Ditemukan 2225 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sela seli sele selfi sell selo
Pengadilan PN ENDE Pidana Umum
Register : 27-10-2020 — Putus : 08-01-2021 — Upload : 19-05-2021
Putusan PN ENDE Nomor 68/Pid.B/2020/PN End
Tanggal 8 Januari 2021 — Penuntut Umum:
1.MUCHAMMAD FAHMI ROSADI, SH
2.TERESIA WEKO, SH
Terdakwa:
DAVID DEMU Alias DAVID
124 — 93
  • Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Enddan secara bulat Majelis Hakim menyetujui bahwa hal tersebut adalah hal yangtidak pula di benarkan, namun demikian, terdakwa dalam kondisi yang memangtersudut, namun telah berhasil mengirim anaknya pergi dengan menggunakansepeda motor untuk melapor polisi, serta datangnya saksi YOSEPMARIANGUS S.RINGGI yang melerai tidak di gubris padahal seharusnya bisamenjadi titik tolak terdakwa melarikan diri sehingga pembelaan yang seringanringannya ataupun minimum wage of self
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 23-12-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 893/B/PK/PJK/2015
Tanggal 23 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI vs. PT. SUPRA MATRA ABADI
29 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Memori Peninjauan Kembalitidak dapat menggugurkan fakta yang terungkap dalam persidangan danpertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena Pemohon Banding(sekarang Termohon Peninjauan Kembali) telah melaksanakan denganbenar prosedur ekspor barang curah CPO yang dimuat dalam PEB Nomor005387 tanggal 30 Desember 2010, oleh karenanya koreksi Terbanding(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) yang didalilkan dalam butir 11pada halaman 18 dari 21 halaman mengenai rentang waktu bertentangandengan prinsip self
Pengadilan PN SENGKANG Perdata
Register : 13-01-2014 — Putus : 30-07-2012 — Upload : 13-01-2014
Putusan PN SENGKANG Nomor No. 03 /Pdt.G/ 2012/ PN.SKG.
Tanggal 30 Juli 2012 — MONICA PADU, dkk vs 1. PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk 2. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq KANTOR WILAYAH XV DJKN MAKASSAR cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PAREPARE
43 — 5
  • Tempe Kab.Wajo.Menimbang bahwa untuk mempertahankan dalil jawabannya, TurutTergugat mengajukan alat bukti surat yang mana foto kopinya telahdicocokkan dengan aslinya (kecuali bukti TTI3, TTI4, TTI5, TTl6, TTI7,TTI8, TTI9, TTIl10, TTl11, TTl12, TTl13, TTl14, dan TTIl15 yang berupafotokopi dari fotokopi) dan telah pula diberikan materei yang cukup berupa :Bukti TT.l1 : Surat permohonan lelang dari BankDanamon Tbk Divisi Self Employed Mass Marketnomor : B.510/ALUSEMM/MKSR/1111 tanggal 07November 2011
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 20-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 420/B/PK/PJK/2015
Tanggal 20 Agustus 2015 — PT ADI SATRIA ABADI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
39 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • denganalasan dan argumentasi sebagai berikut:Bahwa ketentuan mengenai beban pembuktian dalam UndangUndangPerpajakan, diatur dalam Pasal 12 ayat (3) UndangUndang KUP yangmenyatakan bahwa:"Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yangterutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak terutangyang semestinya;"Bahwa ketentuan dalam Pasal 12 UndangUndang KUP menjelaskan bahwaberdasarkan prinsip self
Pengadilan PN BUNTOK Pidana Khusus
Register : 27-08-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN BUNTOK Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Bnt
Tanggal 15 September 2020 — Penuntut Umum:
AGUNG CAP PRAWARMIANTO, SH
Terdakwa:
BASTIAN bin ABDULAH Alm
115 — 9
  • kayu impor dari pelabuhan umum ke industripengolahan kayu;Bahwa menurut sepengetahuan Ahli bahwa setiap pengangkutan,penguasaan atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersamasama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil HutanKayu (SKHHk);Bahwa prosedur penerbitan surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu(SKSHHK) untuk pengangkutan hasil hutan berupa kayu olahan yangberasal dari hutan alam sebagaimana diatur Permenhut adalah 1.SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara Self
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-08-2016 — Putus : 18-08-2016 — Upload : 03-08-2016
Putusan PT MAKASSAR Nomor 08/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS
Tanggal 18 Agustus 2016 — ASMIATI KHUMAS,ST.MM BINTI H.MUHAMMAD KHUTBAH TJONDENG
85 — 53
  • Disposisi Kredit Investasi (Kl) untuk renovasi dapat dilaksanakan setelahpengeluaran self financingsebesar Ro11.581 juta direalisasikan disertaidengan bukti pengeluaran yangsah dan diserahkan kepada bank.c. Pantau proses renovasi dan pastikan bahwa penggunaan Kredit Investasi(Kl) yang diberikan sejalan dengan tujuan, sehingga dengan fasilitaskredit investasi tersebut, mall benarbenar telah dapat dioperasikandengan baik.d.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 31-07-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 340 B/PK/PJK/2015
Tanggal 31 Juli 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TECHNOPIA JAKARTA
42 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dalam hal terdapattransaksi dalam hubungan istimewa, Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) harus mengisi lampirankhusus 3A tersebut, dan harus dapat membuktikan / menjelaskanbahwa penentuan harga transfer kepada afiliasi yang telahdicantumkan secara self assessment dalam formulir lampirankhusus 3A SPT Tahunan PPh adalah sudah wajar (arms length).Bahwa dikarenakan dalam Lampiran khusus 3A SPT TahunanPPh, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)tidak mencantumkan bagaimana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 16-08-2012 — Putus : 25-03-2013 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 465 B/PK/PJK/2012
Tanggal 25 Maret 2013 — PT. LINCOLN ELECTRIC INDONESIA VS DIRJEN PAJAK;
104 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sistem perpajakanIndonesia adalah menggunakan sistem self assessment.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 02-06-2017 — Putus : 19-07-2017 — Upload : 03-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1241 B/PK/PJK/2017
Tanggal 19 Juli 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY;
57 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini sesuaidengan prinsip self assesment sebagaimana bunyi Pasal 12UU KUP, yaitu:(1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutangberdasarkan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan, dengan tidak menggantungkan padaadanya surat ketetapan pajak;(2) Jumlah pajak yang terutang menurut SuratPemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajakadalah jumlah pajak yang terutang menurut ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan;(3) Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan buktibahwa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 14-03-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 135 K/PID.SUS/2017
Tanggal 14 Maret 2017 — IRAN KADIR
133 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • nomor: 015/DMBR/75/VIII/2015, 001/BPDDMBR/VII/752015.Tanggal 27 Juli 2015;Surat BPD Desa Mootayu Kecamatan Bone Raya Nomor:09/BPD/Mootayu/BRBB/X/2015, perihal Laporan Kinerja KepalaDesa Mootayu yang Meninggalkan Tugas, tanggal 22 Oktober 2015;Surat Kantor Camat Bone Raya Kabupaten Bone Bolango Nomor:090/BRBB/186/X/2015 tanggal 22 Oktober 2015, Pokok,Pemberitahuan;Surat permohonan penonaktifan Kepala Desa Mootayu Nomor:06/BPD/Mootayu/BRBB/X/2015, tanggal 19 Oktober 2015 yangditanda tangani oleh SELF
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 19-02-2008 — Upload : 28-01-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1K/PIDSUS/2008
Tanggal 19 Februari 2008 — JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SUNGAILIAT vs. DATO MOHD. ANUAR bin SIDEK ; MOHD. NAJIB bin JAAFAR ; MATHIAS HARYANTO
382 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KOBA TIN dalammemproduksi balok timah menggunakan bahan baku biji / pasir timah yangpada pokoknya diperoleh dengan cara sebagai berikutTsEksploitasi sendiri (Self Minning) dengan cara Graffel Pump /Tambang Isapdan kapal kerukHal. 3 dari 28 hal. Put. No. 1 K/Pid.Sus/20082.
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Khusus
Register : 25-09-2020 — Putus : 19-10-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN SDA
Tanggal 19 Oktober 2020 — Pemohon:
SUNARTO, S.H
Termohon:
Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan R.I cq. Direktur Jenderal Pajak Republik Indonesia cq. Direktor Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II
239 — 136
  • Dalam sistem Self Assesement WajibPajak diberi kebebasan masalahnya ini antara Wajib Pajakmengungkapkan dengan data dari Direktorat Jenderal kalau tidak ketemuHalaman 40 dari 67 Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid/Pra/2020/PN Sdaakan jadi permasalahan juga dan Direktorat Jenderal Pajak akanmenanyakan juga mana yang tidak memenuhi syarat berarti dalam hal itukerugian negara tidak sesuai karena harus sesuai sehingga dalampengungkapan ketidakbenaran ini harus dijawab oleh Direktorat JenderalPajak bahwa
    pengungkapan Wajib Pajak tersebut tidak sesuai dengandata yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak dan ini harus diungkapmengapa karena Self Assessement bagaimana Wajib Pajak tahukerugian negara kalau dia tidak tahu setelah diberitahu Wajib Pajak bisalagi menambah pengungkapan ketidakbenaran dan kalau tetap tidaksesuai maka barulah dinaikkan tahapnya ke penyidikan dan barulahstatusnya jadi tersangka dan ini juga harus didukung dengan alat buktiseperti bukti surat, keterangan Saksi dan cara ini
Pengadilan PN BOGOR Pidana Umum Penghinaan
Putus : 21-01-2014 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN BOGOR Nomor 299/Pid.Sus/2013/PN.BGR
Tanggal 21 Januari 2014 — HEKEL SULAEMAN ALI UMAR bin THALIB
52 — 5
  • bukti yang menunjukkan bahwaTerdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika, maka oleh karenanya MajelisHakim menilai Terdakwa adalah Pecandu Narkotika;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah Pecandu Narkotika makaberdasarkan ketentuan pasal 54 UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika danPasal 13 ayat (2) PP nomor 25 tahun 2011 tentang wajib lapor pecandu Narkotika,Terdakwa wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa adalah korban (Self
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 17-02-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1867 K/Pdt/2014
Tanggal 17 Februari 2015 — PT KHARISMA MULATAMA vs PT BURSA EFEK JAKARTA
319 — 382 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Melanggar Kewajiban Hukum Tergugat.Bahwa Tergugat selaku Self Regulatory Organization (SRO) seharusnyatetap menjalankan proses penawaran lelang saham sampai batas waktupenawaran lelang yang ditentukan oleh peraturan perundangundanganberakhir.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 10-05-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 362/Pid.Sus.LH/2021/PN Jmb
Tanggal 29 Juli 2021 — Penuntut Umum:
YURISWANDI, SH.,MH
Terdakwa:
RICO EFRIYADI Bin HERMANSYAH
37 — 4
  • Dokumen yang harus dilengkapi oleh HAMDANI Bin BUJANG TAHIRadalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHHKB)yang diterbitkan secara online dan self assessment melalui SistemInformasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) oleh pemegang izin yangtelah memperoleh hak akses SIPUHHKegiatan pengangkutan kayu bulat yang dilakukan sdr.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 20-02-2020 — Putus : 23-04-2020 — Upload : 12-05-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 185/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 23 April 2020 — Pembanding/Tergugat : PT. PROMITS
Terbanding/Penggugat : PT CETCO OILFIELD SERVICES INDONESIA
375 — 285
  • Perihal Keadaan Memaksa (overmacht) Dalam Perbuatan HukumPerdataForce Majeure Dalam Norma Hukum Indonesia Sebelum membahas lebih lanjut mengenai force majeure seyogianyamengenal dan mengetahui terlebih dahulu mengenai hukum kontrakkarena kedudukan force majeure berada di bagian hukum kontrak.Hukum kontrak adalah bagian hukum perdata (private), hukum inimemusatkan perhatian pada kewajiban untuk melaksanakan kewajibansendiri (self imposed obligation).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 11-10-2017 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1885 K/Pdt/2017
Tanggal 11 Oktober 2017 — PT BANDAR ABADI VS PT USDA SEROJA JAYA
99 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TirtaSamudra XXVII akibat terjadinya peristiwa benturan di lokasi dock Tergugatsangat besar termasuk dan tidak terbatas untuk mengganti sparepart yangrusak dan biayabiaya perbaikan dan ongkos pemasangan meliputi:Perbaikan Overhaul schottel sebalah kiri Rp 85.000.000,00;Spare Part: VRing Rp5.194.800,00; Rotary Shaft Seal Rp45.454.500,00; Self Aligning Rollerbearin Rp 150.870.562,00; Bearing special BallRotation Rim Rp 153.968.100,00; Steering Pipe (schottel)Rp 375.180.000,00; Steering Pipe (asiafoundry
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 25-05-2016 — Upload : 28-02-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 591/Pdt.G/2015/PN.Sby
Tanggal 25 Mei 2016 — ARDI HARIJANTO melawan Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktor Jenderal Pajak cq. Kantor Wilyah DJP Banten yang dalam hal ini : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Dkk
193 — 50
  • AnggaranPendapatan dan Belanja Negara (APBN));Perlu Tergugat I tegaskan kembali bahwa segala tindakan yang dilakukanoleh Tergugat I kepada Penggugat selalu didasarkan ketentuan perundangundangan perpajakan yang berlaku dan bukan merupakan suatu perbuatanyang melebihi kewenangan dan bukan merupakan perbuatan melawan hukumyang sangat merugikan kepentingan Penggugat sebagaimana didalilkan olehPenggugat dalam gugatannya; Sistem Perpajakan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesiaadalah sistem self
    assessment, yaitu sistem perpajakan dimana Wajib Pajakdiberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar danmelaporkan sendiri pajak yang terutang;Bahwa berdasarkan sistem Self Assessment, Penggugat memiliki kewajibanuntuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiripajak yang terutangp; Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) UndangUndang tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan menyatakan sebagai berikut:(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan
    Bina Niaga tentangJual Beli tanggal 02 Maret 2000, diberi tanda T.I44;Menimbang bahwa disamping bukti surat tersebut Tergugat I juga telahmengajukan ahli bernama IDA ZURAIDA, SH, LLM, dibawah sumpah yang dalampersidangan telah menerangkan sebagai berikut : Bahwa self assesment system dalam sistem perpajakan Indonesia memilikipengertian bahwa Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk menghitung,menghitungkan, mambayar dan melaporkan sendiri pajak tang terutang; Bahwa self assesment system diatur dalam
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 27-01-2020 — Putus : 30-03-2020 — Upload : 29-04-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 40/Pid.B/LH/2020/PN Mtr
Tanggal 30 Maret 2020 — Penuntut Umum:
1.I.A.K.YUSTIKA DEWI,SH
2.I KOMANG PRASETYA,SH.
3.M A AGUNG S.FAIZAL, SH
Terdakwa:
MAHTIN ALS. TIN ALS. KETING
382 — 24
  • Bahwa benar dalam peraturan tersebut meliputi perencanaan danpengelolaan Bahwa benar menganngkut hasil hutan berpengaruh terhadap kerusakanhutan karena yang diangkut merupakan bagian dari pohon Bahwa benar Ijin Pengelolaan , ljin Pemanfaatan yang menerbitkanKementerian LHK Bahwa benar sekarang sistemnya sudah self assessment sehingga ijinawal yang dikeluarkan oleh KemenLHK aka nada password dan barcodenyadari mulai tanam , sehingga pada saat pemanfaatan nantinya akan bisa dilihatdari ijin awalnya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 27-10-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 616/B/PK/PJK/2015
Tanggal 27 Oktober 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. HERFINTA FARM & PLANTATION
22 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini jelas keliru karenapelaporan mengkreditkan/tidak mengkreditkan suatu PMdalam SPT Masa PPN dilakukan pada masa dibayarkannyasuatu PM atau paling lambat 3 bulan setelah itu, berdasarkankategori bahwa sebuah PM semula dapat atau tidak dapatdikreditkan adalah berdasarkan kategori penyerahannantinya (dilakukan secara self assessment) dan bukanHalaman 28 dari 35 halaman.