terbitkan Nota Pemeriksaan dalam waktu duaminggu, tetapi dari Pengawas Disnaker meminta wakti satu bulan, karenaalasan operasional selanjutnya pada bulan Desember 2019, saksi keJayapura untuk bertanya kelanjutan proses tersebut;Bahwa yang hadir mewakili Disnaker Provinsi Papua saat itu adalah BapakBosawer dan Kepala Dinas yang lama Bpk Yan Piet Rawar;Bahwa saksi ke Disnaker untuk mencari informasi tersebut padaDesember 2019, dan pada pertemuan berikutnya mendapatkan informasiHalaman 51 dari 99 Putusan

No. 2/P/FP/2020/PTUN.JPRbahwa Nota Pemeriksaan sudah keluar, yang memberikan informasibahwa Nota Pemeriksaan telah keluar adalah Kepala Dinas; Bahwa saksi pernah ke Disnaker mengantar surat peringatan danpenegasan yang menerima surat Sdr.

Kemudian saksi kerumah adat Toraja yang ternyata sudah ditunggu oleh para buruh, dan sdr.Bosawer dari Disnaker Provinsi Papua menyerahkan surat Gubernurdengan disaksikan oleh semua buruh dan media yang meliput saat itu;Bahwa saksi menerangkan sikap Freeport terhadap surat gubernurtersebut, Sampai saat ini belum ada tanggapannya;Halaman 53 dari 99 Putusan No. 2/P/FP/2020/PTUN.JPRBahwa upayaupaya dari saksi terkait masalah ini, adalah Saksi koordinasidengan Disnaker, mengapa sampai saat ini belum keluar

Kabupaten Mimika, mogokkerja itu Sah;Bahwa saksi tidak mengetahui, terkait fiktif positif bisa digugat di PHI atauPengadilan lain;Halaman 56 dari 99 Putusan No. 2/P/FP/2020/PTUN.JPR Bahwa saksi membawa surat dari SP ke Disnaker, saksi bersama denganPak Anton Nawawi, terkait dengan surat Teguran, yang menerima suratadalah Pak Ketut; Bahwa saksi menerangkan bahwa sesuai arahan Kepala Disnaker saatitu saksi disuruh ke Kantor, sampai di Kantor Disnaker pagar masih tutup,kemudian datang Pak Ketut dan

Agus dan Ibu Sri bekerjadi Timika sebagai Pengawas; Bahwa saksi mengetahui ada petugas Disnaker yang melakukan tugaspengawasan pada tahun 2018, saat itu ada temanteman Moker datangbersama Pak Aser Gobai membawa surat tentang tuntutan pelanggarannorma kerja dan saksi pada saat itu sebagai mediator; Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui surat tugas yang dikeluarkanoleh Disnaker tahun 2019 dan tidak mengetahui Disnaker Provisi telahmengeluarkan nota pemeriksaan tanggal 16 Desember 2019;Saksi Ahli

Penggugat VI menerima sebesar Rp 893.000, (delapan ratussembilan puluh tiga ribu rupiah).Bahwa Tergugat memberikan upah pokok kepada Para Penggugat tidaksesuai dengan UMR Kota Bandung ;Bahwa pada Tanggal 26 April 2010 Para Penggugat telah mengirimkansurat kepada Disnaker Kota Bandung Jalan R.E Martadinata No. 4Bandung Perihal Permohonan Penyelesaian Perselisinan HubunganIndustrial kasus pemutusan hubungan kerja melalui mediasi pihakDisnaker Kota Bandung sebagai Mediator.Bahwa pada tanggal 14 Mei

2010 No. 005/8125Disnaker bertempat diaula disnaker kota Bandung telah diadakan Undangan oleh PihakDisnaker Kota Bandung antara Tergugat dan Para Penggugat dalam halklarifikasi Bipartit dan penawaran penyelesaian Kasus PHI(mediator/konsolidiator /Arbiter) dan Pihak Disnaker kota Bandung melaluiHal. 2 dari 13 hal.

No. 552 K/PDT.SUS/201 1Mediator lou Hetty Hadiyaniati S, SH, Para Penggugat dan Tergugat untukmengadakan dulu mediasi secara Bipartit akan tetapi setelah dilakukanhasilnya Tergugat hanya sanggup untuk membayar sebesarRp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) dan Para Penggugat tidak sepakatkarena tidak sesuai dengan upah yang beriaku menurut UU No. 13 Tahun2003;Bahwa dari Panggilan Ke (satu), Panggilan ke Il (dua) dan Panggilan keIll (tiga) oleh Disnaker Kota Bandung bertempat di aula disnaker kotaBandung

Tergugat dan Para Penggugat dalam hal penyelesain kasustersebut tidak ada kesepakatan;Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2010 No. 567/6258Disnaker, DisnakerKota Bandung telah mengeluarkan Surat Anjuran terhadap Tergugat danPara Penggugat dalam hal penyelesaian kasus;Bahwa pihak Disnaker Kota Bandung sebagai Mediator telahmengeluarkan surat anjuran kepada Para Penggugat dan Tergugat, akantetapi kami (Para Penggugat) tidak sepakat dengan anjuran dari Disnakerdikarenakan Tergugat tidak ada pembuktian bahwa

adalah FantasiKaraoke;Bahwa di samping apa yang diuraikan diatas, Kesimpulan MajelisHakim dalam perkara a quo jelas tidak memperhatikan danbertentangan dengan pertimbangan hukum alinea ke 4 halaman 13dan halaman 14 alinea ke 1 dan ke 2 yang menyatakan sebagaiberikut :Menimbang, bahwa sejalan dan berdasarkan Gugatan dari JawabMenjawab yang telah dibenarkan baik oleh Penggugat maupun olehTengugat serta dengan memperhatikan dan menilai buktibukti suratsurat dan saksisaksi serta Berita Acara Anjuran Disnaker

Tangerang No.567/5222/Disnaker, tertanggal 11 Juni 2007Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 024 K/PDT.SUS/2008dan telah dibaca dan dimengerti isi anjuran tersebut bahwa Penggugat menolaksecara tegas anjuran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab.Tangerang UP Pegawai Perantara atau Mediator karena sangat subjektif dantidak mendasar ;Bahwa sejak Penggugat diterima bekerja, hubungan kerja antaraPenggugat dengan Tergugat berlangsung baik, hal mana Penggugat telahbekerja di PT.

pengaduan bertindak atas nama ketua serikat ) kepada Kepala Disnakermengenai hal normatif yaitu tentang keterlambatan bayar upah salah satuanggota (Syamsuddin Siregar ) ;Bahwa Penggugat pada tanggal 18 April 2007 melaporkan (membuatsurat pengaduan bertindak atas nama Ketua Serikat ) kepada Kepala Disnakermengenai hal normatif yang belum dijalankan ;Bahwa pada tanggal 23 April 2007 pihak Tergugat telah memanggil danmelakukan perundingan bipartit ke namun tidak ada titik temu ;Bahwa Pegawai Perantara Disnaker

Juni 2007, melalui surat No. 567/5222/Disnaker dimana Penggugatdinyatakan di PHK dengan Pesangon 1 X ketentuan UU No.13 Tahun 2008 ;Bahwa Terhitung mulai bulan April 2007 hingga bulan Juni 2007Tergugat belum membayar Upah Penggugat sebesar Rp. , dengan perinciansebagai berikut:April :Rp. 962.200,Mei Rp. 886.200,Juni : Rp. 886.200.Jumlah : Rp.2.734.600,Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 Pasal 19ayat 1: Bahwa apabila upah terlambat dibayar, maka mulai dari hari keempat sampaihari

Menyatakan bahwa anjuran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten TangerangNo.567/5222/Disnaker tanggal 11 Juni 2007 adalah tidak Syah dan BatalMenurut Hukum ;3. Menyatakan Bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum(Onrechmatigedaad) yang bertentangan dengan UndangUndangKetenagakerjaan ;4. Menyatakan bahwa PHK terhadap Penggugat adalah tidak syah sehinggahubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat belum putus karenaTergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;5.

GUGATAN PENGGUGAT TERLALU DINI (PREMATURE) UNTUKDIAJUKAN ;1.Bahwa gugatan PENGGUGAT disamping kabur dan tidak jelas jugaterlalu dini untuk diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI),faktanya sebagai berikut : Tergugat menerima anjuran dari Dinas TenagaKerja Kabupaten Tangerang No. 567/5222/Disnaker adalah pada tanggal19 Juni 2007, sedangkan Penggugat menerima anjuran dari DinasTenaga Kerja Kabupaten Tangerang No. 567/5222/Disnaker adalah padatanggal 20 Juni 2007, oleh undangundang diberi kesempatan

Bahwa pada tanggal 31 Januari 2012, dirasakan perlunya legalitaspendirian serikat pekerja, maka dilayangkanlah suratpemberitahuan dan permohonan pencatatan serikat pekerja/Buruhke Disnaker kota Bandung, hingga pada tanggal 3 februari keluarSurat Tanda Bukti Pencatatan No.250/317 Disnaker dengan No.Bukti Pencatatan: 250/SPM D'BATOE BOUTIQUE HOTEL/CTT.3 Disnaker/2012 tanggal 3 februari 2012. susunan kepengurusanSPM d'Batoe periode 20122014, ketua terpilih Endi Rahmadi,Sekretaris Nandar Arifin dan ditetapkan

Perundingan disaksikan team Disnaker kota Bandungdan kepolisian Cicendo. Hasil perundingan:e Pemenuhan Hak Normatif dilakukan bertahape Status PKWT dilakukan sesuai UU No.13/2003 &Kepmenaker No.100 th.2004e Tidak ada PHK pasca mogoke HRD dibina duluSurat Perjanjian Bersama ditanda tangani oleh Pengusaha/Pemilik/Direktur d'Batoe Boutique hotel Bpk. Tedi Setiawan danperwakilan pekerja Ketua SPM d'Batoe Hotel sdr Endi Rahmadi,turut tanda tangan pula saksi dari Disnaker Bpk.

Untuk memperjelas kesepakatan,dilampirkan Risalah perundingan yang semestinya.Bahwa pada tanggal 28 =februari, Ketua SPM d'Batoemenyampaikan secara lisan dan tulisan langsung ke Bpk TediSetiawan, jawabannya adalah "kesepakatan sudah jelas dalamperundingan 9 februari 2012 yang disaksikan team Disnaker"!

secara langsung pengusaha mengakui kalau berita acara tersebutbukan kesepakatan tetapi hanya pernyataan pengusaha sepihakmenjawab tuntutan SPM.Bahwa pada tanggal 29 februari 2012 disampaikan pernohonanMediasi/Permohonan pencatatan perselisihan hubungan industrialmengenai masalah perselisihan Hak mengenai status pekerja,disampaikan kepada Disnaker.

Agus Sarwono ;Perjanjian Bersama tertanggal 9 Februari 2012 ;UU UD TUSurat permohonan pencatatan perselisihan hubunganindustrial dari PENGGUGAT kepada Disnaker tertanggal 29Februari 2012 ;Surat Bukti Pencatatan : 250/SPM D'Batoe Boutique Hotel/CTT.3Disnaker/2012 tanggal 3 februari 2012 ;Surat Keputusan No. 0208/SKep/FSPM/Reg.Jabar/2012 ;P5 : Surat Anjuran dari Disnaker Kota Bandung No. 567/1996Disnaker tertanggal 5 Juni 2012 ;P6 : Surat No.019/SPMHBB/VI/2012 Perihal Jawaban AnjuranDisnaker tertanggal

Cikarang Presisi mengajukan permohonan Mediasi kepada Dinas TenagaKerja Kabupaten Bekasi dengan surat Nomor: 246/PUK/SPLFSPMI/CIPRES/III/2018, tertanggal 14 Maret 2018;Bahwa Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi telah melakukan panggilanmediasi sebanyak 3 (tiga) kali terhadap Penggugat dan Tergugat yaitu suratnomor :567/1056/Disnaker tertanggal 21 Maret 2018 perihal panggilan, suratnomor: 567/1183/Disnaker tertanggal 29 Maret 2018 perihal panggilan, dansurat nomor: 567/1485/Disnaker tertanggal 10 April

Bahwa atas perselisihan tersebut diatas Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasitelah mengeluarkan Surat Anjuran dengan surat nomor :565/2835/Disnaker,tertanggal 17 Mei 2018 yang Isinya adalah sebagai berikut :1. Agar Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pengusaha PT.

Perihal :Permohonan Mediasi Terkait PHK Sdr Dana Apriaji, ditujukan kepada KepalaDinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, tertanggal 14 Maret 2018, diberi tandaP5A;Foto copy Surat Nomor : 567/1183/Disnaker, tertanggal 29 Maret 2018,Perihal : Panggilan, ditujukan kepada 1. PUK SPL FSPMI PT. CikarangPresesi. 2 Pimpinan Perusahaan PT.

Cikarang Presisi dari dari DINASTENAGA KERJA KABUPATEN BEKASI , diberi tanda P5C;Foto copy Surat Nomor : 567/1485/Disnaker, tertanggal 10 April 2018, Perihal :Panggilan, ditujukan kepada 1. PUK SPL FSPMI PT. Cikarang Presesi. 2Pimpinan Perusahaan PT. Cikarang Presisi dari dari DINAS TENAGA KERJAKABUPATEN BEKASI , diberi tanda P5D;Foto copy Surat Nomor : 565/1485/Disnaker, tertanggal 17 Mei 2018, Perihal :Anjuran, ditujukan kepada 1. PUK SPL FSPMI PT. Cikarang Presesi. 2Pimpinan Perusahaan PT.

demikian atas pemutusan hubungan kerja terhadapPenggugat, Tergugat bersedia memberikan uang pisah kepada Penggugatsebesar 3 X upah;Menimbang, bahwa terhadap perselisihnan tersebut sudah dilakukan upayaperundinganperundingan bipartit, akan tetapi tidak ada titik temu ;Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan dalam perundinganbipartit, maka perselisihan dilanjutkan melalui mediasi oleh Mediator HubunganIndustrial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi dan telah mengeluarkan SuratNomor : 565/2835/Disnaker

Pada kesempatanmediasi tersebut, Bapak Rudi menyampaikan bahwa owmernya akan memberikanpesangon sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) (Vide : Surat AnjuranNomor : 567/430/Disnaker/2016), tentu saja apa yang disampaikan oleh Bapak Ruditersebut ditolak oleh Penggugat karena tidak sesuai dengan apa yang telah menjadihak Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2), (3), dan (4)UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa untuk memutarbalikkan fakta, Tergugat telah

mengirimkan surat Panggilantanggal 04 April 2016 yang Penggugat tidak mengerti dengan jelas maksud dantujuan surat tersebut, tetapi Surat tersebut baru diterima Penggugat pada tanggal 08April 2016 bersamaan dengan undangan mediasi dari Dinas Tenaga Kerja KotaPalembang Nomor 560/327/Disnaker/2016, kemudian pada tanggal 11 Agustus2016, Tergugat mengirimkan Surat Panggilan Kerja yang sifatnya panggilan keIll(tiga) langsung, padahal Penggugat tidak pernah menerima surat panggilan kerjapertama dan kedua

(empat puluh juta rupiah) namun jumlah tersebut tidakditerima oleh Penggugat;Sampai dengan diajukannya gugatan ini, tidak ada itikad baik Tergugat untukmemenuhi hakhak normatif Penggugat sebagaimana termaktup dalam Pasal 156ayat (2), (3), dan (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan atau sesuai dengan Surat Anjuran Nomor: 567/430/Disnaker/2016.Berdasarkan argumentasi hukum tersebut, maka Penggugat mohon agar Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas

Fotokopi dari Surat Undangan Dinas Nomor : 560/327/Disnaker/2016 tanggal 8 April2016, Surat Undangan Dinas II Nomor : 560/354/Disnaker/2016 tanggal 18 April2016, Surat Undangan Dinas II Nomor : 560/311/Disnaker/2016 tanggal 27 April2016, yang diberi tanda Bukti P 2;3.

Fotokopi dari Risalah penyelesaian perselisihan hubungan Industrial dan SuratAnjuran Disnaker Nomor 567/430/Disnaker/2016, yang diberi tanda Bukti P 3;Bukti surat di atas telah dilegalisasi serta diberi materai cukup, dan setelah dicocokandengan aslinya, ternyata kesemuannya sesuai dengan aslinya.Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orangsaksi yaitu :Hslaman 10 dari 28 halaman, Putusan Nomor 61/Pdt.SusPHI/2016/PN Plg.

Bahwa atas permohonan mediasi sebagaimana dimaksud poin (6),Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Mediator Disnaker KabupatenBandung setelah mendengarkan keterangan dari Penggugat dan Tergugat,mediator Disnaker Kabupaten Bandung mengeluarkan Anjuran per tanggal26 Februari 2015 Nomor 567/468HIPK/2015, sebagai berikut:Menganjurkan:1.

Nomor 120 K/Pdt.SusPHI/20168.10.11.12.diatas sebagai penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial;Bahwa atas anjuran yang dikeluarkan oleh Disnaker Kabupaten BandungTergugat tidak memberikan jawaban atau menolak dan tidak menjalankansebagaimana isi anjuran tersebut Tergugat tidak bersedia membayar uang hakPensiun Penggugat sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;Bahwa atas anjuran yang dikeluarkan oleh Disnaker Kabupaten BandungPenggugat menerima dan siap melaksanakan isi anjuran tersebut

;Bahwa oleh karena Tergugat menolak dan tidak melaksanakan anjuranMediator Hubungan Industrial Disnaker Kabupaten Bandung tersebut, makaPenggugat mengajukan gugatan Tentang Penyelesaian Hak Pensiun melaluiPengadilan hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri KL.!

uang sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah)/tahun dan sewa lahanatas permintaan Tergugat tetapi tidak disetor keperusahaan; (P 7)Bahwa Perjanjian Pinjam Pakai Tanah/Perjanjian SewaMenyewa Lahan antara Perusahaan/Penggugat dengan Bpk.Maulana adalah resmi selama 5 (lima) tahun daritanggal 01 Februari 2005 s/d tanggal 31 Januari 2010dengan harga Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah)/tahundan sewa tersebut sudah dibayar lunas dimuka;(P 8)10.Bahwa sesuai dengan pengakuan Tergugat pada sidang11.Mediasi di Disnaker

Nomor : 018/Ext/LPPMC/V/05,sebagai konsekwensinya seharusnya jika Tergugatmenerima sesuatu) yang berhubungan dengan sewa lahanHARUS atau setidaknya melaporkan ke perusahaan (VideAnjuran Disnaker hal 4 alinea 4), yang menjadipertimbangan hukum Disnaker; (P9) VideBahwa berdasarkan laporan Divisi Keamanan PI Kld,pada saat penertiban lahan perusahaan pada tanggal 9Juni 2008 pukul 10.00 Wib, dimana team keamananmenemukan ada bangunan PD Sigit Jaya yang berada diatas lahan perusahaan yang digunakan sebagai

Bahwa = Disnaker telah memanggi beberapa kaliPenggugat dan Tergugat untuk dipertemukan (Mediasi)tetapi tidak menemukan kata sepakat, akhirnyaDisnaker Kabupaten Bekasi telah mengeluarkan anjuranpada tanggal 19 September 2008 yang isinyamenganjurkan kepada Penggugat untuk memberikanpesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156ayat (2), Uang Penghargaan masa kerja sebesar 1(satu) kali Pasal 156 ayat (8) dan Uang Penggantianhak sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat(4) UU No. 13 Tahun 2003

Manager HRD & GA serta Kuasa Hukum bertemu denganTergugat di kantor Penggugat, saat itu Kuasa WHukummenawarkan dalam pembicaraan secara kekeluargaankepada Tergugat, tetapi tawaran Penggugat' ditolakoleh Tergugat dan tetap memilih proses dilanjutkan ketingkat yang lebih tinggi yaitu PHI;16.Bahwa Disnaker Kabupaten Bekasi telah mengeluarkanRisalah Penyelesaian Perselisihan WHubungan Industrialpada akhir bulan Oktober 2008; (P 13)17.Bahwa terhitung sejak tanggal 17 November 2008Tergugat di Skorsing

Menyatakan Anjuran yang dikeluarkan Disnaker KabupatenBekasi pada tanggal 19 September 2008 telah final dansesuai dengan UndangUndang Ketenagakerjaan, sesudahHal. 6 dari 14 hal. Put. No. 260K/Pdt.Sus/2009dipotong hak yang sudah diterima Tergugat;4. Menyatakan Risalah Penyelesaian Perselisihan NHubunganIndustrial yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga KerjaKabupaten Bekasi pada bulan Oktober 2008 dapat diterimadan dilaksanakan;5.

Bahwa berdasarkan Point di atas Para penggugat hanyamendapatkan Hak jaminan Hari Tuanya untuk Sdr .Tjutju Setiawansebesar Rp. 49.220.800 ( Empat Puluh Sembilan Juta Dua RatusDua Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah), Dan menurut Hasil Anjurandari pihak Disnaker Kota Bandung, Rumusannya adalah 2 % x MK xUMK x 12 x Faktor ( saat berhenti), UMK Kota Bandung 2014sebesar Rp. 2.000.000, , Hak yang harus diterimanya adalahsebesar Rp. 98.860.435..

Ujang Sopandisebesar Rp. 31.345.600 (Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus EmpatPuluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah ), Dan menurut Hasil Anjurandari pihak Disnaker Kota Bandung, Rumusannya adalah 2% x MK xUMK x 12 x Faktor ( saat berhenti), UMK Kota Bandung 2014sebesar Rp. 2.000.000,, Hak yang harus diterimanya adalah sebesarRp. 84.985.286..

Soekarno Hatta No. 787Bandung di DISNAKER Kota Bandung JI. RAA MartaNegara No. 4Bandung, untuk membahas perselisihan , yang intinya dalamperundingan tersebut tidak ada kesepakatan , dan akan dilaporkan kekantor Pusat.6. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2015 PARA PENGGUGAT yangdiwakili oleh Serikat Pekerja / Buruh Forum Komunikasi PekerjaDamri Bersatu FKPDB ) melakukan perundingan BipartitTERGUGAT dari Perum DAMRI PUSAT JI. Matraman Raya No. 25Jakarta Timur di DISNAKER Kota Bandung JI.

Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT untuk Wajib tundukdan patuh terhadap Undang undang yang berlaku, danmelaksanakan hasil Anjuran dari DISNAKER Kota Bandung, sesuai( Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561 /Kep. 1636Bangsos/2013 Tentang Upah Minimum Kabupaten/ Kota di Jawa Barat. UpahMinimum Kota Bandung Tahun 2014 sebesar Rp. 2.000.000, ).103.

Eksepsi Tergugat tidak cukup beralasan dan oleh karena itu harusdinyatakan ditolak seluruhnya;DALAM PROVISI, Menimbang, bahwa pihak Tergugat didalam jawabannya telahmengajukan Provisi yang pada pokoknya menghukum dan memerintahkanTergugat untuk wajib tunduk patuh terhadap hasil anjuran Disnaker KotaBandung sesuai Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.l636Bangsos/2013 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

Penggugat VI menerima sebesar Rp 893.000, (delapan ratussembilan puluh tiga ribu rupiah).Bahwa Tergugat memberikan upah pokok kepada Para Penggugat tidaksesuai dengan UMR Kota Bandung ;Bahwa pada Tanggal 26 April 2010 Para Penggugat telah mengirimkansurat kepada Disnaker Kota Bandung Jalan R.E Martadinata No. 4Bandung Perihal Permohonan Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial kasus pemutusan hubungan kerja melalui mediasi pihakDisnaker Kota Bandung sebagai Mediator.Bahwa pada tanggal 14 Mei

2010 No. 005/3125Disnaker bertempat diaula disnaker kota Bandung telah diadakan Undangan oleh PihakDisnaker Kota Bandung antara Tergugat dan Para Penggugat dalam halklarifikasi Bipartit dan penawaran penyelesaian Kasus PHI (mediator/konsolidiator/Arbiter) dan Pihak Disnaker kota Bandung melalui MediatorIbu Hetty Hadiyaniati S, SH, Para Penggugat dan Tergugat untukmengadakan dufu mediasi secara Bipartit akan tetapi setelah dilakukanhasilnya Tergugat hanya sanggup untuk membayar sebesar Rp10.000.000

Bahwa dari Panggilan Ke (satu), Panggilan ke II (dua) dan Panggilan keIll (tiga) oleh Disnaker Kota Bandung bertempat di aula disnaker kotaBandung Tergugat dan Para Penggugat dalam hal penyelesain kasustersebut tidak ada kesepakatan;8. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2010 No. 567/6258Disnaker, DisnakerKota Bandung telah mengeluarkan Surat Anjuran terhadap Tergugat danPara Penggugat dalam hal penyelesain kasus;9.

Bahwa pihak Disnaker Kota Bandung sebagai Mediator telahmengeluarkan surat anjuran kepada Para Penggugat dan Tergugat, akantetapi kami (Para Penggugat) tidak sepakat dengan anjuran dariDisnaker dikarenakan Tergugat tidak ada pembuktian bahwaperusahaan tersebut tutup malahan sampai detik sekarang perusahaantersebut masih buka sesuai dengan UU No. 13Tahun 2003 Pasal 164.Il. Putusan Sela.10.

Bahwa antara Paenggugat dengan Tergugat telah diadakan Mediasisecara tripartite dengan mediator dari pihak Disnaker Kota Bandungdalam mediasimana Tergugat hanya sanggup membayar Rp.10.000.000, ( Sepuluh juta Rupiah ) dan Para Penggugat tidaksepakat karena tidak sesuai dengan upah yang berlaku menurut UUNo. 13 tahun 2003 ;4.

Bahwa karena tidak ada titik temu antara Penggugat dengan Tergugat11.akhirnya Mediator Disnaker Kota Bandarlampung mengeluarkan anjuran30 Oktober 2015 dan Risalah tertanggal 12 November 2015; danberkaitan untuk Anjuran dan Risalah tersebut pihak Penggugatmenerimanya karena sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.Bahwa apa tindak pola Tergugat tentunya sangat bertentangan denganpasal 151 ayat 3 yo pasal 155 ayat 3 yo pasal 169 ayat 1 huruf d UU13/2003 tentang Ketenagakerjaan dengan tidak melakukan

kewajibanyang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh(sebelum permasalahan selesai pada tingkat Mediator Disnaker KotaBandarlampung/per masalahan ini belum mempunyai kekuatanhukum tetap) dengan cara melarang / tidak boleh lagi Penggugatmenjabat sebagai District Manager Marketing V yang mempunyai 2orang superviser disamping beberapa Sales Promosi Officer (SPO)&Sales Promosi Girl (SPG) yang saat ini masih terus beraktivitas tanpaada pimpinan untuk wilayah Lampung dan Palembang; bahkan hinggapermasalahan

Fotocopy Panggilan s/d Ill dari Disnaker Kota Bandar Lampung, namunTergugat tidak pernah hadir (bukti PVI);7. Fotocopy, surat permohonan Penggugat untuk dapat tetap mengisiabsensi sampai permasalahan ini, ada keputusan hukumnya (bukti PVII);8. Fotocopy perintah dari Tergugat agar Penggugat menjual produk yangmenyalahi aturan, karena izin POM belum keluar (bukti PIX.1);Photocopy perintah Tergugat untuk memasarkan produk yang bertentangandengan hukum (bukti PIX.2);9.

Bernofarm, nilainya diatas ratarata ;Bahwa bukti P5 saksi pernah ditunjukan oleh Penggugat kepada Saksi,dan Saksi pernah menemani Penggugat ke Disnaker dan menurutanjuran Disnaker disuruh bekerja lagi ;Bahwa STOPAIN Krim waktu di perdagangkan dan dilaunching bulanJuni 2014 masih belum ada izinnya dari Balai POM, dan izin baru keluarbulan Nopember 2015;2.

Bahwa, pada tanggal 14 Agustus 2015; Penggugat membawapermasalahan ini ke Disnaker Kota Bandar Lampung; dan untuk ituTergugat telah dipanggil secara patut tetapi tidak pernah hadir tetapimenyampaikan tanggapan melalui surat tertanggal 9 September 2015..

Surabaya) perihal untuk PermohonanPencacatan Perselisihan Hubungan Industrial dengan Tergugat ke DinasTenaga Kerja Kota Surabaya.Manakala, hasil Perundingan Tripartit oleh Mediator Hubungan IndustrialDinas Tenaga Kerja Kota Surabaya (Disnaker Surabaya) telahmengeluarkan anjuran kepada Penggugat dan Tergugat, yang intinyamenerangkan :Agar pihak perusahaan (PT.

Antonius Raharjo) untuk masuk bekerja kembali dengan jabatansesuai keputusan pihak perusahaanBahwa, atas hasil Perundingan Tripartit tersebut Pihak Tergugat melaluiSurat tertulis kepada Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga KerjaKota Surabaya (Disnaker Surabaya) yang intinya menolak anjuranMediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya(Disnaker Surabaya).

Antonius Raharjo) untuk masuk bekerja kembalidengan jabatan sesuai keputusan pihak perusahaan.Bahwa, Pihak Tergugat melalui Surat tertulis kepada Mediator HubunganIndustrial Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya (Disnaker Surabaya) yangintinya menolak anjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas TenagaHal.8 dari 34 hal Put No. 80/Pdt.SusPHI/2018/PN Sby.15.16.17.Kerja Kota Surabaya (Disnaker Surabaya), yang mana Penggugat barumengetahui diberitahukan oleh Mediator Hubungan Industrial DinasTenaga Kerja Kota

Surabaya (Disnaker Surabaya) tertanggal 9 Mei 2018Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas Pihak Tergugat hendakmelakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak dengantujuan agar Penggugat tidak menuntut Uang Pesangon, serta UangPenggantian Hakhak lain hal tersebut jelasjelas telah melanggarketentuan Pasal 151 ayat (3) Jo.

Kerja Kota Surabaya (DisnakerKota Surabaya) kepada Antonius Slamet Raharjo (Penggugat) dan PT.Bersih Bijak Sejahtera (Tergugat), yang diberi tanda bukti P10;Foto copy, surat dokumen undangan terkait perundingan bipartite Il(pertama) tertanggal 30 Januari 2018 dengan nomor560/1275/436.7.8/2018 dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya(Disnaker Kota Surabaya) kepada Antonius Slamet Raharjo (Penggugat)dan PT.

GOTONG ROYONG JAYA
2.DISNAKER KAB SERDANG BEDAGAI
3.BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
4.PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
5.KEPALA DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA

Jadi,terkait dengan hal ini tidak sematamata karena TERGUGAT tidakmempunyai itikad baik dalam menyelesaikan masalah denganPENGGUGAT, alasannya adalah sebagaimana yang telah ditulis dalamSurat Keberatan Untuk Melanjutkan Mediasi yang TERGUGATkirimkankepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan (Disnaker), antara lain secara rinci kami jabarkan sebagai berikut;(Bukti T1, T2, T3)a.

Bahwa PENGGUGAT menyampaikan di depan pejabat Disnaker seolaholah TERGUGAT tidak mau uang yang telah ditransfer kepadaPENGGUGAT dikembalikan kepada TERGUGAT, ini adalah kebohonganyang nyata, yang benar adalah saat PENGGUGAT meminta nomorrekening dan pihak keuangan menyampaikan agar melalui prosesadministrasi misalnya membuat permohonan tertulis karena rekeningadalah hal yang sangat rahasia, tidak sembarang bisa diakses harusjelas prosedur dan pertanggungjawabannya.

Sesudah disampaikandidepan pejabat Disnaker maka disarankan oleh pejabat Disnakertersebut jika ingin mengembalikan, maka teknis diatur sebaikbaiknya jikaingin menunggu hasil mediasi tripatrit lebih dahulu. Kemudian pihakTERGUGAT menulis surat No 053/KoordHR/MAJU/IV/2018 perihalteknis pengembalian uang hak pesangon dari PENGGUGAT kepadaTERGUGAT. (Bukti T6).

Fotocopy Surat Nomor 053/KoordHR/MAJU/IV/2018, diberi tanda T 1;i Nl Bukti transfer dari Tergugat kepada Penggugat, diberi tanda T 2:lyaN eatocopy Pengumuman Pendataan Ulang Karyawan, diberi tanda T 3:aT ner Lidbopy Surat Nomor 23/B/SP/IV/2018 yang ditujukan untuk Disnaker,: ji, p tiber tanda T 5;Ws Bs Fotocopy Tanda terima nomor 1282 oleh Disnaker surat keberatanoe melanjutkan mediasi tertanggal 25 06 2018, diberi tanda T 6:7.

Fotocopy Surat Nomor 26/B/SP/VI/2018 yang ditujukan untuk Disnaker,diberi tanda T 7;8. Fotokopi Surat Nomor 28/B/SP/IX/2018 yang ditujukan untuk Disnaker,diberi tanda T 8;9. Fotokopi Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor040/Dir.Opr/MAJU/III/2018, diberi tanda T 9;10. Fotokopi Surat dari Penggugat tertanggal 5 April 2018, diberi tanda T 10; Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 268/Pdt.SusPHI.G/2018/PN.JKT.PST11. Fotokopi Surat Anjuran dari Disnaker Nomor 3765./1.835.3, diberi tanda T 11;12.

kompensasi yang ditawarkan oleh Tergugattidak sebanding, maka hal ini kemudian beberapa kali dibicarakan olehPenggugat dan Tergugat (sekitar selama dibulan MaretApril 2010), tetapiTergugat tetap pada pendiriannya hanya akan memberikan uang kompensasisebesar yang yang telah disebutkan di atas, sehingga tidak menemukankesepakatan;7 Bahwa oleh karena tidak menemukan kata sepakat, maka Penggugat akhirnyamencatatkan Perselisihan Hubungan Industrial tersebut ke Dinas Sosial danTenaga Kerja Kota Pontianak (Disnaker

Kota Pontianak) yang beralamat diJalan Sultan Abdurrachman Nomor 140, pada tanggal 23 Juli 2013;8 Bahwa menindak lanjuti pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial tersebut,Disnaker Kota Pontianak telah melakukan klarifikasi dengan memanggilPenggugat dan Tergugat ke Kantor Disnaker Kota Pontianak dan kemudianbeberapa kali melakukan sidang mediasi;9 Bahwa atas pencatatan Perselisiahan Hubungan Industrial tersebut, padatanggal 29 Oktober 2013 Disnaker Kota Pontianak berpendapat hubungankerja Penggugat

sebesarRp. 29.950.978,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribusembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah);10111213141516Bahwa karena putusnya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat telahdisahkan, maka atas anjuran tersebut Penggugat dengan tegas menyatakanmenerima dengan pertimbangan tak ingin persoalan ini berlarutlarut danPenggugat dapat mentoleransi selisih antara tuntutan dengan anjuran;Bahwa atas anjuran tersebut, ternyata Tergugat juga tidak memberikanjawaban kepada Disnaker

Kota Pontianak, yang artinya Tergugat menolakanjuran Disnaker Kota Pontianak;Bahwa karena Perselisihan Hubungan Industrial tersebut, telah dilakukanupaya Bipartiet dan Triepartiet sebagaimana diatur dalam UndangUndangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, namun tidak tercapaikesepakatan maka Penggugat mencari keadilan melalui Pengadilan;Bahwa adapun yang menjadi hak Penggugat yang diajukan adalah sesuaidengan aturan perundanganundangan yang berlaku sebesar sebagaimanadisebutkan pada posita

No. 822 K/Pdt.Sus/2010dilaksanakan ketiga Penggugat selama inibukan dikategorikan sebagaikaryawan pada perusahaan Tergugat ;Bahwa setelah melalui proses mediasi di Instansi Disnaker, terhadapKeterangan dan Pendapat, serta Anjuran dari Mediator ;1) Ketiga Penggugat menolak pada kalimat yang menyatakan bahwa ketigaPenggugat tidak bersedia untuk melanjutkan hubungan kerja, maka pihakperusahaan PT.

No. 822 K/Pdt.Sus/2010JUMLAH = Rp.36.306.358,00Perumahan dan kesehatan15% x Rp.36.306.358,00 = Rp. 5.445.953,70Uang cuti tahunan = (Rp.1.650.289,00/25) x12 =Rp. 792.138,70JUMLAH = Rp.42.544.450,00Total hak atas nama ketiga Penggugat =Rp 29.099.646,00 + Rp 31.261.980,00 + Rp 42.544.450,40 =Rp 102.906.076,00(seratus dua juta sembilan ratus enam ribu tujuh puluh enam Rupiah) ;2) Ketiga Penggugat menerima anjuran Mediator Disnaker KabupatenBintan bahwasanya agar Tergugat mengajukan Surat Permohonan IzinPemutusan

Perintahpengosongan melalui Kuasa Hukum Tergugat No:08/HP/ER&A/IV/2009tertanggal 28 April 2009 atas nama EDY RUSTANDI, SH,MH dan RAJAAZMAN, SH ;Bahwa Tergugat tidak mengindahkan Surat dari Disnaker BidangPengawasan Ketenagakerjaan Nomor: 561/TKIV/022 tanggal 24 Januari 2001yang intinya tidak dibenarkan Perjanjian Kerja dengan sistem bagi hasil yangbenar adalah dengan upah Bulanan, Harian atau Borongan ;Bahwa Penggugat masingmasing dari ketiganya berhak mendapatkanupah selama tidak diperbolehkan bekerja

Surat Disnaker Bintan No. 561/TKIV/022. Tanggal 24 Januari2007 yang ditujukan kepada PT. Pulau Bintan Djaya bahwa karyawanPerusahaan menggunakan sistem kerja, a.) bulanan, b.) harian, c.)borongan, tidak ada sistem bagi hasil.. Dalam hal putusanputusan3.1.Termohon Kasasi tidak mencermati UndangUndang No.13 Tahun2003 pada Pasal 52 ayat (1). d. pekerjaan yang diperjanjikan tidakHal. 7 dari 12 hal. Put.

Surat Disnaker Kabupaten Bintan No : 561/TKIV/022 Tanggal 24 Januari 2007. Bahwa status karyawan diPerusahaan menggunakan sistem kerja a.) bulanan, b.) harian, c.)borongan, tidak ada sistem bagi hasil. Karena PT. Pulau Bintan Djayabukan jenis usaha jasa Transport. Seperti Taxi Blue Bird yang ada diJakarta yang bebas mencari penumpang ;3.2.

Saksi tidak memperhatikan yang disampaikan Terdakwa, saat saksimasuk sudah banyak orang sekitar 30 atau 50 orang, dan Saksi masukmemastikan agar tidak terjadi anarkhi, kenyataan ada rekanrekan ada yangmenghamburkan berkasberkas, yang Saksi lakukan coratcoret dengan katakataDisnaker bajingan, disini bukan Disnaker tapi sarang Vampir, Saksi lakukankarena jengkel kerja di Japfe Confeed sudah 19 tahun tidak jelas statusnyakemudian tanya ke Disnaker kurang respon,Bahwa karena ramairamai Saksi berani

itu kita tunggu tidak kunjung adanota,lalu tanggal 20022012 kita laporkan ke Disnaker Propinsi lalu tanggal 27ada sidak dari Disnaker Propinsi ke Japfaa Comfeed setelah itu Pak.Rum secaralisan bahwa hubungan kerja adalah hubungan kerja borongan menjadi karyawantetap,lalu saat ditanya P.Rum bilang tanggal 2032012 dari Disnaker Propinsiakan mengeluarkan nota pemeriksaan atau penmgawasan setelah kita tungguselama 1 minggu tidak kunjung dikeluarkansetelah kita evaluasi kemudiantanggal 8032012 ada kesepakatan

selalu bilang jangan anarkis;Bahwa selain Terdakwa yang orasi Doni dari Kantor Cabang FSPMI Sidoarjo,yang dipakai orasi betul barang bukti Maga Phon;Bahwa Terdakwa orasi yang dibawa Mega Phone da gambar Garoda Pancasila ,yang dikatakan Ini Disnaker tempat untuk mengadu untuk menyelesaikan buruhkita jangan anarkis;Bahwa lalu tindakan Saksi juga bilang jangan anarkis,snamun temanteman dariserikat lain tidak mengindahkan, dari serikat lain yaitu PT.

SOESILO, Kitab UndangUndang Hukum Pidana sertaKomentarKomentarnya Lengakap Pasal demi Pasal, Politea Bogor, CetakanUlang tahun 1996, halaman 136137);Menimbang, bahwa fakta yang didapatkan di persidangan bahwa Terdakwadalam melakukan orasi dengan menggunakan Mega phone (pengeras suara) yangsemula di ruang Loby, kemudian dilanjutkan keruang Pengawasan, kemudian keruang Satker, kemudian kembali ke ruang Pengawasan yang merupakan ruanganpelayanan publik Disnaker Kab.

SOESILO, Kitab UndangUndang Hukum Pidana serta KomentarKomentarnya Lengakap Pasal demi Pasal, Politea Bogor, Cetakan Ulang tahun1996, halaman 225226);Menimbang, bahwa faktafakta yang didapatkan di persidanga yaitu bahwaTerdakwa dalam melakukan orasi dengan menggunakan Mega phone (pengerassuara) yang semula di ruang Loby, kemudian dilanjutkan keruang Pengawasan,kemudian ke ruang Satker, kemudian kembali ke ruang Pengawasan yangmerupakan ruangan pelayanan publik Disnaker Kab.

Indonesia (Persero) namun tidak adatanggapan dan respon dari Tergugat;Bahwa pada tanggal 26 Februari 2013 Penggugat menguasakan kepada KantorHukum MKRN yang beralamat di Jalan Damar No. 30 A Panakukkang VMakassar dan telah dilakukan pertemuan Bipartit Tergugat Direktur PT.Industri Kapal Indonesia (Persero) yang diwakili oleh Direktur Keuanganyang pada intinya tidak menemui kata sepakat;Bahwa kemudian penggugat mengajukan permohonan perselisihan hubunganindustrial ke Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar (DISNAKER

Pettarani Makassar 90222, padatanggal 03 April 2013.Bahwa menindaklanjuti pencatatan perselisihan hubungan industrial tersebut,DISNAKER KOTA MAKASSAR telah melakukan klarifikasi denganmemanggil Penggugat dan Tergugat ke kantor DISNAKER KOTAMAKASSAR, dalam sidang mediasi;Bahwa melalui Mediasi dan/atau pertemuan Tripartit pada Kantor DISNAKERKOTA telah mengeluarkan surat Anjuran No. 560.568/734/Disnaker/VII/ 2013,tertanggal 1 Juli 2013 DISNAKER KOTA MAKASSAR ;Bahwa perselisihan hubungan industrial

Makassar agar memberikan putusansebagai berikut:129Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Penggugat berhak atas Santunan Purna Jabatan sebesarRp781.200.000, tambah dengan denda sebesar Rp2.343.600.000,;Menghukum Tergugat untuk membayar Santunan Purna Jabatan sebesarRp781.200.000, secara tunai dan sekaligus.Menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar Rp2.343.600.000,secara tunai dan sekaligus;Menyatakan Anjuran tertulis Dinas Tenaga Kerja Kota MakassarNo. 560.568/734/Disnaker

Tambunan, SH & Rekan dan tidak pernah mengajukan suratpengajuan mediasi kepada Disnaker Kabupaten Sidoarjo, sehingga tidak pernahada risalah Bipartit antara Tergugat dengan Kantor Hukum M. Tambunan, SH &Rekan selaku kuasa dari Principal (Sdr.

Aria Yudis S) dan tidak pernah adapengajuan mediasi.Dengan demikian Mediasi yang dilakukan oleh Mediator tidak dilengkapidengan risalah Biapartit dengan pihak yang benar dan tidak pernah actapengajuan mediasi yang dilakukan oleh Kantor Hukum M.Tambunan, SH &Rekan, sehingga Anjuran yang dikeluarkan oleh Disnaker Kabupaten tidakmemenuhi ketentuan dari Pasal 4 ayat (1) UndangUndang No.2 Tahun 2004Hal.6 dari 18 hal. Put.

3 ayat (3), maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkanperselisihannya kepada instansi yang berlanggung jawab di bidangketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upayaupayapenyelesaian melalui perundingan bipartit".Bahwa pencatatan perselisihan yang ada di Disnaker Kabupaten Gresikhanyalah dilakukan oleh PUK SP LEM SPSI PT.

Indospring, Tok melaluisurat Nomor : 01/SPSI.ISP/PHI/V/2009 tertanggal 04 Mei 2009 perihalpengajuan Mediasi kepada Disnaker Kabupaten Gresik, fakta hukummenunjukkan adanya bukti otentik berupa Surat dari Disnaker KabupatenGresik Nomor 567/921/437.58/2009 tertanggal 13 Mei 2009 menegaskanpengajuan permohonan mediasi tersebut telah dicatat dengan nomor 027/PHI.PHK/V /2009.Surat Pengajuan Mediasi tersebut akhirnya telah dicabut oleh PUK SP LEMSPSI PT. Indospring, Tok melalui surat Nomor : 02/SPSI.

ISP/PHI/V /2009tertanggal 20 Mei 2009 perihal Pencabutan Surat Pengajuan Mediasi.Sedangkan disisi lain Pemohon Kasasi tidak pernah mengajukan pencatatanperselisinan ke Disnaker Kabupaten Gresik.Di lain Pihak Kantor Hukum M. Tambunan, SH & Rekan sebagai kuasahukum principal (Aria Yudis S) setelah PUK SP LEMSPSI PT.

Nomor : 018/Ext/LPPMC/V/05, sebagaikonsekwensinya seharusnya jika Tergugat menerima sesuatu yangberhubungan dengan sewa lahan HARUS atau setidaknya melaporkan keperusahaan (VideAnjuran Disnaker hal 4 alinea 4), yang menjadipertimbangan hukum Disnaker; (P9)VideHal. 2 dari 14 hal. Put.

telah memanggil beberapa kali Penggugat dan Tergugatuntuk dipertemukan (Mediasi) tetapi tidak menemukan kata sepakat,akhirnya Disnaker Kabupaten Bekasi telah mengeluarkan anjuran padatanggal 19 September 2008 yang isinya menganjurkan kepada Penggugatuntuk memberikan pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat(2), Uang Penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali Pasal 156 ayat (3)dan Uang Penggantian hak sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat(4) UU No. 13 Tahun 2003 beserta hakhak

No. 260 K/Pdt.Sus/2009Jumlah = Rp. 43.188.950,Sesudah dipotong/dikurangi upah bulan September 2008 dan THR tahun2008 yang sudah diterima Tergugat; (P12)15.Bahwa sesudah pihak Penggugat menerima anjuran dari Disnaker, pihakPenggugat dalam hal ini diwakili oleh SE.

Manager HRD & GA serta KuasaHukum bertemu dengan Tergugat di kantor Penggugat, saat itu KuasaHukum menawarkan dalam pembicaraan secara kekeluargaan kepadaTergugat, tetapi tawaran Penggugat ditolak oleh Tergugat dan tetap memilihproses dilanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi yaitu PHI;16.Bahwa Disnaker Kabupaten Bekasi telah mengeluarkan RisalahPenyelesaian Perselisihnan Hubungan Industrial pada akhir bulan Oktober2008; (P13)17.Bahwa terhitung sejak tanggal 17 November 2008 Tergugat di Skorsingsampai

No. 260 K/Pdt.Sus/2009DALAM POKOK PERKARA :1.2.Mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat;Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangandengan UndangUndang Ketenagakerjaan dan Peraturan Perusahaan;Menyatakan Anjuran yang dikeluarkan Disnaker Kabupaten Bekasi padatanggal 19 September 2008 telah final dan sesuai dengan UndangUndangKetenagakerjaan, sesudah dipotong hak yang sudah diterima Tergugat;Menyatakan Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yangdikeluarkan oleh Dinas