Ditemukan 2567 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tuan tian tahan thin then tjan tran
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-05-2015 — Upload : 08-07-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 02/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 8 Mei 2015 — H. Suharnoto, SE ; KEJAKSAAN NEGERI MALANG
152 — 61
  • ., tidak terbukti melakukan tndak pidana korupsi sebagaidituduhkan melanggar pasal 12 huruf e UU Nomor 31 Than 1999 sebagaimana telah diubahdengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;e Membebasakan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atau setdaktidaknya menjatuhkan pidanayang seringanringannya demi hukum;e Membebankan biaya perkara kepada Negara.Menimbang, bahwa atas nota pembelaannya/pledoi yang diajukan oleh Penasihat HukumTerdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan
Pengadilan PT MATARAM Pidana Khusus
Register : 24-10-2013 — Putus : 20-11-2013 — Upload : 05-11-2021
Putusan PT MATARAM Nomor 15/PID.TPK/2013/PT MTR
Tanggal 20 Nopember 2013 — Pembanding/Terbanding/Jaksa Penuntut : APRIYANTO KURNIAWAN, SH.,MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : LALU MASUD KHOLAH, ST
Turut Terbanding/Jaksa Penuntut : ZULKARNAEN, SH
124 — 56
  • JoulesSurge Full timeEnergy multipoleFiltering noisefiltering :0.3% IEEEsurge letthrough : zeroclampingresponse time: meets UL1449BackUpTime Half 14.5 minutesLoad (320 Watts) 33 BackUpTime Full 5.4 minutesLoad (640 Watts)Battery MaintenanceType free sealedLeadAcidbattery withsuspendedelectrolyte :leakproofWeight 21.82 KGWarranty 2 years repairor replaceOthers OutputMaxConfigurablePower: 640Watts / 1000VA OutputVoltage Note:Configurablefor 220 : 230or 240nominaloutputvoltage OutputVoltageDistortion:Less than
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 19-06-2007 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1104 K/Pid/2007
Tanggal 19 Juni 2007 — HERY MUCHLIS bin ENDANG TJASIMAH
117 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Adagium tersebut adalah "itis better that ten guilty persons escape than one innocent suffer" (lebih baikmembebaskan 10 orang yang bersalah, daripada menghukum seseorangyang tidak bersalah), juga sebagaimana dipertanyakan oleh Alan M.Dershowitz: "how could any of us sleep if innocent people were put away?"(bagaimana kita bisa tidur, jika seseorang yang tidak bersalah disingkirkan?).
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-02-2012 — Putus : 26-04-2012 — Upload : 11-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 09/Pid. Sus/TPK/2012/PN. Bdg
Tanggal 26 April 2012 — WANDI SUPRIYADI BIN (Alm) DIDI SUKARDI
54 — 12
  • untukpenguatan kinerja Rt dan Rw sebanyak 31 orang bulan Juli s/dDesember 2009 sebesar Rp.1.550.000,.Kwitansi nomor 17/Koang.2R.1.6 tanggal 8 Desember 2009 untukpembayaran biaya penguatan anggota hansip sebanyak 13 orangbulan Juli s/d Desember 2009 sebesar Rp.650.000..Kwitansi nomor 18/koang.2P.6.4 tanggal 14 Desember 2009 untukpembayaran pembelian seragam pemerintah Desa sebesarRp.700.000,.Kwitansi nomor 19/koang.2P.6.3 tanggal 14 Desember 2009 untukpembayaran biaya kegiatan desa siaga dari ADD tahap II than
    untukpenguatan kinerja Rt dan Rw sebanyak 31 orang bulan Juli s/dDesember 2009 sebesar Rp.1.550.000,.Kwitansi nomor 17/Koang.2R.1.6 tanggal 8 Desember 2009 untukpembayaran biaya penguatan anggota hansip sebanyak 13 orangbulan Juli s/d Desember 2009 sebesar Rp.650.000.,.Kwitansi nomor 18/koang.2P.6.4 tanggal 14 Desember 2009 untukpembayaran pembelian seragam pemerintah Desa sebesarRp.700.000,.Kwitansi nomor 19/koang.2P.6.3 tanggal 14 Desember 2009 untukpembayaran biaya kegiatan desa siaga dari ADD tahap II than
    Terdakwa lihat Kwitansi nomor 18/koang.2P.6.4 tanggal14 Desember 2009 untuk pembayaran pembelian seragam pemerintahDesa sejumlah Rp.700.000, kebenaran kwitansi adalah tidak benarkarena kwitansi dibuat hanya pelengkap adminstrasi saja dilampirkandalam LP.Kwitansi nomor 19/koang.2P.6.3 tanggal 14 Desember 2009 untukpembayaran biaya kegiatan desa siaga dari ADD tahap II than 2009sejumlah Rp.1.000.000,.
    Terdakwa lihat Kwitansi nomor 19/koang.2P.6.3 tanggal 14 Desember 2009 untuk pembayaran biayakegiatan desa siaga dari ADD tahap Il than 2009 sejumlahRp.1.000.000, kebenaran kwitansi adalah tidak benar karena kwitansidibuat hanya pelengkap adminstrasi saja dilampirkan dalam LPUJ.Kwitansi nomor 20/koang.2R.3.1 tanggal 15 Desember 2009 untukpembayaran mengganti biaya Alat Tulis Kantor (ATK) bulan Juli s/dDesember 2009 sejumlah Rp.500.000,.
Pengadilan PA DABO SINGKEP Perdata Agama Perceraian
Register : 16-04-2013 — Putus : 23-07-2013 — Upload : 27-09-2013
Putusan PA DABO SINGKEP Nomor 69/Pdt.G/2013/PA.DBS
Tanggal 23 Juli 2013 — Pemohon vs Termohon
23 — 6
  • Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di kediaman didi rumah kontrakan selama 1.5 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon ke rumahdinas selama 2 than, kemudian pindah ke Kabupaten Lingga di rumah kontrakanHalaman I dari 36 halaman Putusan No :69/Pdt.G/2013/PA.DBSselama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri selama 11 tahun, kemudianpindah ke rumah sendiri juga selama 4 tahun sampai dengan sekarang;Bahwa selama permikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukunsebagimana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 17-10-2017 — Putus : 09-11-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1947 B/PK/PJK/2017
Tanggal 9 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TAPIAN NADENGGAN;
49 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1947/B/PK/PJK/2017relief or exemption where a resident of aContracting State, otherwise than through anagency or nominee relationship, simply acts as aconduit for another person who in fact receives thebenefit of the income concerned.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 22-06-2015 — Putus : 20-08-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 441 B/PK/PJK/2015
Tanggal 20 Agustus 2015 — PT. BHUMIREKSA NUSASEJATI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
59 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menurut Adriaan Bedner yang diartikan dengan reformatio inpeius adalah:Reformatio in peius means that a citizen appeals against a decision either at the instance which issued the decision, a special instance foradministrative appeal or the administrative court and that the outcome ofthe appeal puts him in a worse situation than he was before appealing.bahwa penghitungan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.39483/PP/M.1/16/2012 diucapkan pada tanggal 30 Juli 2012, adalahPutusan yang lebih berat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 18-01-2016 — Upload : 17-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1059/C/PK/PJK/2015
Tanggal 18 Januari 2016 —
93 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1059/C/PK/PJK/2015(a) that there are no restrictions as to the disposition or use of the goods by thebuyer other than restriction which:(i) are imposed or required by law or by the public authorithies in thecountry of importation;(ii) limit the geographical area in which the goods may be resokd; or(iii) do not substantially affect the value of the goods."
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 20-08-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 439 B/PK/PJK/2015
Tanggal 20 Agustus 2015 — PT. BHUMIREKSA NUSASEJATI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
38 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menurut Adriaan Bedner yang diartikan dengan reformatio in peiusadalah:Reformatio in peius means that a citizen appeals against a decision either at the instance which issued the decision, a special instance foradministrative appeal or the administrative court and that the outcome ofthe appeal puts him in a worse situation than he was before appealing;Bahwa penghitungan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.39480/PP/M.1/16/2012 diucapkan pada tanggal 30 Juli 2012, adalah putusan yanglebih berat
Pengadilan PA SELONG Perdata Agama
Register : 02-08-2017 — Putus : 05-06-2018 — Upload : 13-03-2019
Putusan PA SELONG Nomor 744/Pdt.G/2017/PA.Sel
Tanggal 5 Juni 2018 — Penggugat melawan Tergugat
48 — 24
  • Laq than binti Amaq Hir, perempuan, umur + 32tahun, agama Islam, pekerjaan tani, dulu bertempattinggal di Dusun Lantan, Desa Aikdewa Utara, KecamatanPringgasela, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidakdiketahui alamatnya dengan pasti di Malaysia, sebagaiTurut Tergugat 7;8.
Pengadilan PN SEKAYU Pidana Umum
Register : 25-03-2019 — Putus : 29-05-2019 — Upload : 13-06-2019
Putusan PN SEKAYU Nomor 192/Pid.B/2019/PN Sky
Tanggal 29 Mei 2019 — Penuntut Umum:
Amelda Yunita ,SH.,MH
Terdakwa:
Aprin Hata Als Boker Bin Abdullah Rusdi
20 — 6
  • Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa APRIN HATTA ALSBOKER Bin ABDULLAH RUSDI dengan pidana penjara selama 2(dua) Than 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalamtahanan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gen Max warna hitam tanpa nopolNosin : MHKP3CA1JG K112779 No.
Pengadilan PN GRESIK Pidana Khusus
Register : 22-04-2021 — Putus : 13-07-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN GRESIK Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk
Tanggal 13 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.DYMAS ADJI WIBOWO, S.H., M.H.
2.A.A. NGURAH WIRAJAYA, S.H.
3.FARIS ALMER ROMADHONA, S.H.
4.INDAH RAHMAWATI, S.H.
5.ESTI HARJANTI CANDRARINI, S.H.
Terdakwa:
JOHAN ADITYA KUNCORO
148 — 35
  • Ship (Deletion) Ships Name Kokusai Maru No.1;
  • General Classification berbahasa Jepang;
  • Builders Certificate Kind & Name of Vessel Kokusai Maru No.1 date 21 March 2017;
  • General Declaration;
  • Bill of Lading Nomor 28/12/91/2018 tanggal 28 Desember 2018 Ocean Vessel REVO 8 Ex Kokusai Maru No.1;
  • Form A Supplement to the International Oil Pollution Prevention Certificate (IOPP Certificate) Record Of Construction and Equipment For Ships Other than
    Vessels Registrations Name of Vessel KokusaiMaru No.1;Registration of Ship (Deletion) Ships Name Kokusai Maru No.1;General Classification berbahasa Jepang;Builders Certificate Kind & Name of Vessel Kokusai Maru No.1 date21 March 2017;General Declaration;Bill of Lading Nomor 28/12/91/2018 tanggal 28 Desember 2018 OceanVessel REVO 8 Ex Kokusai Maru No.1;Form A Supplement to the International Oil Pollution PreventionCertificate (IOPP Certificate) Record Of Construction and EquipmentFor Ships Other than
    Vessels Registrations Name of Vessel Kokusai Maru No.1;Registration of Ship (Deletion) Ships Name Kokusai Maru No.1; GeneralClassification berbahasa Jepang; Builders Certificate Kind & Name of VesselKokusai Maru No.1 date 21 March 2017; General Declaration; Bill of LadingNomor 28/12/91/2018 tanggal 28 Desember 2018 Ocean Vessel REVO 8 ExKokusai Maru No.1; Form A Supplement to the International Oil PollutionPrevention Certificate (IOPP Certificate) Record Of Construction and EquipmentFor Ships Other than
    Registration of Ship (Deletion) Ships Name Kokusai Maru No.1; General Classification berbahasa Jepang;Halaman 154 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN GskBuilders Certificate Kind & Name of Vessel Kokusai Maru No.1 date21 March 2017;General Declaration;Bill of Lading Nomor 28/12/91/2018 tanggal 28 Desember 2018 OceanVessel REVO 8 Ex Kokusai Maru No.1;Form A Supplement to the International Oil Pollution PreventionCertificate (IOPP Certificate) Record Of Construction and EquipmentFor Ships Other than
Restatement Grosse Akta
Author : Ahmad Fikri Assegaf; Elijana Tanjah;
Grosse Akta
4783 — 4447
  • Alasan memilih topik grosse akte sebagai salah satu pokok bahasan Restatement adalah terdapatnya kesimpangsiuran terkait grosse akte. Grosse akte mempunyai judul Demi Ketuhanan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti irah-irah putusan pengadilan ... [Selengkapnya]
  • According to settled case law, a facsimilesignature is valid even if it was placed by someone other than the person concerned,provided that other person was authorised to do so." For instance, for the purposesof Art. art. 258 lid 1 of the Code of Penal Procedure (CPP), a fax copy was acceptedas a validly signed summons.' A fax copy with the visible signature of the lawyer onit was considered a properly signed application within the meaning of Art. 429d CCP(old)."
    Consequently, it does not confirm the material correctness of itscontents and does not provide any stronger evidence than the original instrumentitself. Copies that do not comply with the provisions of Art. 160(2) CCP have only freeevidentiary value.Art. 430 CCP: counterpart originalsThis provision sets two conditions on anyone who wants to use the means ofcoercion given by the right of enforcement. The first is possession of entitlement toenforcement.
    If the party needs more than one copy forexample because enforcement takes place in several places at the same time he canhave more provided (Arts. 231 and 290 CCP). For the issue of counterpart originals ofnotarial instruments, see Art. 50 of the Notaries Act.Service (paragraph 3)Service precedes enforcement and is not part of it. The requirement of serviceprior to enforcement applies almost unvaryingly. In case of attachment to collect childmaintenance, however, see Art. 479g(2) CCP.
    Instrumentswhich may be drafted only by officials, but the drafting of which the law assignsto others than officials, are also considered authentic instruments in certaincases,3. Private instruments are all instruments which are not authentic instruments.Art. 157 CCP1. Authentic instruments constitute imperative evidence with respect to anyone ofwhat the official stated about his or her observations and acts within the scopeof his or her authority.2.
    If the partyagainst whom the instrument is invoked is someone other than the person whoPenjelasan Hukum tentang Grosse Akte 25 isit.indd 25 42/14/2010 12:16:54 AM Art.supposedly signed it, a statement that the genuineness of the signature is notacknowledged will suffice.160 CCPThe force of the written evidence lies in the original instrument.Counterpart originals and complete copies of an authentic instrument whichmust be kept according to a statutory provision constitute the same evidenceas the
Pengadilan PN BATAM Perdata Perjanjian
Putus : 20-05-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN BATAM Nomor 206/Pdt.G/2014/PN.BTM
Tanggal 20 Mei 2015 — BURTON IVAN KAGAN, dkk ; PT. SENIMBA BAY RESORT.
171 — 70
  • B133 tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 4.3 PurchaseAgreement, Tergugat berhak untuk mengalihkan atau menjual kepadapihak ketiga atas Ruko BI33 tersebut, yang menyatakan bahwa:Tf any such unpaid instalments remains unpaid for any period inexcessof Fourteen days after the due date, the Vendor shall be entitled atits option to give the Purchaser or his solicitors not less than twenty one(21) days notice to treat this Agreement as having been repudiated by thePurchaser and (unless in the meanwhile
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 30-07-2015 — Upload : 11-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 386 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 30 Juli 2015 — 1. ABDUL BEDI, DKK VS PT ALIANISA
62 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Uang penggantian hak Pasal 156 ayat (4) UndangUndang Nomor13 Tahun 2013 atau 15% x (jumlah huruf a ditambah jumlah hurufb);Dengan perincian sebagai berikut: No Nama Masa Upah (PerGub Pesangon Penghargaan Penggantian TotalKerja No.78/2013) 2 x(duakali) Masa Kerja Hak 15% diterima(tahun)Rp Rp Rp Rp Rp1 Abdul Bedi 3Thn 2.190.000 13.140.000 4.380.000 2.628.000 20.148.0002 Suharsono 3 Thn 2.190.000 13.140.000 4380.000 2.628.000 20.148.000Kurniawan3 Anis 3 ThAn 2.190.000 13.140.000 4.380.000 2.628.000
Pengadilan PN AMBON Perdata Tanah
Register : 09-06-2011 — Putus : 13-12-2012 — Upload : 25-06-2014
Putusan PN AMBON Nomor 85/PDT.G/2011/PN.AB
Tanggal 13 Desember 2012 — RUBEN WILLWEM REHATTA,Pekerjaan Pegawai Negeri PT Bank Maluku, beralamat di Jalan Batu Kerbau RT 002/RW 06 Kelurahan Batu Meja Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai-------------PENGGUGAT; M E L A W A N : 1. PEMERINTAH PROVINSI MALUKU Cq GUBERNUR MALUKU beralamat, di Jalan Raya Pattimura No. 1 Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ; 2. PEMERINTAH KOTA AMBON Cq WALIKOTA AMBON, beralamat di Jln,Sultan Hairun Ambon disebut sebagai TERGUGAT II ; 3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI MALUKU Cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA AMBON beralamat di Jln Jenderal Sudirman Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III ;
140 — 114
  • Bahwa karena objek sengketa bukan milik Interveniet dan bukan pulamilik Pengguhat asli, maka keinginan untuk membatalkan sertifikatHak Pakai Nomor 56 Than 1998 sangat berdasa dan harus ditolak.e Bahwa pernyataan batal terhadap sebuah sertifikat yangdikeluarkan oleh BPN bukanlah merupakan kewenangan lembagaperadilan, oleh karena itu dalil interveniet butir 13 posita tidakberalasan sehingga harus ditolak.7.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 28-11-2014 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1075 K/Pdt/2014
Tanggal 28 Nopember 2014 — PT GUNUNG PUTRI GRAHA MAS vs PT TUGU PRATAMA INDONESIA
189 — 137 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berikut kamikutip bunyi ketentuanketentuan tersebut di atas :General conditions applying to all sections butir 11 dalam polis asuransi:The Insured shall at the expense of the Insurers do and concur in doingand permit to be done all such acts and things as may be necessary orrequired by the Insurers in the interest any rights or remedies or ofobtaining relief or indemnity from parties (other than those insured underthis Policy) to which the Insurers shall be or would become entitled orsubrogation
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus Desain Industri
Register : 15-02-2018 — Putus : 25-07-2018 — Upload : 15-11-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Desain/2018/PN Niaga Sby
Tanggal 25 Juli 2018 — PT EKOSJAYA ABADI LESTARI TERHADAP MACHRIDA FEBRIANA
1012 — 3306
  • In its application to real estate or thingsreal, it is frequently used in connection wth the terms "estate; "right andtitle': More particularly, it means a right to have advantage accuring fromanything: any right in nature of property but less than title" (kepentinganadalah istilah yang paling umum yang dapat digunakan untukmenunjukkan hakhak, tuntutan, title, pembagian hukum.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 01-07-2015 — Putus : 22-09-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 485 B/PK/PJK/2015
Tanggal 22 September 2015 — PT. BHUMIREKSA NUSASEJATI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
75 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menurut Adriaan Bedner yang diartikan dengan reformatio in peiusadalah:Reformatio in peius means that a citizen appeals against a decision eitherat the instance which issued the decision, a special instance foradministrative appeal or the administrative court and that the outcome ofthe appeal puts him in a worse situation than he was before appealing;Bahwa penghitungan dalam Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.39481/PP/M.1/16/2012 diucapkan pada tanggal 30 Juli 2012, adalahPutusan yang lebih berat
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 06-05-2020 — Putus : 07-06-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 227/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 7 Juni 2021 — Penggugat:
PT. TIRTA MEDIKA NUSANTARA
Tergugat:
1.PT. TIRTA MEDIKA JAYA
2.CLEARBRIDGE MEDICAL ASIA PTE LTD
3.PT. GENESIS KAPITAL INVESTAMA
4.Wahdini Syafrina S Tala, S.H., M.Kn
5.KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA c.q DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
579 — 635
  • The Vendor Shareholder shall, no later than one (1)Business Day after the date of this Agreement, procure (a) the restatementof the circular resolution on the Classification of Shares into a notarial deedand (b) the obtaining of the receipt of notification or approval (as applicable)from the Indonesian Ministry of Law and Human Rights for suchClassification of Shares.Terjemahan tidak resmi sebagai berikut:Pasal 2.1 Pada tanggal Perjanjian ini:(a) Clearbridge memiliki 63.700 Saham, mewakili 49% modalditempatkan