Ditemukan 3403 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 16-09-2013 — Upload : 27-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 254 PK/Pdt/2013
Tanggal 16 September 2013 — PT.TAMBANG KAYU CEMERLANG, ; GUNAWAN SUTANTO, DKK
267164 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya meliputi pulaseluruh barangbarang yang melekat dan berada didalamnya, setempatterletak di Jalan Embong Tanjung 12, Surabaya;Bahwa sesuai fakta dan buktibukti yang Penggugat miliki tersebut, makaagar gugatan ini tidak menjadi siasia serta untuk mencegah terulangnyakembali perbuatan Tergugat melalaikan kewajibannya melaksanakanpelepasan hak atas asset perusahaan yang menjadi hak Penggugat tersebut,sepatutnyalah terhadap Tergugat dikenakan sangsi
Register : 10-03-2021 — Putus : 30-06-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PA SIMALUNGUN Nomor 326/Pdt.G/2021/PA.Sim
Tanggal 30 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
108
  • Penggugatdisinyalir telah dengan sengaja menelantarkan orang dalam lingkungan rumahtangganya, Penggugat lupa akan kewajibannya sebagai ibu wajib memberikanHalaman 12 dari 26 Putusan Nomor 326/Pat.G/2021/PA.Simkehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada anakanak yang belumberumur 18 tahun, dan Penggugat diduga sengaja meninggalkan anak dansuami, menelantarkan keluarga tanoa memberi kabar ada sangsi dapat dipidanadengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau paling banyak Rp15.000.000,(Lima belas
Putus : 31-10-2011 — Upload : 29-12-2011
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor NOMOR : PUT/71-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2011
Tanggal 31 Oktober 2011 — M A H L I L Serda / 21090254660289 Danru 2 Ton SLT Kibant Yonif 131 / Brs
5232
  • Tentang sanksi hukuman.Bahwa Pemohon Banding sangat keberatan dengan sangsi hukumyang telah ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Militer I03Padang terhadap diri Pemohon Banding dengan mengenyampingkantuntutan yang telah diajukan oleh Oditur Militer tanpamempertimbangkan fakta fakta yang telah diungkapkan oleh Saksisaksi maupun Terdakwa.Bahwa...Bahwa Oditur Militer setelah melihat dan mendengarketerangan para saksi dengan pertimbangan yang matang dan netraltelah melihat sisi kesalahan yang dilakukan
Register : 02-12-2014 — Putus : 22-10-2015 — Upload : 29-08-2018
Putusan PN GIANYAR Nomor 154./PDT.G/2014/PN GIN
Tanggal 22 Oktober 2015 — I Made Rundu (penggugat) Ni Made Suci Dkk (Para tergugat)
14683
  • Tergugatl) dengan Desa, tapi tidak suratnya;Bahwa, selama Ni Made Suci ngayah dia masih tetap menempati tanah itu,kecuali tidak ada keturunannya lagi (ceput) harus dikembalikan ke Desa,nanti Desa menunjuk siapasiapa yang menempatinya tanah tersebut;Bahwa, tanah disampingnya Ni Made Suci juga tanah Ayahan desa, yaitudisebelah kiri (Selatan) tanah Ayahan Desa yang ditempati oleh PakKupeg, dan sebelah kanan (Utara) tanah Ayahan Desa ditempati olen PakJiwi;Bahwa, Nyoman Kaler maupun Ni Made Suci sudah kena sangsi
    ;Bahwa, karena Ni Made Suci sudah melangggar aturan Desa maka orangtersebut dikenai sangsi berupa denda uang;Bahwa, Desa Ketewel terbagi dari 3 (tiga) banjar yaitu: Banjar Akta Banjar Jaya Kertha dan Banjar LuglugJumlah KK (warga) dari ke 3 (tiga) Banjar tersebut berjumlah 420 KK;Bahwa, mengenai kewajiban dan hakhak yang menempati tanah Ayahandesa tersebut mengingat masyarakat pengempon /menyungsungbeberapa Pura seperti Pura Desa (Pura Puseh), Pura Bale agung, PuraDalem lan Pura Prajapati, Pura Ulunsuwi
    Nyoman Kaler daftar penempatannya nomor 41;Bahwa, kewajibankewajiban yang dibebankan kepada krama yangmenempati tanah ayahan desa antara lain ngayah di desa, bayar yurankalau ada upacara odalan (upacara adat), dan iuran pembangunan didesa;Bahwa, waktu tanah disertipikatkan, Nyoman Kaler waktu itu menjabatsebagai Kepala Dusun merangkap Kelian Adat dan Ketua Koperasi;Bahwa, setelah pengerukan tanah yang dilakukan oleh Muarif Ghopar,warga lalu melakukan pemagaran;Bahwa, Ni Made Suci sudah dikenai sangsi
Register : 29-04-2013 — Putus : 25-09-2013 — Upload : 20-03-2014
Putusan PA BANJARBARU Nomor ‎178/Pdt.G/2013/PA.Bjb.‎
Tanggal 25 September 2013 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
2716
  • Polri saya terikat dengan sumpah jabatan untuk patuh dan taatkepada perintah pimpinan sebagaimana termaktub dalam TRI BRATA danCATUR PRASETYA yang menjadi pedoman pelaksaan tugas bagi setiapanggota Polri termasuk di dalamnya adalah harus siap ditempatkan tugasdimana saja, sehingga tidaklah mungkin perintah dari pimpinan untuk pindahtugas / mutasi tidak saya laksanakan walaupun sebenarnya hati kecil sayamenolaknya karena bila itu dilakukan maka saya dianggap Indisipliner danpasti akan dikenakan sangsi
    jauh lebih besar porsinya dibandingkan dengan anggotalainnya di Polsek, karena selain harus mempertanggung iawabkan pelakaantugas kepada pimpinan juga harus rnempertanggung jawabkan secara hukumbaik kepada korban, tersangka dan keluarganya serta kepada Jaksa PenuntutUmum dan bila sampai terjadi salah penanganan perkara akan berdampakbesar seperti Pra peradilan dan yang menanggung bukan hanya saya tapi jugakesatuan, kredibilitas saya sebagai Kanit Reskrirn dipertanyakan juga pastisaya akan mendapat sangsi
Register : 27-02-2018 — Putus : 23-04-2018 — Upload : 05-03-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 201/Pid.Sus/2018/PN Kis
Tanggal 23 April 2018 — Penuntut Umum:
Junita Sitorus
Terdakwa:
Abdi Syahputra
213
  • Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Register : 24-05-2018 — Putus : 02-08-2018 — Upload : 03-08-2018
Putusan PN KISARAN Nomor 506/Pid.Sus/2018/PN Kis
Tanggal 2 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
Erwin Napitupulu, SH
Terdakwa:
1.Muhammad Sidik Pasaribu
2.Fahrul Rozi Als Rozi
203
  • memintakeringanan hukuman, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan dalampenjatuhan pidana kepada diri Para Terdakwa;Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;Menimbang, bahnwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Register : 31-01-2017 — Putus : 07-06-2017 — Upload : 12-07-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 28/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 7 Juni 2017 — TAMBOK N.SIMATUPANG ; KEPALA PELAYANAN MARKAS POLRI
15153
  • Surat Pernyataan Sanggup Dikenakan Sangsi membayar 2(dua) kaliuang sewa setiap Bulannya apabila melanggar perjanjian seperti terterapada sewa beli. tertanggal 1 Februari 1984.e. Surat Pernyataan Tidak Memindah tangankan, tertanggal 1 Februari1984.f. Surat Pernyataan Belum Memiliki Rumah Pribadi. tertanggal 1 Februari1984Pengalihan hak atas rumah Negara dalam Undang undang nomor 38 tahun2008.
Putus : 28-09-2016 — Upload : 13-10-2016
Putusan PN SIDOARJO Nomor 96/Pdt.G/2016/PN Sda
Tanggal 28 September 2016 —
4610
  • Bahwa keberatan Penggugat pada perjanjian itu yang tertuang dalamikatan jual beli harus mengosongkan obyek serta dikenakan sangsi 1juta perhari apabila terlambat dalam membayar dana pokok sebesar300 juta, perjanjian ini oleh turut tergugat di tindak lanjuti seharusnyakalo melihat perjanjian yang seperti ini turut tergugat yang sudahmengetahui hukum harus bertindak untuk memberi masukan kepadaTergugat, bukan malah melancarkan proses yang tidak sesuai denganundangundang hukum Perdata pasal 1320..
Register : 21-03-2018 — Putus : 02-11-2018 — Upload : 12-12-2018
Putusan PN BAJAWA Nomor 6_Pdt_G_2018_PN_Bjw
Tanggal 2 Nopember 2018 — _PERDATA
12037
  • tahun 2008 sampaidengan sekarang, walaupun dilakukan larangan larangan dariPenggugat secara lisan, namun tidak dihiraukan oleh para tergugatdengan membangun Kios dan kos kosan untuk kepentingan dirisendiri dan orang lain tanpa seijin penggugat;Bahwa atas tindakan para Tergugat sebagaimana diuraikan diatasjelas jelas merupakan perbuatan yang sangat bertentangan denganHal. 4 dari 30 Hal.Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Bjwhukum dan hal ini merugikan Penggugat, sehingga para Tergugatsepantasnya dikenakan sangsi
Register : 18-02-2019 — Putus : 12-03-2019 — Upload : 18-03-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Kis
Tanggal 12 Maret 2019 — Penuntut Umum:
Ris Piere Handoko, SH
Terdakwa:
Yulandi Alias Ulan
243
  • Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kesatu dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Putus : 12-04-2018 — Upload : 04-12-2019
Putusan PN SAMARINDA Nomor 71/Pdt.Sus-2017 PN.Smr
Tanggal 12 April 2018 — PT. Pegadaian (Persero) Kanwil IV Balikpapan Lawan Muhammad Arsyad
20759
  • Penggugat dianggap sebagai pelakupelanggaran PKB dan mendapat SP 1 dari Tergugat surat Nomor: 82R/104.05/2016 tanggal 27 Juni 2016 sangsi pemotongan tunjangan Gredesebesar 5% dari tunjangan Grade selama 3 (tiga) bulan.
Register : 27-10-2015 — Putus : 20-11-2014 — Upload : 28-10-2015
Putusan PN GRESIK Nomor 25/Pdt.G/2014/PN.Gsk
Tanggal 20 Nopember 2014 — BAGUS SETIAWAN. SPD MELAWAN BUDI SETIYA IRIANTO.
9420
  • Bagus beserta istri kecewa dan merayu kami untuk tidak bataldan ia sekali lagi memberikan kelonggaran pada kami denganmemberi tenggang waktu lagi pada kami sampai tanggal 12 Agustus2007, namun dengan syarat bahwa saya harus menandatanganipernyataan yang sesuai dengan draf yang ia sodorkan pada kami.Ternyata tanggal yang ia nyatakan yaitu semula ia mengatakanhingga tanggal 12 Agustus 2007, tetapi dalam draf tercantum hinggatanggal 10 agustus 2007, dan itupun kami protes termasukbanyaknya sangsi yang
Register : 29-05-2013 — Putus : 21-05-2014 — Upload : 07-07-2015
Putusan PN WONOSOBO Nomor 28/Pdt.G/2013/PN.Wnsb
Tanggal 21 Mei 2014 —
9718
  • Sangsi initermuat dalam pasal 62 UUPK ;12.Bahwa Tergugat keberatan atas setiap keterlambatan untuk membayar Rp100.000, (seratus ribu rupiah), dikarenakan keterlambatan angsuran disebabkan mobil hilang dan Tergugat masih menunggu ganti rugi yangmenghilangkan mobil tersebut, dan usaha yang dijalankan juga lagi dalamkeadaan failed yang tidak memungkinkan untuk membayar dendaketerlambatan tersebut ;Berdasarkan dalil dalil seperti tersebut di atas, Tergugat dan Turut Tergugatmemohon Kepada Majelis Hakim
Register : 21-07-2020 — Putus : 10-09-2020 — Upload : 29-09-2020
Putusan PN PALU Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Pal
Tanggal 10 September 2020 — Penggugat:
AL IHWATUN
Tergugat:
PT.BALINDO MANUNGGAL BERSAMA
15129
  • tergugatlah yang menggantikerugian pembayaran kepada konsumen tanpa melibatkan ataumemotong gaji penggugat; Bahwa dengan adanya hasil audit dan temuan beberapa kuitansipalsu. bahwa terhadap perbuatan penggugat dengan modusmenaikkan harga satuan dari harga yang semestinya adalah sudahdilakukan beberapa kali namun barulah ketahuan sejak adanyakomplen yang diajukan oleh salah satu kostemer servis;v Bahwa atas perbuatan pelanggaran berat yang telah dilakukan olehPENGGUGAT maka pihak perusahaan memberikan sangsi
Register : 31-08-2017 — Putus : 11-10-2017 — Upload : 30-10-2017
Putusan PN PASIR PANGARAIAN Nomor 283/Pid.Sus/2017/PN Prp
Tanggal 11 Oktober 2017 — Penuntut Umum: RIKI SAPUTRA, SH Terdakwa: SURIADI ALS YADI BIN SUWANDI
6640
  • UnsurSecaraTanpa Hak Dan MelawanHukumMemiliki,Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan Bukan Tanaman;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsurini adalah tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai kKewenangan yangdapat di benarkan oleh hukum sedangkan yang di maksud dengan malawanhukum adalah bahwa unsur melawan hukum (wederrechtelijk) adalahmaksud perbuatan itu tidak menindahkan normanorma hukum yang berlakudan melanggar peraturan hukum yang ada sangsi pidananya,
Putus : 23-02-2015 — Upload : 10-07-2015
Putusan PN KASONGAN Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN.Ksn
Tanggal 23 Februari 2015 — MOHAMAD RAHMADIW J. Als MADIW Bin JAMRI
5140
  • AliasMADIW Bin JAMRI, oleh karenanya menurut pendapat saksi sebagai Ahliadalah patut diduga telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan pengangkutandan/atau niaga BBM yang disubsidi Pemerintah manakala seluruh atau sebagiandari volume BBM tersebut adalah yang disubsidi Pemerintah,sehingga dapatdikenakan sangsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dan dapatmengesampingkan sanksi pada pasal 53 huruf b, huruf c dan huruf d UU RI No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.Terhadap keterangan saksi dan
Register : 20-04-2018 — Putus : 04-12-2018 — Upload : 27-12-2018
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 11/Pdt.G/2018/PN TBH
Tanggal 4 Desember 2018 — Penggugat:
YANDRA PUTRA
Tergugat:
4.BUPATI INDRAGIRI HILIR Cq Kepala Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Indragiri Hilir
5.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Sungai Piring Teluk Pantaian
6.INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
15021
  • Tergugat Ill. ataspenetapan denda keterlambatan sebesar Rp. 2.467.637.385,45 (dua milyar empat ratusenam puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh limakoma empat lima rupiah) yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlakusebagaimana yang di atur menurut Pasal 91 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 4tahun 2015 tentang Pengadaan Barang / Jasa disebutkan bahwa keterlambatanpelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh keadaan kahar (Force Majeure) tidakdikenakan sangsi
    MT. bahwa terhadap keadaan kahar / fourje majer tidaklah dapatdikenakan suatu Sangsi apapun dikarenakan hal tersebut terjadi diluar kehendak parapihak, dan merupakan keadaan yang sepenuhnya disebabkan oleh keadaan dan factoralam oleh karena itu dihubungkan dengan ketentuan Pasal 91 ayat (5) PeraturanPresiden Nomor : 4 Tahun 2015, disebutkan bahwa keterlambatan pelaksanaanpekerjaan yang diakibatkan oleh keadaan kahar (force majeure) tidak dikenakansanksi. Jo.
Register : 17-02-2020 — Putus : 04-03-2020 — Upload : 04-03-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 97/PID.SUS/2020/PT SMG
Tanggal 4 Maret 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : NOVIANA HERMAWATI ,SH,MH
Terbanding/Terdakwa : CHRAMSE NIKIJULUW ALS ANCE BIN PAULUS NIKIJULUW
4118
  • Hal ini didasari akanbahaya yang ditumbulkan dari kejahatan narkotika yang mengancamkehidupan berbangsa dan bernegara.Menurut Muladi dikembangkanya sangsi pidana minimum khusus untukpidana tertentu ditujukan dalam rangka mngurangi disparitas pidana danmenunjukan beratnya tindak pidana yang bersangkutan.
Register : 22-05-2014 — Putus : 08-07-2014 — Upload : 18-09-2014
Putusan PN MARABAHAN Nomor 110/Pid.B/2014/PN Mrh
Tanggal 8 Juli 2014 — MAHRAWI Als AWI Bin H. ASARI (Alm)
8326
  • nomor kendaraan adalah Kepolisian Negara RI;PUTUSAN NO.110/PID.B/2014/PN.Mrh HalllBahwa apabila plat nomor yang ada di STNK diubah tanpamelapor kepada pihak yang berwenang sehingga tidak sesuai lagidengan aslinya, maka dapat di simpulkan STNKnya asli, tetapipenulisan no platnya yang palsu, jadi termasuk STNK pslsu;Bahwa perbedaan STNK asli dan STNK palsu adalah apabilaSTNK asli diterawang akan timbul lambang Mabes Polri, dan adastandar tinta knusus dengan merk khusus untuk penulisannya;Bahwa ada sangsi