Ditemukan 11604 data
Urut Berdasarkan
Putus : 14-10-2019 — Upload : 22-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3550/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 14 Oktober 2019 — PT PANGANMAS INTI PERSADA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
169 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
169 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini dapat dimaknai memiliki kontradiktifimplementasi hukum dan sekaligus tidak sejalan apa yang menjadi normahukum tujuan dari Peraturan Terbanding Nomor PER22/PJ/2011 dibuatuntuk Penanganan Pemeriksaan terhadap Wajid Pajak yang MempunyaiHubungan Istimewa dengan penekanan untuk transaksi lintas Negara,karena regulasi ini memiliki tujuan untuk memperkecil risiko distorsipenerimaan perpajakan akibat upaya penghindaran pajak oleh perusahaanmultinasional yang melakukan aktivitas bisnis dengan pihak
Register : 02-01-2019 — Putus : 12-02-2019 — Upload : 01-03-2019
Putusan PA TANJUNG KARANG Nomor 21/Pdt.G/2019/PA.Tnk Tanggal 12 Februari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 0
12 — 0
XXXXX dirumah orang tuaPenggugat yang beralamat di KecamatanTeluk Betung Selatan Kota BandarLampung2.Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, saling mencintaitanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Penggugatberstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka3.Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknyasuamiistri (badadukhul) dansudahdikaruniai 2 (dua) orang anak :1. ANAK KE1, lahirtanggal 16 Agustus 20112.
Register : 19-11-2013 — Putus : 03-12-2013 — Upload : 29-10-2014
Putusan PA BARRU Nomor 111/Pdt.P/2013/PA.Br Tanggal 3 Desember 2013 — PEMOHON
59 — 21
59 — 21
pemohon tersebut setuju dinikahkan dengan Samsir karena memangsudah saling mencintai.e Bahwa tidak ada halangan syari antara anak pemohon demngan calon suaminya.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika di dasarkan padaketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anakanak, hal tersebutdimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan
Register : 18-11-2019 — Putus : 27-11-2019 — Upload : 28-11-2019
Putusan PA METRO Nomor 0507/Pdt.G/2019/PA.Mt Tanggal 27 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
37 — 7
37 — 7
Bahwa pernikahan tersebut didasari atas suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda.3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di KotaMetro, hingga akhirnya bepisah.4.
Register : 20-07-2020 — Putus : 28-09-2020 — Upload : 02-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3576 B/PK/PJK/2020 Tanggal 28 September 2020 — PT. PANGANMAS INTI PERSADA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
105 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
105 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang dilakukan Terbanding sekarang Termohon PeninjauanKembali dengan membandingkan Harga Jual kepada Distributor afiliasidengan harga jual kepada Distributor Independen, termasukpenjualan/pemakaian sendiri tidak memiliki dasar pijak hukum karenabertentangan dengan kaidah norma penentuan atas nilai wajarsebagaimana diatur dalam Peraturan Terbanding sekarang TermohonPeninjauan Kembali Nomor PER22/PJ/2011, dibuat untuk penangananpemeriksaan terhadap wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewadengan penekanan
Register : 10-02-2021 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 04-03-2021
Putusan PA Sukadana Nomor 402/Pdt.G/2021/PA.Sdn Tanggal 4 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 5
12 — 5
Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadirumah orang tua Penggugat, hingga akhirnya berpisah;4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telahhidup rukun sebagai layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;5.
Register : 21-02-2019 — Putus : 26-03-2019 — Upload : 01-04-2019
Putusan PA TANJUNG KARANG Nomor 366/Pdt.G/2019/PA.Tnk Tanggal 26 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 0
9 — 0
Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, salingmencintal tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Pemohon berstatus perawan dan Termohon berstatus jejaka.3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimanalayaknya suami istri (bada dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) oranganak :1. ANAK KE1, lahir tanggal 29 Oktober 19992. ANAK KE2, lahir tanggal 24 Januari 2006kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Pemohon4.
Register : 18-09-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PA Sukadana Nomor 1627/Pdt.G/2019/PA.Sdn Tanggal 14 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
13 — 4
13 — 4
Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, salingmencintal tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadi rumah orang tua Tergugat di Blok Sembung, RT 001, RW 004, DesaWanakaya, Kecamatan Cirebon Utara, Kabupaten Cirebon, Provinsi JawaBarat selama, hingga akhirnya berpisah.4.
Register : 19-02-2020 — Putus : 16-03-2020 — Upload : 16-03-2020
Putusan PA Sukadana Nomor 0344/Pdt.G/2020/PA.Sdn Tanggal 16 Maret 2020 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 5
16 — 5
Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadirumah sendiri, hingga akhirnya berpisah;4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telahhidup rukun sebagai layaknya suami istri dan dikaruniai satu anak yangbernama Anak, Umur 5 Tahun;5.
Putus : 12-07-2011 — Upload : 09-04-2015
Putusan PN SIDOARJO Nomor 357/Pid.B/2011/PN.Sda. Tanggal 12 Juli 2011 — SAHUKIS
19 — 2
19 — 2
secara melawan hukum ;Selanjutnya akan dibuktikan unsur demi unsur sebagai berikut Tentang unsur"Barang siapa" ;Menimbang bahwa, yang dimaksud "Barang siapa" adalah setiap orang ataumanusia sebagai subyek hukum yang menjadi terdakwa karena dituntut, diperiksadan diadili di sidang Pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan pasal 1angka 15 KUHAP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa olehPenuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, olehsebab itu penekanan
Register : 10-01-2018 — Putus : 31-01-2018 — Upload : 23-10-2019
Putusan PA KALIANDA Nomor 0058/Pdt.P/2018/PA.Kla Tanggal 31 Januari 2018 — Pemohon melawan Termohon
21 — 1
21 — 1
antaraPemohon dengan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 27 Juli 2014, diDesa Bayas Jaya Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran, adalahsetelah berlakunya UndangUndang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangnomor 1 tahun 1974, menurut Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan
Putus : 16-06-2004 — Upload : 23-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 58/C/PK/PJK/2004 Tanggal 16 Juni 2004 — PT Apota Wibawa Pratama; Direktur Jenderal Pajak
175 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
175 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apabila terdapat Bukti Baru yaitu Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor : 8/LML.03/2004 Tentang Penetapan Pencegahan Bepergianke luar negeri sebagai penekanan yang terus berlanjut.Menimbang, bahwa atas alasanalasan peninjauanKembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapatBahwa berdasarkan bukti pengiriman pos putusanPengadilan Pajak No.Put00779/PP/HT.V/15/2003 dikirimtanggal 1 Mei 2003, sedangkan Akte Permohonan Peninjauankembali tanggal 28 januari 2004, dengan demikiantelah melewati tenggang
Putus : 29-10-2015 — Upload : 23-03-2016
Putusan PT GORONTALO Nomor 31/PDT/2015/PT.GTO Tanggal 29 Oktober 2015 — TONGFRI GOSANG
LAWAN
INA KASIM
152 — 44
152 — 44
Kudrati, saksi Irmawaty Nasir, saksi Celcius Derekdan saksi Mathelda L.M Ticoalu masing masing memberi keterangan dibawahsumpah, kecuali sakis Erol Gosang dapat disimpulkan bahwa antara Penggugatdengan Tergugat sering bertengkar, cekcok mulut yang dilakukan dirumahhingga keluar rumah bahkan Tergugat sampai melempar batu kepadaPenggugat, yang membuat Penggugat keluar rumah dan bertempat tinggalterpisah dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa pengertian cekcok terus menerus, yang tidak dapatdidamaikan lagi, penekanan
Register : 23-07-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PA METRO Nomor 0453/Pdt.G/2021/PA.Mt Tanggal 12 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
50 — 4
50 — 4
Bahwa pernikahan tersebut didasari atas suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Bujang.3. Bahwa Setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadi rumah orang tua orang tua Tergugat kurang lebih selama 6 (enam) bulan,kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumahorang tua penggugat, hingga akhirnya berpisah.4.
Register : 09-06-2014 — Putus : 26-06-2014 — Upload : 29-10-2014
Putusan PA BARRU Nomor 41/Pdt.P/2014/PA.Br Tanggal 26 Juni 2014 — PEMOHON
19 — 7
19 — 7
anak pemohondengan Muliadi calon suaminya berstatus jejaka dan gadisBahwa pemohon menghawatirkan anaknya terjerumus kepada halhalyang melanggar normanorma agama.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor 23Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tuaberkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan padausia anakanak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan
Upload : 22-04-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 49/Pdt/2019/PT SMG DJAPAR ADYATMA lawan SUTIMAN,
51 — 34
51 — 34
Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan penekanan danPerbuatan Melawan Hukum (ontrecht mateg daad) kepada penggugatmaka akan dilakukan upaya hukum seluasnya karena menyimpang daritata cara hukum jual beli kKeperdataan secara tidak benar Pasal 1320KUHPerdata dan Pasal 1365 KUHPerdata.itu telah menyimpangmenurut Hukum ketentuan UUHT Pasal 6 jo pasal 11 ayat (2) hurufe.dan Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketaberupa Sertifikat HM.No.3333 Luas 298 M2.
Register : 18-09-2015 — Putus : 07-12-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 790 B/PK/PJK/2015 Tanggal 7 Desember 2015 — PT. ENERGI MEGA PERSADA, TBK VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
68 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
68 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ketentuan Pasal 6 huruf c Perma Nomor 3, yang mengatur bahwa:Permohonan Peninjauan kembali diajukan dlam tenggang waktu 90(sembilan puluh) hari kerja (penekanan diberikan) terhitung sejak:..c. Putusan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak sebagaimanadimaksud Pasal 91 butir c, d dan butir e UndangUndang Nomor 14Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak:.
Terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put56271/PP/M.IIIA/15/2014 tersebut, Pemohon Peninjauan Kembalimengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung RepublikIndonesia, berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e UndangUndangPengadilan Pajak, karena putusan Pengadilan Pajak dalam perkara aquo, nyatanyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku (penekanan diberikan);IV. Diskusi HukumA.
Register : 03-02-2021 — Putus : 28-04-2021 — Upload : 03-06-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr Tanggal 28 April 2021 — Penuntut Umum:
DANA MAHENDRA, SH
Terdakwa:
AANG KUNAEPI Alias WANTOK Bin KATAMYUDIN
34 — 13
DANA MAHENDRA, SH
Terdakwa:
AANG KUNAEPI Alias WANTOK Bin KATAMYUDIN
34 — 13
Tentang unsur Setiap orang;Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang adalah orang ataumanusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut,diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (Ssebagaimana ketentuan yangdituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHAP) dengan demikian orang di siniadalah orang atau subyek hukum yang didakwa oleh Penuntut Umummelakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan,oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atauorang
Tentang unsur Setiap orang;Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang ataumanusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut,diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuan yangdituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHAP) dengan demikian orang disiniadalah orang atau subyek hukum yang didakwa oleh Penuntut Umummelakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan,oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atauorang yang
Register : 10-01-2022 — Putus : 12-04-2022 — Upload : 16-09-2022
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 48-K/PM.II-08/AD/I/2022 Tanggal 12 April 2022 — Oditur:
Afini Perdana, SST.Han, ST., SH., MH.
Terdakwa:
Rudi Pramono
284 — 0
Afini Perdana, SST.Han, ST., SH., MH.
Terdakwa:
Rudi Pramono
284 — 0
d. 2 (dua) lembar fotocopy ST Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang Penekanan ulang dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekusor dan zat adiktif lainnya beserta pelanggaran asusila.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
Putus : 20-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 449/B/PK/PJK/2015 Tanggal 20 Agustus 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. CAHAYA PRIMA SENTOSA
21 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
21 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa kata kunci untuk mendapat fasilitas adalah kata untuk diolahlebih lanjut dengan penekanan pada kata diolah, namun Majelis dalampertimbangannya lebih menekankan pada kata agar barang tersebutmendapat nilai lebih tinggi untuk penggunaannya,...
(halaman 29 alineake6 putusan a quo) sehingga akhirnya berkesimpulan bahwa disatukanmenjadi satu kesatuan termasuk dalam pengertian diolah.Untuk membuktikan bahwa penekanan yang diberikan Majelis tidakmenyentuh pada makna diolah, Pemohon Peninjauan Kembali (SemulaTerbanding) menggambarkan skema dari pengertian Kegiatan industripengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1a Keputusan MenteriKeuangan Nomor 37/KMK.04/2002 tanggal 12 Februari 2002 tentangPerubahan Kelima atas Keputusan Menteri Keuangan