Ditemukan 2296 data
9 — 0
Nomor11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah telah menyatakan bahwa perubahan yangmenyangkut biodata suami isteri atau wali harus berdasarkan Putusan Pengadilan Agamapada wilayah yang bersangkutan.Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut bersifat untukkepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri ( for the benefit of one party) makapermohonan ini bersifat voluntair, karenanya maka kata Putusan sebagaimana terteradalam Peraturan Menteri Agama tersebut di atas harus diartikan sebagai Penetapan.Menimbang
10 — 7
Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2018/PA.MrbMenimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut bersifatuntuk kepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri ( for the benefit of one party)maka permohonan ini bersifat voluntair, maka produk hukum PengadilanAgama Marabahan berupa Penetapan;Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, pokok masalahperkara ini adalah adanya perbedaan penulisan biodata Pemohon yang tertulisdalam Akta Cerai dengan biodata Pemohon yang tertulis dalam Kartu TandaPenduduk Pemohon
8 — 7
tanggal 28 Januari 2016 guna dijadikansebagai alas hukum untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta KartuKeluarga (KK );Menimbang, bahwa pasal 34 ayat 2 Peraturan Menteri Agama RI.Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah telah menyatakan bahwaperubahan yang menyangkut biodata suami isteri atau wali harus berdasarkanPutusan Pengadilan Agama pada wilayah yang bersangkutan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebutbersifat untuk kepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri ( for the benefit
9 — 3
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, makapemeriksaan permohonan ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Surabaya ;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah tentang perubahannama Pemohon, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:XXXXtanggal 27Desember 1975 agar sesuai dengan nama Pemohon, sebagaimana tercantum dalam KTP danKSK Pemohon;Menimbang, bahwa perkara permohonan atau gugatan voluntair berciri khas masalahyang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata ( for the benefit
Henro sitohang
71 — 29
walaupun demikian karena sifatnya, tidaksemua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karenaPengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatuperkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaanpraktikperadilan;Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (voluntairn), atau sifat darisuatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingansepihak semata (for the benefit
BENDEL WELKY TAKASENSENGAN
20 — 12
dengan ketentuan Pasal 330KUHPerdata dan 359 KUHPerdata, maka beralasan hukum untuk menetapkanPemohon Bendel Welky Takasensengan sebagai wali dari TEGUH RAMADHAN,Jenis kelamin lakilaki, lahir di Poso pada tanggal 24 Desember 1998 atau yangmasih termasuk kategori belum dewasa, khusus untuk mengikuti seleksipenerimaan TNI AD Tahun 2018;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ciri khas permohonan ataugugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingansepihak semata (for the benefit
8 — 0
ayat 1Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka pemeriksaanpermohonan ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Surabaya ;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalahtentang perubahan nama Pemohon sebagaimana tercantum dalamKutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tanggal 10 Januari 2011agar sesuaidengan nama Pemohon sebagaimanatercantumdalam KTP dan KK;Menimbang, bahwa perkara permohonan atau permohonanvoluntair berciri knas masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihaksemata (for the benefit
416 — 339 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 4224/B/PK/Pjk/2020antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa perlu dilakukanpengujian: willing to pay test (par 6.14), economic benefit test (par 6.15),product lifecycle consideration (par 1.50), identify contractual andarrangement for transfer of IP (par 6.166.19).
Dengan kata lain OECDTransfer Pricing Guidelines dimana dalam pengujian eksistensi transaksipembayaran royalty atas intangible antara pihak yang mempunyaihubungan istimewa harus dilakukan:a) Willing to pay test (Par 6.14);b) Economic benefit test (Par 6.15);c) Product life cycle consideration (Par 1.50);d) Indentify contractual and arrangement for transfer of IP (Par 6.166.19);bahwa untuk mendapatkan pembanding yang andal, harus dilakukananalisis tingkat kKesebandingan antara transaksi yang dilakukan
FAHZI
Tergugat:
PT. SAMUDRA PACIFIC MARINE
127 — 22
tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa :TERGUGAT meliburkan atau merumahkan seluruh karyawan yangada terhitung sejak 1 Mei 2020 kecuali beberapa karyawan tertentuguna mengamankan fasilitasfasilitas TERGUGAT;Bahwa, pada tanggal 13 Mei 2020, TERGUGAT juga mengeluarkanMEMORANDUM Nomor : 0008/DIRSPMJKT/V/20 sehubungan denganadanya MEMORANDUM Nomor : 0006/DIRSPMJKT/V/20 yang mana isidari MEMORANDUM tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa :TERGUGAT~ telah mengambil kebijakankebijakan terhadapkompensasi dan benefit
Bukti P..18 : Memorandum Nomor : 0008/DIRSPMJKT/V/20 tanggal 13 Mei2020 dengan subject Kebijakan Kompensasi dan Benefit Sehubungandengan Keputusan Meliburkan Karyawan Akibat Wabah Covid 19 danDampak Ekonomi Yang Ditimbulkan;Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 14/Pdt.SusPHI/2021/PN.Bjm19.20.21.22.23.24.25.26.27.Bukti P.19 : Salinan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik IndonesiaNomor M/3/HK.O4/III/2020 Tentang Perlindungan Pekerja/Buruh danKelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan PenanggulanganCovid19
SPMterpaksa harus meliburkan/ merumahkan Karyawan yang ada sejak tanggal 1Mei 2020 kecuali beberapa karyawan tertentu guna mengamankan FasilitasPerusahaan,Menimbang bahwa memperhatikan bukti P.18 Tentang MemorandumNomor : 0008/DIRSPMJKT/V/20 tanggal 13 Mei 2020 dengan SubjectKebijakan Kompensasi dan Benefit sehubungan dengan Keputusan MeliburkanKaryawan akibat Wabah Covid 19 dan Dampak Ekonomi yang ditimbulkan yangdibuat dan ditandatangani NENIE AFWANI Jabatan HRD & GA Divisi Head PT.SAMUDERA PASIFIC
MARINE yang menerangkan Bahwa memorandum inidikeluarkan sebagai lanjutan dari MEMORANDUM Nomor : 0006/DIRSPMJKT/V/20 Perihal meliburkan karyawan akibat wabah Covid19 dan dampakekonomi yang ditimbulkan Perusahaan telah mengambil kebijakankebijakanterhadap kompensasi dan benefit karyawan dan pembayaran THR Idul FitriTahun 2020 sebagai berikut :1.
MOHAMAD SABARI
Tergugat:
1.PT. SAMUDRA PACIFIC MARINE
2.PT. TRI ELANGJAYA MARITIM
98 — 18
tersebut pada pokoknya menyatakanbahwa:TERGUGAT meliburkan atau merumahkan seluruh karyawanyang ada terhitung sejak 1 Mei 2020 kecuali beberapa karyawantertentu guna mengamankan fasilitasfasilitas TERGUGAT 1;Bahwa, pada tanggal 13 Mei 2020, TERGUGAT I juga mengeluarkanMEMORANDUM Nomor : 0008/DIRSPMJKT/V/20 sehubungan denganadanya MEMORANDUM Nomor : 0006/DIRSPMJKT/V/20 yang mana isidari MEMORANDUM tersebutpada pokoknya menyatakanbahwa :TERGUGAT telah mengambil kebijakankebijakan terhadapkompensasi dan benefit
Bukti P.7 : Informasi Dana dan Uang Pensiun Peserta Jaminan Hari Tua JP BPJS Ketenagakerjaan 2019;BuktiP.8 : Memorandum Nomor : O006/DIRSPMJKT/V/20 PerihalMeliburkan Karyawan Akibat Wabah Covid19 dan Dampak Ekonomi yangditimbulkan, Tanggal 13 Mei 2020;Bukti P9 : Memorandum Nomor : 0008/DIRSPMJKT/V/20 PerihalKebijakan Kompensasi dan Benefit Sehubungan denganHalaman 19 dari 36 Putusan Nomor 16/Pdt.SusPHI/2021/PN.BjmKeputusanMeliburkan Karyawan Akibat Wabah Covid 19 dan DampakEkonomi yang ditimbulkan
SPM terpaksaharus meliburkan/ merumahkan Karyawan yang ada sejak tanggal 1 Mei 2020kecuali beberapa karyawan tertentu guna mengamankan Fasilitas Perusahaan;Menimbang bahwa memperhatikan bukti P9 Tentang MemorandumNomor : 0008/DIRSPMJKT/V/20 tanggal 13 Mei 2020 Subject KebijakanKompensasi dan Benefit sehubungan dengan Keputusan Meliburkan Karyawanakibat Wabah Covid 19 dan Dampak Ekonomi yang ditimbulkan yang dibuatHalaman 30 dari 36 Putusan Nomor 16/Pdt.SusPHI/2021/PN.Bjmdan ditandatangani NANIE AFWANI
Jabatan HRD & GA Divisi Head PT.SAMUDERA PASIFIC MARINE yang menerangkan Bahwa memorandum inidikeluarkan sebagai lanjutan dari MEMORANDUM Nomor : 0006/DIRSPMJKT/V/20 Perihal meliburkan karyawan akibat wabah Covid19 dan dapkaekonomi yang ditimbulkan Perusahaan telah mengambil kebijakankebijakanterhadap kompensasi dan benefit karyawan dan pembayaran THR Idul FitriTahun 2020 sebagai berikut :1.
1.RM. HERMUKTI WAHYU W.
2.MULYONO BANUKARSO
3.MARINA SUKMA PUTRI YULISIANA
4.TRIGUNADI BUDI SETIADI
5.JIMMY ANDREW MARIO MANURUNG
6.YUSUF AZHARI
7.BENNY GUNAWAN, S.T.
8.BENNY PUTRA
Tergugat:
PT. TERA GLOBAL VESTAL BATURAJA BATURAJA
10 — 5
Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian secara Verstek;
- Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh kewajiban atas hak hak upah kepada PARA PENGGUGAT dengan perincian sebagai berikut ;
- Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh kewajiban DENDA ATAS UPAH DAN THR kepada PARA PENGGUGAT dengan perincian sebagai berikut ;
- Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh kewajiban atas segala benefit
YASIN TONTOIYO
16 — 8
dikaitkan dengan ketentuan Pasal 330KUHPerdata dan 359 KUHPerdata, maka beralasan hukum untuk menetapkanPemohon YASIN TONTOIYO sebagai wali dari YAHYA ABUBAKAR DM, Jeniskelamin lakilaki, lahir di Tongko pada tanggal 24 Juli 1998 atau yang masihtermasuk kategori belum dewasa, khusus untuk mengikuti seleksi penerimaan TNIAD Tahun 2018;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ciri knas permohonan ataugugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifatkepentingan sepihak semata (for the benefit
FRANCE HERRY GARUSU
37 — 11
Hakimmenilai bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana laporandari Pihak Kepolisian tentang Surat Kehilangan adalah telah sesuai denganaturan hukum yang berlaku, dan tidak ada dasar bagi hakim untuk tidakmengabulkan permohonan pemohon tersebut, sehingga dengan demikianpermohonan pemohon dalam hal ini adalah dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ciri khas permohonanatau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifatkepentingan sepihak semata (for the benefit
20 — 5
Agama Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong namun didalamnya telah terjadi kesalahan penulisan tempat tanggal lahir Pemohon,Masingai 10 Oktober 1982, yang benar adalah tempat tanggal lahir Pemohon,Masingai 15 Oktober 1982;Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah,maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa karena perkara a quo tidak ada pihak lawan/bersifatsepihak (for the benefit
10 — 0
Undangundang Nomor3 Tahun 2006, maka perkara tersebut menjadi kewenangan absolute PengadilanAgama;Menimbang, bahwa perkara permohonan atau gugatan volunatir berciri khasmasalah yang diajukan bersifat kKepentingan sepihak semata ( for the benefit of oneparty ), karena itu masalah yang dapat dimohonkan dengan voluntair adalah masalahmasalah yang telah ditentukan Peraturan Perundangan yang berlaku saja ;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang Perubahan namaPemohon dalam Kutipan Akta Nikah
NURKHAEDAH
16 — 3
Jalil suami Pemohon ;Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan tentang fakta, terlebihdahulu pengadilan akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan NegeriTanjungkarang berwenang memeriksa perkara ini dalam persidangan perkarapermohonan (volunteer jurisdiction);Menimbang bahwa, dalam praktek hukum acara perdata Indonesia,perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut: Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit ofone party only); Benarbenar murni untuk
14 — 8
Nomor 11tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah telah menyatakan bahwa perubahan yangmenyangkut biodata suami isteri atau wali harus berdasarkan Putusan PengadilanAgama pada wilayah yang bersangkutan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut bersifat untukkepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri ( for the benefit of one party) makapermohonan ini bersifat voluntair, karenanya maka kata Putusan sebagaimanatertera dalam Peraturan Menteri Agama tersebut di atas harus diartikan sebagaiPenetapan.Menimbang
DENY PRANDANA
18 — 7
walaupun demikian karena sifatnya, tidaksemua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karenaPengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatuperkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaanpraktikperadilan;Menimbang, bahwa ciri knas suatu permohonan (voluntairn), atau sifat darisuatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingansepihak semata (for the benefit
12 — 3
Kantor Urusan Agama KecamatanTanjung, Kabupaten Tabalong namun di dalamnya telah terjadi kesalahanpenulisan yaitu tempat tanggal lahir Tabalong 18 September 1983 , yang benaradalah tempat tanggal lahir Tanjung 13 September 1983;Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah,maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa karena perkara a quo tidak ada pihak lawan/bersifatsepihak (for the benefit
10 — 1
dalamnya telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon yang benaradalah Juhan dan tempat lahir Pemohon tertulis Selat Marata, yang benaradalah Sei Tatas;HIm 4 dari 7 hlm Penetapan Pengadilan Agama Tanjung No. 269/Pdt.P/2018/PA.TjgMenimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah,maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa karena perkara a quo tidak ada pihak lawan/bersifatsepihak (for the benefit