Ditemukan 2225 data
Urut Berdasarkan
Register : 24-01-2020 — Putus : 17-03-2020 — Upload : 09-11-2020
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 11/Pid.B/2020/PN Mkd Tanggal 17 Maret 2020 — Penuntut Umum:
Reni Ritama., SH
Terdakwa:
1.MUHAMMAD DANANG NUR SETIA Als DOBLEH Bin ABU BAKAR ARIS
2.ANDIKA ANJAR IRAWAN Bin ACHSAN ZAENANTO
117 — 21
Reni Ritama., SH
Terdakwa:
1.MUHAMMAD DANANG NUR SETIA Als DOBLEH Bin ABU BAKAR ARIS
2.ANDIKA ANJAR IRAWAN Bin ACHSAN ZAENANTO
117 — 21
sebagai bagian tubuh lengan kiri Anak Saksi Korban FARISPRATAMA, sebagaimana keterangan Anak Saksi Korban FARIS PRATAMA;Menimbang, bahwa mengenai keterangan Terdakwa tentang adanyapelaku lain yang bernama FANI alias PANDOM yang mengayunkan senjatatajam berupa sebilah gosir (golok sisir) dan mengenai bahu Anak Saksi FARISPRATAMA sebanyak 1 (satu) kali, Majelis Hakim mempertimbangkanketerangan tersebut sebagai bentuk hak ingkar Terdakwa atau yang dalamdoktrin hukum pidana disebut dengan asas non self
Register : 10-08-2015 — Putus : 02-12-2013 — Upload : 10-08-2015
Putusan PN GRESIK Nomor 10/Pdt/2013/PN.Gsk Tanggal 2 Desember 2013 — MOH. NAHRUDIN ZAHIDI
MELAWAN
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK/ BUPATI GRESIK
37 — 3
37 — 3
nomor 142 kepada Tergugat, hal ini sebenarnya adalah kewajibanpenggugat sebagai wajib pajak untuk memberikan data dan informasi yangberkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak yangketentuannya diatur pada pasal 35 A Undang Undang nomor 6 tahun 1983tentang ketentuan umum dan Tata cara perpajakan sebagaimana telah diubahdengan Undang Undang nomor 16 tahun 2009, data dan informasi dari wajibpajak sangat diperlukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai konsekuensipenerapan sistem self
Register : 27-06-2019 — Putus : 25-07-2019 — Upload : 23-10-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 13/Pid.Pra/2019/PN Tng Tanggal 25 Juli 2019 — Pemohon:
NURLISTIYAWATI
Termohon:
Kepolisian Resort Tangerang Selatan
111 — 27
NURLISTIYAWATI
Termohon:
Kepolisian Resort Tangerang Selatan
111 — 27
mendefinisikan diskresi bahwa: discretion is powerauthority conferred by law to action on the basic of judgement ofconscience, and its use is more than idea of morals than law yang dapatdiartikan sebagai suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukanberdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinan serta lebihmenekankan pertimbanganpertimbangan moral dari padapertimbangan hukum (Faal, 1991: 16).Menurut Alvina Treut Burrow dikatakan bahwa discretion adalah ability to choose wisely or to judge for our self
Register : 11-08-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN BANGIL Nomor 368/Pid.Sus/2020/PN Bil Tanggal 30 September 2020 — Penuntut Umum:
1.RUDI PURWANTO, SH.
2.HENDI BUDI FIDRIANTO, SH
Terdakwa:
UYUS SETIA BHAKTI Bin UYIM
372 — 276
1.RUDI PURWANTO, SH.
2.HENDI BUDI FIDRIANTO, SH
Terdakwa:
UYUS SETIA BHAKTI Bin UYIM
372 — 276
Oleh karena UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atasUU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Ahli Elektroniktidak mengatur secara tersendiri (Self authoritative regimes) tentangpengertian perbuatan pencemaran nama baik dan penghinaan, tetapi hanyamengatur sanksinya saja, serta media yang digunakan yaknimendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapatdiaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memilikimuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama
Putus : 13-11-2013 — Upload : 21-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2077 K/Pid.Sus/2012 Tanggal 13 Nopember 2013 — ZULHAERI HARAHAP
67 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
67 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Eksportir/PPJK mengajukan PEB secara self Assesment melaluidata elektronik (PDE) lalu barang yang akan diekspor dilakukanpenelitian Dokumen;Penelitian Dokumen dilakukan oleh System Aplikasi Pelayanandan/atau Pejabat Bea Cukai, setelah pemberitahuan pabeanekspor diajukan ke kantor pabean kemudian dilakukan penelitianterhadap Dokumen tersebut;Dokumen pelengkap pabean tersebut berupa Invoice danPacking List serta pelengkap lainnya yang diwajibkan sebagaipemenuhan ketentuan umum di bidang ekspor;Apabila
Putus : 18-11-2015 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 109 PK/PID.SUS/2015 Tanggal 18 Nopember 2015 — YUMADRIS, S.E
104 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
104 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 109 PK/PID.SUS/2015menyerahkan Self financing pada saat pengajuan kredit di BPD RiauCabang Batam, dan ARYA WIJAYA selaku Direktur PT.
SARAS PERKASA tidakmenyerahkan Self financing pada saat pengajuan kredit di BPD RiauCabang Batam, dan ARYA WIJAYA selaku Direktur PT.
Putus : 18-08-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1151 K/PID.SUS/2015 Tanggal 18 Agustus 2016 — Drs. SYAHMINAL YONNI DARMA, M.M bin DAPUR TK SUTAN
173 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
173 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
Disposisi kredit investasi (KI) untuk renovasi dapat dilaksanakansetelah pengeluaran self financing sebesar Rp11,581 jutadirealisasikan disertai dengan bukti pengeluaran yang syah dandiserahkan kepada bank;c. Pantau proses renovasi dan pastikan bahwa penggunaan KreditInvestasi (KI) yang diberikan sejalan dengan tujuan, sehinggadengan fasilitas kredit investasi tersebut, mall benarbenar telahdapat dioperasikan dengan baik;d.
Disposisi kredit investasi (KI) untuk renovasi dapat dilaksanakansetelah pengeluaran self financing sebesar Rp11,581 jutadirealisasikan disertai dengan bukti pengeluaran yang syah dandiserahkan kepada bank;c. Pantau proses renovasi dan pastikan bahwa penggunaan KreditInvestasi (KI) yang diberikan sejalan dengan tujuan, sehinggadengan fasilitas kredit investasi tersebut, mall benarbenar telahdapat dioperasikan dengan baik;Hal. 15 dari 84 hal. Put. Nomor 1151 K/Pid.Sus/2016d.
Putus : 20-03-2009 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 99 B/PK/PJK/2006 Tanggal 20 Maret 2009 — PT. CARREFOUR INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
57 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
57 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 10 ayat (1) UU BPHTB menyatakan:(1) Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang dengantidak mendasarkan pada adanya surat ketetapan pajak.Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU BPHTB menyatakan:Sistem pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah danBangunan adalah self assessment di mana Wajib Pajak diberikepercayaan untuk menghitung dan membayar sendiri pajakyang terutang dengan menggunakan Surat Setoran BeaPeroleh Hak atas Tanah dan Bangunan, dan melaporkannyatanpa mendasarkan diterbitkannya surat
Register : 03-01-2017 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 14-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 40 B/PK/PJK/2017 Tanggal 9 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk (d/h. PT. LIPPO BANK);
158 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
158 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
realisasi cadangan sejak tahun 2006 s.d. tahun 2008 padasaat proses keberatan, serta kertas kerja rekonsiliasi fiskal untuk tahun 2006dan 2007 yang menunjukkan bahwa Pemohon Banding telah melakukankoreksi positif atas pembentukan cadangan dan koreksi negatif atas realisasicadangan, sehingga koreksi yang Pemohon Banding lakukan di tahun 2008telah konsisten dengan tahuntahun sebelumnya dan sesuai denganketentuan yang berlaku;Bahwa berdasarkan ketentuan dan penjelasan tersebut di atas, makakoreksi fiskal (self
Register : 08-03-2017 — Putus : 05-04-2017 — Upload : 02-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 544 B/PK/PJK/2017 Tanggal 5 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PANGKATAN INDONESIA;
36 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Another optional taxable supply is the application of self constructedgoods;Bahwa dari pendapat para ahli yang diuraikan di atas, terdapat persamaankonsep yaitu penyerahan telah terjadi apabila telah terjadi kepindahankepemilikan, telah terjadi pengalihan hak untuk menguasai barang, baikbarang bergerak maupun barang tidak bergerak.
Register : 24-10-2016 — Putus : 12-01-2017 — Upload : 27-07-2017
Putusan PN KALIANDA Nomor 391/Pid.Sus/2016/PN Kla Tanggal 12 Januari 2017 — - AGUNG HANDOKO Bin HARUN SOHAR
343 — 304
343 — 304
pembangunan umat yang berkelanjutandapat terlaksana;Menjalin kerjasama dengan instansi, lembaga dan para pemangkukepentingan lainnya guna realisasi perlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup dan sumber daya alam, melalui integrasi dansinergi kegiatan lingkunganekonomisosial untuk mewujudkankemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan pembangunan yangberkelanjutan lembaga pemuliaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam Majelis Ulama Indonesia;Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kelembagaan dengankonsep self
Register : 27-02-2017 — Putus : 17-05-2017 — Upload : 03-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 39/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst Tanggal 17 Mei 2017 — Pidana Korupsi
- MUHAMMAD ADAMI OKTA
253 — 112
253 — 112
Sestama Bakamla tentangPermohonan Penyampaian KAK/ TOR APBNP BAKAMLA TA 2016.2 (dua) lembar fotokopi APBNP TA. 2016.2 (dua) lembar fotokopi tulisan tangan rincian penambahan anggarandengan total Ro1.876.163.847.000,1 (satu) bundel asli Rincian Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2016 beserta post it bertuliskan Matriks Semulamenjadi Self Blocking Rev.
Ill 2016 sesuai Inpres Penghematan/Pemotongan.3 (tiga) lembar fotokopi Berita Acara Trilateral Meeting revisi RenjaBAKAMLA tanggal 1 September 2016.4 (empat) lembar fotokopi Berita Acara Penelahaan Revisi PerubahanCatatan dalam Halaman IV DIPA (Self Blocking) Tahap Il BadanKeamanan Laut TA 2016 tanggal 9 September 2016.Hal 180 dari 201 Hal.
Register : 05-07-2018 — Putus : 31-10-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan PN KOTAMOBAGU Nomor 71/Pdt.G/2018/PN Ktg Tanggal 31 Oktober 2018 — Penggugat:
TENGES TUERA
Tergugat:
1.HERI HALAA
2.ARIATI MAMONTO
72 — 11
TENGES TUERA
Tergugat:
1.HERI HALAA
2.ARIATI MAMONTO
72 — 11
Hukum adat yang menjiwai lahirnya UUPAmembawa perubahan dalam sistem peralihan hak atas tanah danHalaman 26 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2018/PN Ktg.pendaftarannya yang diatur lebih lanjut (Self regulation) dalam PP Nomor10/1961 tentang Pendaftaran Tanah Jo PP Nomor 24/1997 tentang PendaftaranTanah yang menganut sistem negatif positif;Menimbang, bahwa dengan dinyatakan tidak berlakunya buku IlKUHPerdata oleh UUPA, termasuk adalah ketentuanketentuan mengenaidaluwarsa.
Putus : 07-08-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 375 K/Pdt.Sus-PHI/2014 Tanggal 7 Agustus 2014 — IMMANUEL SIBARANI, S.TP VS PT. AGRO HARAPAN LESTARI
78 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
78 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
TergugatAirport tax Lion Air JktMedan, 3 Juli 2011 : Rp40.000,00;Tiket Sriwijaya Air MedanJkt, 6 Juli 2011, 15.30 Rp1.380.000,00;Airport tax Sriwijaya Air MedanJkt, 6 Juli 2011, 15.30 :Rp35.000,00;Biaya makan di Tebing Tinggi, Juli 2011 : Rp137.000,00;Total (dengan asumsi tiket JktMedan = MedanJkt) :Rp2.972.000,00;Balance :Rp2.972.000,00;4 Travel Expense ClaimTravel Date : 0323 Agustus 2011;Travel Purpos : Collecting data fore individual development programs atABCK, AICK & A WL/KMS and Provide/Conduct Oracle Self
Putus : 25-04-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 607 B/PK/PJK/2017 Tanggal 25 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PANGKATAN INDONESIA
26 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Another optional taxable supply is the application of self constructedgoods;Bahwa dari pendapat para ahli yang diuraikan di atas, terdapat persamaankonsep yaitu penyerahan telah terjadi apabila telah terjadi kepindahankepemilikan, telah terjadi pengalihan hak untuk menguasai barang, baikbarang bergerak maupun barang tidak bergerak.
Register : 26-04-2018 — Putus : 28-08-2018 — Upload : 08-11-2019
Putusan PN Oelamasi Nomor 71/Pid.B/2018/PN Olm Tanggal 28 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
SISCA G.RUMONDANG, SH
Terdakwa:
MARTEN RUNESI alias MARTEN
25 — 11
SISCA G.RUMONDANG, SH
Terdakwa:
MARTEN RUNESI alias MARTEN
25 — 11
baru ditangan masingmasingSedangkan SEM YANSEN NOFNINU memegang karta Pel lalu saat itu jugasaksi melihat SEM YANSEN NOFNINU melempar saksi ZEVION NITTIdengan menggunakan batu tetapi tidak kena lalu para terdakwa melemparrumah saksi korban MARKUS NITTI lagi dengan menggunakan batu hinggaseng rumah lubang sebanyak dua lembar seng, selanjutnya para terdakwapulang kembali kerumah saksi lihat karena kami bertetangga, pada pukul09.00 Wita saksi ZEVION NITTI, OPA MARKUS NITTI, LIMRI NITTI dan Mamasaksi SELF
Register : 04-02-2019 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 02-05-2019
Putusan PN KLATEN Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN Kln Tanggal 25 April 2019 — Penuntut Umum:
ANA MAY DIANA, SH
Terdakwa:
SANTOSO BUDI RAHARJO
146 — 33
ANA MAY DIANA, SH
Terdakwa:
SANTOSO BUDI RAHARJO
146 — 33
Suyuti Sido Maju adalah Santoso Budi Raharjo; Bahwa pelaporan pajakmenganut sistem self assesment yaitu Wajib Pajak dipersilankan untukmendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, menghitung jumlah pajakterhutang, memperhitungkan kredit pajak, melaporkan pembayaran danmelaporkan pajak secara mandiri;Menimbang, bahwa terhadap' keterangan saksi tersebut, terdakwamembenarkannya dan tidak keberatan;Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan 1(satu) orang Ahli yang bernama FALIH
Bahwa Terdakwa adalah Direktur Utama PT.Suyuti Sido Maju ,berkewajiban menyampaikan SPT secara benar ke Kantor Pelayanan Pajak.Halaman 60 dari 84 Putusan Pidana Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN Kin Bahwa sesuai dengan sistem self assesment yang berlaku saat ini wajibpajak termasuk terdakwa diberikan kepercayaan untuk menghitung ,memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknyamelalui SPT dengan jujur.
Register : 12-04-2017 — Putus : 03-08-2017 — Upload : 26-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 30 P/HUM/2017 Tanggal 3 Agustus 2017 — ASOSIASI PENGUSAHA PEMANFAATAN KAYU KALIMANTAN VS MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI;
53 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
HUM/2015adalah sebagai berikut:Bahwa sesuai dengan kewenangan bebas dalam urusan pemerintahan(discretionary power) yang dilandasi AsasAsas Umum PemerintahanYang Baik (AAUPB) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 53 ayat (2)huruf b UU Peradilan Tata Usaha Negara dengan tidak meninggalkanobjektivitas dan itikad baik (vide Pasal 21 UndangUndang Nomor 30Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan) serta mengedepankankedudukan hukum dalam menghargai dan menempatkan dirinya suatuAsas Pemungutan Sistem Self
Register : 07-09-2015 — Putus : 20-01-2016 — Upload : 03-02-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 186/G/2015/PTUN-JKT Tanggal 20 Januari 2016 — LAW OFFICE BATUBARA & BELLS;KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA PASAR MINGGU
169 — 123
169 — 123
Sistem, mekanisme, dan tata cara pelaksanaan hak dankewajiban perpajakan yang sederhana menjadi ciri dan corakdalam perubahan UndangUndang ini dengan tetap menganutsistem self assessment. Perubahan tersebut khususnyaberkaitan dengan peningkatan keseimbangan hak dan kewajibanbagi masyarakat Wajib Pajak sehingga masyarakat Wajib Pajakdapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya denganlebih baik.
Register : 18-11-2020 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN BLITAR Nomor 152/Pdt.G/2020/PN Blt Tanggal 3 Juni 2021 — Penggugat:
1.Ariana Nisaa Walker
2.Satriya Bima Hadiid Walker
Tergugat:
2.Komsyatun Heni Endah Mawarti
3.PT. BANK DANAMON INDONESIA. Tbk
4.KPKNL Malang
5.Herdian Bayu Ferdianto
6.BPN Kab. Blitar
64 — 15
1.Ariana Nisaa Walker
2.Satriya Bima Hadiid Walker
Tergugat:
2.Komsyatun Heni Endah Mawarti
3.PT. BANK DANAMON INDONESIA. Tbk
4.KPKNL Malang
5.Herdian Bayu Ferdianto
6.BPN Kab. Blitar
64 — 15
BankDanamon Indonesia Tbk Divisi Self Employed Mass Market in casu TergugatIl dalam perkara a quo.Bahwa ketidakjelasan dan kekaburan Gugatan yang diajukan ParaPenggugat tersebut juga dapat terlinat dari formulasi Gugatan yang tidaktersusun dengan baik antara Posita dengan Petitum Gugatan, sehingga tidakmenggambarkan kronologis dan/atau peristiwa hukum yang sebenarnya2. Eksepsi Gugatan Error In Persona.a.