Indrajaya Terminal tertanggal 25 Juni2014 yang tidak mengakomodir kepentingan dan hak Penggugat yangkuasanya dihalangidilarang untuk hadir dalam RUPSLB tersebut dankemudian dengan mendasarkan pada RUPSLB PT Multicon IndrajayaTerminal tertanggal 25 Juni 2014 telah mengeluarkan Penggugat darikepengurusan perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 116tertanggal 25 Juni 2014 yang mengakibatkan Tergugat 1

Nomor 2775 kK/Pdt/2016dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 25Juni 2014 yang dibuat hadapan Tergugat IV yang dihadiri Tergugat Ill,Tergugat II, dan Tergugat serta Pengurusnya adalah sah dan berlaku;.

Pemegang Saharn Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 25 Juni2014 yang dibuat di hadapan Tergugat IV adalah sah;C.

Phebe Liman, Ny.Laura Liman, Nona Eunice Liman, Tuan Anthony Liman, Tuan Salas Limandan Paulo Liman tidak hadir dalam RUPSLB tersebut.

RUPSLB tanggal 27 Desember 2010jelasjelas merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikanPENGGUGAT.

.Bahwa untuk diketahui TERGUGAT Il sebagai/selaku pribadi dan/ataustandby buyer telah diundang oleh para pengurus TERGUGAT untukhadir pada RUPSLB yang diselenggarakan pada tanggal 27 Desember2014, sehinga selain sebagai kuasa PENGGUGAT yang tidak dapat hadirpada RUPSLB TERGUGAT Il juga mendapat undangan selaku standbybuyer dan hal ini dapat dilihat dari daftar hadir rapat RUPSLB yangdiselenggarakan pada tanggal 27 Desember 2010.17.Bahwa Hasil dari RUPSLB tertanggal 27 Desember 2010 yaituMengeluarkan

karenaPenggugat tidak hadir dalam RUPS, maka pemegang saham sepakat untukmengadakan RUPSLB keIl pada tanggal 20 Desember 2010.12.Bahwa pada tanggal 20 Desember 2010 pemegang saham Tergugat kembali mengadakan RUPSLB kell, akan tetapi RUPS tersebut ditundapelaksanaannya hingga tanggal 27 Desember 2010.

oleh karena rapat tersebut tidak memenuhi kuorum, maka dilanjutkandengan RUPSLB ke Il, dengan agenda yang sama dengan RUPSLB kel; Menimbang, bahwa oleh karena ternyata rapat tersebut juga tidakmemenuhi kuorum, maka keputusan atas agenda rapat tersebut tidak dapatmengambil keputusan, sehingga RUPSLB kell ditunda, dan dilakukan kembalipemanggilan para pemegang saham untuk melakukan RUPSLB; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I14, ternyata dalam RUPSLB kell yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember

Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan pemanggilan dan penyelenggaraan RUPSLB PT. Moriss energi;

4. Menetapkan bentuk RUPS PT. Moriss Energi yang diadakan adalah berbentuk RUPSLB;

5. Menetapkan Agenda RUPSLB PT. Moriss Energi adalah antara lain sebagai berikut:

a. Pembahasan rencana pembubaran dan likuidasi perseroan;

b. Pembahasan mengenai penunjukkan likuidator perseroan;

c.

Menunjuk Pemohon sebagai Ketua Rapat dalam RUPSLB PT. Moriss Energi dengan dihadiri oleh Notaris Publik di Jakarta sebagai notulen, dan didampingi oleh kuasa hukum Pemohon;

7. Membebankan biaya permohonan ini kepada Termohon I dan Termohon II yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp3.952.500,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);

RCAF, karena pewarisan.Halaman 3 dari 51 halaman Putusan Nomor 213/PDT/2017/PT MDNBahwa pada tanggal 29 April 2014, dengan Surat Panggilan danPemberitahuan, RUPSLB PT. RCAF tertanggal 14 April 2014, Sdri. FithryMastura Panggabean (Tergugat 1!) selaku Direksi, yang diwakili olehkuasanya (Sdr. Tommy Fahrizal, SH.), telah menyelenggarakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

Tahunan, yang seharusnya dibuat Direksi ;b) Tidak adanya Laporan Keuangan yang sudah teraudit ;c) Tidak adanya Laporan Pertanggungjawaban Direksi atas jalannyaperseroan;d) Tidak adanya Business Plan dari Direksi yang menjelaskan peningkatanmodal dimaksud;Bahwa kemudian hasil RUPSLB Pertama (1) tersebut dituangkan kedalamAkta Berita Acara RUPSLB PT.

.), kembali menyelenggarakan RUPSLB Kedua (ll)dengan agenda yang sama dengan RUPSLB Pertama (I), yakni : (copy BuktiP8 terlampir) ;(1) Meningkatkan Modal Dasar menjadi Rp 10.000.000.000, (sepuluhmilyar rupiah) ;(2) Meningkatkan Modal Disetor sebesar Rp 2.500.000.000, (dua milyarlima ratus juta rupiah).Halaman 4 dari 51 halaman Putusan Nomor 213/PDT/2017/PT MDNDan dalam RUPSLB Kedua (Il) tersebut, Penggugat melalui kuasanya,kembali menolak rencana Direksi untuk meningkatkan modal dengan alasanyang

Yang terjadi, malah Tergugat , Tergugat Il, danTergugat Ill tetap melakukan voting atas penambahan modal perseroantersebut; (copy Bukti P11 & P12 terlampir);Bahwa kemudian hasil RUPSLB Ketiga (Ill) yang dibuat dengan cara votingtersebut dituangkan kedalam Akta Berita Acara RUPSLB PT. RCAF No. 56,tertanggal 21 Juli 2014, yang dibuat oleh Ade Yulianty Djaidir, SH., Mkn.

RCAF, sebagaimana dimaksud dalam Akta PernyataanBerita Acara RUPSLB PT. RCAF No. 21, tertanggal 09 September 2014,maka Sdri. Martha Ria Tobing ikut turut digugat dalam gugatan ini sebagaipihak (Tergugat IV).Bahwa karena penerbitan Akta Pernyataan Berita Acara RUPSLB PT.

RUPSLB dengan agenda Pengangkatan/Perubahan Susunan AnggotaDireksidan Dewan Komisaris Perseroan;b.

berlangsung dengan lancar dan baik makadiperlukan pula penunjukan ketua rapat dalam RUPSLB.

diadakannya RUPSLB Kedaung Industrial denganasumsi bahwa RUPSLB tersebut akan dilakukan sebatas denganagenda penunjukkan Direksi dan Dewan Komisaris baru dari KedaungIndustrial.

Tidak Adanya Urgensi/Kepentingan untuk Menetapkan Kuorum Kehadirandan Pengambilan Keputusan RUPSLB Kedaung Industrial.

Tanpaadanya permintaan melalui surat tercatat dari pemegang sahamminoritas kepada Direksi atau Dewan Komisaris Kedaung Industrialmaka secara formal permohonan pemberian izin pemanggilan danpelaksanaan RUPSLB dimaksud belumlah dapat diajukan kepadaPengadilan Negeri;Vi. Terdapat Urgensi Untuk Segera Melaksanakan RUPSLB DenganDitetapbkannya Bahwa Almarhum PEMEGANG SAHAM Diwakili OlehSebagian Besar Ahli Waris Yang Akan Menunjuk Satu Wakil UntukMemberikan Suara Dalam RUPSLB;50.

Saad Said Bamadhay, Sadr.Fadhilah, S.E. dan RUPSLB dimaksud dilaksanakan pada tanggal 5Maret 2015 bertempat di Kantor PT Abdi Makbul (Termohon) di TanjungSelor, akan tetapi RUPSLB itu harus pula berakhir tanpa adakeputusan oleh karena pemegang saham kubu Alm Muhammad SalehBamadhay., dan kawan kawan dengan kompak menolak tegasmelakukan perubahanperubahan terhadap Akta Pendirian/AnggaranDasar PT Abdul Makbul sebagaimana Agenda RUPSLB yang telahdisetujui dalam Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung selor

Benar pada tanggal 5 Maret 2015 telah dilaksanakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa PT Abdi Makbul (RUPSLB ini diadakanadalah didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung SelorNomor 29/Pdt.P/2014/PN.Tjs. tertanggal 11 Desember 2014) danhasilnya adalah: "RUPSLB PT Abdi Makbul berakhir tidak bisamengambil keputusan sesuai agenda yang sudah ditetapkan karenalagilagi Kedua kubu Pemegang Saham berbeda pendapat/tidaksepakat (vide surat bukti bertanda P.13. dan P.8. serta P.7);Berdasarkan Penetapan

Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor08/Pdt.P/2014/PN.Tjs. tanggal 11 Desember 2014 ( vide bukti suratbertanda P.7.) benar tidak diselenggarakannya RUPS ataupun RUPSLB oleh Direksi ataupun Komisaris PT Abdi Makbul sejak berdirinyaPerseroan PT Abdi Makbul tahun 2007 hingga tahun 2014, bahkanwalaupun RUPSLB terselenggarakan pada tanggal 5 Maret 2015 (videsurat bukti bertanda P.13.

(vide surat bukti bertanda P.7.) dan kemudian ParaPemohon Kasasi menindaklanjutinya dengan menyelenggarakan sendiriRUPSLB dimaksud pada tanggal 5 Maret 2015 dan walaupun RUPSLB itudihadiri oleh semua Pemegang Saham pada PT Abdi Makhul (vide buktisurat bertanda P.8 ) namun akhimya RUPSLB "gagal untuk mengambilkeputusan terhadap agenda RUPSLB yakni melakukan perubahanperubahan Anggaran Dasar PT Abdi Makbul" (vide surat bukti bertandaP.13.)

Nomor 3318 K/Padt/201511.12.bukti surat bertanda P.8 ) namun akhirnya RUPSLB "gagal untukmengambil keputusan terhadap agenda RUPSLB yakni melakukanperubahanperubahan Anggaran Dasar PT Abdi Makbul" (vide surat buktibertanda P.13.);Bahwa dalam Permohonan Pembubaran Perseroan PT Abdi Makbuldiajukan oleh Para Pemohon Kasasi telah melibatkan/menjadikan PT AbdiMakbul selaku pihak Termohon dan yang hadir sebagai kuasa danTermohon adalah Sdr.

RUPSLB Kedua tertanggal 11 Juni 2010, tidaklayak disebut sebagai RUPSLB Kedua, dan kalaupun hendak diakuisebagai RUPSLB, hanyalah sebagai RUPSLB Pertama. Hal inidisebabkan karena RUPSLB 31 Mei 2010 (yang dianggap olehTERGUGAT Il sebagai RUPSLB Pertama) tidaklah pernahdiselenggarakan sehingga bertentangan dengan ketentuan AnggaranDasar TERGUGAT Ill.PERBUATAN MELAWAN HUKUM KETUJUHHal 13 dari 129 Hal.

Cacat Formil karena bertentangandengan Pasal 11.1.d Anggaran Dasar TERGUGAT Ill, dimana tidakterselenggaranya RUPSLB 31 Mei 2010 (yang menurut TERGUGAT Ildan Ill merupakan RUPSLB pertama) yang merupakan dasar untukmengirimkan Surat Undangan dan mengadakan RUPSLB 11 Juni 2010,Hal ini jelas secara formil membuat RUPSLB 11 Juni 2010 menjadi tidaksah.Kecacatan formil tersebut jelas berdampak pada cacat hukumnyapelaksanaan RUPSLB 11 Juni 2011 secara materil, dimana RUPSLB 11Juni 2010 yang seharusnya berdasarkan

Dengan demikian, Surat Undangan RUPSLB Kedua tidaklah memenuhisyarat sebagai Surat Undangan RUPSLB Kedua menurut hukum(UndangUndang Perseroan Terbatas).

adalah RUPSLB yang TIDAK SAH, dandengan demikian RUPSLB tersebut TIDAK DAPATMENGAMBIL KEPUTUSAN YANG SAH DAN MENGIKAT.Keputusan Rapat yang menyatakan bahwa menyetujuiHal 46 dari 129 Hal.

Put No.114/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.Dasar Tergugat Ill tidak membolehkan Tergugat Il untuk menggelarRUPSLB Pertama manakala RUPSLB tersebut sudah diprediksi tidak akanmemenuhi kuorum. Malahan sebaliknya, kalau rencana RUPSLB pertamadiprediksi tidak akan memenuhi kuorum maka Tergugat Il dapatmengundang pemegang saham untuk menyelenggarakan RUPSLB keduatanpa harus membuka RUPSLB pertama.C.2.

Bahwa di dalam positanya poin 17 (yang sudah diperbaharuiatau direvisi) dari gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkanbahwa tergugat II melalu' turut tergugat II dan turut tergugatIll mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)dan hasil RUPSLB tersebut adalah keputusan rapat yangmemberhentikan penggugat dari jabatan Direktur Utama dan TurutTergugat dari jabatan Direktur Pemasaran PD. BPR.

FaridMaruf MM) yang mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB), namun Para Pemegang Saham yang mengadakan RUPSLB yangdiadakan pada tanggal 20 Juli 2010 dan hasil keputusan RUPSLBnya dimuat dalam Akte Notaris Kurnia Armunianto SH No. 23 tanggal22 Juli 2010;Oleh karena keputusan RUPSLB tersebut salah satunya adalahmemberhentikan penggugat dari jabatannya sebagai Direktur Utama PD.BPR.

dan Tergugat II, melainkanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dari parapemegang saham;. Bahwa oleh karena itu apabila perbuatan mengenai pembebanankewajiban kepada Penggugat tersebut diatas dianggap merupakanperbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad), maka yang melakukanperbuatan onrechtmatige daad tersebut adalah Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) dari para pemegang saham;.

Bahwa oleh karena itu) sebagaimana di terangkan pada poin pointersebut di atas, sebetulnya Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa ( RUPSLB ) itulah yang seharusnya menjadi tergugat pokokdalam gugatan penggugat;. Bahwa dengan adanya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tersebut, yang menghasilkan keputusan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa yang isinya1. Menerima pengunduran diri Penggugat dari Direktur Utama;2.

Tergugat III bersamasamapihak lain yang berwenang dengan mengadakan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) yang memberhentikan Penggugat darijabatannya selaku Direktur Utama PD.

Menyatakan sah dan berharga saham sebesar 4.923.683 lembar saham berdasarkan Berita Acara RUPSLB PT Nusantara Bonapasogit Nomor 8 tanggal 8 Januari 2015 dan saham sebesar 7.385.524 lembar saham berdasarkan Berita Acara RUPSLB PT Nusantara Bonapasogit Nomor 20 Januari 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II adalah merupakan Asset Boedel Pailit PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (Dalam Pailit);5.

Menyatakan kedudukan hukum Tergugat II atas saham sebesar 12.309,207 lembar saham yang berada dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 20 tanggal 20 Februari 2015 yang merupakan objek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum;7.

Menyatakan kedudukan hukum Tergugat II atas saham sebesar 13.216.185 lembar saham berasal dari dividen yang dikonversikan menjadi saham yang berada dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 18 tanggal 24 April 2015 dan Berita Acara RUPSLB PT Nusantara Bonapasogit Nomor 19 tanggal 29 April 2016 yang merupakan objek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum; 8.

Menghukum Tergugat II (Agus Pramono) untuk menyerahkan saham sebesar 13.216.185 lembar saham kepada Penggugat yang berada dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 18 tanggal 24 April 2015 dan Berita Acara RUPSLB PT Nusantara Bonapasogit Nomor 19 tanggal 29 April 2016;9.

2015 yangmerupakan objek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum;Menyatakan Tergugat Il kedudukan hukum atas saham sebesar13.216.185 lembar saham berasal dari dividen yang dikonversikanmenjadi saham yang berada dalam Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 18 tanggal 24 April2015 dan Berita Acara RUPSLB PT Nusantara Bonapasogit Nomor 19Halaman 3 dari 11 hal.

Menyatakan Penggugat PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (Dalam Pailit)adalah sah dan berharga atas saham sebesar 4.923.683 lembar sahamberdasarkan Berita Acara RUPSLB PT Nusantara Bonapasogit Nomor 8tanggal 8 Januari 2015 dan saham sebesar 7.385.524 lembar sahamberdasarkan Berita Acara RUPSLB PT Nusantara Bonapasogit Nomor20 Januari 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat Il adalahmerupakan Asset Boedel Pailit PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (DalamPailit);.

Nomor 1212 K/Pdt.SusPailit/2020Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 20 tanggal 20 Februari 2015 yangmerupakan objek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum;7.

Menyatakan Tergugat kedudukan hukum atas saham sebesar13.216.185 lembar saham berasal dari dividen yang dikonversikanmenjadi saham yang berada dalam Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 18 tanggal 24 April2015 dan Berita Acara RUPSLB PT Nusantara Bonapasogit Nomor 19tanggal 29 April 2016 yang merupakan objek sengketa adalah tidak sahdan batal demi hukum;8.

Menyatakan kedudukan hukum Tergugat II atas saham sebesar13.216.185 lembar saham berasal dari dividen yang dikonversikanmenjadi saham yang berada dalam Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 18 tanggal 24 April2015 dan Berita Acara RUPSLB PT Nusantara Bonapasogit Nomor 19tanggal 29 April 2016 yang merupakan objek sengketa adalah tidaksah dan batal demi hukum;.

MENGA D I L I:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;
2. Menetapkan pemberian izin kepada PEMOHON dan / atau Kuasanya untuk melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) TERMOHON dengan mata acara rapat sebagaii berikut :

• Perubahan susunan direksi dan atau Dewan Komisaris;
• Menyetujui pembentukan komite-komite dalam Perseroan dalam rangka pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang

baik oleh Perseroan selaku entitas anak perusahaan terbuka;

terbuka;

(DALAM PKPU), sehingga dengan demikianTERMOHON tidak dapat menyelenggarakan RUPSLB dimaksud karenaSurat Permintaan RUPSLB tersebut adalah cacat hukum.

Sedangkan permohonan a quo didasariadanya pemohon yang meminta agar direksi dari termohon untukmenyelenggarakannya rupslb.

Pemohon telah memintadiadakannya RUPSLB PT Tiga Pilar Sejahtera ( Dalam PKPU) sebagaiTermohon kepada Direksi melalui Surat dan terhadap permintaan RUPSLBHalaman 51 dari 65 Penetapan Nomor 134/Pat.P/2019tersebut, Direksi tidak menyelenggarakan RUPSLB dan kemudian Pemohonmengajukan permintaan RUPSLB kepada Dewan Komisaris melalui suratakan tetapi Dewan Komisaris juga tidak mau menyelenggarakan RUPSLB ;Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon tidakmembantah mengenai kepemilikan saham oleh Pemohon

Tiga Pilar SejahteraFood Tbk (Dalam PKPU) terakhir yang diadakan adalah RUPSLB tanggal 22Oktober 2018, RUPSLB ini telah diadakan oleh Dewan Komisaris oleh karenaDireksi PT. Tiga Pilar Sejahtera sebelumnya telah diberhentikan berdasarkanRUPS Tahunan 27 Juli 2018.

pada entitasentitas anak perseroan dengan agenda RUPSLB sebagai berikut :1.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pemberian izin kepada PEMOHON I, PEMOHON II dan/atau PEMOHON III untuk melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT PANDAWA CAKRA PERSADA (TERMOHON III);
3. Menetapkan pemberian izin kepada PARA PEMOHON untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada PT PANDAWA CAKRA PERSADA (TERMOHON III) dengan segala akibat hukumnya, yang

Bentuk RUPS

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT PANDAWA CAKRA PERSADA;

b.

Mata Acara RUPSLB

Perubahan dan/atau pengangkatan Direksi PT PANDAWA CAKRA PERSADA;

Perubahan dan/atau pengangkatan Dewan Komisaris PT PANDAWA

Jangka Waktu Pemanggilan RUPSLB

selambatnya 14 (empat belas hari) setelah PARA PEMOHON memperoleh salinan penetapan a quo, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPSLB;

d.

Kuorum kehadiran RUPSLB

Sama dengan atau lebih dari (satu per dua) atau 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili;

e.

Persayaratan pengambilan keputusan RUPSLB

berdasarkan musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari (satu per dua) atau 50% (lima puluh persen) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan oleh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam RUPSLB;

f.

Nyonya SUTJI RAHAYU, Pemegang 10 (sepuluh) lembar sahamatau setara dengan 1,66 % (satu koma enam puluh enam persen);Sehingga total saham yang terwakili dalam RUPSLB tersebut adalah50.83 % (lima puluh koma delapan puluh tiga persen);Adapun halhal yang penting yang telah diputuskan dalam RUPSLBtersebut adalah :e Membubarkan Perseroan PT.

PANGGILAN RUPS DAN/ATAU RUPSLB OLEH DIREKSI.Sesuai Pasal 79 UndangUndang No. 40 Tahun 2007, tentang PerseroanTerbatas (selanjutnya disebut UUPT). Direksi atau Direktur II telahmengundang secara sah Rapat Umum Luar Biasa Para pemegangHal. 4 dari 23 hal. Put.

tanpa alasan apapun.Berdasarkan halhal tersebut diatas telah nyata bahwa diantarapemegang saham tidak ada kecocokan lagi sehingga perseroan tidakmungkin dilanjutkan.Oleh karena itu, Direksi melakukan pemanggilan rapat kepada ParaPemegang Saham berikutnya untuk membubarkan perseroan.PEMBUBARAN PERSEROAN.Bahwa Direksi melakukan pemanggilan RUPSLB, sesuai surat No. 004/SK/MAS/XII/2010, tanggal 23 Desember 2010 (bukti P16).Bahwa pada tanggal 14 Januari 2011, di Kabupaten Bogor, telahdilaksanakan RUPSLB

(RUPSLB), sebagaimana terdapat dalam Akta Berita Acara No. 7,tanggal 14 Januari 2011, yang dibuat dihadapan Notaris DoharmanLimbong, SH (bukti P17).Bahwa Termohon juga tetap tidak hadir dalam RUPSLB tersebutmeskipun telah dipanggil dengan sah (vide bukti P16).DASAR HUKUM PEMBUBARAN PERSEROAN.Pembubaran perseroan diatur dalam UUPT yaitu :Pasal 12 ayat (1) huruf c, menentukan :*pembubaran perseroan dapat terjadi berdasarkan penetapanpengadilan.Pasal 146 ayat (1) huruf c, menentukan :"Direksi dapat

No. 2038 K/Padt/201 1tanggapan dari Termohon, sehingga Termohon telah lalai memenuhitanggungjawabnya terhadap perseroan;e Bahwa sesuai dengan bukti bertanda P17 ternyata pada tanggal 14Januari 2011 telah diadakan RUPSLB Perseroan PT.

PARA TERGUGAT telah menyelenggarakan RUPSLB dengan melawanhukum6.Bahwa PARA TERGUGAT dalam pelaksanaan RUPSLB tanggal 5Februari 2016 yang selanjutnya dituangkan kedalam Risalah RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan TerbatasPT.

Permohonan Pembatalan RUPSLB Tertanggal 5 Februari 2016 Dan GantiKerugian ;12.

telahmenyelenggarakan RUPSLB yang dituangkan kedalam risalahRapat Umum Pemegang Saham RUPSLB dihadapanHal 9 dari 21 putusan Nomor 174/Pdt/2017/PT.

NATATEX PRIMAberdasarkan RUPSLB PT.

NATATEX PRIMA berdasarkan RUPSLB PT.NATATEX PRIMA tertanggal 5 Februari 2016, berakibat dalamkepengurusannya berdasarkan RUPSLB PT.

dengan agenda rapat pada RUPSLB (pertama) tanggal21 November 2013, yakni:a.

(1) tidak tercapai,dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua;Bahwa pada tanggal 2 Desember 2013, RUPSLB II (kedua) PT DnarmakaryaDhikaalambhana telah diselenggarakan, akan tetapi sebagaimana halnyapada waktu RUPSLB tetap hanya dihadiri oleh Tn.

yang sama dengan agenda rapat padaRUPSLB (pertama) dan RUPSLB II (kedua), yakni:Hal. 7 dari 37 hal.

Rencana Penutupan Perseroan;39.Bahwa pada tanggal 28 Januari 2013 diadakan RUPSLB dengan agendayang diinginkan oleh Termohon Kasasi I namun dalam RUPSLB tersebutTermohon Kasasi II selaku pemegang saham mayoritas Walked Out karenapermintaannya untuk mengagendakan pembahasan peputupan Perseroantidak diterima dalam RUPSLB sehingga RUPSLB tersebut tidakmenghasilkan apaapa, sebagaimana dituangkan dalam Notulen RapatNomor 16, tanggal 28 Januari yang dibuat oleh Notaris Andalia Farida, S.H.

Sehingga RUPSLB tanggal 13 Maret 2013adalah batal demi hukum, demikian juga turunannya yang berupapemberhentian Pemohon Kasasi sebagai Direktur Utama;47.Bahwa dengan batalnya RUPSLB tanggal 13 Maret 2013, maka posisikepengurusan PT Dharmakarya Dhikaalambhana.

Castaway Life dan mengangkat saudara AgusKamarwan;Kemudian Terdakwa menandatangani isi Berita Acara RUPSLB yangmenyatakan telah setuju mengenai isi dari Berita Acara RUPSLB;Terdakwa memerintahkan Anggia M Lubis Brown untuk melakukanpeningkatan Berita Acara RUPSLB menjadi Akta Notaris dengan mengatakan Ibu Anggia....saya tidak mau tau semua segera dibuat dan ditingkatkan ke notaris, nanti kalau sudah selesai saya tanda tangan yang pentingsegera saya pecat karena saya sudah banyak mengeluarkan uangkemudian

Queen atau yang mewakili hadir dalamrapat tersebut maka jumlah pemegang saham yang hadir adalah 100%,sehingga keputusan RUPSLB menjadi sah, sesuai dengan Akta PendirianPT.

No.1041 K/Pid/2017.Kemudian Terdakwa menandatangani isi Berita Acara RUPSLB yangmenyatakan telah setuju mengenai isi dari Berita Acara RUPSLB;Terdakwa memerintahkan Anggia M.

Castaway Life dan mengangkat saudara AgusKamarwan;Kemudian Terdakwa menandatangani isi Berita Acara RUPSLB yangmenyatakan telah setuju mengenai isi dari Berita Acara RUPSLB;Terdakwa memerintahkan Anggia M.

No.1041 K/Pid/2017.Bahwa dari RUPSLB yang tidak sah, serta dibuat Berita Acara RUPSLB yangsecara tidak sah tersebut kemudian ditingkatkan menjadi Akta Notaris yangdibuat Notaris Saipul Rahman, S.H., M.Kn., di jalan Raya Senggigi Nomor 8tanggal 16 Oktober 2014;Bahwa benar berdasar RUPSLB tidak sah dan Akta Notaris tidak sah pulatersebut Nadine Marie Mc Queen di berhentikan sebagai Direktur dankedudukannya diganti Agus Kamarwan, S.H.

Hasil RUPSLB tanggal 20 April 2013 dibuat dalam bentukNotulen/ Berita Acara pada tanggal 20 April 2013;3.2. Berita Acara RUPSLB tersebut di atas, sudah dibuatkan dalamAkta Pernyataan Keputusan Rapat dihadapan Notaris YolaYostiwanti, S.H., M.Kn, Nomor: 22 tanggal 22 April 2013 diBatam:3.3. Sudah mendapat pengesahan Menkumham Nomor: AHUAH.01.1018420 tanggal 14 Mei 2013;Halaman 2 dari 33 hal.Put. Nomor 577 K/Pdt/20163.4.

Tentang Tempat Pelaksanaan RUPSLB Tanggal 10 Mei 2005 :Bahwa PT. Sintai Industri Shipyard beralamat di Jalan BrigjenKatamso Km. 6 Tanjung Uncang Batam, namun RUPSLB tanggal 10Mei 2005 dilaksanakan di Ruang Kartika Basement 2 Wisma PondokIndah Jakarta, maka RUPSLB tanggal 10 Mei 2005 tersebutbertentangan dengan ketentuan hukum yang mengatur tentangtempat pelaksanaan RUPS yaitu:Halaman 3 dari 33 hal.Put.

Nomor 577 K/Pdt/20161.RUPSLB PT. Sintai Industri Shipyard (Tergugat 1) tanggal 10 Mei2005 yang diadakan di Ruang Kartika Basement 2 Wisma PondokIndah Jakarta adalah bertentangan dengan ketentuan hukumyang mengatur tentang tempat pelaksanaan RUPS;RUPSLB PT. Sintai Industri Shipyard (Tergugat I) tanggal 10 Mei2005 harus dilaksanakan di Jalan Brigjen Katamso Km 6 TanjungUncang Batam sebagai tempat perseroan melakukan kegiatanusaha atau di Batam sebagai tempat kedudukan perseroan;RUPSLB PT.

Bahwa pada saat RUPSLB PT. Sintai Industri Shipyard tanggal 10Mei 2005, Penggugat memberikan kuasa tertanggal 2 Mei 2005kepada Tuan Bondan Hindarwoto untuk mewakili Penggugatdalam RUPSLB tanggal 10 Mei 2005 dan Penerima Kuasa hanyadiberi Kewenangan untuk menghadiri RUPSLB dan tidak diberikankuasa untuk menjual/ mengalinkan saham Penggugat kepadaTergugat II:.

Bahwa keputusan RUPSLB huruf E poin 3 sudah terang dan jelasmenyatakan Segera menyusun anggota Direksi dan Komisarispada RUPS luar biasa yang akan datang dan belum pernah adapelaksanaan RUPSLB sesuai dengan amanat RUPSLB tanggal 10Mei 2005, untuk menyusun anggota Direksi dan Komisaristersebut di atas, maka sekali lagi bahwa Tergugat Il telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menyuruhmeletakan keterangan yang tidak benar dalam akta Akta Nomor 7tanggal 7 Maret 2006 yang dibuat dihadapan Notaris

54% (lima puluh empat persen) dari seluruhsaham yang dikeluarkan oleh Perseroan;Bahwa untuk maksud penyelenggaraan RUPSLB, Pemohon telahmengajukan permintaan tertulis kepada Termohon selaku DireksiPerseroan melalui surat tertanggal 132016 (satu bulan Maret tahun duaribuenambelas) (Bukti P2) perihal Penyelenggaraan RUPSLB yangisinya kurang lebih meminta kepada Termohon selaku Direksi Perseroanagar melaksanakan/menyelenggarakan RUPSLB dengan agenda rapatpenggantian pengurus Perseroan;Bahwa berdasarkan

Nomor 812 K/Pdt/201710.11.12.13.14.15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraanRUPSLB diterima;Bahwa ternyata setelah waktu 15 (lima belas) hari sejak tanggal permintaanRUPSLB yang diajukan oleh Pemohon, Termohon selaku Direksi tidakjuga melaksanakan panggilan RUPSLB sebagaimana diminta;Bahwa oleh karena Termohon selaku Direksi Perseroan tidak melakukanpemanggilan RUPSLB, maka Pemohon mengajukan permintaanpenyelenggaraan RUPSLB kembali kepada Termohon II dan Termohon IIIselaku

, Pemohon tidak menerimaundangan penyelenggaraan RUPSLB dari Para Termohon (vide BUKTI P2dan P3);Bahwa dikarenakan permintaan penyelenggarakan RUPSLB kepada ParaTermohon tidak juga dilaksanakan, maka dengan terpaksa Pemohonmengajukan permohonan ( verzoek, petition ) Ketua Pengadilan NegeriJakarta Selatan untuk melakukan pemanggilan RUPSLB sendiri.

Telah mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPSLB kepadaPara Termohon selaku Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; daniii.

)Perseroan dengan agenda rapat: Pergantian Pengurus Perseroan;Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk menunjuk sendiri Notaris untukRUPSLB;Menunjuk Pemohon atau kuasanya yang sah sebagai Ketua RUPSLB;Memberikan jin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilanRUPSLB terhadap para pemegang saham Perseroan dalam jangka waktu 7(tujuh) hari sebelum RUPSLB diadakan, tidak termasuk tanggal panggilandan tanggal RUPSLB:Halaman 4 dari 19 hal.

Bahwa pelaksanaan RUPSLB tertanggal 28 April 2016 bertentangandengan ketentuan hukum UndangUndang RI No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas.

DCG Indonesia yang ditunjuk oleh RUPSLB PerseroanPT. DCG Indonesia dan/atau pihak terkait lainnya untuk tidak melaksanakan isiKeputusan RUPSLB tertanggal 29 April 2016 sebagaimana tertuang dalam AktaAuthentik No. 1425 tertanggal 17 Mei 2016 tentang Pernyataan KeputusanHalaman 6 Putusan NOMOR 145/PDT/2021/PT DKIRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. DCG Indonesiayang dibuat oleh Notaris TERBANDING VI sampai dengan perkara ini memilikikekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);2.

Menetapkan dan Menyatakan Pelaksanaan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) Ke 2 Perseroan PT.

Menetapkan dan Menyatakan Keputusan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) Ke2 Perseroan PT.

Menyatakan sah dan berlaku pelaksanaan RUPSLB tertanggal 29 April2019 yang dituangkan dalam Akta Authentik No 1425 tertanggal 17 Mei 2016;3. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam PerkaraNo.159/Pdt.G/2019/Pn. Jkt.

No. 2199 K/Pdt/2010diselenggarakan oleh Tergugat dan Tergugat Il tersebut ternyatadidasarkan adanya ijin dalam Penetapan Pengadilan Negeri SemarangNo.229/Pdt.P/2000/PN.Smg. tanggal 6 Juli 2000 yang dimohonkan olehTergugat atas nama Turut Tergugat melalui kuasanya yaitu TurutTergugat Il;Bahwa dalam surat permohonannya tertanggal 3 Juli 2000 padapokoknya disebutkan alasan permohonan bahwa MRUPSLB padatanggal 20 Juni 2000 (RUPSLB Pertama) dan RUPSLB tanggal 3 Juli 2000(RUPSLB Kedua) dengan agenda RESTRUKTURISASItidak

Kayu Lapis Indonesia dan dalam salah satu pertimbanganhukumnya Hakim pemeriksa menyatakan bahwa" Direksi berkehendakmengadakan RUPSLB dengan agenda FRestrukturisai tersebut adalahatas permintaan Bank Kreditur (Penetapan No. 229/Pdt.P/2000/PN.Smg. halaman 9) ;Jadi RUPSLB yang diijinkan oleh Pengadilan Negeri Semarangberdasarkan Penetapan No. 229/Pdt.P/2000/PN.Smg tanggal 6 Juli 2000adalah RUPSLB PT.

Kayu Lapis Indonesia dengan agendaRESTRUKTURISASI dan bukan RUPSLB dengan agenda MENGUBAH/MERUBAH ANGGARAN DASAR perseroan ;Sehingga jelas penyelenggaraan RUPSLB PT. Kayu Lapis Indonesiatanggal 17 Juli 2000 dengan agenda pengubahan Anggaran Dasarperseroan dan putusan RUPSLB PT. Kayu Lapis Indonesia tanggal 17 Juli2000 yang mengubah Anggaran Dasar PT.

dan Penggugat Il hanya mendapatkan surat dalam amplopyang ternyata isinya kosong dan tidak ada tulisan apapuntentang rencana RUPSLB PT.

No. 2199 K/Pdt/2010Luar biasa (RUPSLB) PT. KLI tanggal 17 Juli 2000 bukan RUPSLBBiasa tetapi merupakan RUPSLB Khusus, karena telah mengambilkeputusan MENGUBAH/MERUBAH ANGGARAN DASAR PT.