pekerjaan Ibu Rumah Tangga ,di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Selanjutnya disebut sebagaiTermohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat;Telah memeriksa buktibukti di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannyabertanggal 03 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Cibinong dengan Nomor Register 3197/Pdt.G/2016/PA.Cbn telahmengajukan halhal sebagai berikut:Adapun alasanalasan yang mendasari

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal20 September 2016Bermaksud mengajukan Cerai Talak terhadap : Halaman 4 dari xx halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2015/PA.CbnTERMOHON, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pendidikan D I,pekerjaan Iburumah tangga, tempat tinggal di Perum Pesona Cilebut, KB 1, No. 08, RT1/15,Desa Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnyadisebut sebagai Termohon ;Adapun alasanalasan yang mendasari permohonan ini adalah :1.

Bahwa Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalampertimbangan hukum yang mendasari amar putusannya telahsalah dan Akta Hibah dalam perkara aquo sebagai bukti otentikdan sempurna..

Bahwa kesimpulan Bahwa Majelis Hakim Pengadilan NegeriMakassar dalam pertimbangan hukum yang mendasari amarputusannya telah salah dan keliru serta kurangpertimbangan(onvoldoond gemotivier) dan tekah mengabaikanaasas Audi Alteram Partem dan asas Imparsialitas karenabersifat diskriminasi dan tidak adil dalam memeriksa danmengadili perkaraMenimbang....Menimbang, bahwa Kuasa para Terbanding semula tergugat I,Il,dalam kontra memori bandingnya tertangal 16 September 2013menyatakan bahwa putusan Pengadilan

Hadijahselaku pemilik mobil setiap bulannya melakukan pembayaran cicilan ataskredit mobil tersebut;Bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa sebagai Terdakwa adalahSaudara Irwan dan bukannya Saudara Hadijah selaku pemilik mobil, danfakta persidangan juga membuktikan bahwa Saudari Hadijah selaku pemilikmobil tidak pernah mengetahui akan tindakan yang dilakukan olehTerdakwa, dan menuruthukum hak milik harus dilindungi apalagi diperolehdengan cara yang halal dan atau tidak bertentangan dengan hukum;Bahwa mendasari

tanpamemiliki dokumen yang merupakan suratketerangan sahnya hasil hutansesuai ketentuan peraturan perudangundangan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 16;Bahwa sebagai dasar Judex Facti dalam pertimbangan hukumnyamenyangkut unsur dengan sengaja telah menyimpulkan untuk dapatmembuktikan unsur dengan sengaja terletak pada sikap batiniahTerdakwa sendiri yang berarti Terdakwa Menyadari, menghendaki, danmengetahui terjadinya perbuatan beserta akibat yang timbul dariperbuatannya tersebut;Bahwa untuk itu mendasari

memiliki kayu secara melawan hukum;Bahwa terhadap pertimbangan Judex Facti atas unsur bersamasama,telah keliru karena para Terdakwa masingmasing yakni Andi Herman,Idris, Andi Amring dan Jumadi (masingmasing dalam berkas perkaraterpisah) dikategorikan sebagai telah melakukan perbuatan bersamasama adalah keliru karena masingmasing Terdakwa perannya samaselaku sopir truk yang sebatas melaksanakan suruhan sehingga dapatdikategorikan kapasitas dari Para Terdakwa hanya sebatas menolongSaudara Herman;Bahwa mendasari

Dan mempelajari dan menghubungkan antara satu saksi dengan saksi yanglainnya diperoleh fakta hukum, bahwa saksi anggota polisi dalam perkara iniselaku pihak yang menangkap sebagaimana keterangannya tidak memberikan keterangan mengenai asalusul kayu, sedangkan saksi Hadijah selakuorang tua Terdakwa adalah saksi yang tidak tahu menahu akan perkara ini,karena faktanya saksi Hadijah tidak berada di lokasi kejadian danpemeriksaan atas kasus ini bukan berdasarkan pada keterangan saksi akantetapi hanya mendasari

miliknya dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengakut kayu danpemilik mobil bukan sebagai pelaku tindak pidana, maka merujuk padaketentuan Pasal 39 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana(KUHAP), terbukti tidak terdapat hubungan sebab akibat (Causal Verbad)antara kesalahan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, dan tindakpidana itu sendiri dengan perampasan truk yang adalah milik pihak yangtidak terkait atau tidak berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukanoleh Terdakwa;Bahwa selain itu mendasari

TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikanbuktibukti berupa,: G/L, CoA, Invoice, Bank Voucher, BAPP,Rincian Pemotongan dan Daftar Memorial;c. bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding)berpendapat bahwa untuk membuktikan bahwa di dalam koreksiPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah terjadidua kali pemotongan PPh Pasal 23, tidak cukup dengan buktibuktipada poin b di atas, namun seharusnya dibuktikan dengandokumen pendukung berupa dokumen dasar (source document)yang mendasari

ekualisasi antara biayabiayadengan objek PPh Pasal 23 dalam SPT Masa PPh Pasal 23 danbukti potongnya;. bahwa selanjutnya atas alasan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) yang menyatakan bahwa di dalamakun sewa angkutan darat, terdapat biaya pengangkutanmenggunakan truk/kendaraan sendiri milik Termohon PeninjauanKembali (Ssemula Pemohon Banding), seharusnya TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membuktikannyadengan dokumen pendukung berupa dokumen dasar (sourcedocument) yang mendasari

Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalamUji Bukti yang dapat meyakinkan bahwa koreksi yang dilakukanPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah tidaksesuai dengan aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku;Bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) dalam uji bukti hanya memberikan dokumenberupa G/L, CoA, Invoice, Bank Voucher, BAPP, RincianPemotongan dan Daftar Memorial, namun tidak memberikandokumen pendukung berupa dokumen dasar (source document)yang mendasari

equalisasi biayabiayayang merupakan objek PPh Pasal 23 di PPh Badan dengan SPTMasa PPh Pasal 23 dan bukti potongnya adalah telah benar dantepat serta sesuai dengan fakta yang terungkap.Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim,tidak mempertimbangkan data dan fakta yang terungkap dalam ujibukti di persidangan tersebut di atas yaitu bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikandata pendukung dalam uji bukti berupa dokumen dasar (sourcedocument) yang mendasari

No. 172 K/MIL/201 1landasan yuridis, untuk mengungkap kebenaran dan keadilan sekaligusmerupakan fakta/bukti konkrit dalam rangka penegakan hukum, begitu jugadalam perkara ini, adapun keberatan dari Pemohon Kasasi tersebut di dasarkanadanya :1.Bahwa mengenai pertimbangan hukum yang dijadikan sebagai bahanpertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara ini, hanya mendasari padaPengakuan Saksi1 (korban) yang kemudian diambil alin oleh Majelisdengan menyatakan bahwa Keterangan Saksi1 merupakan fakta hukum

No. 172 K/MIL/201 1Zina, sehingga seharusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sudah tidakrelevan untuk di jadikan bahan pertimbangan hukum dalam memutuskanperkara ini ;Adapun mengenai uraian dan argumentasi yang mendasari keberatan PemohonKasasi terhadap Putusan dikarenakan :1.Bahwa mengenai pertimbangan hukum yang dijadikan sebagai bahanpertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara ini, hanya mendasari padaPengakuan Saksi1 (korban) yang kemudian diambil alin oleh Majelisdengan menyatakan bahwa

(red.Putusan Pengadilan Militer Tinggi Ill Surabaya halaman 11 titik 3 dalampendapatnya ) dan untuk selanjutnya menyatakan Hakim yang akan menilaiterhadap keterangan Saksi bukan oleh Pemohon Kasasi ; Berkaitan dengan keberatan pertama tersebut, Putusan Majelis Hakimhanya mendasari atas keterangan Saksi1 (Istri dari Serda Esa PurwoWidodo) sedangkan Saksi2 dan Saksi3 dalam persidangan jelas tidaksesuai dengan ketentuan sebagaimana menurut ketentuan Pasal 1angka ke26 dan angka ke27 UndangUndang Republik

sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalanmediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndangNomor Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyatatidakberhasil ; === 2 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn ne Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun1975 jo. pasal 134 Kompilasi HukumMenimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama XXX dan XXXsedangkan Termohon juga mengajukan seorang saksi bernamaSAKSI T.1 masingmasing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkankaidah hukum Islam memberi petunjuk sebagaiberikut :Artinya : Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri denganperceraian ; Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh AllahSWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yangberbunyi ;39 VEIT Ul Jl J Mol palArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraiannamun dalildalil yang mendasari

Oleh karena itusepanjang tidak dibuktikan sebaliknya bukti tersebut mempunyai kekuatan yangsempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2, sudah dewasa dan sudahdisumpah dan keduanya mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohonsehingga ada halangan untuk menjadi saksi sebagaimana Pasal 172 ayat 1 R.bg,namun Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksikhususnya saksi dari pihak keluarga ataupun orangorang terdekat Pemohon danTermohon, terlebih Pemohon mendasari permohonannya

Dalam alQuran surat ArRum ayat 21 dan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni "membentukrumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah;Menimbang, bahwa dengan mendasari kepada fakta hukum danpertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tanggaPemohon dan Termohon, secara nyata telah pecah, setidaknya telahretak/marriage breakdown, hak dan kewajiban sebagai suami istri, selainkewajiban lahir, yaitu kewajiban batin dan muasaroh bil maruf sebagaimanatersebut dalam

al I9I7Artinya : Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalahadanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadipertengkaran akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami istri yangmengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukumAllah.Menimbang, bahwa dengan mendasari kepada fakta hukum danpertimbanganpertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai : hatiPemohon dan Termohon telah timbul kebencian satu sama lain yang berakibattidak adanya kesanggupan

pertimbanganHakim Praperadilan tersebut adalah sesuatu keliru yang sangat nyata,dengan alasan dan fakta hukum sebagai berikut: Hakim Praperadilan tidak dapat membedakan saksi dalam tingkatpenyidikan dan saksi yang dihadapkan di depan persidangan di bawahsumpah; Hakim Praperadilan sangatsangat keliru untuk menyatakan TermohonPraperadilan dalam menghentikan penyidikannya haruslah berpedomanpada Pasal 183 KUHAP, karena Pasal 183 KUHAP diberlakukan khususuntuk Hakim; Termohon menghentikan penyidikan mendasari

LP/2046/IX/2013/Polda Sulsel/Restabes Makassar untuk ditindaklanjuti, karena tidak terdapat cukup bukti,yaitu di antaranya tida ada saksi dan perkara yang dilaporkan tersebutadalah ranah perdata, maka mendasari ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf KUHAP, Termohon selaku Penyidik menghentikan penyidikannya denganmenerbitkan Surat Ketetapan No.

S.Tap/32/V/2014/Reskrim tanggal 28 Mei2014;Jika Hakim Praperadilan mengkaji dan mendalami aspek hukum berkaitandengan diajukannya permohonan praperadilan oleh Pemohon, baikmengenai hukum perjanjian, kKedudukan para saksi dan buktibukti lain yangdiajukan oleh Pemohon Praperadilan, tentu) Hakim Praperadilanmenjatuhnkan putusan dengan amar putusan menolak permohonanpraperadilan yang diajukan oleh Pemohon, oleh karena pertimbanganHakim hanya mendasari uraian permohonan Pemohon Praperadilan, tidakmencari

Fakta hukum yang terungkap dalam PutusanPraperadilan No. 05/Pid.PRAP/2014/PN.Mks, Hakim Praperadilan telahmelakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata sebagaimana yang telahTermohon uraikan di atas, yaitu di antaranya: Hakim Praperadilan mengharuskan Termohon dalam menghentikanpenyidikan yang dilaporkan oleh Pemohon harus mendasari Pasal 183KUHAP; Hakim Praperadilan menerima keterangan saksi SABIR SAAD dan saksiH.

Menyimak redaksi yang termuat dalam Pasal183 KUHAP, sesuatu bentuk kekeliruan yang nyata yang dilakukan olehHakim Praperadilan mengharuskan Termohon Praperadilan dalammenghentikan penyidikan terhadap Pemohon dengan mendasari ketentuanPasal 183 KUHAP. Hakim Praperadilan juga keliru dan tidak mampumembedakan antara 2 (dua) bukti permulaan yang cukup dengan Pasal 183KUHAP. Hakim Praperadilan telah mencampurbaurkan pengertian antara 2(dua) bukti permulaan yang cukup dengan Pasal 183 KUHAP.

agar perkaranya diakhiri dengan cara perdamaian akan tetapi usahaperdamaian tersebut tidak tercapai, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkandengan membacakan surat gugatan Penggugat, sebagimana terurai diatas yangdipertahankan isinya oleh Penggugat;Menimbang, bahwa atas gugatan pihak Penggugat tersebut, KuasaTergugat dipersidangan telah mengajukan jawaban sebagai bantahan terhadapgugatan Penggugat sebagai berikut:DALAM EKSEPSIDasar Surat Gugatan cacat Hukum / Tidak Sah Bahwa seolaholah yang mendasari

DALAMPOKOK PERKARABahwa apa yang mendasari uraian dalam eksepsi sebagaimanadikemukakan diatas adalah merupakan bagian yang dapat dipandang sebagaisatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian dalam pokok perkara inisepanjang bersesuaian satu sama lain.Bahwa tergugat MENOLAK dengan tegas dalildalil gugatan Penggugatsebagaimana yang diuraikan dalam gugatannya halaman 14, kecuali yang diakuibaik secara terangterangan maupun diamdiam, lagipula sepanjang tidakmerugikan kepentingan Tergugat dengan

Urut 12Jawabannya:13Bahwa seolaholah yang mendasari SURAT KETERANGAN UNTUKMELEPASKAN HAK ATAS TANAH TANGGAL 21 MEI 1988 yang dibuat olehSANI adalah SURAT KETERANGAN PERWATASAN TANGGAL 27 NOPEMBER1976 yang dibuat oleh ABD SANI.Bahwa tanda tangan dan nama ABD SANI didalam SURAT KETERANGANPERWATASAN TANGGAL 27 NOPEMBER 1976 yang dibuat oleh ABD SANItidak sama tanda tangannya dan namanya dalam KETERANGAN UNTUKMELEPASKAN HAK ATAS TANAH TANGGAL 21 MEI 1988 yang dibuat olehSANI.Untuk lebih jelasnya mohon

dilihat SURAT KETERANGAN PERWATASANTANGGAL 27 NOPEMBER 1976 yang dibuat oleh ABD SANI dan KETERANGANUNTUK MELEPASKAN HAK ATAS TANAH TANGGAL 21 ME1I1988 yang dibuatoleh SANIL.Bahwa oleh karena tanda tangan dan nama ABD SANI dalam SURATKETERANGAN PERWATASAN TANGGAL 27 NOPEMBER 1976 yang dibuatoleh ABD SANI tidak sama tandatangannya dan namanya dalam KETERANGANUNTUK MELEPASKAN HAK ATAS TANAH TANGGAL 21 MEI 1988 yang dibuatoleh SANI, maka yang mendasari surat gugatan Penggugat adalah CACATHUKUM/TIDAK

yang dimaksud adalah sah menuruthukum.Bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang dikemukakan diatas, makasurat pernyataan panguasa tanah milik Tergugat adalah sah dari Pemerintahsesuai Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang Pajak Bumi dan Bangunandan bukti pendukung kepemilikan lainnya(akan dibuktikan dalam sidangpembuktian)Bahwa justru sebaliknya yang cacat hukum/tidak sah, palsu dan/ataudipalsukan adalah KETERANGAN UNTUK MELEPASKAN HAK ATAS TANAHTANGGAL 21 MEI 1988 yang dibuat oleh SANI yang mendasari

tanpamemiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutansesuai ketentuan peraturan perudangundangan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 16 ;Bahwa sebagai dasar Judex Facti dalam pertimbangan hukumnyamenyangkut unsur dengan sengaja telah menyimpulkan untuk dapatmembuktikan unsur dengan sengaja terletak pada sikap batiniahTerdakwa sendiri yang berarti Terdakwa menyadari, menghendaki, danmengetahui terjadinya perbuatan beserta akibat yang timbul dariperbuatannya tersebut ;Bahwa untuk itu mendasari

mengetahui akibat dariperbuatannya dan hal ini baru kali pertama dilakukan oleh Terdakwa,maka untuk itu terbukti pula Judex Facti telah salah dalam menyimpulkanatas pembuktian pada unsur dengan sengaja ;Bahwa sehubungan dengan unsur mengakut kayu dari kawasan hutanatas unsur ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13 UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan PemberantasanPerusakan Hutan, telah diatur yang dimaksud kayu adalah kayu yangdiambil dan berasal dari kawasan hutan ;Bahwa mendasari

memiliki kayu secara melawan hukum ;Bahwa terhadap pertimbangan Judex Facti atas unsur bersamasama,telah keliru karena para Terdakwa masingmasing yakni Andi Herman,Idris, Inman dan Andi Amring (masingmasing dalam berkas perkaraterpisah) dikategorikan sebagai telah melakukan perbuatan bersamasama adalah keliru karena masingmasing Terdakwa perannya samaselaku sopir truck yang sebatas melaksanakan suruhan sehingga dapatdikategorikan kapasitas dari Para Terdakwa hanya sebatas menolongSaudara Herman ;Bahwa mendasari

Terdakwa ;Dan mempelajari dan menghubungkan antara satu saksi dengan saksi yanglainnya diperoleh fakta hukum, bahwa saksi Anggota Polisi dalam perkara iniselaku pihak yang menangkap sebagaimana keterangannya tidakmemberikan keterangan mengenai asalusul kayu, sedangkan saksipenanggung jawab mobil adalah saksi yang tidak tahu menahu akan perkaraini, Karena faktanya Saksi Baco Mattang tidak berada di lokasi kejadian danpemeriksaan atas kasus ini bukan berdasarkan pada keterangan saksi akantetapi hanya mendasari

No. 2965 K/Pid.Sus/2015Bahwa selain itu mendasari pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi padaputusan Nomor 021/PUUIII/2005 dalam pertimbangan hukumnyamenyatakan bahwa Hak Milik dari Pihak Ketiga yang beretikat baik (tergueder trouw, good faith) tetap harus dilindungi sehingga hak milik pihakketiga yang mempunyai etikat baik harus dilindungi oleh undangundang ;Oleh sebab itu suatu putusan harus mampu menciptakan suatu rasakeadilan di masyarakat baik keadilan yang bersifat subtansial dan jugakeadilan

sertipikat obyek sengketa in casutidak dihadapan PPAT (dikantor PPAT), sehingga peralihan sertifikatin caSu secara mutatis mutandis bertentangan dengan perundang undangan yang berlaku pula;Hal. 5 Putusan No. 68/B/2016/PTTUN.SBYMenimbang, bahwa setelah mencermati pertimbangan peradilantingkat pertama, peradilan tingkat banding tidak sependapat denganpertimbangan tersebut dengan alasan pertimbangan sebagai berikut;DALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa yang menjadi dasar pembaliknamaansertifikat objek sengketa mendasari

merupakan perbuatan hukum perdata,sehingga yang berwenang untuk menguji cacat tidaknya suatuperbuatan hukum perdata (Akta Jual Beli) adalah peradilan perdata;Menimbang, bahwa pendaftaran peralihan hak atas tanah a quoadalah berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat di hadapan PPAT,menurut hukum Tergugat / Pembanding tidak berwenang untukmenguji sah tidaknya Akta PPAT yang dijadikan dasarpembaliknamaan sertifikat objek sengketa; Menimbang, bahwa oleh karena dasar pembaliknamaan sertifikatobjek sengketa mendasari

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalan mediasi,sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun 1974 joPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama SAKSI I dan SAKSI II dan seorang saksi Termohon yang bernama SAKSI IIItelah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

abs ole p rb. rw LaclleArtinya : Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri dengan perceraian ; Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWTsebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;d MbEIT Ul J1 J Vel paslArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ,namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara

PK Nomor : PKNomor : 161/09 tanggal 27 Februari2009 sebesar Rp207.000.000,00;1 bundel PK Nomor : 776/08 tanggal 27Mei 2008 sebesar Rp170.000.000,00;1 bundel PK Nomor : 1208/08 tanggal29 Agustus 2008 sebesarRp157.000.000,00;1 bundel PK Nomor : 1525/08 tanggal30 Desember 2008 sebesarRp147.000.000,00;1 bundel Addendum tertanggal 31 Maret2009 mendasari PK Nomor : 1525/08Hal. 57 dari 97 hal.

PK Nomor : PKNomor : 161/09 tanggal 27 Februari2009 sebesar Rp207.000.000,00;1 bundel PK Nomor : 776/08 tanggal 27Mei 2008 sebesar Rp170.000.000,00;1 bundel PK Nomor : 1208/08 tanggal29 Agustus 2008 sebesarRp157.000.000,00;1 bundel PK Nomor : 1525/08 tanggal30 Desember 2008 sebesarRp147.000.000,00;1 bundel Addendum tertanggal 31 Maret2009 mendasari PK Nomor : 1525/08tanggal 30 Desember 2008 sebesarRp147.000.000,00;1 bundel Addendum lagi mendasari PKNomor : 1525/08 tanggal 30 Desember2008 sebesar

PK Nomor : PKNomor 161/09 tanggal 27 Februari 2009 sebesar Rp207.000.000,00;7 1 bundel PK Nomor : 776/08 tanggal 27 Mei 2008 sebesarRp170.000.000,00;8 1 bundel PK Nomor : 1208/08 tanggal 29 Agustus 2008 sebesarRp157.000.000,00;9 1 bundel PK Nomor : 1525/08 tanggal 30 Desember 2008 sebesarRp147.000.000,00;10 1 bundel Addendum tertanggal 31 Maret 2009 mendasari PK Nomor :1525/08 tanggal 30 Desember 2008 sebesar Rp147.000.000,00;11 1 bundel Addendum lagi mendasari PK Nomor : 1525/08 tanggal 30Desember

: 537/08 tanggal 31 Maret 2008 sebesarRp390.000.000,00;3. 1 bundel PK Nomor : 962/08 tanggal 24 Juni 2008 sebesar Rp290.000.000,00;4. 1 bundel PK Nomor : 1314/08 tanggal 26 September 2008 sebesarRp280.000.000,00;5. 1 bundel PK Nomor : 1526/08 tanggal 30 Desember 2008 sebesarRp270.000.000,00;6. 1 bundel Adendum tertanggal 30 Juni 2009 mendasari PK Nomor :1526/08 tanggal 30 Desember 2008 sebesar Rp270.000.000,00;e Dari Sks.

Mesin 28D2864591.Yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukumberdasarkan surat penetapan penyitaan Nomor : 53/Pen/Pid/2013/PN.PBR tanggal 21Oktober 2013 dalam persidangan telah dikenali dan dibenarkan oleh para saksi danterdakwa ;Menimbang, bahwa mendasari keterangan para saksi dan terdakwa barang buktiserta petunjuk dalam persidangan dapat diperoleh faktafakta sebagai berikut : Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013 sekira pukul 13.00 wib telahterjadi tindak

Unsur barang siapa.29Menimbang, bahwa mengenai unsur pertama barang siapa dalam hukum pidana,pengertian barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum orang yang diduga sebagaipelaku tindak pidana dan pelaku tindak pidana tersebut sebagai orang yang mampumempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannuya ;Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan para saksi juga keteranganterdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan dapat diketahui bahwapelaku tindak pidana yang

PDM483.PKN/12/2013 tersebut ;Menimbang, bahwa mendasari pada uraian dan pertimbangan tersebut diatas dapatdisimpulkan bahwa unsur pertama telah dapat dibuktikan jadi adapaun mengenai dapatdipertanggung jawabkan atau tidaknya pelaku tindak pidana tersebut akan dipertimbangkansetelah dipertimbangkan unsurunsur pokok dalam pasal dakwaan tersebut ;ad.2.

PDM432.PKN/II/2013tersebut ;Menimbang, bahwa mendasari pada uraian dan pertimbangan tersebut diatas dapatdisimpulkan bahwa unsur pertama telah dapat dibuktikan jadi adapaun mengenai dapatdipertanggung jawabkan atau tidaknya pelaku tindak pidana tersebut akan dipertimbangkansetelah dipertimbangkan unsurunsur pokok dalam pasal dakwaan tersebut ;ad.2. unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu ;Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan para saksi, keterangan terdakwaTeddy Jaya Rusli

barang disebabkan karenaada hubungan kerja atau pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu ;Menimbang, bahwa dengan unsur ke lima tersebut diatas Majelis Hakimmempertimbangkan bahwa benar mendasari pada keterangan para saksi dan terdakwadalam persidangan dapat diketahui bahwa terdakwa Teddy Jaya Rusli als Teddy adalahBePeRyBatel65karyawan PT.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuhjalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

dengan kedua belah pihak sebagaimana dikehendaki6pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasing bernama PRIYATUN binti MAN dan SUHABIYAH binti GINOM, telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telahmenguatkan dalildalil yang mendasari

manfaatnya, sedangkan kaidahhukum Islam memberi petunjuk sebagai berikut :Moacdl uals WL p rs aw LelioArtinya : *Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri denganperceraian ;Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;3d MbLII UI JI J Yel palArtinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,Namun dalildalil yang mendasari

2016 sertamemori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer 104Palembang pada tanggal 24 Oktober 2016 dengan demikian permohonankasasi beserta dengan alasanalasannya telah diajukan dalam tenggang waktudan dengan cara menurut undangundang, oleh karena itu permohonan kasasitersebut formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:Dan sebelum meningkat alasan saya mengajukan kasasi ini sayamempedomani atau mendasari

Pasal 239 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, pemeriksaan pada tingkat kasasidilakukan oleh Mahkamah Agung RI guna menentukan:a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidaksebagaimana mestinya;b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undangundang;Cc. apakah benar Pengadilan sudah melampaui batas kewenangannya.Berdasarkan ramburambu di atas jelas perkara saya/Terdakwa yangakan diperiksa mendasari hal tersebut

Putusan Nomor 324 K/MIL/2016Berdasarkan ramburambu di atas jelas perkara saya/Terdakwa yangakan diperiksa mendasari hal tersebut, sehingga tidak ada alasan bagi MajelisHakim Agung RI untuk tidak menerima permohonan Kasasi Terdakwa, karenabaik pengadilan Tingkat Pertama, maupun Pengadilan Tingkat Banding belummemeriksa dan membuktikan sebagaimana faktafakta hukum yang terungkapdalam persidangan;Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangantersebut karena pertimbangan Judex Facti tersebut

berada di SPBU Jalan YOS Sudarso dan terdakwa meminta kakakkorban cepat kesana sebab nanti korban mau dibawa orang;e Bahwa setibanya di SPBU, terdakwa bersama saudara korban pergi ke Jalan Sudirmanmenemui korban dan setelah bertemu dengan korban dan korban berbicara dengan saudarasaudaranya terdakwa dibawa ke Polsekta Pekanbaru Kota dan selanjutnya ke PolrestaPekanbaru.Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti oleh JaksaPenuntut Umum yang berupa ;e = NIHIL13Menimbang, bahwa mendasari

PDM225/PKN/05/2014 tersebut ;Menimbang, bahwa mendasari pada uraian dan pertimbangan tersebut diatas dapatdisimpulkan bahwa unsur pertama telah dapat dibuktikan jadi adapaun mengenai dapatdipertanggung jawabkan atau tidaknya pelaku tindak pidana tersebut akan dipertimbangkansetelah dipertimbangkan unsurunsur pokok dalam pasal dakwaan tersebut ;ad.2. unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancamankekerasanmemaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk; 15Menimbang, dimaksud

dengan sengaja adalah bahwa perbuatan tersebut adalahdisadari atau diinsyafi dan dikehendaki untuk dilakukan ;Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan para saksi, keterangan terdakwajuga barang bukti dapat diketahui fakta sebagai berikut Bahwa perbuatan cabul yangdilakukan terdakwa adalah diinsyafi dan dikehendaki oleh terdakwa dimana terdakwamelakukannya dengan cara pada pada hari Senin tanggal 07 April 2014 sekira jam 12.10wib bertempat di Jalan Berdikari Gg.Kelana No.

:Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan para saksi dan keterangan terdakwaserta barang bukti dapat diperoleh fakta sebagai berikut ; bahwa yang dilakukan terdakwaadalah menciumi dan meremasremas payudara korban.

Bahwa mendasari keterangan dari Saksil ( Gede WelisSuganipa) dfan Saksill (Ayub Suweri) bahwa sejak tanggal 27 Juli2010 Terdakwa pergi meninggalkan satuan Denma Brigif Raider20/IJK tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yangbertwenang;c.

2021tanggal 24 Agustus 2021 tentang Panggilan keempat menghadapPersidangan Pengadilan Militer.Bahwa jawaban surat panggilan sidang dari Komandan BrigifRaider 20/IJK selaku komandan kesatuan Terdakwa Nomor :B/779/VII/2021 tanggal 22 Juli tentang laporan tidak dapatmenghadap dipersidangan Pengadilan Militer.Bahwa dipersidangan Oditur Militer menyampaikan bahwa iasudah tidak mampu untuk menghadirkan Terdakwa dan sudahtidak ada jaminan Terdakwa dapat dihadirkan dipersidangan.Bahwa dengan pertimbangan dan mendasari

Bahwa benar mendasari keterangan dari Saksil ( GedeWelis Suganipa) dfan Saksill (Ayub Suweri) bahwa sejaktanggal 27 Juli 2010 Terdakwa pergi meninggalkan satuanDenma Brigif Raider 20/IJK tanpa ijin yang sah dari Dansatatau atasan lain yang bertwenang.3.

Bahwa benar mendasari keterangan dari Saksil ( GedeWelis Suganipa) dfan Saksill (Ayub Suweri) bahwa sejaktanggal 27 Juli 2010 Terdakwa pergi meninggalkan satuanDenma Brigif Raider 20/IJK tanpa ijin yang sah dari Dansatatau atasan lain yang bertwenang.Hal 9 dar 13 hal Putusan Nomor : 114K/PM.III19/AD/V1/20212.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalan mediasi,sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun 1974 joPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;n Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama Saksi I Asli, kakak ipar Pemohon dan Saksi II Asli, ibu kandung Termohon telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalilyang mendasari

pasilArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraiannamun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat jikarumah tangga suami istri telah pecah, maka ketentuan

Pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dua kali terakhir denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atasUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989;Menimbang, bahwa sesuai dengan gugatan Penggugat/Pembandingyang pada pokoknya mendasari dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 jo.

Bahwa olehkarena Hakim Tingkat Pertama telah mendasari putusan ini dengan ketentuanPasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanjo.