Ditemukan 1847 data
Urut Berdasarkan
Putus : 10-05-2017 — Upload : 22-11-2017
Putusan PT SAMARINDA Nomor 27/PDT/2017/PT SMR Tanggal 10 Mei 2017 — 1. Florentina Belawan Hajang Hau, Alamat Sambaliung RT. 015, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;dkk
M E L A W A N :
1. PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. Berkedudukan di Jakarta, dengan alamat Branch Samarinda Mulawarman, Jalan Mulawarman Nomor. 23 Lt. 1, Samarinda 75112, dalam hal ini diwakili kuasanya : (1). Supardi : Area Operation Head - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Area Samarinda, (2). Rini Chandrawati: Area Business Control officer - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Area Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2015 sebagai TEBANDING I semula TERGUGAT I ;dkk
128 — 48
128 — 48
(Kamus Hukum rangkuman Istilan danHalaman 44 dari 87 halaman putusan nomor : 27/PDT/2017/PT.SMRPengertian Hukum Internasional, Hukum Pidana, Hukum Perdata, HukumIslam, Hukum Perburuhan dst........ ).. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat halaman 7 angka 15 dan yang secarajujur mengakui bahwa Para Penggugat tidak mengetahui Posisi keuanganyang ada dalam tabungan atas nama Alm.
Register : 10-11-2015 — Putus : 01-03-2016 — Upload : 29-08-2016
Putusan PN SINTANG Nomor 36/Pdt.G/2015/PN Stg Tanggal 1 Maret 2016 — IDA ULFATIN, SE, Dkk
Melawan
PT. BANK SYARIAH MANDIRI, Dkk
107 — 24
107 — 24
penggugat, YASWIN, SHpada tanggal 10 NOVEMBER 2015 ;I Dalam pendahuluan.Oleh gugatan berupa perbuatan melanggar hukkum (ONRECHTMATIGEDAADS ) adalahsesuatu yang mengada atau mengarang ;Dalam surat gugatannya penggugat menyebut telah terjadi kekeliruan Akta Akadpembiayaan AlMurabahah nomor: 78 & 79 tanggal 24 JANUARI 2012, denganmenyebut isinya tidak lazim, tidak patut, tidak dibicarakan, isi Akta cacat hukum dancacat formal, Akta dibuat dan disaksikan oleh Karyawan sendiri yang terlibat hubungankerja perburuhan
Register : 30-04-2013 — Putus : 08-09-2013 — Upload : 15-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 47/G/2013/PHI/PN.BDG Tanggal 8 September 2013 — NISAR JAHRI,; SUMARMAN; NIZAR ZAKARIA; JANES SIANTURI; LUAY YUNAZAR; LAWAN; PT. MULYA MANDIRI SONTOSA (MMS); PT. GEO LINK NUSANTARA ;PT. PERTAMINA, EP;
75 — 14
75 — 14
mengenai pemberian Pesangon dibawah upah diperbolehkan,kalau memang ada kesepakatan kedua belah pihak untuk pemberian pesangon dibawah yang ditentukan Undangundang, alasannya karena kesepakatan tersebut danalasan tertentu, alasan karena keadaan ekonomi perusahaan (kondisi perusahaan),alasan PHKnya belum clear ;Bahwa menurut Ahli mengenai pesangon dibawah yang ditentukan oleh Undangundang, secara garis besar tidak diatur dalam Undangundang, tapi perlu dibuktikan ;Bahwa menurut Ahli dalam Undangundang perburuhan
Putus : 16-07-2015 — Upload : 16-05-2016
Putusan PN PALU Nomor 128/PDT.PLW/2014/PN.Palu Tanggal 16 Juli 2015 — WALIKOTA PALU/PEMERINTAH KOTA PALU vs PT. GLOBAL DAYA MANUNGGAL
294 — 87
294 — 87
dan lainlain baik yang bersifatnasional maupun internasional; Sengketa yang dapat diarbitrasekan : Asuransi, keuangan, Perbankan,paten, Hak Cipta, Penerbangan, Telekomunikasi, Ruang Angkasa, KerjaSama, Pertambangan, Angkutan Laut & Udara, Lingkungan Hidup,Pabrikasi, Industri, Perdagangan, Lisensi, Keagenan, Hak MilikIntelektual, Design, Konsultasi, Distribusi, Maritim & Perkapalan,Konstruksi, Pengingeraan jauh; 46 Yang tidak dapat diarbitrasekan di Indonesia adalah sengketa tentang perumahan dan perburuhan
Register : 21-12-2018 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 06-11-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 375/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst. Tanggal 5 September 2019 — CAROLINA HUTAPEA, DKK >< PT. ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA
285 — 161
285 — 161
Ketenagakerjaanadalah imbalan berupa uang yang diberikan kepada pekerja sebagaiimbalan atas pekerjaannya, upah mana akan disebutkan dalamperjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama,e Bahwa untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan bagi hasilmenurut pasal 1601 KUHPerdata perlu dilihat kembali bahwa perjanjianpekerjaan terdiri dari tiga jenis, antara lain: 1) melakukan perjanjiansementara jasa (yang diatur dalam Kitab UndangUndang HukurrDagang: "KUHD), 2) melakukan perjanjian perburuhan
sederajat, tidakada perintah, dan pekerjaan tidak diatur hanya oleh salah satu pihak,para pihak juga bebas menentukan nominal pembagian keuntungan danbentuk pekerjaan yang diperjanjikan, sedangkan dalam perjanjian kerjakedua belah pihak tidak sederajat oleh karenanya terdapat unsur perintahdan pekerjaan yang ditentukan oleh pemberi kerja dan upah yangdiberikan oleh pemberi kerja kepada pekerja;e Bahwa yang dimaksud dengan perintah dalam perjanjian kerja adalahkondisi di bawah perintah dalam perjanjian perburuhan
Register : 12-01-2012 — Putus : 30-05-2012 — Upload : 05-07-2012
Putusan PTUN SEMARANG Nomor Nomor : 04/G/2012/PTUN.Smg. Tanggal 30 Mei 2012 — CV. LIMA MARITO Melawan BUPATI BLORA dan BUPATI BLORA
141 — 74
141 — 74
Banding Administratif biasanya diajukan apabila ada pengadilansemunya misalnya masalah perburuhan diajukan ke P4D, P4Psedangkan kepegawain kepada Bapek;3). Gugatan Administratif itu diajukan kepada Lembaga Yudikatif.
Register : 09-09-2015 — Upload : 30-08-2016
Putusan PN SINTANG Nomor 25/Pdt.G/2015/PN Stg H. ISKANDAR
MELAWAN
H. ARIFIN, Dkk
124 — 42
124 — 42
penggugat, YASWIN, SHpada tanggal 10 NOVEMBER 2015 ;I Dalam pendahuluan.Oleh gugatan berupa perbuatan melanggar hukkum (ONRECHTMATIGEDAADS ) adalahsesuatu yang mengada atau mengarang ;Dalam surat gugatannya penggugat menyebut telah terjadi kekeliruan Akta Akadpembiayaan AlMurabahah nomor: 78 & 79 tanggal 24 JANUARI 2012, denganmenyebut isinya tidak lazim, tidak patut, tidak dibicarakan, isi Akta cacat hukum dancacat formal, Akta dibuat dan disaksikan oleh Karyawan sendiri yang terlibat hubungankerja perburuhan
Putus : 18-12-2008 — Upload : 23-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1496K/PDT/2008 Tanggal 18 Desember 2008 — SIAM PARTNERS LIMITED ; CHENG BASUKI, Dkk ; CV. TJAHJA SARI ; PT. TENSINDO, Dkk
227 — 455 — Berkekuatan Hukum Tetap
227 — 455 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1496 K/Pdt/2008Staat) dari kedua belah pihak, atau mengenai perjanjianpekerjaan/Perburuhan, boleh dipakai sebagai saksi.Padahal saksi NUGROHO SUTANTO adalah orang yangberkompeten secara langsung mengetahui tentang RekeningKoran Nol yang kemudian dialinkan dalam TagihanMelampaui Waktu (TMW) dimana rekening debitur macet, halini dilakukan agar tidak membebani Bank.
Putus : 23-08-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 291 K/TUN/2016 Tanggal 23 Agustus 2016 — Drs. H. Tengku Yusuf Machmoed, M.M. VS Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, DK
45 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jika Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negaratanpa pertimbangan sama sekali langsung sependapat dengan MaijelisHakim Tingkat Pertama, apa gunanya ada Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara, sebaiknya disamakan saja dengan Pengadilan Niagadan Pengadilan Perburuhan yang memang langsung dilakukan upayahukum kasasi;4.
Putus : 06-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 499 PK/Pdt/2017 Tanggal 6 September 2017 — SERIPADUKA SULTAN DELI VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA, Cq.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA, Cq.
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, Cq.
KEPALA STAF TNI ANGKATAN UDARA R.I. DI JAKARTA ,
Cq. DAN LANUD TNI ANGKATAN UDARA MEDAN, DKK
207 — 296 — Berkekuatan Hukum Tetap
207 — 296 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang menurut pertimbangan Menteri Muda Pertanianmemenuhi syaratsyarat dan keadaan tanamannya baik dan perludipertahankan dan diberi hak erfpact atau hak sewa;Bukti PK 21 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1960 tanggal 18 Feb ruari1960 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1957 yangpada dasarnya mengatur pendaftaran tanah dan Panitia PerkebunanDaerah segera menyampaikan surat permohonan dimaksud kepada MenteriMuda Agraria dan tembusannya kepada Menteri Muda Pertanian, MenteriMuda Perburuhan
Register : 09-04-2018 — Putus : 21-06-2018 — Upload : 06-11-2018
Putusan PN SURAKARTA Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN Skt Tanggal 21 Juni 2018 — Penuntut Umum:
ARDHIAS ADHI W., S.H.
Terdakwa:
SRI ANGGONO als RONGGO Bin KATENI
111 — 17
111 — 17
terdakwa ;Bahwa Secara hukum, memproduksi adalah, membikin/membuat danmenghasilkan suatu barang;Bahwa Dalam perkara ini terdakwa memproduksi suatu obat;Bahwa Yang membikin / membuat dalam arti melakukan perbuatan secarakonkret adalah para pegawai produsennya;Bahwa Kalau ahli membaca surat dakwaan, para pegawai ini sebelum melakukanpekerjaannya mereka dilatih terlebih dahulu;Bahwa Bahanbahan ahli tahu karena membaca surat dakwaan akan tetapi ahlitidak hapal;Bahwa Kalau dikaitkan dengan hubungan perburuhan
Putus : 13-02-2018 — Upload : 02-10-2018
Putusan PN SAMARINDA Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/207/PN.Smr Tanggal 13 Februari 2018 — Jamaluddin,S.Ag,SH,MH DKK (7 Orang).
Melawan
1. Perusahaan Daerah (PERUSDA) Tunggang Parangan
2. Bu[ati Kutai Kartanegara.
160 — 46
160 — 46
Parangan, mengingat bahwadengan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah dapat memberikanHalaman 24 dari 81 Putusan Nomor 62/Padt.SusPHI/2017/PN Smr.Kontribusi bagi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pembangunanbagi masyarakat Kutai Kartanegara pada umumnya.Bahwa berdasarkan ANJURAN dari Dinas Transmigrasi danTenagaKerja Kutai Kartanegara No. 567/336/1.6.2/03/2017 tanggal 16Maret 2017 setelah dilakukan Mediator berdasarkan UndangUndang No.2 tahun 2004 Pasal 13 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
Register : 09-08-2011 — Putus : 20-09-2011 — Upload : 02-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 34/Pid.Prap/2011/PN.Jkt.Sel Tanggal 20 September 2011 —
159 — 370
159 — 370
dikosongkan ;Bahwa saksi tidak tahu alasan di pindah, tapi benar ada penetapan pemindahan,sedangkan apa pertimbangan saksi dipindahkan tidak tahu ;Bahwa benar Direktur Umum berhak memindahkan karyawan, tapi saksi tidakpernah ditemui sebelum pindah ;Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi, pihak Para Pemohon telah pulamenghadirkan 2 (dua) ahli dipersidangan yang didengar di bawah sumpah yaitu :1TH ANDARI YURIKOSARI, SH, MH, yang menerangkan pada pokoknyasebagai berikut :Bahwa saksi ahli dibidang hukum perburuhan
Putus : 25-10-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 682 K/Pdt.Sus/2012 Tanggal 25 Oktober 2012 — PT. CONTINENTAL PANJI PRATAMA vs Saefudin, dkk.
112 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
112 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
tentangPensiun sebagaimana bunyi Pasal 26 ayat (1) Perjanjian Kerja Bersama(PKB) Periode 20082010 dikabulkan oleh Majelis Hakim maka akandikuatirkan akan terjadi gejolak sosial dan menurunnya semagat kerja di tempatPerusahaan/ Tergugat sehingga akan menyebabkan suasana kerja menjadi tidakkondusif lagi ;Bahwa dari uraian tersebut diatas yang jelasjelas menggambarkan kualitasatau mutu Perjanjian Kerja Bersama (PKB) secara terusmenerus dari waktukewaktu selalu menurun dan sesuai dengan azas hukum perburuhan
Register : 13-09-2017 — Putus : 13-02-2018 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Smr Tanggal 13 Februari 2018 — Penggugat:
1.Jamaluddin, S.Ag.,S.H.,M.H
2.Indrawati, S.Si
3.Sahabuddin
4.Ardiansyah, S.E
5.Rudy Sabrianur, A.Md
6.Tomi Abdullah, H. S.T
7.Syahrudin
Tergugat:
Perusahaan Daerah PERUSDA TUNGGANG PARANGAN
Turut Tergugat:
BUPATI KUTAI KARTANEGARA
107 — 19
1.Jamaluddin, S.Ag.,S.H.,M.H
2.Indrawati, S.Si
3.Sahabuddin
4.Ardiansyah, S.E
5.Rudy Sabrianur, A.Md
6.Tomi Abdullah, H. S.T
7.Syahrudin
Tergugat:
Perusahaan Daerah PERUSDA TUNGGANG PARANGAN
Turut Tergugat:
BUPATI KUTAI KARTANEGARA
107 — 19
Parangan, mengingat bahwadengan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah dapat memberikanKontribusi bagi Pemerintahn Daerah dalam meningkatkan Pembangunanbagi masyarakat Kutai Kartanegara pada umumnya.Bahwa berdasarkan ANJURAN dari Dinas Transmigrasi danTenagakKerja Kutai Kartanegara No. 567/336/1.6.2/03/2017 tanggal 16Maret 2017 setelah dilakukan Mediator berdasarkan UndangUndang No.Halaman 22 dari 75 Putusan Nomor 62/Pdt.SusPHI/2017/PN Smr.2 tahun 2004 Pasal 13 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
Register : 17-01-2019 — Putus : 18-03-2019 — Upload : 23-05-2019
Putusan PN RUTENG Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Rtg Tanggal 18 Maret 2019 — LASARUS LUTU alias LASARUS
216 — 85
216 — 85
Rig.dilakukan melalui kegiatan pembinaan dan pemeriksaan yang berkaitandengan ketenagakerjaan pada suatu perusahaan;Bahwa dasar hukum ahli dalam melaksanakan tugas ahli sebagai pengawastenaga kerja yaitu UndangUndang Nomor3 Tahun 1951 tentang pernyataanberlakunya UndangUndang pengawasan perburuhan Tahun 1948 No. 23,UndangUndang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan,Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang
Register : 03-03-2016 — Putus : 22-11-2016 — Upload : 28-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 344/Pid.B/2016/PN JKT.PS Tanggal 22 Nopember 2016 — Pidana
- IGOR GEMDITA HUTAPEA, Dkk
285 — 137
285 — 137
Nota Pembelaan Terdakwa Ill Hasyim Ilyas Ruciyat Nor.Bahwa Terdakwa adalah seorang mahasiswa yang mempunyaikepedulian terhadap permasalahan perburuhan ;Bahwa Terdakwa pada saat kejadian saat saksi mendampingi SaudaraBudi Wardoyo seaku perwakilan GBI dan ikut sejak rapat persiapanHal 4 dari 75 hal Putusan No. 344/Pid.B/2016/PN.JktPstsampai pada saat pelaksaan aksi ; Bahwa aksi Terdakwa tidak pernah melakukan tindakan anarkis,melakukan penguruskan maupun perbuatan pidana lainnya ; Bahwa Terdakwa melakukan
Register : 31-01-2013 — Putus : 06-08-2014 — Upload : 18-07-2017
Putusan PN DEMAK Nomor 18/Pdt.G/2013/PN Dmk Tanggal 6 Agustus 2014 — Sahid
lawan
Aspiyah
159 — 34
159 — 34
Para Penggugat sebesarRp. 1.000.000.000,(satu milyar) sudah seharusnya untuk ditolak, hal mana menurutYuresprudensi Mahkamah Agung No.143 K/Sip/1956 tertanggal 14 Agustus 1957hal mana upah bagi seorang pengacara tidaklah termasuk dalam daftar biayayang termuat dalam Pasal 182 HIR, lagi pula tidaklah ada suatu peraturan dalamHIR yang men gharuskan seseorang yang berperkara meminta bantuan dariseorang pengacara, sehingga upah tersebut tidaklah dapat dibedakan kepadapihak lawan (Chidir Ali, SH, Hukum Perburuhan
Putus : 31-08-2015 — Upload : 28-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 601 K/Pdt/2015 Tanggal 31 Agustus 2015 — NINE AM Ltd. VS PT. BANGUN KARYA PRATAMA LESTARI
1416 — 1652 — Berkekuatan Hukum Tetap
1416 — 1652 — Berkekuatan Hukum Tetap
Begitu pulahalnya dalam suatu perjanjian perburuhan. Bagaimanakah tenagayang sudah diberikan oleh pihak buruh dapat dikembalikan olehmajikan.
Putus : 27-11-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2506 K/Pdt/2017 Tanggal 27 Nopember 2017 — MUSTOFA bin USMAN, DKK VS AISJAH (Alm) dan SIDI MURSALIN, DKK
139 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
139 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sedangkan pengertian bidang menurut Kamus Besar BahasaIndonesia (Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 2001) pada halaman148 adalah:1 n permukaan (yg) rata dan tentu batasnya: kubus itumempunyai enam ; 2 n ukuran panjang (5 hasta) untukmengukur panjang (tikar, layar, kulit, dsb): berapa tikar ini; 3 nlapangan (dl arti lingkungan pekerjaan, pengetahuan, dsb): perburuhan; 4 n segi pandangan; aspek: masalah itu harusditinjau dr ilmu ketatanegaraan; 5 p kata penggolong bagiBahwa berdasarkan pengertianpengertian
Besar Bahasa Indonesia (Penerbit BalaiPustaka, Jakarta, 2001) pada halaman 1006 disebutkanpengertian se adalah: bentuk terikat dr esa 1 satu: ....e Sedangkan pengertian bidang menurut Kamus BesarBahasa Indonesia (Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 2001)pada halaman 148 adalah:1 n permukaan (yg) rata dan tentu batasnya: kubus itumempunyai enam ; 2 n ukuran panjang (5 hasta) untukmengukur panjang (tikar, layar, kulit, dsb): berapa tikar ini; 3n lapangan (dl arti lingkungan pekerjaan, pengetahuan, dsb): perburuhan