Florida Irene Toding MARS yang juga memiliki saham terbesarkedua yaitu (16,7%) dari jumlah keseluruh saham perseroan tidakpemah diberitahu/diundang, pernah mengikuti RUPS, dan jugatidak permah menjual sahamnya dan atau tidak pernah menerimahasil penjualan sahamnya.Bahwa kemudian Ir.

Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat 1 UU No. 40 tahun 2007 tentangPerseroan terbatas berbunyi:Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadapperseroan ke Pengadilan Negeri apabila di rugikan karena tindakanPerseroan yang tidak adil" dan tanpa alasan yang wajar sebagaiakibat keputusan RUPS, Direksi dan/atau Dewan Komisaris.11.

Florida Irene fotocopy sesuai dengan fotocopy yang telahdilegalisasi dan diberi materai secukupnya diberi tanda PIJI10b.l(satu) lembar fotocopy contoh tanda tangan Abraham Todingtahun 1996 telah dicocokan dengan aslinya dan diberi materaisecukupnya diberi tanda PIJII11.l(satu) lembar fotocopy laporan daftar hadir RUPS BPR.

CaptaSakti Sejahtera tanggal 29 Mei 1996 merupakan fotocopy darifotocopy dan diberi materai secukupnya diberi tanda PIJI1 2a.l(satu) lembar fotocopy laporan daftar hadir RUPS BPR. CaptaSakti Sejahtera tanggal 30 April 1997 merupakan fotocopy darifotocopy dan diberi materai secukupnya diberi tanda P.II12b.l(satu) lembar fotocopy laporan daftar hadir RUPS BPR.

Bank Capta Sakti Sejahtera Bonebone pada tanggal 27 mei1999;58Bahwa rups luar biasa tersebut diadakan di Toraja karenamayoritas pemegang saham tinggal di Toraja;Bahwa saksi menanda tangani daftar hadir rups luar biasatersebut;Bahwa agenda rups luar biasa tersebut adalah penjualan sahammilik Abraham Toding yang kemudian dibeli oleh Paul Toding;Bahwa Abraham Toding tidak hadir dan diwakili oleh DanielToding berdasarkan surat kuasa yang sebelunmya dibacakanoleh pimpinan rups luar biasa;Bahwa saksi tidak

No. 945 K/Pdt/2011 6 Penggugat III Pemegang Saham7 Tergugat III Pemegang Saham8 Penggugat IV Pemegang Saham9 Tergugat IV Pemegang Saham Bahwa setelah meninggalnya TURIAN SEMBIRING (DIREKTUR) makadengan demikian jabatan DIREKTUR masih lowong dikarenakannyasampai dimajukannya gugatan ini belum terlaksana Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) untuk menggantikan jabatan DIREKTUR sesuaidengan ketentuan hukum yang berlaku;Bahwa kemudian Tergugat telah mengundang Para Penggugatsebagaimana suratnya masingmasing

No.:07/PTKT/INT/VII/08 perihal untuk melakukan RUPS Luar Biasatertanggal 29 Juli 2008 untuk hadir hari Sabtu tanggal 9 Agustus 2008dibubuhkan Stempel dan Tergugat bertindak sebagai KOMISARIS;4.2. No.:06/PTKP/X/08 perihal RUPS tertanggal 29 November 2008 untukhadir pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2008 tidak dibubuhkanStempel dan Tergugat bertindak sebagai DIREKTUR UTAMA;4.3.

.:08/PTKP/I/09 perihal RUPS tertanggal 3 Januari 2009 untuk hadirpada hari Jumat 6 Januari 2009 tidak dibubuhkan Stempel danTergugat bertindak sebagai DIREKTUR UTAMA;4.4.

Surat Undangan untuk kembali mengadakan RUPS pada hari Kamistanggal 5 Pebruari 2009;Bahwa undangan sebagaimana Point 4.1. tersebut tidak dihadiri ParaPenggugat dikarenakan materi Rapat membahas pertambahan sahamyang dimiliki melalui hibah almarhumah ibu Turian Sembiring berdasarkanAkta Wasiat No. 6 yang dibuatoleh Tergugat V;Bahwa undangan sebagaimana Point 4.2. dan 4.3. tersebut tidak dihadiriPara Penggugat dikarenakan Tergugat mengundang selaku DIREKTURUTAMA sedangkan RUPS belum terjadi mengenai

Bahwa Penggugat meminta konfirmasi atau kejelasan kepada ParaTergugat, namun tidak ditanggapi positif oleh Para Tergugat namun malahditantang untuk mengadakan RUPS pembelian kembali saham milikPenggugat;8. Bahwa Penggugat selaku pemegang saham PT Weiling yang mempunyaihak suara merasa keberatan dengan segala peralihan terhadap asetasetPT Weiling maupun peralihnan saham tanpa ada persetujuan dari organorgan perseroan terbatas yang lain, yaitu RUPS yang sah dan sesuaiHalaman 4 dari 25 hal. Put.

dengan ketentuan undangundang sebagaimana Pasal 10 ayat 6 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang padaintinya dalam hal mengalinkan atau pengambilalinan saham ataumenjadikan jaminan utang hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusanRUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan yangdisetujui paling sedikit 3/4 jumlah suara yang sah dalam rapat, padahalselama ini tidak pernah dilakukan RUPS

karenaundangan rapat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh BillySuryowibobo, S.H yang sudah jelas dan nyatanyatanya tidakmempunyai /egal standing (kedudukan hukum) dan juga BillySuryowibobo, S.H bukanlah merupakan pemegang saham dan jugabukan merupakan dewan direksi dan/atau pengurus di PT Wei Ling;Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham PT Wei Ling sebagaimanadalam undangan, tertanggal 23 Januari 2011 yang dibuat danditandatangani oleh Billy Suryowibobo, S.H adalah tidak benar dancacat hukum, karena RUPS

Semarang sesuaidengan Surat Nomor R/570/V/2014/Labforcab, tanggal 8 Mei 2014dengan hasil pemeriksaan bahwa tandatangan yang terdapat didaftar hadir RUPS PT Wei Ling adalah non identik atau merupakantandatangan yang berbeda..... (Bukti P90);4) Bukti T Il. V.

menilaipembuktian dalam perkara a quo, hal ini dapat dibuktikan:1).2).3).A).Bahwa PPAT Astuti Amirin, S.H telah melanggar Anggaran Dasar PTWei Ling yaitu Pasal 10 ayat (6) yang berbunyi:Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku, maka untuk penggabungan, peleburan, pengambilalinan ataupemisahan pembubaran perseroan dan pengalihan atau menjadikanjaminan hutang yang melebihi dari 50% jumlah kekayaan perseroan,hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS

Bahwa berdasarkan Berita Acara RUPS PT. Gracia Mitra Selaras(PENGGUGAT) No. 27, tertanggal 10 Nopember 2008 di buat olehDesman, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Notaris di Jakarta,menegaskan halhal sebagai berikut : (vide P3) a.

Oleh karenaTERGUGAT tidak melakukan kewajibannya, PENGGUGAT TELAHMENGINGATKAN TERGUGAT SECARA LISAN DAN TULISANMELALUI SURAT TANGGAL 25 FEBRUARI 2009 (vide P5) DANMELALUI RUPS LUAR BIASA TANGGAL 16 MARET 2009 (vide P6),untuk menyetorkan sisa kewajiban yang masih harus dibayar TERGUGATsampai dengan hari Jumat tanggal 20 Maret 2009 yaitu sebesarRp. 6.009.440.000, (enam milyar sembilan juta empat ratusempatpuluh ribu rupiah), namun TERGUGAT tetap tidak beritikad baik(niet ter goede trouw) melaksanakan

(empatmilyar empat ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluhribu. rupiah), walaupun PENGGUGAT TELAH MENGINGATKANTERGUGAT SECARA LISAN DAN TULISAN MELALUI SURATTANGGAL 25 FEBRUARY 2009 (vide P5) DAN MELALUI RUPS LUARBIASA TANGGAL 16 MARET 2009 (vide P6) agar TERGUGATmenyetorkan sisa kewajiban yang masih harus dibayarkan namunTERGUGAT TETAP MENOLAK UNTUK MELAKUKAN PRESTASINYAyang dinyatakan melalui suratnya tertanggal 20 Maret 2009 (vide P7) ;Dengan demikian TERGUGAT tidak tunai memenuhi

Terkait dengan saham yang dibeli oleh TERGUGAT kepadaPENGGUGAT : Kerugian materil terhadap tidak disetorkannya secara penuhsaham yang diambil oleh TERGUGAT kepada PENGGUGATyaitu Rp. 6.000.000.000, (enam milyar rupiah) ; Ditambah bunga menurut suku bunga deposito BankPemerintah 12% pertahunnya atau 1% perbulannya yaitusebesar Rp. 60.000.000, (enampuluh juta rupiah) yaitudihitung sejak ditingkatkan modal dasar dan modaldisetorkan sesuai Berita Acara RUPS tertanggal 10November 2008.

#Bahwa PARA TERGUGAT, telah menghalangiPENGGUGAT, dan tidak mentaati isi perjanjian yang telah disepakati,antara lain yaitu :> Bahwa PARA TERGUGATbeberapa kali diundang olehPENGGUGAT menghadiri undangan PENGGUGAT ~ untukmengadakan Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ), TAPItidak dindahkan oleh PARA TERGUGAT ; sehingga RUPSsampai Saat ini tidak terlaksana ; > Bahwa PARA TERGUGAT juga tidak mau menggurusPerpanjangan Izin SIUP, SITU sehingga sampai saat ini izintersebut belum diperpanjang ;> Bahwa PARA

M5.Memerintahkan PARA TERGUGAT untuk patuh dan tunduk pada putusanini dengan segala konsekwensinya, jika ingkar mohon bantuan Aparat yang berwajib;9.10.11.12.14.16.18.6Menghukum PARA TERGUGAT untuk Membantu PENGGUGATdalam Penggurusan izinizin yang berhubungan dengan UsahaPT.MAHAMEGA PUTRA BUNGO;#Menghukum PARA TERGUGAT untuk taat dan menghadiri RAPATUMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) PT.MAHAMEGA PUTRA BUNGO,apabila PARA TERGUGAT tidak mau mengahdirinya setelah diundangsecara patut, maka PENGGUGAT dapat melakukan

RUPS tampakeikutsertaan PARA TERGUGAT;Los8.Menyatakan PENGGUGAT SECARA HUKUM adalah berwenanguntuk untuk dan atas nama PT.MAHAMEGA PUTRA BUNGO melakukanPerjanjian Kerjasama Pengusahaan Stasiun Pengisian Bahan BakarMinyak Untuk Umum ( SPBU ) dengan PT.PERTAMINA ;15.9.Menyatakan hak Kepemilikan Perseroan dan SPBU besertaassetasetnya, yaitu sebidang Tanah Hak Milik Nomor 10/Desa manggissebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi, tanggal 30 Maret 1994,Nomor 149/1994, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat halaman 4 point 7 yangmenyebutkan Para Tergugat telah menghalangi Penggugat dan tidak mentaatiiSi perjanjian yang telah disepakati, antara lain : Bahwa Para Tergugat beberapa kali diundang oleh Penggugatmenghadiri undangan Penggugat untuk mengadakan Rapat Umum PemegangHalaman 16 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN MrbSaham (RUPS), tapi tidak diindahkan oleh Para Tergugat, sehingga RUPS tidakterlaksana ; Bahwa Para Tergugat juga tidak mau mengurus

Foto copy uUndangan Rapat RUPS tangal 30 Agustus 2018 yang akandilaksanakan tanggal 03 September 2018 sesuai dengan aslinya (bukti P12);13. Foto copy sSurat perihal meninggalnya pemilik saham 35% kepada direkturPT Maha Mega Putra Bungo yang ditanda tangani Komisaris Utamatanggal 11 September 2017 sesuai dengan aslinya (bukti P13);14.

Tuan HENDRO NUGROHO PRAWIRA HARTONO tersebutsebanyak 100 (seratus) saham atau dengan nilai nominalseluruhnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);Sehingga seluruhnya berjumlah 1.000 (seribu) saham atau dengannilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliarrupiah); Bahwa berdasarkan isi Berita Acara RUPS yang pada hari Senintanggal 21 Desember 2015, pukul 10.00 WITA, bertempat di KantorPerseroan, Banjar Tanggayuda, Kedewatan, Ubud, Gianyar, Bali, telahterjadi perubahan pengurus

Nyonya TRI ENDANG ASTUTI tersebut sebagai Komisaris baruPerseroan:Bahwa RUPS PT. Bali Rich Mandiri sebagaimana termuat dalam BeritaAcara RUPS PT.

Bali Rich Mandiri tertanggal 21 Desember 2015 yangbertempat di Kantor Perseroan, Banjar Tanggayuda, Kedewatan, Ubud,Gianyar, tidak pernah diselenggarakan;Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang dalam hal iniberposisi sebagai Ketua Rapat yang ditunjuk oleh Notaris Hartono danTerdakwa telah menandatangani Berita Acara RUPS tertanggal 21Desember 2019 tersebut, yang mana Terdakwa sendiri mengetahuibaik dari tanggal dan tempat maupun isinya bertentangan dengankeadaan yang sebenarnya, maka secara tidak

langsung Terdakwasendiri telah membenarkan dan menyetujui apa yang termuat dalamBerita Acara RUPS tersebut yang secara fakta tidaklah benar;Bahwa in casu berdasarkan Berita Acara Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan memberikan izin kepada Para Pemohon untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

Trans Batavia Nomor: 012/SS/DirC/V/09, tertanggal 1 Mei2009, perihal: RUPS untuk penggantian perwakilan Steady Save, Tergugatmenugaskan Penggugat dengan mengirim Surat tersebut sebagai PerwakilanPT Steady Safe Tok ke PT Trans Batavia untuk menjadi Direktur Personaliamenggantikan Bu Nurwati Husein Perwakilan Tergugat sebelumnya di PT TransBatavia;Sehubungan dengan surat kami terdahulu Nomor: 010/SS/DirC/III/09tertanggal 23 MAret 2009 perihal Penggantian Jabatan Direktur Pers &Umum PT.

Trans Batavia, bersama ini kami menanyakan dan sedangmenunggu kabar mengenai waktu diadakannya RUPS luar biasa tentangpenggantian Ibu Nurwati Hatahap dengan Saudara Fauji Tanudjaya,perwakilan dari PT. Steady Safe Tbk sebagai pemegang saham di Pt.Trans Batavia.Sambil menunggu kabar waktunya RUPS tersebut diselenggarakanbersama ini kami kirimkan Sdr Fauji Tanudjaja sebagai pejabat sementaraDirektur Pers Um di Pt.

Trans Batavia sebagai direksi jelas kiranya merupakanpekerjaan yang diperuntukan untuk mendukung dan memastikan fungsi dantujuan Tergugat tercapai sehingga kemudian ditunjuklah sebagai Direksi di PTTrans Batavia atas perintah dari Tergugat;Bahwa kemudian Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilakukanuntuk mengangkat maisngmasing direksi sebagai bentuk legitimasi sematakeberadaan Penggugat dan wakilwakil dari perusahaan asal konsorsiummasingmasing lainnya sebagaimana dapat dilihnat dalam akte pendirian

Direktur tidakdapat dikategorikan sebagai pekerja, namun termasuk sebagai Pengusaha.Direksi adalah posisi pimpinan yang ditentukan dan diangkat dalam proses RapatUmum Pemegang Saham (RUPS)..

Surat PT Steady Safe Tbk No: 012/SS/DirC/V/09, tertanggal 1 Mei2009Perihal: RUPS untuk penggantian perwakilan PT. Steady Safe, TokP6. Laporan Penggugat kepada Tergugat perihal: Laporan actual plan dankegiatan operasional, tanggal 24 oktober 2012P7. Tanda Terima laporan Actual plan dan kegiatan operasional bukti P6P8. Laporan Penggugat kepada Tergugat perihal: Laporan action plan,tanggal 27 February 2012P9.

Selanjutnya pada ayat (2)ditegaskan RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya. Jadipemberhentian Para Penggugat bukan dilakukan oleh Tergugat I, akantetapi atas dasar Keputusan RUPSLB. Dengan demikian maka seharusnyaPara Penggugat menarik selurun Para Peserta Rapat/Para PemegangSaham sebagai Tergugat dalam perkara ini. Oleh karena itu dengan tidakditariknya Para Peserta Rapat/Para Pemegang Saham dalam perkara iniHal. 9 dari 23 hal. Put.

Bank Aceh, ......... , maka tindakan Tergugat bukanlahmerupakan perbuatan melawan hukum dan selanjutnya hasil RUPS (LB)inilah yang menjadi dasar/alasan Tergugat untuk memberhentikan ParaPenggugat dari jabatannya, karena Majelis Hakim Pengadilan Bandingtelah mengkonstatir peristiwa atau sengketa yang terjadi antaraPemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi tidak berdasarkan faktayang terungkap di persidangan, karena pemberhentian dengan hormatterhadap Para Penggugat/Pemohon Kasasi berdasarkan RUPS (LB)

Bahwa sekiranyapertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Banding yang kelirutersebut dipertahankan maka Para Termohon Kasasi dapat menghindardari kewajiban untuk membayar Uang Pengabdian Akhir PeriodeJabatan pada setiap periode berjalan dengan cara membuat RUPS (LB)untuk memberhentikan Komisaris dan Direksi menjelang berakhirnyaperiode jabatan. Karena itu. putusan Pengadilan Banding telahmelanggar hukum dan mencederai keadilan serta melindungi kekuatanmodal.

Bank Aceh....... , maka tindakan Tergugat bukanlah merupakanperbuatan melawan hukum dan selanjutnya hasil RUPS (LB) inilah yangmenjadi dasar/alasan Tergugat untuk memberhentikan ParaPenggugat dari jabatannya.

Bina Ardi Abadi Telah Melakukan RUPS dimanaAntara Fero Zainudin Pemilik / Pemegang saham sebanyak 4.375(empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima) lembar saham dansebagai Direktur Utama PT. Bina Ardi Abadi telah sepakatdengan Ir. Made Suryadana Dan Bahlil Lahadalia Seluruh Sahamdialinkan Kepada Fero Zainudin, Cs Dan Fero Zainudin, Cs untukmenjalankan / Mengurus Perseroan.

Busoni Anang Sebagai Komisaris Pemegang sahamsebanyak 4.375 (empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima) lembarsaham dengan Nominal Rp.43.750.000,00 (empat puluh tigajuta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); Fero Zainudin sebagai Direktur Utama Pemegang Sahamsebanyak 4.375 (empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima) lembarSaham dengan Nominal Rp.43.750.000,00 (empat puluh tigajuta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2009 Para Pemegang Saham PT.Bina Ardi Abadi Telah Melakukan RUPS

MADE SURYADANA, di dalam surat Notulen Rapat danDaftar Hadir RUPS PT. BAA tersebut palsu. sebab yangmenjalankan penandatanganan suratsurat tersebut adalah saksiIRIAN SYAH BUSRONI ANANG (ayah sdr. ANTON BUSRONIANANG), sebagai teman dekat Sdr. BAHLIL LAHADALIA dan Sadr.Ir. MADE SURYADANA, dan sesungguhnya yang mengenalkan Sadr.BAHLIL LAHADALIA dan Sadr. Ir. MADE SURYADANA kepadaTerdakwa, adalah Sdr.

IRIANSYAH BUSRONIANANG, dan Terdakwa baru mengetahui tandatangan dalamNotulen RUPS dan Daftar Hadir RUPS tersebut tidak benar ataudipalsukan tandatangan Sdr. BAHLIL LAHADALIA, adalah ketikadilakukan Labkrim oleh Penyidik Polda Metro Jaya, dan seandainyaHal. 22 dari 26 hal. Put. No. 910 K/Pid/2015dari awal Terdakwa tahu atau mengetahui tandatangan dalamkedua surat tersebut bukan tandatangan asli dari Sdr. BAHLILLAHADALIA dan Sadr. Ir. MADE SURYADANA yang diserahkan olehSdr.

BAA benar telah dipergunakan secara sengaja olehTerdakwa untuk dipergunakan membuat Akta Nomor 104 tanggal 15Desember 2009 tentang Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT.BAA oleh Terdakwa Fero Zainuddin kepada Notaris RIKA ANDRIATIS.H., di Bekasi, mengingat tentang "Unsur KesengajaanPenggunaan Surat Notulen Rapat atau Daftar Hadir yang diudgapalsu tersebut oleh Terdakwa, tidak dapat dibuktikan secara sahdan menyakinkan, maka unsurunsur : Dengan sengajaMengunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolaholah

olehTERGUGAT II sd TERGUGAT VIII, Wang Xiangyang dan Zhao Gang selaku pemegang sahamPENGGUGAT pada saat itu, dimana beberapa point isi RUPS LBHal 3 dari 267 Hal Putusan No. 221/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Seltersebut adalah menyetujui peralinan 95% (Sembilan puluh lima persen) saham TURUT TERGUGAT kepadaPENGGUGAT, Berita Acara RUPS LB tersebut dituangkan ke dalam Akta Berita Acara TURUT TERGUGATNo. 41 tanggal 5 Nopember 2009. 4.

Bahwa penetapan tersebut antara lain amamyamenyatakan sebagai berikut:1) Mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya;2) Memberikan ijin kepada pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS LB PT SPP;3) Menetapkan agenda RUPS LB PT SPP dimaksud, yaitu menegaskan dan menyatakan kembalikeseluruhan isi Akta kesepakatan pemegang saham dalam RUPS LB PT SPP sebagaimana disebutkandalam Akta No. 41 tanggal 5 Nopember 2009 yang dibuat dihadapan Yan Armin, Sarjana Hukum, Notarisdi Jakarta;4) Menetapkan jangka

Sel6) Menetapkan Ketua Rapat dalam RUPS LB yaitu Wang Xiangyang selaku Direktur PT SPP berdasarkanAkta No. 41 tanggal 5 Nopember 2009;7) Memerintahkan Direksi untuk melaksanakan tugas dan kewajiban untuk meminta persetujuan danmenyampaikan pemberitahuan kepada Menteri atas perubahan Anggaran Dasar PT SPP menurutUndangundang yang berlaku.Bahwa untuk melaksanakan isi Penetapan tersebut telah diselenggarakan RUPS LB TURUT TERGUGATpada tanggal 26 Oktober 2011 di Pontianak, yang dibuat dihadapan Notaris

AHUAH.01.1038733 tertanggal 31 Oktober2012; Bahwa kemudian, kepengurusan Turut Tergugat telah beberapa kalimengalami perubahan dengan Akta No. 21 tanggal 22 ~=Pebruan 2013Perihal Pemyataan Keputusan RUPS LB yang terakhir diubah denganAkta No. 62 tanggal 24 Mei 2013 Perhal Berita Acara RUPS LB yangtelah dilaporkan dan mendapat persetujuan dari Kemenkumham dantelah tercatat dalam Sisminbakum sesuai dengan surat PenerimaanPembentahuan Perubahan Data Perseroan Turut Tergugat No.

"Berita Acara RUPS LB" Nomor 083 tanggal 26 Oktober 2011 ; (copydari copy)Pontianak NomorSurat PT.

Menyatakan bahwa mekanisme penyelenggaan RUPS luar biasa PT.Gusher Tarakan tanggal 6 Oktober 2006 berikut semua keputusannya,adalah tidak sah dan batal demi hokum;Menghukum para Tergugat untuk mengumumkan dalam surat kabar hariandi Tarakan dan didaerah Kalimanatan Timur lainnya, bahwa mekanismepenyelenggaraan RUPS luar biasa PT.

Mengabukan bahwa perbuatan Para Tergugat dalam memohon penetapansyarat kuorum untuk RUPS perubahan anggaran dasar PT.Gusher Tarakandengan syarat kuorum yang lebih kecil dari Kuorum yang ditentukan Undangundang adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum;3.

Menyatakan bahwa mekanisme penyelenggaraan RUPS luarbiasa PT. GusherTarakan tanggal 6 Oktober 2006 berikut semua keputusannya adalah tidak sahdan batal demi hukum;5. Menghukum Para Tergugat untuk megumumkan dalam rapat kabar harian diTarakan dan didaerah Kalimantan Timur lainnya, bahwa mekanismepenyelengaraan RUPS luar buasa PT. Gusher Tarakan tanggal 6 Oktober 2006di bawah pimpinan Hendrik Hakim, berikut semua keputusannya, adalah tidaksah dan batal demi hukum;6.

Gusher Tarakansebagaimana bukti TTI dan TTI26; Bahwa Turut Terlawan I, Turut Terlawan Il dan Turut Terlawan Ill sudahmelunasi pembayaran pembelian Tenant sehingga sudah tidak ada piutangyang ditagih; Bahwa lbu Leny adalah pemilik Tenant; Bahwa lbu Leny tidak pernah tanda tangan suratdan sudah melaporkan ataspemalsuan yang dilakukan oleh Steven dan kelompoknya;; Bahwa saksi pernah mengudang Turut Terlawan IV secara patut tetapi tidakhadir dan terjadi RUPS LB; Bahwa hasil RUPS LB menetapkan perubahan

Saksi MUKLIS RAMLAN,SHBahwa RUPS yang digunakan dalam perkara Pailit sudah dibatalkan danyang berhak mewakili adalah Pelawan; Bahwa Turut Terlawan , Turut Terlawan Il dan Turut Terlawan III bukanlahdebitur maupun Kreditur PT.

M E N G A D I L I :

1. Mengbulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum TERGUGAT untuk melaksanakan RUPS Luar Biasa paling lambat satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
4. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sejumlah Rp.255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah

DalamUndangUndang ini permohonan dan penetapan pengadilan khusushanya sebatas:1) Pembubaran Perseroan, diatur dalam Pasal 7, Pasal 142, Pasal146 dan Pasal 147 ayat (4);2) Permohonan izin melakukan Pemanggilan untuk mengadakanRUPS, diatur dalam Pasal 80;3) Pemanggilan RUPS, diatur dalam Pasal 81;4) Menetapkan Kuorum dalam RUPS, diatur dalam Pasal 86;5) Pemeriksaan Perseroan, diatur dalam Pasal 138;6) Pengangkatan Likuidator dan Pemberhentian Likuidator, diaturdalam Pasal 151 dan 152;Bahwa permohonan

Bahwa ternyata apabila dicermati buktibukti yang diajukanPemohon Penetapan/Termohon Kasasi I, maka tidak satupun buktitersebut menyatakan telah dilakukan RUPS sejak tahun 2009,artinya buktibukti yang diajukan Pemohon Penetapan/TermohonKasasi mengenai pemindahan saham dibuat tahun 2010 dan 2011,sehingga tidak ada satupun bukti adanya RUPS pada tahun 2010dan 2011. Sehingga pemindahan hak atas saham yang seharusnyadilakukan dengan RUPS ternyata tidak terbukti.

dahulu Penggugat/Terbanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan PengadilanNegeri Yogyakarta pada pokoknya atas dalildalil :bahwa benar pada tanggal 4 Juni 1994, telah diadakan Rapat UmumPemegang Saham NV Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy yangberkedudukan di Yogyakarta, di mana dalam RUPS

Sunarno, SE sebagai Kuasa Likwidatur,kemudian terhadap putusan RUPS tersebut telah didaftar di DepartemenKehakiman RI pada tanggal 18 Oktober 1996 sehingga dengan demikianLikwidasi NV Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy adalah sah menuruthukum ;bahwa oleh karena Likwidasi tersebut telah dilakukan sesuai denganhukum yang berlaku, maka dengan demikian Tn.

diderita oleh Penggugat Rekonvensi yangdengan demikian merupakan kewajiban Tergugat Rekonvensi untukmengganti kerugian yang timbul akibat tindakan yang dilakukannya ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat :mengenai alasan ke 1 s/d6:bahwa alasanalasan yang merupakan keberatan ini tidak dapatdibenarkan karena putusan Pengadilan Tinggi sudah tepat yaitu tidak salahmenerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;bahwa bukti PI tidak dapat dipakai sebagai bukti adanya RUPS

Bahwa apabila Perseroanakan mengalihkan dan atau menjadikan jaminan hutang seluruhnya atausebagian besar kekayaan perseroan harus dilakukan dengan RUPS danternyata hal ini Penggugat tidak pernah melakukan RUPS dimaksud ;10.Bahwa dalam Undangundang Nomor : 1 Tahun 1995 Tentang PerseroanTerbatas, menyebutkan :Pasal 88 ayat (1) berbunyi : Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan ataumenjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaanperseroan.Pasal 88 ayat (3) berbunyi :Keputusan

RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utangseluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan sah apabila dihadirioleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit %4 (tiga perempat)bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dandisetujui oleh paling sedikit %4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suaratersebut.Pasal 88 ayat (4) berbunyi :Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diumumkandalam 2 (dua) surat kabar harian paling lambat 30 (tiga puluh) hariterhitung sejak

DalamUndangundang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatasmenyebutkan :Pasal 102 ayat (1) berbunyi :Direksi wajid meminta persetujuan RUPS untuk :a. Mengalihkan kekayaan perseroan ; ataub.

Menjadikan jaminan hutang kekayaan perseroan yang merupakanlebin dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersihperseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitansatu sama lain maupun tidak ;Pasal 102 ayat (4) berbunyi :Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpapersetujuan RUPS, tetap mengikat perseroan sepanjang pihak laindalam perbuatan hukum tersebut beretikad baik;12.Bahwa dengan demikian ternyata telah terbukti Tergugat II (PT.

Perlunya persetujuan RUPS dalam pengalihan hutang perseroanjikalau aset perseroan yang dialinkan tersebut adalah seluruhaset atau sebagian besar kekayaan perseroan. Pengalihanhutang yang dilakukan Tergugat kepada Tergugat Ilbukanlah termasuk sebagai definisi seluruh aset atau sebagianbesar kekayaan perseroan, in casu Tergugat sehinggaketentuan Pasal 88 ayat (1) jo. Pasal 88 ayat (3) Undang13.IV.14.Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas jo.Pasal 102 ayat (1) jo.

Bahwa oleh karena didalam RUPS tanggal 21 Juli 2011 tidak ditentukanmulai berlakunya pengangkatan, pergantian dan penghentian anggotaDireksi perseroan maka sesuai dengan ketentuan pasal 94 ayat (6)Undangundang Nomor : 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,menentukan mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat Umum PemegangSaham ;9.

Bahwa dengan demikian Penggugat yang telah diangkat selaku Direktur PTINDRAPURA JAYA LESTARI berdasarkan RUPS tanggal 21 Juli 2011sehingga Penggugat yang berhak untuk mewakili PT INDRAPURA JAYALESTARI baik diluar maupun didalam Pengadilan terhitung sejakpengangkatan Penggugat selaku Direktur hingga berakhirnya masa jabatanselaku Direktur atau diberhentikan melalui RUPS atau diberhentikan olehDewan Komisaris ;10.

Indrapura Jaya Lestari padaRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan pada tanggal21 Juli 2011 di kantor Notaris Elza Mawardi, SH berdasarkan Akta BeritaAcara Rapat Nomor: 96 tertanggal 21 Juli 2011 yang dibuat dihadapan ELZAMAWARNI, SH, Notaris di Medan;6.

Bahwa benar sejak pengangkatan Penggugat selaku Direktur terhitung sejaktanggal 21 Juli 2011 hingga saat ini tidak pernah dilakukan penggantianDirektur melalui RUPS maupun pemberhentian Direktur oleh Komisaris PT.Indrapura Jaya Lestari;10. Bahwa benar Tergugat telah mewakili PT.

Indrapura JayaLestari berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yangdilaksanakan pada 21 Juli 2011 sesuai Akta Berita Acara Rapat Nomor: 96tertanggal 21 Juli 2011 yang dibuat dihadapan ELZA MAWARNI, SH, Notarisdi Medan telah dihadiri dan telah disetujui oleh seluruh Pemegang Saham PT.Indrapura Jaya Lestari;Menimbang, bahwa TurutTergugat telah mengajukan jawabanterhadapgugatan tersebut menyatakan sebagai berikut :.

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

• Menolak eksepsi kewenangan absolut dan kewenangan relatif dari Tergugat I tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan SAH menurut hukum RUPS/RUPS-LB

Metro Mini Jalan Pemuda Kav.721, karena telah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku ;

1. Laporan Keuangan Direksi PT.Metro Mini tahun 2016, tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019, yang telah dipertanggung jawabkan dalam RUPS/RUPS-LB tanggal 23 Januari 2020, sebagaimana dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luas Biasa Perseroan Terbatas PT.Metro Mini, Nomor 04, tanggal 13 Februari 2020 dan telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan

   Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0016020.AH.01.02.TAHUN 2020, Tanggal 24 Februari 2020 ;

2. Pemberhentian Dewan Komisaris dan Dewan Direksi hasil RUPS-LB dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.

   Metro Mini Nomor 09, tanggal 22 Mei 2013, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0107372.AH.01.10.Tahun 2015, tanggal 22 Desember 2015 ;

3. Pengangkatan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi kepengurusan periode 2020-2025 berdasarkan RUPS/RUPS-LB tanggal 23 Januari 2020 dan sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT.

Direksi Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Ketiga PT. MEGA MARINE PRIME dengan Kuorum Kehadiran 40% (empat puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan dapat mengambil keputusan secara sah menurut hukum dan mengikat PT. MEGA MARINE PRIME (Pemohon);