eksportir), Terdakwa tidak melakukanpenelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen yang diajukan olehpengguna jasa (importir/eksportir), Terdakwa tidak meneliti tarif dan nilaipabean yang diajukan oleh pengguna jasa dan Terdakwa tidak melakukanpemeriksaan fisik barang impor yang diperantarai/diurus saksi Herry Liwototersebut.Bahwa seharusnya Terdakwa melakukan pemeriksaan dokumen secaramenyeluruh untuk pembayaran Bea masuk, PPN dan PPH sebagai PajakDalam Rangka Impor (bukan dihitung secara self

dan kebenaran dokumen yang diajukan olehpengguna jasa (importir/eksportir), Terdakwa tidak meneliti tarif dan nilaipabean yang diajukan oleh pengguna jasa dan Terdakwa tidak melakukanHalaman 53 dari 447 Putusan Nomor 02/Pid.Sus/TP.Korupsi/2015/PN.Ptkpemeriksaan fisik barang impor yang diperantarai/diurus saksi Herry Liwototersebut.Bahwa seharusnya Terdakwa melakukan pemeriksaan dokumen secaramenyeluruh untuk pembayaran Bea masuk, PPN dan PPH sebagai PajakDalam Rangka Impor (bukan dihitung secara self

kebenaran dokumenyang diajukan oleh pengguna jasa (importir/eksportir), Terdakwa tidakmeneliti tarif dan nilai pabean yang diajukan oleh pengguna jasa danTerdakwa tidak melakukan pemeriksaan fisik barang impor yangdiperantarai/diurus saksi Herry Liwoto tersebut.Halaman 67 dari 447 Putusan Nomor 02/Pid.Sus/TP.Korupsi/2015/PN.Ptke Bahwa seharusnya Terdakwa melakukan pemeriksaan dokumen secaramenyeluruh untuk pembayaran Bea masuk, PPN dan PPH sebagai PajakDalam Rangka Impor (bukan dihitung secara self

dalam rangka perdagangan lintas batas di daratansebagaimana dimaksud dalam Pasal II Ayat 3 ; Nilai barangbarang yangdibawa atau diangkut untuk maksud perdagangan lintas batas di daratan olehsetiap orang seperti disebut pada Ayat 3 dari Pasal I tidak diperbolehkanmelebihi jumlah enam ratus Ringgit Malaysia (RM600) setiap bulannya.Bahwa seharusnya Terdakwa melakukan pemeriksaan dokumensecara menyeluruh untuk pembayaran Bea masuk, PPN dan PPH sebagaiPajak Dalam Rangka Impor (bukan dihitung secara self

dalam rangka perdagangan lintas batas di daratansebagaimana dimaksud dalam Pasal II Ayat 3 ; Nilai barangbarang yangdibawa atau diangkut untuk maksud perdagangan lintas batas di daratan olehsetiap orang seperti disebut pada Ayat 3 dari Pasal I tidak diperbolehkanmelebihi jumlah enam ratus Ringgit Malaysia (RM600) setiap bulannya.Bahwa seharusnya Terdakwa melakukan pemeriksaan dokumen secaramenyeluruh untuk pembayaran Bea masuk, PPN dan PPH sebagai PajakDalam Rangka Impor (bukan dihitung secara self

Bahwa Wajib Pajak Badan PT.Chandra Prima Persada (PT.CPP) adalahPajak Penghasilan (PPh) Badan Pasal 25, 29, Pajak PenghasilanPemotongan dan Pemungutan Pasal 4 ayat (2), 15, 19, 21, 23, 26 danPajak Pertambahan Nilai (PPn), sehingga PT.Chandra Prima Persada(PT.CPP) memiliki kewajiban perpajakan yaitu menghitung,memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri kewajibanperpajakannya (Self Asessment).

Pengertian mengisi SPT dengan benar menurutUU KUP adalah:e benar dalam perhitungane benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakane benar dalam penulisan, dane sesuai dengan keadaan yang sebenarnyaSistem self assessment dalam sistem perpajakan di Indonesiamengandalkan kepatuhan sukarela (voluntary compliance) dalampemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak, termasuk dalamkewajiban pengisian dan penyampian SPT.

Bahwa benar perbuatan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, yangdimaksud terkait dengan kewajiban Wajib Pajak untuk menyampaikan SuratPemberitahuan, Surat Pemberitahuan beserta keterangannya harus berisiinformasi yang benar dan lengkap, Sistem self assessment memberikankepercayaan seluasluasnya kepada Wajiob Pajak dalam memenuhikewajiban perpajakannya sehingga Wajib Pajak harus bersikap jujur danjika tidak jujur dapat dipidana.Menimbang

BankDanamon Indonesia Tbk Semarang ;Bahwa karena Sri Yati pada tanggal 1 Maret 2009 meninggal dunia, makaselanjutnya Penggugat menemui Tergugat untuk meminjam uang sebesarRp. 283.810.000, (dua ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus sepuluhribu rupiah) guna menebus sertifikat HM Nomor: 779 mengingat, waktu ituakan dilakukan lelang atas permohonan dari PT Bank Danamon Indonesia TbkDivisi Self Employed Mass Market Semarang dan akhirnya pada tanggal 4Halaman 2 dari Halaman 62Januari 2010 Penggugat

diwakilkan kepada Tergugat II (Yulistyo Suyatno) untuk menandatangani surat Akta Kuasa Jual tersebut.Bahwa dana milik Tergugat II dan keempat temannya yang dipinjam Penggugat(Sahid CS) sebesar Rp. 292.500.000, selanjutnya digunakan untuk menebus tanah danrumahnya di Bank Danamon, sehingga tidak jadi dilelang.Bahwa apabila Tergugat II dan keempat temannya tidak meinberi pinjaman uangtersebut, maka tanah dan rumah yang menjadi obyek perkara sudah di lelang oleh pihakBank Danamon Indonesia Divisi Self

ini tetap masih butuh terapi/ rawat lanjutan;Bahwa Ahli menerangkan,setelah dilakukan asssesment kejiwaanberupa MMP Terdakwa tidak butuh obatobatan, harus didukungkeluarga, lingkungan, medis agar bisa mendapat prestasi yang optimal;Bahwa Ahli menerangkan, Terdakwa masih diberikan obat antidepresan selama 6 bulan, waktu kunjungan terakhir adalah tanggal 21Oktober 2016;Bahwa Ahli menerangkan, Terdakwa mengenal sabu saat usia mudasejak SMA tanpa diketahui oleh keluarga dan istrinya, untukmembangun self

Bahwa selaku ahli berdasarkan keilmuan saya dokumen SKSHHK dengan nomorseri KO.A.0012893 yang diperlinatkan berbeda dengan dokumen nomorsimpulkan bahwa dokumen yang diperlihatkan tersebut dibuat tidak melaluiaplikasi SIPUHH dan hal tersebut bertentangan dengan pasal 12 ayat (3) permenLH dan Kehutanan RI nomor :P.43/Menlhksetien/2015 tentang penatausahaanhasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam yang yang berbunyi SKSHHKditerbitkan oleh penerbit SKSHHK secara self assesmen melalui aplikasi SIPUHH

Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2021/PN PlwBahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang PenatausahaanHasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Alam, sebagaimana dimaksuddalam Pasal 11 ayat (1) bahwa setiap pengangkutan, penguasaan, ataupemilikan hasil hutan kayu dilengkapi bersamasama dengan SKSHHK.Adapun proses penerbitannya adalah :e SKSHHK hanya dapat diterbitkan oleh penerbit SKSHHK padaIndustri Hasil Hutan memiliki perizinan yang sah (self

Tata cara pengangkutan hasil hutan kayu termasuk kayu olahan diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P. 43 MenlhkSetjen/ 2015 tentang Penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal darihutan alam; Bahwasecara umum prosedur penangkutan kayu olahan diatur sebagai berikut: Setiao pengangkutan kayu olahan harus dilengkapi dengan dokumenangkutan, yang mana SKSHHK diterbitkan secara self assessment olehGANISPHPL sesuai kompetensinya, Nota Angkutan diterbitkan secaraself assessment

Hal ini jelas keliru karena pelaporanmengkreditkan/tidak mengkreditkan suatu PM dalam SPT MasaPPN dilakukan pada masa dibayarkannya suatu PM atau palinglambat 3 bulan setelah itu, berdasarkan kategori bahwa sebuahPM semula dapat atau tidak dapat dikreditkan adalah berdasarkankategori penyerahan nantinya (dilakukan secara self assessment)dan bukan menunggu akibat terjadi/oelum terjadi penyerahan yangterutang/tidak dipungut/dibebaskan PPN;Bahwa argumentasi yang menyebutkan bahwa PM atas kebunsawit

Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan; Para Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai lamanya pidana penjarasebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini sudah tepat dan adil,baik dilihat dari kKepentingan masyarakat maupun Para Terdakwa, serta sejalandengan maksud dan tujuan penegakan hukum tindak pidana narkotika,khususnya terhadap Para Terdakwa sebagai pelaku tindak pidanapenyalahgunaan narkotika yang jika dilihat dari perspektif Viktimologimerupakan self

Ketentuan Perpajakan Yang BerlakuBahwa sebagaimana diketahui, sesuai dengan peraturanperundangundangan perpajakan yang sekarang berlaku,khususnya Pasal 12 ayat (1) UU KUP, dalam menentukan pajakterutang Indonesia menganut asas self asssesment yangmemberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untukmenghitung, memperhitungkan dan melapor pajak yang terutangdalam bentuk suatu Surat Pemberitahuan (SPT).

Selanjutnya saksi SELF RIA LIANSI memberitahukan bahwasepeda motor dengan ciricin tersebut telah diambil Terdakwa;Bahwa jarak saksi dengan halaman parkir Kantor Camat Sei Bambantersebut sekitar 20 30 meter;Bahwa saksi tidak ingat wama pakaian yang dikenakan pelaku pada saatkejadian;Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwakeberatan dengan keterangan saksi dan selanjunya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa Terdakwa tidak mengenal dengan saksi;Bahwa Terdakwa tidak pemah mengambil

Bank Danamon Indonesia.Tbk Devisi Self Emnloved Mass Market.

Foto copy rincian kewajiban debitur atas nama Haryono pertanggal 26 Oktober 2011 diberi tanda T.II. 7;14.Foto copy dari foto copy Lampiran Surat PT BankDanamon Indonesia Tbk Divisi Self Employed MassMarket, Kantor Wilayah VII Semarang Nomor : 1/SP/LELANG/2011 tanggal 26 Oktober 2011 hal PengantarLimit Lelang diberi tanda T.II8;15.Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan PT BankDanamon Indonesia Tbk Kantor Wilayah VII SemarangNomor : 81/SP/LELANG/2011 tanggal 26 Oktober 2011diberi tanda T.II9;16.

Merak danmenginap di Hotel, selanjutnya saksi dan Terdakwa melakukan hubungansuami istri dan besoknya saksi baru diantar pulang oleh Terdakwa sampaiTerminal Pakupatan Serang Banten ;Bahwa masih pada bulan Mei 2012 kemudian Terdakwa menilpon saksi danmeminta supaya saksi difoto tanopa busana dan mengirimkannya kepadaTerdakwa, selanjutnya tanpa pikir panjang saksi foto diri sendiri di rumah saksidengan berbagai pose sesuai permintaan dan arahan Terdakwa,menggunakan HP Nokia type 5070 dengan sistem self

tersendiri tidak boleh dicampuradukan antarasatu dengan lainnya;Bahwa azas kekhususan yang logis (/ogische specialiteit) ini sejalan denganprinsip /ex specialis systematic derogat legi generali (azas kekhususan yangsistematis) artinya ketentuan pidana yang bersifat knusus adalah berlakuapabila pembentuk undangundang memang bermaksud memberlakukanketentuan pidana sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus;Bahwa Majelis berpendapat, ketentuan peraturan perundangundangan dibidang perpajakan dengan self

berdasarkanketerangan lain yang bersumber dari Putusan Kasasi Mahkamah yang telahmempunyai kekuatan hukum yang tetap;Bahwa sanksi administrasi sebagai sub sistem dari sanksi pidana,diterbitkan Terbanding berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung yangtelah berkekuatan hukum tetap dan final bahwa Putusan Kasasi MahkamahAgung dalam hukum pembuktian disebut dengan probatio plena, sehinggadiberlakukan sebagai suatu dasar hukum yang kuat dan tak terbantahkandan harus dilaksanakan isinya;Bahwa sesuai dengan asas self

tersendiri tidak boleh dicampuradukan antarasatu dengan lainnya;Bahwa azas kekhususan yang logis (/ogische specialiteit) ini sejalan denganprinsip /ex specialis systematic derogat legi generali (azas kekhususan yangsistematis) artinya ketentuan pidana yang bersifat knusus adalah berlakuapabila pembentuk undangundang memang bermaksud memberlakukanketentuan pidana sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus;Bahwa Majelis berpendapat, ketentuan peraturan perundangundangan dibidang perpajakan dengan self

keterangan lainyang bersumber dari Putusan Kasasi Mahkamah yang telah mempunyaikekuatan hukum yang tetap;Bahwa sanksi administrasi sebagai sub sistem dari sanksi pidana,diterbitkan Terbanding berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung yangtelah berkekuatan hukum tetap dan final bahwa Putusan Kasasi MahkamahAgung dalam hukum pembuktian disebut dengan probatio plena, sehinggadiberlakukan sebagai suatu dasar hukum yang kuat dan tak terbantahkandan harus dilaksanakan isinya;Bahwa sesuai dengan asas self

Pengangkut (RKSP) ke kantor pabeansebelum kedatangan sarana pengangkut.Bahwa berdasarkan RKSP yang di isi oleh pengangkut secara selfassessment, dan ditujukan kepada KPPBC TMP C Lhokseumawe (videBukti T10/ASLI), tercantum halhal sebagai berikut:Nama Kapal : KM Aceh MileniumNomor Voyage : 25Halaman 58 Putusan Nomor 97/PDT/2020/PT BNAPelabuhan Tujuan : Port Klang (Malaysia) Lhokseumawe SabangTanggal Datang: 26 Mei 2018Tanggal Berangkat ke Sabang : 27 Mei 2018.Bahwa RKSP yang di isi oleh pengangkut secara self

Pembanding/Para Penggugat tidak pernah tercantumdalam dokumen pengangkutan maupun dokumen yang wajib diserahkankepada Para Terbanding/Para Tergugat, sehingga secara jelas dan nyatatidak ada hubungan hukum antara Para Pembanding/Para Penggugatdengan Para Terbanding/Para Tergugat.Bahwa di dalam persidangan perkara a quo pada tingkat pertama, dokumenpembuktian yang disampaikan oleh Para Pembanding/Para Penggugatterutama dokumen berupa Bill of Lading, berbeda dengan dokumen yangtelah diserahkan secara self

Sehingga karenanya sudah seharusnyaTurut Tergugat 1 dikeluarkan dari posisinya sebagai pihak dalamperkara ini;1.2 Bahwa Turut Tergugat 1 hanyalah badan usaha yang menjalankanfungsi pengaturan mandiri (Self Regulator Organization/SRO) denganmenjalankan tugas, kewajiban dan wewenang berdasarkan undangundang (vide Pasal 16, 17 dan 18 UndangUndang Nomor 32 Tahun1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi), antara lain untukmenyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untukkegiatan jual beli

disampaikanoleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang menurut ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan";Dalam penjelasannya,"Dengan ketentuan ini dimaksudkan, bahwa Wayib Pajak yang telah menghitungdan membayar besarnya pajak yang terutang secara benar berdasarkanketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, serta melaporkan dalamSurat Pemberitahuan, kepadanya tidak perlu diberikan surat ketetapan pajakataupun surat keputusan dari administrasi perpajakan";Bahwa sesuai dengan system Self

buktibukti yang terungkapdalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karenaPemohon Banding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) telah melaksanakandengan benar prosedur ekspor barang CPO yang dimuat dalam PEB Nomor003278 tanggal 29 Desember 2009, oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo yang didalilkan butir 10, 11,15 dan 16 huruf f dan h pada halaman 17 19 dari 20 halaman mengenai rentangwaktu bertentangan dengan prinsip Self