Pemilinan Pembandingbahwa sesuai dengan prinsip self assestment bahwaTermohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) wajib mengisi SPT Tahunan dengan jelas,benar dan lengkap. Pada SPT Tahunan PPh Badan,Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) menggunakan Metode Lainnya pada saatpenerapan harga transfer atas transaksi penjualan.

Penerapan atau perhitungan Harga Jual Wajarbahwa sesuai dengan prinsip self assessment yaituTermohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) wajib mengisi SPT Tahunan dengan jelas,benar dan lengkap, maka Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) terlebin dahulu meminta kepadaTermohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) mendemonstrasikan perhitungan harga jualwajar berdasarkan dokumendokumen yang ada, tetapiselama proses pemeriksaan Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding)

DUASPESIFIKASI 564 UNIT POMPA AIR Motor Penggerak;Type 4 langkahBahan bakar solarDaya maksimum 8 9 HPBerat mesin maksimum 98 kgSistem pengaturan lampu IC regulator.Unit Traktor :Dimensi ;Tinggi dgn roda karet 840 1.450mmTinggi dgn roda besi 840 1.450mmBobot operasional traktor dgn rodabesi =< 350 kgTinggi penggandengan dengan rodakaret 170 450 mmTinggi penggandengan dengan rodabesi 300 600 mm Motor Penggerak;Type 4 langkah (4 tak),Bahan Bakar Premium,Daya maksimum 5 6 HPKonstruksi dan Unjuk Kerja;Model Self

transmisi; Casting/besi tuang (cor) atau pres plate.Sistem Pembelokan; Kopling Kemudi (Dog Clutch).Implemen dan Perlengkapan Dokumen;Roda besi dan karet standar masingmasing 1 pasangBajak singkal/luku 1 unitGaru 1 unitGelebeg 1 unitTool Kit 1 setBuku petunjuk pengoperasian dan perawatan 1 setBrosur atau leaflet traktor roda dua 1 set2) Spesifikasi Pompa Air sebanyak 564 Unit adalah :(1) Motor Penggerak;Type 4 langkah (4 tak),Bahan Bakar Premium,Daya maksimum 5 6 HP.Konstruksi dan Unjuk Kerja;Model Self

Konstruksi dan Unjuk Kerja;Tipe Horizontal Shaft Centrifugal Self Spriming.Diameter lubang hisap buang 3 inch (75 mm),Kapasitas . debit maksimum pompa 1 m3/ menit,Efisiensi pompa 58,78%,Tinggi total pemompaan 26 meter,Kedalaman hisap 8 meter,Bobot pompa & motor 26,8 28 kg. Material Pompa;Rumah pompa aluminium,Poros pompa Besi baja (steel),Kipas/Impeller Besi tuang Kelabu (grey Cash Iron).

Bahwa syarat untuk mendapatkan IUPHHK (lIzin UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu) antara lain adalah fotokopi KartuTanda Penduduk (KTP) untuk perorangan atau fotokopi AktaPendirian untuk Badan Hukum, pertimbangan teknis dari kepaladesa setempat atau rekomendasi dan jumlahnya dibatasi 20 kubikper tahun dan tidak bisa diperpanjang dan diberi persyaratan yaituapabila menebang satu pohon wajib mengganti dengan menanamlima pohon dan untuk mendapatkan dokumen kayu sekarang bisadengan sistem online atau self

RanBahwa syarat untuk mendapatkan IUPHHK (lIzin UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu) antara lain adalah fotokopi KartuTanda Penduduk (KTP) untuk perorangan atau fotokopi AktaPendirian untuk Badan Hukum, pertimbangan teknis dari kepaladesa setempat atau rekomendasi dan jumlahnya dibatasi 20 kubikper tahun dan tidak bisa diperpanjang dan diberi persyaratan yaituapabila menebang satu pohon wajib mengganti dengan menanamlima pohon dan untuk mendapatkan dokumen kayu sekarang bisadengan sistem online atau self

Syarat untukmendapatkan IUPHHK (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu)antara lain adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) untukperorangan atau fotokopi Akata Pendirian untuk Badan Hukum,pertimbangan teknis dari kepala desa setempat atau rekomendasi danjumlahnya dibatasi 20 kubik per tahun dan tidak bisa diperpanjang dandiberi persyaratan yaitu apabila menebang satu pohon wajib menggantidengan menanam lima pohon dan untuk mendapatkan dokumen kayusekarang bisa dengan sistem online atau self assisment

(hereby referredas MIE), having registered address in Singapore as: 25 Leng KeeRoad and PT TC Subaru (hereby referred as PTTCS), a PMAcompany, having registered address in Jakarta as: Jalan SultanIskandar Muda no: 24, Jaksel, are two business entities registeredwth the same owmership.PELAWAN BUKAN PIHAK KETIGA BERDASARKAN DOKTRINSELF DEALING ;18.Bahwa dalam bidang hukum bisnis, dikenal suatu doktrin yangdisebut sebagai self dealing.

Bahwa pada saat melakukan importasi, secara self assessmentTerlawan Il telah memberitahukan importasi barangnya dalamdokumen kepabeanan, sebagai berikut : No Barang No. Rangka No. PIB1. Subaru XV 2.0i AWD PLPGP7KC5EA 000000006276CVT14MY 308319 201406210002912. Subaru XV 2.0i AWD PLPGP7KC5EA 000000006276CVT14MY 308371 201406210002913. Subaru XV 2.0i AWD PLPGP7KC5EA 000000006276CVT14MY 308088 201406210002904. Forester 2.0XT AWD JF1SJGK85EGO0 000000006276CVT 25994 201406090002825.

Wajib Pajak Badan PT.Chandra Prima Persada (PT.CPP) adalahPajak Penghasilan (PPh) Badan Pasal 25, 29, Pajak PenghasilanPemotongan dan Pemungutan Pasal 4 ayat (2), 15, 19, 21, 23, 26 danPajak Pertambahan Nilai (PPn), sehingga PT.Chandra Prima Persada(PT.CPP) memiliki kewajiban perpajakan yaitu menghitung,memperhitungkan, menyetor dan melaporkan~ sendiri kewajibanperpajakannya (Self Asessment).

Pengertian mengisi SPT dengan benar menurutUU KUP adalah:e benar dalam perhitunganHalaman 81 dari 128 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2019/PN Ckre benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakane benar dalam penulisan, dane sesuai dengan keadaan yang sebenarnyaSistem self assessment dalam sistem perpajakan di Indonesiamengandalkan kepatuhan sukarela (voluntary compliance) dalampemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak, termasuk dalamkewajiban pengisian dan penyampian SPT.

Bahwa benar perbuatan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, yangdimaksud terkait dengan kewajiban Wajib Pajak untuk menyampaikan SuratPemberitahuan, Surat Pemberitahuan beserta keterangannya harus berisiinformasi yang benar dan lengkap, Sistem self assessment memberikankepercayaan seluasluasnya kepada Wajiob Pajak dalam memenuhikewajiban perpajakannya sehingga Wajib Pajak harus bersikap jujur danjika tidak jujur dapat dipidana.Menimbang

Putusan No. 28/Pdt.G/2015/PA.Ab16.dileges Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dandiberi tanda (T.15); Fotokopi nota menu makolaria, tidak bermeterai; Fotokopi nota menu makanan self service restoran, Hanamasa,Yakiniku, tidak bermeterai; Fotokopi Invoice room R17, jenis kamar Snall, tanggal 10 November2013 untuk 1 (Satu) orang pria atas nama B dan 1 (satu) orang wanita,tidak bermeterai; Fotokopi Nota laundry Kuca kucak, alamat Gadihu Kebun Cengkehtanggal 20 April 2014, tidak bermeterai

Olehkarena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian;Menimbang, bahwa bukti T.15, yang terdiri dari: Fotokopi nota laundry pakaian dalam wanita milik Pemohon pada saatTermohon tidak berada di Ambon, bermeterai cukup; Fotokopi nota menu makolaria, tidak bermeterai; Fotokopi nota menu makanan self service restoran, Hanamasa, Yakiniku,tidak bermeterai; Fotokopi Invoice room R17, jenis kamar Snall, tanggal 10 November 2013untuk(satu) orang pria atas nama B dan 1 (satu) orang wanita, tidak bermeterai

Bahwaterhadap importasi dimaksud, Penggugat mengajukan Permohonan Impor Barang(PIB) kepada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Prioksecara self assesment dan telah mendapatkan Nomor Pendaftaran PIB yaitu064777 pada tanggal 18 Februari 2012;b.

tatalaksanakepabeanan dibidang impor pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai sebagaimana telahdiubah terakhir dengan Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor P25/BC/2007 tersebutdiatas.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T11 berupa surat pernyataan Penggugattanggal 26 Juni 2014, bukti T12 berupa berita acara wawancara terhadap pegawaiPenggugat dan keterangan saksi Muhammad Hardi Kurniawan terdapat fakta bahwahasil pemeriksaan fisik barang impor Penggugat sama dengan data dalam PIB yangdiberitahukan secara self

Dalam teori hukum pidana, asas ini disebut non self incriminationyaitu seseorang Terdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan yangakan memberatkan/ merugikan dirinya di muka persidangan;Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak ada mengajukansaksi adcharge untuk menguatkan atau mendukung bantahan Terdakwa ,sehingga Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan saksi saksi fakta yangdiajukan Penuntut Umum untuk membuktikan apakah Terdakwa dapatdipersalahkan terhadap perbuatan yang dilakukannya

Bahwa UndangUndang Pajak Penghasilan menganut asas self assessment(menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya). Berdasarkanasas self assessment, perhitungan dan laporan pajak wajib pajak dianggap benar,kecuali terdapat bukti yang sebaliknya.

No. 1519 K/Pid.Sus/2012pungutan/pembayaran pajak dalam hal ini jenis PajakPertambahan Nilai (PPN) berupa Pajak Masukan/PM danPajak Keluaran/PK yang harus disetorkan selisihnya keNegara yang pelaksanaannya sesuai azas self Assesmentyaitu. menghitung, menyetor serta melaporkan sendirikewajiban perpajakannya berikut melampirkan faktur pajaksebagai bukti transaksi pembelian atau penjualan/ penyerahanbarang dan atau pungutan pajak yang dilakukan tersebutdalam lampiran A1 dan B1 SPT Masa PPN, dimanakewajiban

EEPQuU403, sehingga oleh karenanya PT.SAH selaku wajib pajak/pengusaha kena pajak wajib untukmelaporkan kegiatan usahanya dalam Surat Pemberitahuan(SPT) masa PPN setiap terjadi transaksi pembelian ataupenjualan/penyerahan barang atau jasa dengan benar,lengkap, jelas dan ditandatangani berikut perhitunganpungutan/pembayaran pajak dalam hal ini jenis PajakPertambahan Nilai (PPN) berupa Pajak Masukan/PM danPajak Keluaran/PK yang harus disetorkan selisihnya keNegara yang pelaksanaannya sesuai azas self

No. 1519 K/Pid.Sus/2012Bahwa sistem self assement tidak boleh merugikankepentingan pihak ketiga yang berhubungan denganperusahaan yang telah memiliki NPWP dan telahdikukuhkan sebagai Pengusaha Kena pajak (PKP).Apalagi dalam hal ini kantor pajak telah menerbitkan 135NPWP dan telah mengukuhkannya sebagai PengusahaKena Pajak (PKP).Bahwa dalam hal ini PT. SAH telah melakukan transaksidengan PT. KEMBANG DUTA JAYA (KDJ), PT WAHANATEHNIKA SERASI (PT. WTS) dan PT.

diubah terakhir denganUndangundang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atasUndangundang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan";bahwa kemudian, sesuai angka Romawi poin 4 huruf f pada penjelasanUndangundang Nomor 28 Tahun 2007 mengatur bahwa: "Denganberpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan, dankesederhanaan, arah dan tujuan perubahan Undangundang tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ini mengacu pada kebijakanpokok sebagai berikut meningkatkan penerapan prinsip self

Dapat Tergugat Il sampaikan bahwa sistem perpajakan yang berlaku diIndonesia adalah self assessment, yang artinya Wajib Pajak diberikepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar pajakyang terhutang serta melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terhutangdan telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundangundangan perpajakan.k). Meskipun demikian, Direktorat Jenderal Pajak tetap mempunyai kewenanganuntuk melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak.

Peraturan Menteri KeuanganNomor 197/PMK.03/2013, Wajib Pajak in casu Pembanding dikukuhkansebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana tercantumdalam Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor S1556PKP/WPJ.27/KP.1003/2019 tanggal 12 Juli 2019.Dapat Terbanding II sampaikan bahwa sistem perpajakan yang berlakudi Indonesia adalah self assessment, yang artinya Wajib Pajak diberikepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar pajakyang terhutang serta melaporkan secara teratur

atau pemilikan hasil hutan kayu wajibdilengkapi bersamasama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan SahnyaHasil Hutan Kayu (SKSHHk).Bahwa prosedur penerbitan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu(SKSHHk) untuk pengangkutan hasil hutan berupa kayu olahan sebagaimanadiatur Permenhut Nomor: P.43/MenlhkSetjen/2015 tentang Penatausahaan hasilhutan yang berasal dari hutan alam sebagai berikut :Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Plka) SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara self

Putusan Nomor 1009/B/PK/PJK/20142.3.undangan perpajakan berdasarkan sistem self assessment,wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajakuntuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untukmendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak;Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai denganketentuan mengenai subjek pajak dalam UndangUndang PajakPenghasilan 1984 dan perubahannya;Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yangmenerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan

A self supply or a supply to oneself is, therefore, nota supply for GST purposes and does not attract the tax. In some legalentities, various branches of the entity may charge for the goods andservices that they supply to other branches of the same entity for theHal. 31 dari 38 hal. Put. No. 136/B/PK/PJK/2007purposes of management accounting. So long as the various branchesare part of the same legal entity which has been registered wth theComptroller, no GST is to be charged on those supplies."

Hal ini didasari oleh pengertianbahwa KPK sebagai Lembaga Negara yang dalam melaksanakantugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas daripengaruh kekuasaan manapun (vide Pasal 3 UU KPK) yangmempunyai hukum acara tersendiri dan aturan kepegawaiantersendiri (Self regulatory body) sehingga dapat menetapkankebijakan dan tata kerja organisasi mengenai pelaksanaan tugasdan wewenangnya (vide Pasal 25 UU KPK); Selain itu dalamkonstruksi hukum Pasal 21 ayat (4) UU KPK menyebutkan bahwaPimpinan KPK

meresahkan masyarakat;Bahwa pendapat DPR dapat digunakan dalam beberapa konteks, yaitupenerjemahan asli (original intent) dari pembuat undangundang tentangHalaman 95 dari 134 Perkara Nomor: 02/Pid/Prap/2016/PN JKT.SELkeberadaan suatu pasal atau ketentuan dalam undangundang.Penafsiran DPR dan Pemerintah merupakan penjelasan yang ditafsirkansebagai original intent;Bahwa tindakan yang dilakukan oleh KPK sebagai lembaga independenuntuk mengangkat penyelidik dan penyidik merupakan bagian darikonteks self

Hal inididasari oleh pengertian bahwa KPK sebagai Lembaga Negara yangdalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen danbebas dari pengaruh kekuasaan manapun (vide Pasal 3 UU KPK) yangmempunyai hukum acara tersendiri dan aturan kepegawaian tersendiri(Self regulatory body) sehingga dapat menetapkan kebijakan dan tatakerja organisasi mengenai pelaksanaan tugas dan wewenangnya (videPasal 25 UU KPk); Selain itu dalam konstruksi hukum Pasal 21 ayat (4)UU KPK menyebutkan bahwa Pimpinan KPK

Lapangan tidak disampaikan oleh Pemeriksa sesuai standarPemeriksaan, sehingga prosedur pemeriksaan lapangan yang dilakukan olehTerbanding tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyalahiketentuan formal;Bahwa dengan demikian, Terbanding telah menerbitkan SKPKB PPNMasa Pajak Agustus 2010 Nomor 00182/207/10/051/12 tanggal 25 April 2012tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku (contra legem) karena tidak mempertimbangkan pelaporan pajak yangtelah dilakukan self

Bahwa gugatan yang diajukan penggugat, khususnya sepanjang yang ditujukankepada Turut Tergugat Il adalah berkenan dengan telah diterimanya permohonanbantuan pelaksanaan eksekusi lelang dari Florentius Teguh Yudo Laksono selakuDivisi Self Employed Mass Market PT. Bank Dnamon Indonesia Tok. Dengansuratnya Nomor : 2603/RCH SOLO/01/13 tanggal 14 Januari 201 3.

Januari sampai dengan Desember 2008perlu ditinjau ulang;Bahwa melihat SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2008Nomor : 00016/206/08/062/10 tanggal 23 Juni 2010 adalahbukan merupakan SKPKB secara jabatan mengacu padaketentuan Pasal 26 ayat (4) Undangundang Nomor 28Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan UndangundangNomor 16 Tahun 2009 tentang KUP, kewajibanmembuktikan, ketidakbenaran SKPKB tersebut dalam halPemohon Banding mengajukan Keberatan bukan beradapada pihak Pemohon Banding;Bahwa sesuai dengan sistem Self

rekomendasi dari BNN Provinsi Kepulauan BangkaBelitung No; B/344/ XII/2012 /BNNPBABEL yang pada pokoknya terdakwa sebagaipenyalahguna narkotika sebaiknya di rehabilitasi di rumah sakit yang ditunjuk daripadaterdakwa dipenjara bertahuntahun justru tidak bisa menyembuhkan terdakwa dariketergantungan narkotika karena pola fikirnya tidak akan berubah bahkan dapatmenyebakan depresi dan menyebabkan bunuh diri ;Menimbang, bahwa berdasarkan tinjauan victimology, mengklasifikasikanpecandu narkotika sebagai self