Bank Danamon TbkCabang Surabaya Divisi Self Employed Mass Market berkedudukan diSurabaya, Sebagai Kreditor selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT II ;Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia diJakarta cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah XSurabaya dalam hal ini diwakili olen Kepala Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang (KPKNL) Surabaya beralamat di JI.

Jala Energi Prima isinya telahsesuai dengan yang terjadi;Bahwa kebenaran isi pelaporan pajak yang dilaporakan wajibpajak tidak dapat dikethui secara system, karena dalampelaporan pajak menggunakan sistem self assesment, yaknimemberikan kuasa penuh, kebebasan dan kepercayaan penuhkepada wajib pajak untuk melaporakan jumlah pajak yang harusdibayarkan;Bahwa dalam kasus Terdakwa, faktur pajak dari PT. BrojolPermata Sejahtera kepada PT.

dari pembayaran pajak dalam rangkapengungkapan ketidakbenaran perbuatan, yaitu. sebesarRp4.195.901.041,00 (empat miliar seratus sembilan puluh limajuta sembilan ratus seribu empat puluh satu rupiah) yangdihitung dengan cara sebagai berikut : Total Pajak KeluaranSetoran Masa PPN Hal 47 dari 112 hal Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Tjk4.443.348.15394.158.930 2/5 x Pembayaran pengungkapanketidakbenaran perbuatan 193.288.182 JumlahKerugian Pada Pendapatan Negara 4.195.901.041 Bahwa adanya prinsip self

Suyuti Sido Maju adalah Santoso Budi Raharjo; Bahwa pelaporan pajakmenganut sistem self assesment yaitu Wajib Pajak dipersilahkan untukmendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, menghitung jumlah pajakterhutang, memperhitungkan kredit pajak, melaporkan pembayaran danmelaporkan pajak secara mandiri;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwamembenarkannya dan tidak keberatan;Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan 1(satu) orang Ahli yang bernama FALIH ALHUSNIEKA

Bahwa Terdakwa adalah Direktur Utama PT.Suyuti Sido Maju ,berkewajiban menyampaikan SPT secara benar ke Kantor Pelayanan Pajak.Halaman 60 dari 84 Putusan Pidana Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN Kin Bahwa sesuai dengan sistem self assesment yang berlaku saat ini wajibpajak termasuk terdakwa diberikan kepercayaan untuk menghitung ,memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknyamelalui SPT dengan jujur.

Bahwa disamping self financing yang harus diserahkan Penggugat kepada Tergugatsebagaimana butir 4 di atas, Penggugat juga menyerahkan asset sebagai jaminanberupa : Sebidang tanah seluas 22.000 M2 terletak di Provinsi Jawa Timur,Kotamadya Surabaya, Kecamatan Sawahan, Kelurahan Pakis setempat dikenal diJalan Mayjen Sungkono sebagian dari tanah SHGB (induk) No. 476/KelurahanPakis, yang saat itu dalam proses pemecahan sertifikat ;Bahwa mengingat jaminan sebagaimana tersebut di atas masih dalam prosespemecahan

laporkan dalam SPT Masa Pemohon, dan sebagai asasself assestment bahwa SPT Pemohon Banding adalah benar kecualiTerbanding dapat membuktikan ketidakbenaran dari SPT Pemohon Banding,dan untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum bagi PemohonBanding, seharusnya Terbanding memberikan bukti yang akurat terhadapkoreksi yang dibuat oleh Terbanding .KESIMPULAN:bahwa semua Penyerahan Barang Kena Pajak sudah Pemohon perhitungkandan laporkan dalam SPT Masa PPN Desember 2008, dan sebagai penerapanasas self

saksi HERU JAYAPUTRA(Senior Specialist Kredit BPD Papua KCU Jakarta) membuatMemorandum Analisa Kredit (MAK), yang mencantumkan perhitungankebutuhan kredit berdasarkan Nilai SPMK/ SPK/ Kontrak sejumlahRp.789.779.657.224,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan miliar tujuhratus tujun puluh sembiln juta enam ratus lima puluh tujuh ribu dua ratusdua puluh empat rupiah) harga pokok proyek setelah dikurangi PPN danperkiraan laba sejumlah Rp.640.000.000.000,00 (enam ratus emapatpuluh miliar rupiah) dan self

Sehingga prosedur pemeriksaan lapangan yangdilakukan oleh KPP BUMN atau KPP Wajib Pajak Besar Tiga tidak sesuaidengan ketentuan yang berlaku dan menyalahi ketentuan formal;bahwa dengan demikian, Terbanding telah menerbitkan SKPKB PPN MasaBulan September Tahun Pajak 2010 Nomor: 00183/207/10/051/12 tanggal 25April 2012 tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku (contra legem) karena tidak mempertimbangkanpelaporan pajak yang telah dilakukan self assessment dan dilindungi

melalui direktorat jenderal dengan tembusankepada Kepala Badan Pengatur mengenai kegiatan penganglutan minyak dangas bumi secara periodic setiap 1 (satu) bulansekali dan/atau sewaktuwaktuapabla diperlukanBahwa cara pengangkutan BBM yang benar sesuai dengan ketentuan yangberlaku yaitu dari terminal (depot) PT Pertamina kepala penyalur ataukonsumen melalui fasilitas pengangkutan yangdikuasai atau dimiliki PTPertamina dengan menggunakan moda transportasi darat berupa truk tankidengan menggunakan SPOB (Self

Karena sistemnya adalah Self Assesment maka perusahaanyang memiliki ijin yang dapat mengelola dan memanfaatkan kayu darihutan tersebut;Bahwa yang dirugikan akibat penebangan kayu tersebut adalah negara;Bahwa setiap letak dari tungkul penebangan kayu tersebut diambil titikkoordinatnya, yang berjumlah 18 (delapan belas) titik;Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa bahwa mobil tersebut adalahmilik toke/bos Para Terdakwa, yang mana dalam STNK bernama SwandiPurba;Bahwa di kawasan tersebut tidak ada ramburambu

Dengan kata lain, pemeriksaan calon tersangka (keterangan terlapor,atau keterangan terlapor atau tersangka yang sementara diperiksa sebagai saksi)atau keterangan tersangka tidak dapat dijadikan tumpuan pembuktian, karenasebenarnya tidak mempunyai nilai pembuktian untuk membuktikan kebersalahantersangka atas tindak pidana yang dipersangkakan terhadapnya, hal tersebutmerupakan pengejawantahan asas non self incrimination (seorang terdakwaberhak untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan

yang dipersangkakanterhadapnya menurut versinya.Dengan kata lain, pemeriksaan calon tersangka (keterangan terlapor,atau keterangan terlapor atau tersangka yang sementara diperiksasebagai saksi) atau keterangan tersangka tidak dapat dijadikantumpuan pembuktian, karena sebenarnya tidak mempunyainilaipembuktian untuk membuktikan kebersalahan tersangka atas tindakpidana yang dipersangkakan terhadapnya.Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 29/Pid.Prap/2019/PN BdgHal ini merupakan pengejawantahan asas non self

Penatausahaan hasil hutan kayu yangberasal dari hutan alam bertujuan untuk menjamin legalitas danketertiban peredaran hasil hutan kayu serta ketersediaan data daninformasi.Ruang lingkup penatausahaan hasil hutan meliputi seluruh hasilhutan kayu yang berasal dari hutan alam yang dimanfaatkan dan atauditebang oleh pengelolahutan/pemegang izin sah dan dilaksanakansecara self assessment melalui SIPUHH.

harus memenuhi syaratadministrasi dan data proyek antara lain:1) Persyaratan data pengembang antara lain:a) Akte pendirian perusahaan besertaperubahannya asli dan masih valid;b) Akte pengesahan dari Menkumham;) Keanggotaan REI/Apersi;) Surat Izin Tempat Usaha (SITU);) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);Tanda Daftar Perusahaan (TDP);g) Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);h) Referensi bank atau lembaga keuanganlain;i) Laporan keuangan 3 tahun terakhir yangdiaudit oleh akuntan publik;j) Memiliki self

data pengembang antara lain:1) Akte pendirian perusahaan besertaperubahannya yang asli dan masih valid;2) Akte pengesahan dari Menkumham;3) Keanggotaan REI/Apersi;4) Surat Izin Tempat Usaha (SITU);5) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);6) Tanda Daftar Perusahaan (TDP);Halaman 67 dari 97 halaman Putusan Nomor 60K/PMTII/AU/XI/20187) Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);8) Referensi bank atau lembaga keuangan lain;9) Laporan keuangan 3 tahun terakhir yang telahdiaudit oleh akuntan public;10) Memiliki self

Konstruksi dan Unjuk Kerja;Tipe Horizontal Shaft Centrifugal Self Spriming.Diameter lubang hisap buang 3 inch (75 mm),Kapasitas . debit maksimum pompa 1 m3/ menit,Efisiensi pompa 58,78%,Tinggi total pemompaan 26 meter,Kedalaman hisap 8 meter,Bobot pompa & motor 26,8 28 kgc. Material Pompa;Rumah pompa aluminium,Poros pompa Besi baja (steel),Kipas/Impeller Besituang Kelabu (grey Cash Iron)d.

Tipe Horizontal Shaft Centrifugal Self Spriming :Diameter lubang hisap buang 3 inch (75 mm),Kapasitas . debit maksimum pompa 1,0 m3/ menit,Efisiensi pompa 58,78%,Tinggi total pemompaan 26 meter,Kedalaman hisap 8 meter,Bobot pompa & motor 26,8 28 kgC.Material Pompa :Rumah pompa aluminium,Poros pompa Besi baja (steel),Halaman 197 dari 308Putusan No. 180/Pid.SusTPkK/2015/PN.

Konstruksi dan UnjukDimensi ; Kerja;Tinggi dgn roda karet 1.255 mm Tipe HorizontalTinggi dgn roda besi 1.390 mm Shaft CentrifugalBobot operasional traktor dgn Self Priming.roda besi 277 kg Halaman 238 dari 308Putusan No. 180/Pid.SusTPkK/2015/PN.

Shaft CentrifugalTinggi dgn roda besi woLebar 1.130 mm Self Priming. Halaman 240 dari 308Putusan No. 180/Pid.SusTPkK/2015/PN.

Tipe Horizontal Shaft Centrifugal Self Spriming :Diameter lubang hisap buang 3 inch (75 mm),Kapasitas . debit maksimum pompa 1,0 m3/ menit,Efisiensi pompa 58,78%,Tinggi total pemompaan 26 meter,Kedalaman hisap 8 meter,Bobot pompa & motor 26,8 28 kgC. Material Pompa :Rumah pompa aluminium,Poros pompa Besi baja (steel),Kipas/Impeller Besi tuang Kelabu (grey Cash Iron)D.

Roni Atas nama Debitur Nurul Akbari dengan tujuan penggunaanuntuk usaha caf agar menghindari batas wewenang kredit Lhokseumawe,MAIRINI selaku AO kembali menjelaskan kepada ASNAWI ABDULLAH BinABDULLAH dan EFENDI BAHARUDDIN bahwa permohonan kredit tersebuttidak dapat diproses karena debitur adalah Suami / Isteri (Terafiliasi) dan tidakmemiliki self financing yang mencukupi, nnmun ASNAWI ABDULLAH tetapmemerintahkan Mairini agar memprosesnya sehingga Mairini menjalankanperintah dibawah tekanan, setelah

BankAceh Cabang Lhokseumawe yang telah terlebih dahulu dijumpai oleh Roni,Account Officer sempat menolak untuk memprosesnya karena permohonankredit tersebut tidak fleksible yaitu untuk pembiayaan pembangunan ruko padasaat itu. dengan memperhatikan jumlah pembangunan ruko di WilayahLhokseumawe dan sekitarnya yang telah banyak, Debitur tidak berpengalamandibidang properti, tidak adanya self financing dari debitur dan khawatirterjadinya salah penggunaan kredit disebabkan adanya keberadaan keterlibatanlangsung

Roni Atas nama Debitur Nurul Akbari dengan tujuan penggunaanuntuk usaha caf agar menghindari batas wewenang kredit Lhokseumawe,MAIRINI selaku AO kembali menjelaskan kepada ASNAWI ABDULLAH BinABDULLAH dan EFENDI BAHARUDDIN bahwa permohonan kredit tersebuttidak dapat diproses karena debitur adalah Suami / Isteri (Terafiliasi) dan tidakmemiliki self financing yang mencukupi, namun ASNAWI ABDULLAH tetapmemerintahkan Mairini agar memprosesnya sehingga Mairini menjalankanperintah dibawah tekanan, setelah

Roni, untuk menghindari batas wewenang kredit cabang Lhokseumawe,AO telah menjelaskan kepada Kabag Krerdit Kormesial dan pimpinancabang bahwa tidak dapat memproses kredit disebabkan debitur adalahsuami/istri (teraviliasi) dan tidak memiliki self finacing yang mencukupi,AO melaksanakan proses kredit dalam keadaan tertekan dan terpaksa;Syahkubat Abdullah, tuah raja abadi temuannya adalah dari penuturandebitur bahwa dana sepenuhnya digunakan oleh Roni untuk pembanguna 9Halaman 71 dari 258 Putusan Nomor

Roni Atas nama Debitur Nurul Akbari dengan tujuanpenggunaan untuk usaha caf agar menghindari batas wewenang kreditLhokseumawe, MAIRINI selaku AO kembali menjelaskan kepada ASNAWIABDULLAH Bin ABDULLAH dan TERDAKWA bahwa permohonan kredittersebut tidak dapat diproses karena debitur adalah Suami / Isteri (Terafiliasi) dantidak memiliki self financing yang mencukupi, nnmun ASNAWI ABDULLAH BinABDULLAH tetap memerintahkan Mairini agar memprosesnya sehingga Mairinimenjalankan perintah dibawah tekanan, setelah

Bank Aceh CabangLhokseumawe yang telah terlebih dahulu dijumpai oleh Roni, Account Officersempat menolak untuk memprosesnya karena permohonan kredit tersebut tidakfleksible yaitu untuk pembiayaan pembangunan ruko pada saat itu denganmemperhatikan jumlah pembangunan ruko di Wilayah Lhokseumawe dansekitarnya yang telah banyak, Debitur tidak berpengalaman dibidang properti, tidakadanya self financing dari debitur dan khawatir terjadinya salah penggunaan kreditdisebabkan adanya keberadaan keterlibatan

Pasal 64 KUHPa) Bahwa perlu Termohon sampaikan, sistem perpajakan yang berlakudi Indonesia adalah self assessment, yang artinya Wajib Pajak diberikepercayaan untuk menghitung, membayar danmelaporkan/menyampaikan sendiri kewajiban perpajakannya kepadaKantor Pelayanan Pajak.b) Bahwa Pemohon telah terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPPPratama Bukittinggi sejak tanggal 31 Maret 2010 dengan NPWP15.464.970.1202.000sebagai wajib pajak orang pribadi mempunyaikewajiban melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi,

(empat miliar delapan ratus juta rupiah) maka pembukuan yang dilakukanoleh Pemohon tersebut adalah salah;Bahwa Indonesia menganut sistem self assessment yaitu Wajib Pajakmenghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya dengan SuratPemberitahuan (SPT);Bahwa besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) ditentukan dari hasilpenghasilan bruto dikurangi biaya pembelian bahan, upah, gaji karyawan,bunga, sewa, piutang yang tidak dapat ditagih dan lainlain;Bahwa usaha pekerjaan bebas penghasilan brutonya kurang dariRp4.800.000.000

TngBahwa Indonesia menganut system self assessment mulai tahun 1983,karena system self assessment maka masyarakat pengguna jasa ini harusmen declare kepada Negara dalam hal ini Bea Cukai, Bahwa benar apayang di declare dalam dokumen adalah benar sesuai dengan barangyang akan di ekspor atau yang akan di impor, kalau hal itu tidak benarmaka ada sanksinya dan Bea Cukai menganut dua macam sanksi yaitusanksi administrative dan sanksi pidana.

CPIberupa SSWA (self stop work autority) yaitu suatu kewenangan yangdiberikan oleh pemilik ladang (PT.

disampaikanoleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terhutang menurut ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan";Dalam penjelasannya:"Dengan ketentuan ini dimaksudkan, bahwa Wajib Pajak yang telah menghitungdan membayar besarnya pajak yang terhutang secara benar berdasarkanketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, serta melaporkan dalamSurat Pemberitahuan, kepadanya tidak perlu diberikan surat ketetapan pajakataupun surat keputusan dari administrasi perpajakan";Bahwa sesuai dengan system Self