84/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Pdg

740 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Bahwa atas dasar alasan keberatan tersebut di atas, sudah sepatutnyaputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KabupatenBatu.

Dengan demikian putusanBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu BaraNomor 1238/Arbitrase/BPSKBB/VII/2016 tanggal 7 Desember 2016adalah tidak sah dan harus dibatalkan karena bertentangan dengankesepakatan para pihak dalam perjanjian (Akta Otentik) yang telahdibuatnya;Keberatan Kelima:Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu BaraTidak Berwenang Memeriksa Dan Memutus Pengaduan Konsumen/Pengadu Karena BPSK Kabupaten Batu Bara Bukan Bpsk Yang TerdekatDari Tempat Tinggal

Konsumen/Pengadu, Melainkan Bpsk Yang TerdekatSeharusnya Adalah BPSK Pekanbaru:1.

Bahwa domisili Sutikno selaku Konsumen/Pengadu (sekarang Tergugat/Termohon Keberatan) berada di Kabupaten Indragiri Hulu, yang manahingga saat ini di Kabupaten Indragiri Hulu masih belum terbentuk BPSK,sehingga secara hukum, Konsumen/Pengadu (sekarang Tergugat/Termohon Keberatan) seharusnya menggugat Pelaku Usaha/Teradu(sekarang Penggugat/Pelaku Usaha) melalui BPSK terdekat dengandomisilinya, yaitu dalam hal ini BPSK Pekanbaru, bukan BPSK BatuBara;3.

Bahwa dengan demikian, sudah sepatutnya Putusan BPSK KabupatenBatu.

739 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

diuraikan di atas;Bahwa dengan diajukannya pengaduan oleh Tergugat/TermohonKeberatan (semula Pengadu/Konsumen) kepada BPSK KabupatenBatu Bara, dan telah diputus oleh Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara,maka hal ini merupakan pelanggaran atau penyimpangan hukum danbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan sertaketentuan Pasal 118 ayat (3) atau ayat (4) HIR, sehingga dengandemikian sudah sepatutnya Putusan BPSK Kabupaten Batu BaraPerkara Nomor 1235/Arbitrase/BPSKBB/VII/2016 tanggal 7

ahli warisnya dapat menggugatpelaku usaha melalui BPSK di tempat domisili Konsumen atau pada BPSKyang terdekat;Bahwa domisili Giartono selaku Konsumen/Pengadu (sekarang Tergugat/Termohon Keberatan) berada di Kabupaten Indragiri Hulu, yang manahingga saat ini di Kabupaten Indragiri Hulu masih belum terbentuk BPSK,sehingga secara hukum, Konsumen/Pengadu (sekarang Tergugat/TermohonKeberatan) seharusnya menggugat Pelaku Usaha/Teradu (sekarangPenggugat/Pelaku Usaha) melalui BPSK terdekat dengan domisilinya

, yaitudalam hal ini BPSK Pekanbaru, bukan BPSK Batu Bara;Bahwa berdasarkan uraianuraian diatas, maka jelas Putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor1235/Arbitrase/BPSKBB/VII/2016 tanggal 7 Desember 2016 adalah tidaksah dan harus dibatalkan karena bertentangan dengan ketentuan hukumyang berlaku;Keberatan Keenam:Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1235/Arbitrase/BPSKBB/VII/2016Tanggal 7 Desember 2016 Tidak Didasarkan Pada Pertimbangan YangBerlandaskan Hukum Dan

Nomor 739 K/Pdt.SusBPSk/2017Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili Konsumen ataupada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) terdekat;d. Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilihArbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupetan Batu Bara;e.

Tentang KeberatanTentang tidak berwenang atau melampaui kewenangan;Bahwa Judex Facti telah membatalkan keputusan arbitrase BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten BatuBara dalam perkara a quo, Sedangkan menurut Pasal 6 ayat (3)Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) di sebutkan:Keberatan terhadap putusan arbitrase Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK

459 K/Pdt.Sus-BPSK/2013

Pemohon Kasasi dahuluPemohon Keberatan/Teradu;melawanSRI LESTARI, bertempat tinggal di Petoran RT 04 RW 05,Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, sebagaiTermohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan/Pengadu;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa PemohonKasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan/Teradu telah mengajukankeberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen KotaSurakarta Nomor 0105/JK/IV/2013/BPSK

Menghukum Pengadu/Termohon Banding untuk membayarRp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatanpembayaran setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Surakarta telahmemberikan putusan Nomor 131/Pdt.G/BPSK/2013/PN.Ska tanggal 24 Juni2013 yang amarnya sebagai berikut:e Menyatakan keberatan Pemohon Keberatan/semula Teradu (KSPBintang Jaya) tidak dapat diterima;e Menghukum Pemohon Keberatan/semula Teradu (KSP Bintang Jaya)untuk

Nomor 131/Pdt.G/BPSK/2013/PN.Ska yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta,permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 10 Juli 2013;Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Keberatan/Pengadu pada tanggal 12 Juli 2013, namun Termohon Keberatan/Pengadutidak mengajukan kontra memori kasasi;Hal. 5 dari 8 hal. Put.

Kota Surakarta) atas bukti bukti yangdiajukan oleh Pengadu maupun Teradu, apakah bukti Teradu yang kuatdan sah secara hukum, atau bukti Pengadu, tetapi ternyata MajelisHakim Pengadilan Negeri Surakarta pemeriksa perkara ini hanyamenyatakan bahwa bukti bukti yang diajukan oleh Teradu maupunTeradu sudah dipertimbangkan oleh BPSK Kota Surakarta;e Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim PengadilanNegeri Surakartya dalam perkara a quo adalah tidak tepat danbertentangan dengan peraturan

Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang UndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi RUDI WIJAYAtersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 131/Pdt.G/BPSK/

M E N G A D I L I :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Keberatan Terhadap Putusan BPSK Nomor : 035/Arbitrase/2018/BPSK.MDN Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan BPSK Nomor : 035/Arbitrase/2018/BPSK.MDN;
3. Menghukum Termohon Keberatan

354/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Mdn

937 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (2) UUPKdan Pasal 4 ayat (1) Kepmenperindag RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001tersebut di atas, maka BPSK hanya berwenang mengadili, apabila parapihak secara sukarela memilih BPSK sebagai forum penyelesaiansengketa di luar pengadilan;7.

satu) hari kerja, terhitungsejak permohonan diterima oleh Sekretariat BPSK;Bahwa pada halaman 1 Putusan Majelis BPSK Kabupaten Batu BaraNomor 433/Arbitrase/BPSKBB/VII/2016 tanggal 19 Desember 2016,dinyatakan hal Bahwa Konsumen dalam surat gugatannya tertanggal25 Juli 2016 menyatakan ...dst;Bahwa tentang tanggal gugatan tersebut di atas telah jauh dari ketentuanpenyelesaian dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja, terhitung sejakpermohonan diterima oleh Sekretariat BPSK yaitu tanggal 25 Juli 2016sampai

Keberatan Keempat;Tentang Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara telah salah menerapkan hukumdalam Pembatalan Perjanjian Kredit;Alasan Hukum:1.Bahwa Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara pada amar putusan angka 5menyatakan Perjanjian Kredit yang telah dibuat dan ditandatangani sertayang disepakati bersama antara Konsumen dengan Pelaku Usahaadalah batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum yang mengikat;Bahwa Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara tidak mempertimbangkanbahwa Perjanjian Kredit tersebut atau perbuatan

Bahwa kemudian dalam memeriksa klausula baku, Majelis BPSK tidakpernah diperlihatkan bukti berupa akta Perjanjian Kredit dan tidak pernahdihadirkan Saksi Ahli untuk menilai dan memberikan pengetahuankepada Majelis BPSK tentang Klausula Baku dalam Perjanjian Kredityang akan dibatalkan sehingga amar putusan Majelis BPSK tersebut diatas adalah tidak beralasan hukum, sesat dan menyesatkan;6.

Bahwa mengenai amar putusan Majelis BPSK angka 3 yang menyatakanbahwa ...Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang secarapatut dipanggil oleh Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu Bara menurut Peraturan dan Perundangundanganyang berlaku di Wilayah Negara Republik Indonesia ...dst, adalah tidakberalasan hukum dan tidak berdasarkan hukum;2.

752 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

Metode Penyelesaian Sengketa secara Arbitrase tidak denganpersetujuan Pelaku Usaha;Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat 1 Keputusan Menteri Perindustrian danPerdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang PelaksanaanTugas dan Wewenang BPSk yang berbunyi:Ayat (1) : Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui carakonsiliasi atau. mediasi atau Arbitrase sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan atas dasarHalaman 3 dari 14 hal. Put.

Penyelesaian Sengketa Konsumen melewati batas waktu 21 hari;Bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Perindustrian danPerdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang PelaksanaanTugas dan wewenang BPSK pada Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi:Sengketa Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 danPasal 6 wajib diselesaikan selambatlambatnya dalam waktu 21 (duapuluh satu) hari kerja, terhitung sejak permohonan diterima olehSekretariat BPSK;Bahwa pengaduan Termohon Keberatan di BPSK Kabupaten BatuBara

Olehsebab itu putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 054/Arbitrase/BPSKBB/2001 cacat formil dan demi hukum harus dibatalkan;Il. Keberatan Kedua:Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara salah menerapkan hukum;A.

Menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara Nomor 54/Arbitrase/BPSKBB/I/2015 tanggal 30 April2015;3.

sehingga BPSK inHalaman 12 dari 14 hal.

98 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Bahwa mengingat Pasal 118 ayat 4 HIR juncto Pasal 20.11 Perjanjiankewenangan mengadili perkara ini berada pada Pengadilan Negeri JakartaPusat, sedangkan pada kenyataannya Termohon telah mengajukanpengaduan konsumen kepada BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara, makaseharusnya BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara memutuskan bahwaterhadap perkara ini tidak dapat diterima (niet ontvankelijk);C. BPSK Pemerintah Kabupaten Batubara Telah Melampaui KewenangannyaDalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Ini;5.

dinyatakandalam Putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara (vide halaman 67),melainkan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara telah memutuskanperkara ini secara sepihak dengan cara Arbitrase, dengan demikian BPSKPemerintah Kabupaten Batu Bara telah melampaui kewenangan yangdiberikan oleh Kepmenperindag di dalam memutuskan perkara ini;BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Telah Keliru Dalam MemberikanPertimbangan Dan Putusan Dalam Perkara Ini;Bahwa sesuai bukti Perjanjian di atas (bukti P2), Pemohon

Oleh sebab itu Putusan BPSK PemerintahKabupaten Batu) Bara yang menyatakan bahwa pengenaan dendaketerlambatan kepada Termohon tidak ada dasar hukumnya (vide halaman 5)sehingga BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara mengabulkan permintaanTermohon berupa penghapusan denda keterlambatan (vide halaman 7),adalah sangat keliru;Bahwa guna menjamin pembayaran hutang Termohon kepada PemohonHalaman 4 dari 17 hal.Put.

Oleh sebab itu Putusan BPSK Pemerintah Kabupaten BatuBara yang menyatakan pada intinya bahwa Tindakan Pemohon melakukanpengambilan/penarikan jaminan di tangan Termohon tidak sesuai denganperaturan yang berlaku.

Bahwa Pemohon Kasasi menolak pertimbangan hukum Majelis Hakimhalaman 25 sampai dengan halaman 26 yang telah menyatakan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu BaraHalaman 11 dari 17 hal.Put. Nomor 98 K/Pdt.SusBPSK/20167.berwenang memeriksa dan memutus perkara dengan alasan bahwasetiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat menggugatpelaku usaha melalui BPSK ditempat domisili konsumen atau padaBPSK terdekat.

319 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

dalam Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 danterlinat jelas adanya keberpihakan Majelis BPSK Kota Pekanbaru dalammemeriksa dan mengadili perkara a quo sehingga sangat berdasar jikaYang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru melaui Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya dalam amarputusannya membatalkan Putusan BPSK Pekanbaru Nomor03/Pts/BPSK/I/2016 dalam Perkara Sengketa Konsumen Nomor003/BPSK/PKRSEKT/I/2016;3.

BPSKpada tanggal 29 Maret sehingga terlihat jelas bahwa Putusan BPSK Nomor03/Pts/BPSK/I/2016 dalam Perkara Sengketa Konsumen Nomor003/BPSK/PKRSEKT/I/2016 adalah putusan yang cacat formil patut danHalaman 4 dari 18 hal.

hukumnya pada Putusan BPSK Nomor03/Pts/BPSK/I/2016 dalam Perkara Sengketa Konsumen Nomor003/BPSK/PKRSEKT/I/2016 Majelis BPSK Pekanbaru)= = mencobamengaitkan sengketa yang dimaksud dengan melebarkan pemeriksaanpada nilai jaminan yang sejatinya tidak pernah dipermasalahkan olehTermohon Keberatan yang dahulunya Pemohon sehingga dengan demikiansangat jelas dan meyakinkan bahwa Majelis BPSK dalam memeriksa danmengadili perkara a quo mencoba mencaricari kesalahan PemohonKeberatan dengan melebarkan pemeriksaan

dan sangatterlinat keberpihakan Majelis BPSK Pekanbaru dalam memeriksa danmengadili perkara a quo sehingga patut dan layak jika putusan BPSKPekanbaru Nomor 03/Pts/BPSK/I/2016 dalam Perkara Sengketa KonsumenNomor 003/BPSK/PKRSEKT/I/2016 dalam pertimbangan hukumnya yangmenyatakan Pemohon Keberatan tidak menunjukan bukti sertifikat jaminanfidusia dibatalkan demi hukum;Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan Majelis BPSKPekanbaru Nomor 03/Pts/BPSK/I/2016 Perkara Sengketa KonsumenNomor 003/BPSK

/I/2016 dalam PerkaraSengketa Konsumen Nomor 003/BPSK/PKRSEKT/I/2016 dinyatakandibatalkan demi hukum;Bahwa dalam amar putusannya Majelis BPSK Pekanbaru Nomor03/Pts/BPSK/I/2016 Perkara Sengketa Konsumen Nomor 003/BPSK/PKRSEKT/I/2016 pada point 7 dimana Majelis BPSK Pekanbaru dalam perkaraa quo menghukum Pemohon Keberatan yang dahulunya Termohon denganganti rugi senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) adalah suatukekeliruan dan tidak berdasarkan hukum sama sekali karena tidak dapatdibuktikan

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili acara arbitrase perkara pengaduan (gugatan) konsumen atas nama Sri Ulina Sitepu;3. Menyatakan Putusan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 401/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 tanggal 03 Oktober 2016 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

215 PK/Pdt.Sus-BPSK/2018

LabuhbaruBarat, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanEDDY RIVALDO, bertempat tinggal di Jalan Pelita, GangRepelita 3 Nomor 75, Pekanbaru;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen telah memberikanPutusan Nomor 001/BPSK

susulan sebesar Rp97.121.420,00 adalahtidak sah;Menolak tuntutan Pemohon untuk sebahagian;Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan didepan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru agar memberikan putusansebagai berikut:Dalam Pokok Perkara:1.Mengabulkan gugatan keberatan dari Pemohon/Penggugat/Pelaku Usahauntuk seluruhnya;Membatalkan poin (2), (3) dan (4) Putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen Kota Pekanbaru Nomor 001/BPSK

Membatalkan putusan Badan penyelesaian Sengketa Konsumen KotaPekanbaru Nomor 001/BPSK/PKRSEK/I/2017 tanggal 23 Februari 2017:Mengadili Sendiri:1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbarutidak berwenang untuk mengadili perkara ini;2. Menyatakan gugatan Penggugat/Termohon tidak dapat diterima;3.

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 72/Pdt.SusBPSK/2017/PN Pbr. tanggal 27 April 2017 yang membatalkan PutusanBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru Nomor001/BPSK/PKRSEKT/I/2017 tanggal 23 Februari 2017;Mengadili Sendiri: Menolak permohonan Pemohon Keberatan/Konsumen untuk seluruhnya;3.

Putusan Pengadilan NegeriPekanbaru Nomor 72/Pdt.SusBPSK/2017/PN Pbr. tanggal 27 April 2017dan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota PekanbaruNomor 001/BPSK/PKRSEKT/I/2017 tanggal 23 Februari 2017;MENGADILI KEMBALI: Menolak permohonan Pemohon/Konsumen EDDY RIVALDO seluruhnya; Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkaradalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali, yangdalam pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sebesar Rp2.500.000, 00(dua juta

10 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Kewenangan Badan Penyelesaian Sengket Konsumen (BPSk):Halaman 4 dari 7 hal. Put.

., tanggal 31Agustus 2017 yang amarnya sebagai berikut:Mengabulkan Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan/PelakuUsaha;Membatalkan putusan Arbitrase Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 291/Arbitrase/BPSKBB/III/2017 tanggal 30 Maret 2017;Mengadili Sendiri: Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KabupatenBatuBara tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor291/Arbitrase/BPSKBB/III/2017 tanggal 30 Maret 2017; Menghukum Termohon Keberatan

Menguatkan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor 291/Arbitrase/BPSKBB/III/2017tanggal 30 Maret 2017;4. Menghukum Termohon Kasasi membayar ongkos perkara ini;Halaman 5 dari 7 hal. Put.

hukum;- Menyatakan Termohon Keberatan telah melakukan wanprestasi/cedera janji;- Menyatakan eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan terhadap 1 (satu) unit kendaraan Merk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV + Dump Truck 2012 , NO Mesin 4D34TH79410, Nomor Rangka : MHMFE74P5CK077947, NO Plat BK 8280 YF, warna kuning tahun 2012 dengan sertifikat jaminan fidusia 0003585/1/19/10/2012 Tanggal 9 Oktober 2012 adalah sah secara hukum;- Menyatakan putusan Arbitrase BPSK

Kabupaten Batu Bara No.247/Arbitrase/BPSK-BB/V/2015 tidak berkekuatan hukum;- Menyatakan Pemohon Keberatan dapat melakukan penjualan melalui pelelangan umum terhadap objek jaminan fidusia yaitu Merk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV + Dump Truck 2012 , NO Mesin 4D34TH79410, Nomor Rangka : MHMFE74P5CK077947, NO Plat BK 8280 YF, warna kuning tahun 2012 dan akan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjulan tersebut.

tidak pernahmemberikan persetujuan/memilih penyelesaian sengketa dengan caraarbitrase melalui BPSK, demikian juga Pemohon Keberatan/ Penggugattidak pernah memilih arbitor dari anggota BPSK dan sebaliknya di dalamPerjanjian Lease para pihak telah menyepakati, menyetujui dan memilihForum Penyelesaian Sengketa pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat danbukan di BPSK;Bahwa benar BPSK melayangkan Surat Panggilan Sidang Arbitrase nomor: 246/PGARB/BPSK/BB/V/2015 tertanggal 22 Mei 2015 (Surat ke 2) yangintinya

Dibatalkan;C.Keberatan Atas Penyimpulan Fakta Hukum, Pertimbangan HukumYang Keliru Oleh BPSK Serta Amar Putusannya.1.Majelis BPSK telah salah memahami transaksi antara TermohonKeberatan dan Pemohon Keberatan.

Majelis BPSK mengebaikan prinsip yang terkandung di dalam Pasal 18UU Perlindungan Konsumen. Upaya Majelis secara keliru menerapkanketentuan Pasal 18 dapat menimbulkan preseden buruk bahwa seolaholah BPSK adalah backing Konsumen nakal (beritikad buruk) dalammenekan pelaku usaha.

Andaikata Pemohon Keberatan bersalah berdasarkanUU Perlindungan Konsumen quod non tidak jelas kaitan penjatuhanputusan dwangsom yang diadakan oleh Majelis BPSK Kabupaten BatuBara dengan ketentuan ganti rugi tersebut (lihat: hal.8 Salinan PutusanMajelis BPSK). Oleh karenanya Putusan itu patut dinyatakan batal;Halaman 16 sampai 39 Nomor 43/Pdt.SusBPKS/2015/PN.RAP6.Majelis BPSK didalam pertimbangannya juga mengesampingkanketentuan didalam Perjanjian Lease Pasal 16 yang mengatur mengenaikelalaian.

Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifatmenentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau;3.

Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kota Tebing Tinggi Nomor : 025/BPSK-TT/KEP/IX/2013 tanggal 19 September 2013; -3. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Keberatan dahulu Konsumen sebesar Rp.671.000.,- (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Dengankata lain bahwa BPSK Pemerintah Kota Tebing Tinggi tidak berwenang mengadiliperkara a quo, sehingga putusan perkara a quo patut untuk dibatalkan. 11C.

Tentang BPSK Pemerintah Kota Tebing Tinggi TIDAK BERWENANG MEMUTUSPIDANA PENJARA TERHADAP PEMOHON KEBERATAN,; 1.Bahwa pada petitum putusan BPSK Pemerintah Kota Tebing Tinggi Nomor:025/BPSKTT/KEP/IX/2013, yang telah diputus pada tanggal 19 September 2013,pada halaman 12 poin 5 menyebutkan : Menghukum Pimpinan Pelaku Usaha telah melanggar Pasal 62 UndangUndangNomor 8 Tahun 1999 dengan hukuman penjara selama 4 (empat) tahun Bahwa putusan BPSK Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang telah memberikanputusan

Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Pemerintah Kota Tebing Tinggi Nomor: 025/BPSKTT/KEP/IX/2013 Tanggal 19September 2013 atau setidaktidaknya menyatakan Putusan Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kota Tebing Tinggi tersebut tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat. 3.

Setelah Putusan Arbitrase BPSK diambil, ditemukan dokumen yang bersifatmenentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau; c.

TENTANG BERWENANGNYA BPSK TEBING TINGGI UNTUK MEMUTUSPIDANA PENJARA TERHADAP PEMOHON KEBERATAN.

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan ;
2. Membatalkan Putusan BPSK Kota Medan No.034/Arbitrase/2018/BPSK MDN tanggal 03 Mei 2018 ;
3. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya

353/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Mdn

320 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Bahwa atas amar putusan BPSK Kabupaten Kuantan Singingi pada poin 1sampai dengan poin 2 menolak dengan tegas putusan tersebut dimanamengacu pada Pasal 21 yang menyatakan mengenai Perjanjian ini dengansegala akibat serta pelaksanaannya Clipan dan Konsumen memilih tempattinggal yang umum dan tetap pada kantor panitera Pengadilan NegeriPekanbaru tanpa mengurangi hak Clipan untuk menggugat KonsumenHalaman 3 dari 9 hal. Put.

danPerlindungan Konsumen Nomor 388/SPK.3.Z/SD/12/2015 tertanggal 31Desember 2015 yang ditujukan kepada salah satu BPSK di Indonesia yaituBPSK Kabupaten Batu Bara perihal Penyelesaian Sengketa Konsumenkhususnya pada poin 3 huruf (a) yang menyatakan berdasarkan Pasal 1338KUHPerdata dimana Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagaiundangundang bagi para pihak yang membuatnya.

Oleh karena itu jikadidalam Perjanjian terdapat klausula yang menyatakan secara tegas bahwaapabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri, maka parapihak dalam perjanjian harus menaati ketentuan tersebut seperti menaatiundangundang, dengan demikian BPSK secara absolut tidak memilikiwewenang untuk menyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut(kompentensi absolut);.

:Rp 4.938.280,00Biaya Tarik : Rp 12.500.000,00Total :Rp 99.740.269,00Bahwa Penggugat semula Tergugat dalam mengajukan gugatan keberatanatas putusan BPSK Kuantan Singingi masih dalam tenggang waktu dansyarat yang telah ditentukan di dalam peraturan perundangperundangan,karena Penggugat pada saat pembacaan putusan tidak menerima relaspanggilan dari pihak BPSK Kabupaten Kuantan Singingi dan hanyamenerima copy salinan putusan melalui via pos pada tanggal 19September 2016, Oleh karenanya secara formil

Kegiatan jasa keuangan disektor perasuransian, dana pensiun, lembagapembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya;Menimbang, dengan demikian merujuk kepada ketentuan tersebut untukpengawasan kegiatan Lembaga Jasa Keuangan menjadi kewenangan OukK;,sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan inibukan kewenangan absolut BPSK;Bahwa Judex Facti telah keliru dan tidak tepat menyatakan bukanHalaman 7 dari 9 hal. Put.

571 K/Pdt.Sus-BPSK/2014

Nomor 571 K/Pdt.SusBPSK/201404 Juni 2014, tidak ditemukan fakta mengenai adanya putusan Nomor 027/A/V/2014/BPSK. KT.TSM. tanggal 04 Juni 2014 pemberian saksi atau saksi ahlidalam persidangan tersebut;b Berita Acara mengenai kehadiran Pemohon Keberatan tidak dibuatsecara cermat;Bahwa Majelis BPSK Kota Tasikmalaya pada halaman 11 butir C tentangtelah terjadi halhal selama proses persidangan, menyebutkan:1.

atas suatu gugatansengketa konsumen yaitu: Menolak gugatan: tidak ada pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha;e Mengabulkan gugatan: ada pelanggaran yang dilakukan pelaku usahadengan atau tanpa ganti rugi;12eBahwa jika melihat dan membaca putusan Majelis Arbitrase BPSK KotaTasikmalaya Nomor 027/A/V/2014/BPSK.KT.TSM. tanggal 04 Juni 2014,terlihat bahwa Putusan Nomor 027/A/V/2014/BPSK.

Bank NegaraIndonesia (Persero) Tbk. sebagai TermohonKasasi, dimana pengaduan tersebut tercatat diSekretariat BPSK Kota Tasikmalaya Nomor040/PK003/BPSK/IV/2014 yang kemudiandinyatakan diterima sebagaimana dimaksuddalam Surat Penetapan = PenerimaanPengaduan dengan Nomor 39/40/PPBPSK.KOTA.TSM/IV/2014 pada tanggal 30April 2014;Bahwa BPSK Kota Tasikmalaya telahmemanggil kedua belah pihak yangbersengketa untuk dilakukan konsiliasi,mediasi, dan oleh karena konsiliasi danmediasi tidak tercapai kesepakatan

makaBPSK Kota Tasikmalaya menetapkansengketa tersebut diselesaikan dengan caraArbitrase;Bahwa BPSK telah menetapkan sengketayang diadukan oleh Pemohon Kasasi/sebelumnya Termohon Keberatan/Pengadu.Maka dengan demikian berdasarkan Pasal 55UU Nomor 8 Tahun 1999 BPSK wajibmengeluarkan putusan dalam waktu 21 harikerja, penetapan penerimaannya pada tanggal30 April 2014 bahwa sesuai denganYurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 94K/PDT.SUS/2012 yang pada amar putusannyamenyatakan bahwa BPSK sebagai Badan18Memutuskan

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 jo.Pasal 1 angka 8 dan Pasal 3 Permendag Nomor 350/MPP/Kep/12/ 2001 tentangPelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, kewenangan BPSK adalah memeriksadan memutus sengketa konsumen, hal mana tidak terbukti adanya dalam perkara aquo;b.

708 K/Pdt.Sus-BPSK/2014

) KotaBukittinggi memiliki kKewenangan memeriksa dan mengadili sengketakonsumen Nomor 9/BPSK/PERKARA/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013;Mengabulkan permohonan (Gugatan) Penggugat sebagian;Menyatakan menurut hukum bahwa Akta Jaminan Fidusia yang diterbitkanoleh H.

1320 Jo. 1338 KUH.Perdata) dan juga Sertifikat Jaminan Fiducia sebagaimana dimaksudsebagaimana dimaksud pada Pasal 29 Undang Undang Nomor 42 Tahun1999 tentang Jaminan Fiducia;Bahwa oleh karena Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kota Bukittinggi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sertamemutus pengaduan dari Termohon Keberatan tersebut, maka dengandemikian putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kota Bukittinggi Nomor 02/PTSBPSK/BKT/IV/2014 tertanggal 24April

Bahwa apa yang menjadi pertimbangan hukum bagi majelis Hakim padahalaman 8 (delapan) dalam putusan Nomor 06/Pdt.G/BPSK/2014/PN BK,adalah sangat tidak adil dan keliru yang menolak pertimbangan dan putusanBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kota Bukittinggi, karenaBPSK Bukittinggi tidak berwenang memeriksa mengadili serta memutuskanpengaduan dari termohon sebab antara pemohon dan termohon terkaitdalam perjanjian dan satu diantara pemohon klausula yang disepakatisebagaimana tercantum dalam pasal

Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada halaman 9 yangmengatakan BPSK Bukittinggi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadilimemutuskan pengaduan dari Termohon dan juga menolak seluruhpertimbangan dan amar putusan BPSK Kota Bukittinggi; Bahwa menurutpemohonan Kasasi (Termohon Keberatan) bahwa putusan BPSK kotaBukittinggi telah tepat dan benar berdasarkan Undang undang Nomor 8tahan 1999 tentang perlindungan Konsumen;.

(2) PMK 130 tahun 2012yang menyebutkan perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan jaminanFiducia pada kantor pendaftaran Fiducia paling lama 30 hari kalender dihitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen , karena telahmelewati batas waktu 30 hari kalender, sebagaimana dimaksud pasal 2 PMKNomor 130 tahun 2012 (Vide Putusan BPSK 02/PTS/BPSK/BKT/ IV/2014)pada halaman 28.............0ccccececeseeeeteeeteeteeeeteeeeeeeeeeess.

Namun dalamperkara a quo, BPSK Provinsi DKI Jakarta sekonyongkonyongmenjatuhkan putusan secara verstek, padahal Pemohon Keberatan telahhadir di dalam sidang keI (pertama). Artinya, BPSK Provinsi DKI Jakartamenggunakan logika yang keliru di dalam menerapkan ketentuan di atas.Jika kita semua mengikuti logika BPSK Provinsi DK!

Atas informasi tersebut,Pemohon Keberatan mencari informasi ke kantor BPSK Provinsi DKIJakarta pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2012. Dan pada saat itulahPemohon Keberatan baru mendapat pemberitahuan secara resmimengenai putusan BPSK Provinsi DKI Jakarta tersebut. Hal tersebutjelasjelas telan melanggar Hukum Acara BPSK mengenaipemberitahuan isi putusan kepada para pihak.

Haltersebut menunjukan BPSK Provinsi DKI Jakarta kembali telah melanggarhukum acara yang berlaku dalam pemeriksaan perkara sengketa konsumendi BPSK;4. Bahwa pemeriksaan perkara a quo di BPSK Provinsi DKI Jakartadilakukan melalui proses arbitrase. Namun ternyata di dalam putusanyang diterima oleh Pemohon Keberatan, sama sekali tidak dimuat irahirah (kepala putusan) yang berbunyi "Demi Keadilan BerdasarkanKeTuhanan Yang Maha Esa".

Maka, dengandiajukannya gugatan oleh Termohon Keberatan melalui BPSK Provinsi DKIJakarta jelasjelas telah melanggar kompetensi relative, karena BPSKProvinsi DKI Jakarta tidak memiliki wewenang mengadili sengketa a quo.Dengan demikian, beralasan secara hukum agar putusan BPSK a quodinyatakan batal demi hukum;C. Pokok Perkara Sengketa A Quo Belum Diperiksa Oleh BPSK ProvinsiDKI Jakarta1.

Membatalkan putusan BPSK Provinsi DKI Jakarta No. 008/PK/BPSK DKI/V/2012 tanggal 29 Mei 201;3. Menolak gugatan pemohon (konsumen) untuk seluruhnya;4.

386 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Terhitung sejak keputusan ini berlakuhukum tetap (inkracht);Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen tersebut, Pemohon telah mengajukan permohonan keberatan didepan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam agar memberikanputusan sebagai berikut:Membatalkan putusan arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor 1379/Arbitrase/BPSKBB/X/2016 tanggal 16 November 2016;Mengadli sendiri:Primair:1.Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan

atas Putusan BPSKKabupaten Batu Bara Nomor 1379/Arbitrase/BPSKBB/X/2016 tanggal16 November 2016 dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;Menolak permohonan/gugatan Termohon Keberatan (Konsumen) yangdiajukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidakdapat diterima;Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili perkara ini;Menyatakan Pemohon Keberatan merupakan kreditur

Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biayaperkara yang timbul;Subsidair:Apabila berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya (exaequo et bono);Bahwa, terhadap alasan tersebut di atas, Termohon mengajukaneksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut: Tentang kedudukan (legal standing) Pemohon Keberatan; Tentang kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk);Bahwa, terhadap alasan tersebut, dibatalkan oleh Pengadilan NegeriLubuk Pakam dengan putusan Nomor 185/Pdt.SusBPSK

,tanggal 14 Februari 2017;Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakamtersebut diberitahukan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 9 Maret2017, kemudian terhadapnya oleh Termohon Keberatan diajukanpermohonan kasasi pada tanggal 16 Maret 2017, sebagaimana ternyata dariAkta Permohonan Kasasi Nomor 185/Pdt.G.Sus/BPSK/2016/PN Lbp., AktaNomor 03/Pdt/Kasasi/2017/PN Lbp., yang dibuat oleh Wakil PaniteraPengadilan Negeri Lubuk Pakam, permohonan tersebut diikuti denganmemori kasasi yang diterima

Nomor 386 K/Pat.SusBPSK/2018(BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 1379/Arbitrase/BPSKBB/X/2016tanggal 16 November 2016;4.