Ditemukan 2230 data
36 — 0
SUNARDI Bin KASNAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan ;- Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) bulan ;- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;- Memerintahkan barang bukti berupa:- 1 (satu) buah keongan (self-priming
118 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
faktafakta danmelemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara aquo berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili olehMajelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agungmengambil alin pertimbangan hukum dan menguatkan putusanPengadilan Pajak a quo karena in casu mengenai rentang waktu antaraPEB dengan Perkiraan Keberangkatan Kapal yang didalilkan olehTerbanding adalah bertentangan dengan prinsip Self
45 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
tahun sudah diperiksa oleh Terbanding dan faktamengenai pinjaman itupun ada termasuk pembayaran bunga yang PemohonBanding lakukan ke Bank tersebut, dan tidak ada koreksi atas bunga pinjamanBank Hua Nan beserta selisin kurs Utang Bank Hua Nan, sehingga menurutPemohon Banding, selisih kurs dan biaya bunga pinjaman Bank Hua Nan dapatdibiayakan karena memang merupakan pengeluaran perusahaan dalam upayamempertahankan pendapatan;Bahwa perlu Pemohon Banding tegaskan, bahwa sistem perpajakan menganutsistem self
Putusan Nomor 1034/B/PK/PJK/2015lability based on fault, artinya pihak penggugat yang harus membuktikan bahwamemang tidak terdapat pinjaman luar negeri ke Bank Hua Nan, bukan malahPemohon Banding yang dituduh untuk membuktikan, fakta di lapangan terjadibahwa pihak Terbanding tidak menghormati undangundang perpajakan yangberdasarkan Sistem Self Asssement;Bahwa penjelasan tersebut di atas, berikut perhitungan Pajak Penghasilanterutang menurut Pemohon Banding:Peredaran UsahaHarga Pokok PenjualanRp26.002.573.778
Putusan Nomor 1034/B/PK/PJK/2015bunga Hua Nan merupakan pelaporan self assessment dimanaTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menstate memiliki pinjaman luar negeri ke Hua Nan namun TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) tidak dapatmembuktikan eksistensi utang luar negeri tersebut;Bahwa sejak dalam proses pemeriksaan sampai dengandibuatnya Laporan Pemeriksaan Pajak, Pemeriksa belummendapatkan dokumen yang terkait dengan pinjaman bank HuaNan tersebut, dokumen yang telah
101 — 18
Majelis dalam melaksanakan pembuktian terhadap pokok sengketamenganut pembuktian bebas tetapi Terbanding sebagai pejabat publik yangmendalilkan telah terjadi penyerahan BKP/JKP oleh Pemohon Bandingmempunyai beban pembuktian yang lebih kuat terhadap hal yang didalilkankarena Terbanding yang ditugaskan melakukan pemeriksaan dianggap telahmempunyai pengetahuan yang mendalam tentang ketentuan peraturanperpajakan, memiliki keahlian dan keterampilan yang memadai.bahwa menurut Majelis, sesuai dengan prinsip self
29 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
dapat dipakai sebagai pegangan (standar)menentukan besarnya gaji/upah untuk keperluan menetapkan jumlah PPh Pasal21 /Pasal 26 yang terutang.Apabila pada saat melaksanakan verifikas/pemeriksaan fiskus dan memperoleh datayang sebenarnya serta diyakini kebenarannya misalnya : berupa kontrak kerja dankontrak (agreement) yang lain, maka data tersebut dapat dijadikan sebagai dasaruntuk menetapkan jumlah PPh Pasal 21 / Pasal 26 yang terutang serta untukkepentingan perpajakan yang lain.Sesuai dengan sistem self
dipakai sebagai pegangan(standar) menentukan besarnya gaji/upah untuk keperluan menetapkanjumlah PPh Pasal 21 / Pasal 26 yang terutang.= Apabila pada saat melaksanakan verifikasi/pemeriksaan fiskus dan memperolehdata yang sebenarnya serta diyakini kebenarannya misalnya : berupa kontrakkerja dan kontrak (agreement) yang lain, maka data tersebut dapat dijadikansebagai dasar untuk menetapkan jumlah PPh Pasal 21 / Pasal 26 yang terutangserta untuk kepentingan perpajakan yang lain.= Sesuai dengan sistem self
DENI NISWANSYAH, SH
Terdakwa:
BUDI AMBRANI Bin AMBRANI Alm
69 — 21
./2018/PN.Mrh.diterbitkan secara Self Assesment melalui Aplikasi SIPUHH.Dokumen SKSHHK digunakan untuk menyertai pengangkutana. Kayu bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPTKB danindustri primer;b. Kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dariindustri primer.2) Nota Angkutan diterbitkan secara self assessment olehkaryawan pemegang jjin. Dokumen Nota Angkutan digunakanuntuk menyertal :a. Pengangkutan arang kayu dan/atau kayu daur ulang;b.
ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai bersamasamaNota Perusahaan.Bahwa berdasarkan Pasal 12, Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.43 / Menlhk Setjen /2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal DariHutan Alam, yang berwenang memberikan atau mengeluarkan SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan adalah untuk SKSHHK diterbitkanoleh karyawan pemegang izin yang memiliki kualifikasi GANISPHPLsesuai kompetensinya, diterbitkan secara Self
12 — 8
Meterai Rp6.000,00Jumlah Rp1.166.000,00(satu juta Seratus enam puluh enam ribu rupiah)Salinan putusan diberikan kepadaPemohon/Termohon, dan putusan tersebutbelum/sudah berkekuatan hukum tetap.Tatijtig Self, sic ccewrcmeencssPanitera,Abdurrahman, S.Ag.Nip. 197310131999031001 Hal. 6 dari 6 halamanPutusan Nomor 124/Pdt.G/2019/PA. TSe
70 — 23
TERGUGAT merupakan Bank pemberi kredit (Kreditur) kepada TURUTTERGUGAT Il (Debitor) dengan tujuan kredit untuk membeli kapalAmbassador VII dari TURUT TERGUGAT (bukan dari PENGGUGAT), dandengan plafond kredit sebesar 60% dari harga jual beli kapalAmbassador VII (in casu 60% dari USS 1,000,000,00. atau sama denganUS$.600,000.00), dengan ketentuan sisanya sejumlah 40% dari US$.1,000,000,00. atau sama dengan US$.400,000.00. harus dibayar oleh danaTURUT TERGUGAT II sendiri (self financing);c.
PN.Jkt.Pst.TERGUGAT selanjutnya perlu mengutarakan pula, bahwa adalah sangat tidaklogis dan tidak wajar apabila TERGUGAT sebagai Bank yang telah memberikankredit kepada TURUT TERGUGAT II dengan plafond kredit yang nyatanyatahanya sebesar 60% dari harga jual beli kapal Ambassador (in casu 60% dariUS$ 1,000, 000.00. atau sama dengan US$.600,000.00) namun kemudianTERGUGAT juga memberikan jaminan pembayaran untuk pelunasan sisanyasejumlah 40% atau sama dengan US$.400,000,00 yang jelasjelas merupakankewajiban self
Hal ini sudah pasti bertentangan dengan prinsip(syarat) keharusan 'self financing yang berlaku umum dan merupakankebiasaan di dalam praktek bisnis perkreditan di Bank/perbankan;Oleh karena itu, sekali lagi TERGUGAT menolak dengan tegas dalildalil danpembuktian PENGGUGAT bahwa TERGUGAT telah menerbitkan/mengirimsuratsurat yang didalilkan PENGGUGAT merupakan 'jaminan pembayaran' dariTERGUGAT kepada PENGGUGAT atas Angsuran Kedua dalam transaksipembelian/penjualan kapal Ambassador VII;TERGUGAT dengan
PENGGUGAT, karena TERGUGAT secaranyata telah memberikan kredit kepada TURUT TERGUGAT II dengan tujuanuntuk TURUT TERGUGAT II membeli kapal Ambassador VII dari TURUTTERGUGAT dengan harga US$.1,000,000.00, dan dengan schemepembayaran atau sumber dana: sebesar 60% (in casu US$. 600,000.00) yangberasal dari pencairan transaksi kredit dari TERGUGAT kepada TURUTTERGUGAT Il (sesuai plafond kreditnya) dan pembayaran atau sumber danauntuk sisa harga sebesar 40% adalah berasal dari dana TURUT TERGUGATsendiri (self
24 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
mengambil alih pertimbangan hukum danmenguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo karena in casu PemohonBanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) telah melaksanakandengan benar prosedur ekspor barang Crude Palm Oil (CPO) yangdimuat dalam PEB Nomor 005399 tanggal 30 Desember 2010, olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali)dalam perkara a quo yang didalilkan butir 13, 14, 15, 17 huruf f padahalaman 1920 dari 21 halaman mengenai rentang waktu bertentangandengan prinsip Self
252 — 269
., bekerja di PT.Andalan Terampil Multisis (ATM) Jakarta yang merupakan vendorperawatan mesin SST (Self Service Terminal) transaksi non tunaiBank CIMB Niaga, selanjutnya tugas dan tanggung jawab terdakwasebagai supervisor adalah menganalisa masalah SST tersebut,dimana data transaksi dari beberapa lokasi seperti SST Thamrin, SSTSenayan dan SST Citra Raya kemudian bisa terdakwa crack ataupecahkan/bobol hingga terdakwa bisa mengetahui data nomor PINdan normor kartu ATM milik orang lain, sehingga kemudian
atau melawanhukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurandi,melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan,menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau DokumenElektronik milik Orang lain atau milik publik, perbuatan terdakwatersebut dilakukan dengan caracara sebagai berikut:Bahwa awalnya pada bulan Februari 2001 sampai dengan bulanFebruari 2013, terdakwa Edison Hutagalung, S.T., bekerja di PT.Andalan Terampil Multisis (ATM) Jakarta yang merupakan vendorperawatan mesin SST (Self
63 — 21
PENETAPANNomor 846/Pdt.G/2019/PA.BjrZV +I %SELF)DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanpenetapan dalam perkara cerai gugat antara:Penggugat, tempat tanggal lahir, Cilacap, 24 April 2000, agama Islam,pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempatkediaman di Kota Banjar, dalam hal ini memberikan kuasakepada Iwan Setiawan, S.H. dan Lela Siti Nuraladin
34 — 13
Pasca tsunami tahun 2004 dan hingga sekarang Penggugat merasakanbahwa hidup bersama dengan Tergugat bukan lagi layaknya hidup sepertisepasang suami istri dan tidak wajar karena kebersamaan antara Penggugatdengan Tergugat sudah tidak ada lagi dengan kata lain hidup dalam saturumah akan tetapi antara Penggugat dengan Tergugat sudah masingmasingatau self service dalam menjalani hidup.5.
11 — 5
PUTUSANNomor 11/Pdt.G/2018/PA.LwkZS NAP +I ,SELF I>DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusanperkara cerai gugat antara:PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaanPedagang, tempat kediaman di Desa Lambangan,Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggali, sebagaiPenggugat;MelawanTERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaanPedagang
120 — 31
Transformer dielektrik cair, terdapat 50.400 liter insulation merupakan bagianyang tidak dapat terpisahkan dari Transformer tersebut, namun berdasarkanpemeriksaan Majelis, 50.400 liter (252 drum @ 200 liter) oli tidak tercantum dalaminvoice dan tidak diberitahukan dalam PIB;bahwa dalam persidangan, Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa barangyang diimpor adalah Transformer dielektrik cair;bahwa berdasarkan nama barang dan Tarip Pos yang diberitahukan dalam PIBNomor: 167906 tanggal 27 April 2012 (self
1.M.BUSTANUL ARIFIN,SH,MH.
2.KRISNA PRAMONO,SH.
3.M A AGUNG S.FAIZAL, SH
Terdakwa:
1.H. MOCH NASIR, S.E.
2.MOHAMMAD ZAINI Alias ZAINI
382 — 29
Bahwa kayukayu tersebut datang dari Sulawesi;Bahwa dokumen tersebut pernah ditunjukkan kepada saya dan padaakhirnya dibawa oleh Penyidik;Bahwa Suratsurat tersebut harus diakses secara online dalam sebuahindustry dan industry itu harus mendapat suplay dari pihak lain jugadokumen secara online dan kemudian diolah dikirimlah ke Lombokdengan dokumen online juga;Bahwa saya tidak sampai ke Shabandar saya tahunya dokumen kayutersebut harus ada saat kayu kayu diberangkatkan;Bahwa dokumen tersebut dibuat self
assessment tidak ada petugasyang memeriksa jadi tidak setiap saat memeriksa dimana dia sudahdiberikan keleluasaan secara self assessment dimana dia tidak bisamemiliki stok kayu olahan ketika tidak punya penyuplainya tidak punyapemegang jjin yang bekerjasama tidak punya penyuplai kayu dengansystem juga yang masuk di sana, tetapi ketika dia punya seperti halnyatabungan ketika dia masuk (Kredit) maka dia bisa mendebit kayunyajadi secara system dikendalikan tanpa ada petugas dimana yang adaadalah tenaga
Asessment adalah lawan dari opisial Officeman kalau duluofficial officement adalah setiap kegiatan pengangkutan kayu disanaada orang kehutanan sekarang dirubah menjadi self assessmentdidelegasikan dengan persyaratan mempunyai tenagatenaga yangsudah terlatin sudah bersertifikat;Bahwa Pendidikan terakhir saya sekolah kehutanan setara denganSMA;Bahwa dalam hal sebuah Industri Primair kan mengirim kayu olahandimana Industri Primair tidak bisa mendapat kayu sembarangandimana hanya mendapat kayu dari
Ahli: ARDI, S.Hut memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saya pernah diperiksa untuk memberi keterangan sebagai Ahlidi penyidik Kehutanan terkait dengan perkara ini;Bahwa Saya sebagai Ahli Tata Usaha Kayu (TUK)/ SIPUHH;Bahwa tugas pokok saya adalah berkaitan dengan peredaranpemanfaatan hasil hutan ;Bahwa untuk peredarannya dalam hal ini secara self Asessementmenggunakan SIPUHH hasil hutan kayu;Bahwa yang bisa mengakses SIPUHH tersebut adalah Perorangan danPengusaha
yang diberikan jin;Halaman 50 dari 86 halaman Putusan Nomor 216/Pid.B/LH/2019/PN MtrBahwa terkait dengan perijinanya nanti akan dijelaskan oleh Ahli HadiSukisno, S.Hut., M.M.A;Bahwa untuk peredarannya secara Self Asessment dalam hal iniPengusaha langsung dari Proses penebangan sampai dengan prosespemasaran secara online;Bahwa yang bisa mengakses adalah hanya pengusaha yangmempunyai akun saja;Bahwa kalau pengawasan oleh BPHP Ahli Hadi Sukisno, S.Hut.
8 — 5
TSeSALINANSalinan putusan diberikan kepadaPemohon/Termohon, dan putusan tersebutbelum/sudah berkekuatan hukum tetap.Tatijtig Self, sic ccewrcmeencssPanitera,Abdurrahman, S.Ag.Nip. 197310131999031001 Hal. 7 dari 6 halamanPutusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PA. TSe
160 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehingga, jelas bukan fakta dalamBA Coklit yang keliru, melainkan data dari Termohon Kasasi II;Sebagaimana telah dijelaskan secara rinci sebelumnya, PutusanTingkat Banding mencampuradukkan dasar hukum, mekanismepenagihan, serta prosedur pemeriksaan kedua jenis PNBP (officialassessment dan self assessment).
Pasal 18 PP 22/2005 yangdigunakan sebagai salah satu sebab penerbitan Keputusan Tata UsahaNegara Objek Sengketa secara tegas mengatur mengenai pemeriksaanBPKP terhadap Wajib Bayar, in casu Pemohon Kasasi II (prosedurPNBP self assessment).
Namun pada faktanya, pemeriksaan BPKPdilakukan terhadap Instansi Pemerintah, in casu Termohon Kasasi II(prosedur PNBP official assessment);Akan tetapi, Putusan Tingkat Banding menggunakan prosedur danakibat dari pemeriksaan PNBP self assessment terhadap BHPFrekuensi yang adalah PNBP official assessment yaitu pemeriksaandilakukan terhadap Instansi Pemerintah, in casu Termohon Kasasi IInamun meminta pertanggungjawaban terhadap Wajib Bayar, in casuPemohon Kasasi Il;Apabila memang terjadi perubahan fakta
38 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 02/B/PK/PJK/2007Hal.Banding telah sependapat dengan pernyataan MajelisHakim Pengadilan Pajak sebagaimana dinyatakandalam halaman 50 dari 57 halaman baris 8 dari atasdan 54 dari 57 halaman baris 24 dari bawah PutusanPengadilan Pajak Nomor Put 08062/PP/M.VIII /16/2006 tanggal 28 April 2006 yang telah dilakukanpembetulan khusus mengenai NPWP dengan PutusanPengadilan Pajak Nomor Put.08062.R/PP/M.VIII/16/2006 tanggal 29 Juni 2006sebagai berikut "Bahwa sistem Self Assessment yang berlakuakan berakhir
No. 02/B/PK/PJK/2007Hal.Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telahdiubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 16Tahun 2000 bahwa azas Official Assessment, yangberarti dengan berlakunya azas ini makakeleluasaan Pemohon Banding dalam rangkapelaksanaan Self Assessment menjadi terhenti danberganti menjadi Official Assessment (halaman 54dari 57 halaman baris 24 dari bawah)".Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula PemohonBanding sangat tidak sependapat dengan
Nilai oleh Pemohon Peninjauan Kembalisemula Pemohon Banding tidak dapat dikreditkan karenaSPT Masa Pajak Pertambahan Nilai pada kenyataannyatidak mendapat perhatian Pemeriksa sesual SuratPerintah Pemeriksaan Nomor Prin033.Rtn.V/WPJ.06/KP.0707/2003 Tanggal 24 Juni 2003 danhal ini telah dibenarkan oleh Majelis Hakim denganpernyataan di atas bahwa azas Official Assessment, yangberarti dengan berlakunya azas ini maka keleluasaanPemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dalamrangka pelaksanaan Self
53 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Pasal 8 Ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang TaxAmnesty mengatur bahwa untuk memperoleh pengampunan pajak, WajibPajak harus menyampaikan surat pernyataan kepada Menteri sesuaidengan prinsip perpajakan Indonesia yang menganut sistem selfassessment yaitu bahwa yang mengetahui seluruh hak dan kewajiban WajibPajak, utang, dan harta adalah Wajib Pajak dan Tergugat/DUP (fiskus) tidakmengetahui halhal yang tidak tersembunyi kecuali dinyatakan sendiri olehPenggugat/Wajib Pajak;Bahwa dalam sistem self
1.ARIF SUSANTO, SH, MH
2.KARYATI,SH
Terdakwa:
MUHAMAD ABDUL FIKAR BIN ACENG ISKAK
31 — 9
seperti plakat(bingkai hiasan dinding) lalu berdasarkan Citra X Ray ada suatu baranglain didalam bingkai tesebut kemudian dibongkar dan terdapat bubukkristal putin kemudian melaporkan kepada pimpinan untuk dilakukanpengujian awal menggunakan Narkotest yang disaksikan oleh pihak FedEx dan hasilnya mengandung metamfetamina dan selanjutnya dilaporkankepada pihak BNN guna dilakukan pengembangan atas penerima paketkiriman Fed Ex tersebut; Bahwa paket kiriman Fed Ex tersebut Pengirimnya dari ASUMANILOFETA SELF
bingkai hiasan dinding) lalu berdasarkan Citra X Ray ada suatu barang laindidalam bingkai tesebut kemudian dibongkar dan terdapat bubuk kristal putihkemudian melaporkan kepada pimpinan untuk dilakukan pengujian awalmenggunakan Narkotest yang disaksikan oleh pihak Fed Ex dan hasilnyamengandung metamfetamina dan selanjutnya dilaporkan kepada pihak BNNguna dilakukan pengembangan atas penerima paket kiriman Fed Ex tersebut;Menimbang, bahwa paket kiriman Fed Ex tersebut Pengirimnya dariASUMANI LOFETA SELF
Bahwa paket kiriman Fed Extersebut Pengirimnya berasal dari ASUMANI LOFETA SELF LIMETE 5EMRUE / INDUSTRIELLE KINSHASA 999 CONGO, dengan Penerima bernamaRANDY SAPUTRA, Jl. Gang Sadar RT.03, RW.02, Kecamatan Ciomas,Kabupaten Bogor;Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN BgrMenimbang, bahwa untuk menelusuri paket tersebut lalu Penyidik dariBNN dan petugas Bea dan Cukai berkoordinasi dengan petugas Fed Ex untuktidak mengirimkan barang kepada Penerima.