Ditemukan 2225 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sela seli sele selfi sell selo
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 06-12-2019 — Putus : 04-02-2020 — Upload : 14-02-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 217/Pid.B/LH/2019/PN Mnk
Tanggal 4 Februari 2020 — Penuntut Umum:
MUSLIM, SH
Terdakwa:
SUPRIADI alias ADI
405 — 56
  • Tata cara pengangkutan hasil hutan kayu termasuk kayu olahan diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P. 43 MenlhkSetjen/ 2015 tentang Penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal darihutan alam; Bahwasecara umum prosedur penangkutan kayu olahan diatur sebagai berikut: Setiao pengangkutan kayu olahan harus dilengkapi dengan dokumenangkutan, yang mana SKSHHK diterbitkan secara self assessment olehGANISPHPL sesuai kompetensinya, Nota Angkutan diterbitkan secaraself assessment
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 09-09-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 844/B/PK/PJK/2016
Tanggal 9 September 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. HERFINTA FARM & PLANTATION,
40 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini jelas keliru karena pelaporanmengkreditkan/tidak mengkreditkan suatu PM dalam SPT MasaPPN dilakukan pada masa dibayarkannya suatu PM atau palinglambat 3 bulan setelah itu, berdasarkan kategori bahwa sebuahPM semula dapat atau tidak dapat dikreditkan adalah berdasarkankategori penyerahan nantinya (dilakukan secara self assessment)dan bukan menunggu akibat terjadi/oelum terjadi penyerahan yangterutang/tidak dipungut/dibebaskan PPN;Bahwa argumentasi yang menyebutkan bahwa PM atas kebunsawit
Pengadilan PN MEULABOH Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 28-07-2020 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 12-10-2020
Putusan PN MEULABOH Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Mbo
Tanggal 6 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
1.Dedi Sahputra, SH. MH
2.Yusni Febriansyah Efendi, SH
Terdakwa:
1.Dendi Kurniawan Bin Mukhtar
2.Yanti Mildasari Binti Alm Hasan Ilyas
27 — 6
  • Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan; Para Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai lamanya pidana penjarasebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini sudah tepat dan adil,baik dilihat dari kKepentingan masyarakat maupun Para Terdakwa, serta sejalandengan maksud dan tujuan penegakan hukum tindak pidana narkotika,khususnya terhadap Para Terdakwa sebagai pelaku tindak pidanapenyalahgunaan narkotika yang jika dilihat dari perspektif Viktimologimerupakan self
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 01-07-2015 — Putus : 22-09-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 485 B/PK/PJK/2015
Tanggal 22 September 2015 — PT. BHUMIREKSA NUSASEJATI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
76 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ketentuan Perpajakan Yang BerlakuBahwa sebagaimana diketahui, sesuai dengan peraturanperundangundangan perpajakan yang sekarang berlaku,khususnya Pasal 12 ayat (1) UU KUP, dalam menentukan pajakterutang Indonesia menganut asas self asssesment yangmemberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untukmenghitung, memperhitungkan dan melapor pajak yang terutangdalam bentuk suatu Surat Pemberitahuan (SPT).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 20-10-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1166/B/PK/PJK/2016
Tanggal 20 Oktober 2016 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI vs PT. SMART TBK
22 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • telah melaksanakan dengan benar prosedur eksporbarang CPO diikuti dengan bukti pendukung yang memadai (bukti P4 s.d P18) sebagaimana yang dimuat dalam PEB Nomor: 001514 tanggal 31 Maret2010 dan Nota Pelayanan Ekspor (NPE) Nomor:001381/PM/WBC.03/KPP.02/2010 tanggal 31 Maret 2010, dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali)dalam perkara a quo yang didalilkan butir 10, 11 dan 12 s.d 15 padahalaman 1617 dari 18 halaman mengenai rentang waktu bertentangandengan prinsip Self
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 09-06-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 414/B/PK/PJK/2016
Tanggal 9 Juni 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PERAWANG PERKASA INDUSTRI
40 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dalam sistem perpajakan di Indonesia, self assesmentselain memberikan kepercayaan juga memberikan tanggungjawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung sendiri besarnyapajak yang terhutang sesuai dengan ketentuan dalam peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku. KepercayaanHalaman 38 dari 42 halaman.
Pengadilan PN Cikarang Pidana Khusus
Register : 28-03-2019 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 08-06-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 187/Pid.Sus/2019/PN Ckr
Tanggal 17 Juni 2019 — Penuntut Umum:
ARDIANITA FEBRINIARTY DJAFAR, S.H,M.H
Terdakwa:
ANDA YUSPERI,S.H
267 — 303
  • Bahwa Wajib Pajak Badan PT.Chandra Prima Persada (PT.CPP) adalahPajak Penghasilan (PPh) Badan Pasal 25, 29, Pajak PenghasilanPemotongan dan Pemungutan Pasal 4 ayat (2), 15, 19, 21, 23, 26 danPajak Pertambahan Nilai (PPn), sehingga PT.Chandra Prima Persada(PT.CPP) memiliki kewajiban perpajakan yaitu menghitung,memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri kewajibanperpajakannya (Self Asessment).
    Pengertian mengisi SPT dengan benar menurutUU KUP adalah:e benar dalam perhitungane benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakane benar dalam penulisan, dane sesuai dengan keadaan yang sebenarnyaSistem self assessment dalam sistem perpajakan di Indonesiamengandalkan kepatuhan sukarela (voluntary compliance) dalampemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak, termasuk dalamkewajiban pengisian dan penyampian SPT.
    Bahwa benar perbuatan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, yangdimaksud terkait dengan kewajiban Wajib Pajak untuk menyampaikan SuratPemberitahuan, Surat Pemberitahuan beserta keterangannya harus berisiinformasi yang benar dan lengkap, Sistem self assessment memberikankepercayaan seluasluasnya kepada Wajiob Pajak dalam memenuhikewajiban perpajakannya sehingga Wajib Pajak harus bersikap jujur danjika tidak jujur dapat dipidana.Menimbang
Pengadilan PN PURWOKERTO Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 15-05-2018 — Putus : 14-08-2018 — Upload : 28-08-2018
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 113/Pid.Sus/2018/PN Pwt
Tanggal 14 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
AGUS DARMAWIJAYA, SH.MH
Terdakwa:
Agustinus Bayu Pramudianto
65 — 20
  • ini tetap masih butuh terapi/ rawat lanjutan;Bahwa Ahli menerangkan,setelah dilakukan asssesment kejiwaanberupa MMP Terdakwa tidak butuh obatobatan, harus didukungkeluarga, lingkungan, medis agar bisa mendapat prestasi yang optimal;Bahwa Ahli menerangkan, Terdakwa masih diberikan obat antidepresan selama 6 bulan, waktu kunjungan terakhir adalah tanggal 21Oktober 2016;Bahwa Ahli menerangkan, Terdakwa mengenal sabu saat usia mudasejak SMA tanpa diketahui oleh keluarga dan istrinya, untukmembangun self
Pengadilan PN BARRU Pidana Khusus Pidsus Kehutanan
Register : 24-05-2017 — Putus : 02-08-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan PN BARRU Nomor 40/Pid.Sus/2017/PN Bar
Tanggal 2 Agustus 2017 — Penuntut Umum : 1.ERWIN,SH 2.ALFIAN BOMBING, SH., MH 3.M.ZAKI MUBARAK,SH Terdakwa : H. ANDI MAS ALI Alias H. ANDIS Bin DG. NASSA
386 — 19
  • Bahwa selaku ahli berdasarkan keilmuan saya dokumen SKSHHK dengan nomorseri KO.A.0012893 yang diperlinatkan berbeda dengan dokumen nomorsimpulkan bahwa dokumen yang diperlihatkan tersebut dibuat tidak melaluiaplikasi SIPUHH dan hal tersebut bertentangan dengan pasal 12 ayat (3) permenLH dan Kehutanan RI nomor :P.43/Menlhksetien/2015 tentang penatausahaanhasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam yang yang berbunyi SKSHHKditerbitkan oleh penerbit SKSHHK secara self assesmen melalui aplikasi SIPUHH
Pengadilan PN KAYUAGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 08-09-2020 — Putus : 16-11-2020 — Upload : 24-11-2020
Putusan PN KAYUAGUNG Nomor 571/Pid.Sus/2020/PN Kag
Tanggal 16 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
Rib Aniati, SH
Terdakwa:
1.Burhan bin Zairin
2.M.KAMALUDIN ALS udin bin A.K.JAELANI
64 — 9
  • dideritapara narapidana Narkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, MahkamahAgung melalu SEMA Nomor 4 tahun 2010 dan SEMA No 03 Tahun 2011mengharapkan agar para hakim sedapat mungkin menerapkan pemidanaanHalaman 29 dari 33 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2020/PN Kagterhadap pecandu dan pengguna Narkotika berupa pengobatan ataurehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ke dalam Panti Rehabilitasi maupunterapi pengobatan, karena memang sejatinya kejahatan oleh pecandu narkotikaadalah self
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 18-02-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 854/B/PK/PJK/2013
Tanggal 18 Februari 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. TECHNOPIA JAKARTA
42 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • penelitian atas SPT TahunanPPh2008Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding)tidak mengisi lampiran khusus 3A yaituPernyataan transaksi dalam hubungan istimewa.Bahwa dalam hal terdapat transaksi dalam hubungan istimewa,Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)harusmengisi lampiran khusus 3A tersebut, dan harus dapatmembuktikan / menjelaskanbahwa penentuan harga transferkepada afiliasi yang telah dicantumkan secara self
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 07-06-2016 — Upload : 01-08-2016
Putusan PN SIDOARJO Nomor 5/Pdt.G/2016/PN Sda
Tanggal 7 Juni 2016 — PUTUT BAMBANG ADI ASMORO M e l a w a n PT. Bank Danamon ( Persero ) Tbk, dkk
26 — 5
  • bukti bukti suratberupa :IBuktiP1 berupa foto copy KTP Nik. 3515162911670002 atas namaPutut Bambang Adi Asmoro ;2BuktiP2 berupa foto copy Sertipikat Hak Milik No. 495 Tahun2009 , Desa Keboananom, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo ;3BuktiP3 berupa foto copy Perjanjian Kredit Nomor : 0000132/PK/02320/1200/0312 tertanggal 15 Maret 2012 ;4BuktiP4 berupa foto copy surat tertanggal 2 Desember 2013 dariPutut Bambang Adi Asmoro ( Debitur ) ditujukan kepada Pimpinan PT.Bank Danamon Indonesia Tbk Divisi Self
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 29-09-2020 — Putus : 10-11-2020 — Upload : 11-11-2020
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 315/Pid.B/LH/2020/PN Plk
Tanggal 10 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
1.SUHADI,SH
2.KRISTIANO, S.H
3.ANANTA ERWANDHYAKSA,SH
4.BERNARD E.K. PURBA, S.H.,M.H
Terdakwa:
SEFTIAN ARIADI Bin AHMAD JUNAIDI Alm
283 — 21
  • SELF! (buruh harian)serta yang membayar upah kepada karyawan tersebut adalah saksi danTerdakwa SEFTIAN ARIADI Bin AHMAD JUNAIDI (Alm);Bahwa untuk upah yang saksi dan Terdakwa SEFTIAN ARIADI BinAHMAD JUNAIDI (Alm) berikan kepada para karyawan yang bekerja diLokasi tambang Jalan Tjilik Riwut Km. 18 Kel. Tumbang Tahai Kec. BukitBatu Kota Palangka Raya Prov.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 02-05-2016 — Putus : 19-07-2016 — Upload : 27-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 213 K/TUN/2016
Tanggal 19 Juli 2016 — KOPERASI SERBA USAHA (KSU) TIEGA MANGGIS VS DIREKTUR PEMBINAAN PROGRAM MINERAL DAN BATUBARA, DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA (DIRJEN MINERBA), KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (ESDM) - RI;
102 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berdasarkan UndangUndang Nomor 20 Tahun 1997 tentangPenerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai denganpenjelasan Pasal 9 ayat (1):.. dalam hal Wajib Bayar menjadi terutang setelah menerimamanfaat, seperti pemanfaatan sumber daya alam, maka penentuanjumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutangnya dapatdipercayakan kepada Wajib Bayar yang bersangkutan untukmenghitung sendiri dalam rangka membayar dan melaporkansendin (self assesment),b.
Pengadilan PN BITUNG Perdata Tanah
Register : 24-09-2013 — Putus : 01-07-2014 — Upload : 07-02-2019
Putusan PN BITUNG Nomor 114/Pdt.G/2013/PN.Btg
Tanggal 1 Juli 2014 — NY. GLADYS INGGRID TENGKER VS ANATJE SIGARLAKI, DKK
79 — 36
  • BankDanamon Indonesia, Tbk Divisi Self Employed Marked melalui suratnya nomor729/ALUSEMM/0713 tanggal 29 Juli 2013 ;i13.14.S,16.1%Zlbahwa atas permohonan lelang eksekusi terhadap Hak Tanggungan dari Tergugat VIIIselaku pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama, Tergugat Ix mengeluarkansurat nomor S143/WKN.16/KNL.01/2013 04 September 2013 tentangpenetapan jadwal lelang dan selanjutnya kreditur pemegang Hak TanggunganPeringkat Pertama fn casu Tergugat VIII) mengumumkan penjualan lelang dimaksudyaitu
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 10-02-2014 — Putus : 03-07-2014 — Upload : 18-08-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 21/G/2014/PTUN.JKT
Tanggal 3 Juli 2014 — JUSTINUS SINURAT;DIREKSI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk
65 — 43
  • ., berlaku juga ketentuan klasifikast MAJOR menunjukSE KP BRI NOSE: S.25DIR/DMR/12/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentangRCSA (Risk Control Self Assesment), di mana temuan klasifikasi MAJOR,mulai dari berdampak tinggi yaitu nilainya di atas 0,1% s/d 0,3% daripendapatan unit kerja. Berarti berlaku juga konsep materialitas. Padapelaksanaan audit di Kanca PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-08-2016 — Putus : 18-03-2016 — Upload : 04-08-2016
Putusan PT MAKASSAR Nomor 09/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS
Tanggal 18 Maret 2016 — DRS.SYAHMINAL YONNIDARMA,MM BIN DAPUR TK SUTAN
141 — 69
  • Disposisi kredit investasi (KI) untuk renovasi dapat dilaksanakansetelah pengeluaran self financing sebesar Rp11,581 jutadirealisasikan disertai dengan bukti pengeluaran yang syah dandiserahkan kepada bank.c. Pantau proses renovasi dan pastikan bahwa penggunaan KreditInvestasi (Kl) yang diberikan sejalan dengan tujuan, sehinggadengan fasilitas kredit investasi tersebut, mall benarbenar telahdapat dioperasikan dengan baik.d.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 19-02-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 830/B/PK/PJK/2013
Tanggal 19 Februari 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TECHNOPIA JAKARTA
76 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dalamhal terdapat transaksi dalam hubungan istimewa, TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) harus mengisilampiran khusus 3A tersebut, dan harus dapat membuktikan /menjelaskan bahwa penentuan harga transfer kepada afiliasiyang telah dicantumkan secara self assessment dalam formulirlampiran khusus 3A SPT Tahunan PPh adalah sudah wajar(arms length);Bahwa dikarenakan dalam Lampiran khusus 3A SPT Tahunan PPh,Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidakmencantumkan bagaimana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 10-03-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1083/B/PK/PJK/2014
Tanggal 10 Maret 2015 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI vs. PT. TALUK KUANTAN PERKASA
53 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berdasarkan penjelasan dan alasan sebagaimana diuraikan diatas, makaPemohon Banding berkesimpulan bahwa penetapan kembali perhitunganBea Keluar melalui Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP196/WBC.03/2011 tanggal 30 November 2011 adalah tidak tepat danbertentangan dengan prinsip kejujuran yang dianut dalam UU Kepabeananyang berdasarkan sistem self assessment.2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 29-02-2016 — Upload : 13-07-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 9 K/Pdt.Sus-KPPU/2016
Tanggal 29 Februari 2016 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU) VS I. EXCELCOMINDO PRATAMA, Tbk, DK
352 — 287 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 9 K/Pdt.SusKPPU/201611.Untuk mencegah terjadinya spamming yang dapat mengganggu jaringaninilah maka Pemohon Keberatan mencoba untuk membuat pengaturansendiri (self regulation), dengan cara memasukkan klausula mengenaiharga SMS dalam Perjanjian Interkoneksi guna mencegah terjadinyaspamming tersebut. Sama sekali tidak ada niat sedikitpun dari pihakPemohon Keberatan untuk melanggar ketentuan UndangUndang Nomor5/1999, maupun untuk membentuk suatu kartel harga SMS.
    Hal ini dilakukan karena Pemerintah tidakmengatur mengenai perhitungan harga SMS, sehinggaTelkomsel perlu untuk melakukan self regulatory... ;Hal. 53 dari 271 hal Put. Nomor 9 K/Pdt.SusKPPU/2016Berdasarkan pertimbangan di atas Termohon Keberatantelah mengakui dan menyatakan bahwa latar belakangklausul SMS interkoneksi ini dimaksudkan untukmengindari spamming, bukan untuk membentuk suatukartel.
    Nomor 9 K/Pdt.SusKPPU/2016Il.1.l.2.Tujuan Atau Motivasi Klausul SMS Interkoneksi(OffNet) BukanUntuk Menetapkan Harga Tapi Merupakan Self Regulatory KarenaTidak Ada Aturan Hukum Yang Mengatur Mengenai PelaksanaanSMS Interkoneksi:6.Regulasi mengenai interkoneksi di Indonesia sekarang diaturberdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan InformatikaNomor 08/Per/M.KOMINF/02/2006, tentang Interkoneksi (PM08/2006) (Bukti P35).
    Tidak adanya aturan mengenai tata cara danstandar pelaksanaan (operasional) interkoneksi SMS inimemaksa para operator jasa telekomunikasi, termasukPemohon Keberatan, untuk melakukan pengaturan sendiri(self regulatory) untuk menyelesaikan permasalahanpermasalahan yang ada;Untuk mengatasi atau mencegah permasalahan tersebut diatas Pemohon Keberatan menggunakan jalan keluar melaluiklausul SMS interkoneksi dalam PKS Interkoneksinya denganbeberapa operator telekomunikasi.
    Dengan demikian, Pemohon sebagainew entrant sesungguhnya dirugikan dan merupakankorban dari self regulatory incumbents dalam layananSMS;32.