Putusan No. 28/Pdt.G/2015/PA.Ab16.dileges Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dandiberi tanda (T.15); Fotokopi nota menu makolaria, tidak bermeterai; Fotokopi nota menu makanan self service restoran, Hanamasa,Yakiniku, tidak bermeterai; Fotokopi Invoice room R17, jenis kamar Snall, tanggal 10 November2013 untuk 1 (Satu) orang pria atas nama B dan 1 (satu) orang wanita,tidak bermeterai; Fotokopi Nota laundry Kuca kucak, alamat Gadihu Kebun Cengkehtanggal 20 April 2014, tidak bermeterai

Olehkarena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian;Menimbang, bahwa bukti T.15, yang terdiri dari: Fotokopi nota laundry pakaian dalam wanita milik Pemohon pada saatTermohon tidak berada di Ambon, bermeterai cukup; Fotokopi nota menu makolaria, tidak bermeterai; Fotokopi nota menu makanan self service restoran, Hanamasa, Yakiniku,tidak bermeterai; Fotokopi Invoice room R17, jenis kamar Snall, tanggal 10 November 2013untuk(satu) orang pria atas nama B dan 1 (satu) orang wanita, tidak bermeterai

Bahwaterhadap importasi dimaksud, Penggugat mengajukan Permohonan Impor Barang(PIB) kepada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Prioksecara self assesment dan telah mendapatkan Nomor Pendaftaran PIB yaitu064777 pada tanggal 18 Februari 2012;b.

tatalaksanakepabeanan dibidang impor pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai sebagaimana telahdiubah terakhir dengan Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor P25/BC/2007 tersebutdiatas.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T11 berupa surat pernyataan Penggugattanggal 26 Juni 2014, bukti T12 berupa berita acara wawancara terhadap pegawaiPenggugat dan keterangan saksi Muhammad Hardi Kurniawan terdapat fakta bahwahasil pemeriksaan fisik barang impor Penggugat sama dengan data dalam PIB yangdiberitahukan secara self

diubah terakhir denganUndangundang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atasUndangundang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan";bahwa kemudian, sesuai angka Romawi poin 4 huruf f pada penjelasanUndangundang Nomor 28 Tahun 2007 mengatur bahwa: "Denganberpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan, dankesederhanaan, arah dan tujuan perubahan Undangundang tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ini mengacu pada kebijakanpokok sebagai berikut meningkatkan penerapan prinsip self

No. 1519 K/Pid.Sus/2012pungutan/pembayaran pajak dalam hal ini jenis PajakPertambahan Nilai (PPN) berupa Pajak Masukan/PM danPajak Keluaran/PK yang harus disetorkan selisihnya keNegara yang pelaksanaannya sesuai azas self Assesmentyaitu. menghitung, menyetor serta melaporkan sendirikewajiban perpajakannya berikut melampirkan faktur pajaksebagai bukti transaksi pembelian atau penjualan/ penyerahanbarang dan atau pungutan pajak yang dilakukan tersebutdalam lampiran A1 dan B1 SPT Masa PPN, dimanakewajiban

EEPQuU403, sehingga oleh karenanya PT.SAH selaku wajib pajak/pengusaha kena pajak wajib untukmelaporkan kegiatan usahanya dalam Surat Pemberitahuan(SPT) masa PPN setiap terjadi transaksi pembelian ataupenjualan/penyerahan barang atau jasa dengan benar,lengkap, jelas dan ditandatangani berikut perhitunganpungutan/pembayaran pajak dalam hal ini jenis PajakPertambahan Nilai (PPN) berupa Pajak Masukan/PM danPajak Keluaran/PK yang harus disetorkan selisihnya keNegara yang pelaksanaannya sesuai azas self

No. 1519 K/Pid.Sus/2012Bahwa sistem self assement tidak boleh merugikankepentingan pihak ketiga yang berhubungan denganperusahaan yang telah memiliki NPWP dan telahdikukuhkan sebagai Pengusaha Kena pajak (PKP).Apalagi dalam hal ini kantor pajak telah menerbitkan 135NPWP dan telah mengukuhkannya sebagai PengusahaKena Pajak (PKP).Bahwa dalam hal ini PT. SAH telah melakukan transaksidengan PT. KEMBANG DUTA JAYA (KDJ), PT WAHANATEHNIKA SERASI (PT. WTS) dan PT.

rekomendasi dari BNN Provinsi Kepulauan BangkaBelitung No; B/344/ XII/2012 /BNNPBABEL yang pada pokoknya terdakwa sebagaipenyalahguna narkotika sebaiknya di rehabilitasi di rumah sakit yang ditunjuk daripadaterdakwa dipenjara bertahuntahun justru tidak bisa menyembuhkan terdakwa dariketergantungan narkotika karena pola fikirnya tidak akan berubah bahkan dapatmenyebakan depresi dan menyebabkan bunuh diri ;Menimbang, bahwa berdasarkan tinjauan victimology, mengklasifikasikanpecandu narkotika sebagai self

Pemilinan Pembandingbahwa sesuai dengan prinsip self assestment bahwaTermohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) wajib mengisi SPT Tahunan dengan jelas,benar dan lengkap. Pada SPT Tahunan PPh Badan,Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) menggunakan Metode Lainnya pada saatpenerapan harga transfer atas transaksi penjualan.

Penerapan atau perhitungan Harga Jual Wajarbahwa sesuai dengan prinsip self assessment yaituTermohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) wajib mengisi SPT Tahunan dengan jelas,benar dan lengkap, maka Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) terlebin dahulu meminta kepadaTermohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) mendemonstrasikan perhitungan harga jualwajar berdasarkan dokumendokumen yang ada, tetapiselama proses pemeriksaan Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding)

Maksimal penarikan adalah 80% dari nilai kontrak ;Telah menyerahkan Standing Inctruction yang diketahui Pertamina/ bouwheerbahwa segala pembayaran yang merupakan penerimaan PBS akan disalurkanke rekening yang telah ditentukan di PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk ;Telah menyetor secara tunai dana share pembiayaan sendiri (self financing)atau dapat menyerahkan bukti pembiayaan sendiri yang telah tertanam dalamproyek yang dibiayai yang dapat diyakini dan dapat diterima oleh Bank, selffinancing tersebut

Maksimalpenarikan adalah 80% dari nilai kontrak ;Telah menyerahkan bukti setor secara tunai sebagai share pembiayaan sendiri(self financing) atau menyerahkan bukti pembiayaan sendiri yang telah tertanamdalam proyek untuk investasi drilling dan workover sesuai TAC yang dapatdiyakini dan diterima oleh bank ;Penarikan dilakukan dengan cara pemindah bukuan langsung kepada rekeningsupplier/kontraktor proyek yang dibiayai dengan prinsip document againstpayment atau melalui sistem transfer ;Telah menyerahkan

laporan pengawas yang independen tentang penggunaandana dan self financing ;eBahwa seluruh persyaratan yang ditentukan dalam SPPKNo.CMB.CBC.JTH/541/2004 tanggal 26 Pebruari 2004 dan selanjutnyaditindaklanjuti serta dituangkan dalam Perjanjian Kredit (PK) seluruhnyaharus dipenuhi dan diserahkan kepada PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk CBCJakarta Thamrin oleh debitur cq.

Bank Mandiri (Persero) Tbk ;Telah menyetor secara tunai dana share pembiayaan sendiri (self financing)atau dapat menyerahkan bukti pembiayaan sendiri yang telah tertanam dalamproyek yang dibiayai yang dapat diyakini dan dapat diterima oleh Bank, selffinancing tersebut harus dituangkan dalam neraca sebagai equity ;Penarikan dilakukan dengan cara pemindah bukuan langsung kepada rekeningsupplier/kontraktor proyek yang dibiayai dengan prinsip documents againstpayment atau melalui sistem transfer ;Telah

laporan pengawas yang independen tentang penggunaandana dan self financing ;eBahwa seluruh persyaratan yang ditentukan dalam SPPK No.CMB.CBC.JTH/541/2004 tanggal 26 Pebruari 2004 dan selanjutnyaditindaklanjuti serta dituangkan dalam Perjanjian Kredit (PK) seluruhnyaharus dipenuhi dan diserahkan kepada PT.

Dapat Tergugat Il sampaikan bahwa sistem perpajakan yang berlaku diIndonesia adalah self assessment, yang artinya Wajib Pajak diberikepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar pajakyang terhutang serta melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terhutangdan telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundangundangan perpajakan.k). Meskipun demikian, Direktorat Jenderal Pajak tetap mempunyai kewenanganuntuk melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak.

Peraturan Menteri KeuanganNomor 197/PMK.03/2013, Wajib Pajak in casu Pembanding dikukuhkansebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana tercantumdalam Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor S1556PKP/WPJ.27/KP.1003/2019 tanggal 12 Juli 2019.Dapat Terbanding II sampaikan bahwa sistem perpajakan yang berlakudi Indonesia adalah self assessment, yang artinya Wajib Pajak diberikepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar pajakyang terhutang serta melaporkan secara teratur

Bahwa UndangUndang Pajak Penghasilan menganut asas self assessment(menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya). Berdasarkanasas self assessment, perhitungan dan laporan pajak wajib pajak dianggap benar,kecuali terdapat bukti yang sebaliknya.

Januari sampai dengan Desember 2008perlu ditinjau ulang;Bahwa melihat SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2008Nomor : 00016/206/08/062/10 tanggal 23 Juni 2010 adalahbukan merupakan SKPKB secara jabatan mengacu padaketentuan Pasal 26 ayat (4) Undangundang Nomor 28Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan UndangundangNomor 16 Tahun 2009 tentang KUP, kewajibanmembuktikan, ketidakbenaran SKPKB tersebut dalam halPemohon Banding mengajukan Keberatan bukan beradapada pihak Pemohon Banding;Bahwa sesuai dengan sistem Self

Adapun Surat Dukungan tersebut kurang lebihHalaman 20 Putusan Nomor 241/PDT/2021/PT.DKI 39.menyatakan bahwa TERGUGAT adalah Distributor Resmi dari produkproduktersebut, serta TERGUGAT mendukung dan memberikanjaminan tentang: (i) Pernyataan layanan purna jual selama 1 (satu)tahun; (il) Kesanggupan melaksanakan Uji Fungsi; (iil) Ketersediaansuku cadang atau spare part selama 1 (Satu) tahun; (iv) Garansi sparepart; (v) Kondisi barang yang 100% baru dan asli; serta (vi)Pemeliharaan self aftersale service

Cukai yangditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentuberdasarkan undangundang ini.Pasal 16 UndangUndang Kepabeanan dan Penjelasan Umum Pasal16 menentukan pada pokoknya antara lain:Pasal 16 ayat (1) yang berbunyi : Pejabat bea dan cukai dapat menetapkan tarif terhadap barangimpor sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalamwaktu 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean.Penjelasan Umum Pasal 16 Penetapan tarif dan Nilai Pabean atas pemberitahuan pabeansecara self

Adanya nilainilai filosofi, ide yang mendasarihukum tidak tertulis patut dipertimbangkan bagi perkembanganmasyarakat;Eugene Ehrlich mengatakan: The center of gravity of legaldevelopment lies not in legislation, nor in juristic science, nor inJudicial decision, but in society it self.

Termohon PeninjauanKembali (dahulu Pemohon Banding) tidak dapat menggugurkan faktafakta danbuktibukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum MajelisPengadilan Pajak, dimana Pemohon Banding (sekarang Termohon PK) telahmelaksanakan dengan benar prosedur ekspor barang curah CPO yang dimuatdalam PEB Nomor 005445 tanggal 31 Desember 2010, olehkarenanya koreksiTerbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) yang didalilkan dalambutir 12 mengenai rentang waktu bertentangan dengan prinsip self

Dalam teori hukum pidana, asas ini disebut non self incriminationyaitu seseorang Terdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan yangakan memberatkan/ merugikan dirinya di muka persidangan;Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak ada mengajukansaksi adcharge untuk menguatkan atau mendukung bantahan Terdakwa ,sehingga Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan saksi saksi fakta yangdiajukan Penuntut Umum untuk membuktikan apakah Terdakwa dapatdipersalahkan terhadap perbuatan yang dilakukannya

A self supply or a supply to oneself is, therefore, nota supply for GST purposes and does not attract the tax. In some legalentities, various branches of the entity may charge for the goods andservices that they supply to other branches of the same entity for theHal. 31 dari 38 hal. Put. No. 136/B/PK/PJK/2007purposes of management accounting. So long as the various branchesare part of the same legal entity which has been registered wth theComptroller, no GST is to be charged on those supplies."

atau pemilikan hasil hutan kayu wajibdilengkapi bersamasama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan SahnyaHasil Hutan Kayu (SKSHHk).Bahwa prosedur penerbitan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu(SKSHHk) untuk pengangkutan hasil hutan berupa kayu olahan sebagaimanadiatur Permenhut Nomor: P.43/MenlhkSetjen/2015 tentang Penatausahaan hasilhutan yang berasal dari hutan alam sebagai berikut :Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Plka) SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara self

Putusan Nomor 1009/B/PK/PJK/20142.3.undangan perpajakan berdasarkan sistem self assessment,wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajakuntuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untukmendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak;Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai denganketentuan mengenai subjek pajak dalam UndangUndang PajakPenghasilan 1984 dan perubahannya;Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yangmenerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan

PUTUSANNomor 363/Pdt.G/2020/PA.Gtloae Ce ty *SELF 3DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Talak antara:PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 29 Agustus 1986, agamaIslam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, PendidikanStrata I, tempat kediaman di Dusun Lamahu DesaSipatana Kecamatan, Buntulia Kabupaten Pohuwato,dalam hal ini

diperiksa sebanyak dua kali sebagai saksidan tersangka karena merupakan pelanggaran terhadap hak sipil seseorang,dimana pemeriksaan dalam keadaan yang berbeda, yakni saat diperiksa sebagaisaksi seseorang dituntut untuk memberikan keterangan yang benar, sedangkanHal 28 dari 40 hal Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Atbsaat diperiksa sebagai tersangka seorang tersangka memiliki hak untuk diamdan berbohong karena setiap orang dilindungi haknya untuk tidak memberikanketerangan yang merugikan dirinya (non self