Ditemukan 11601 data
Urut Berdasarkan
Register : 07-09-2020 — Putus : 24-09-2020 — Upload : 24-09-2020
Putusan MS SIGLI Nomor 390/Pdt.P/2020/MS.Sgi Tanggal 24 September 2020 — Pemohon melawan Termohon
20 — 4
20 — 4
berpendapat perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Register : 11-01-2018 — Putus : 19-03-2018 — Upload : 08-11-2018
Putusan PA TANJUNG KARANG Nomor 76/Pdt.G/2018/PA.Tnk Tanggal 19 Maret 2018 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
9 — 0
9 — 0
Pernikahannya dilaksanakan pada hari Kamis,tanggal 29 Oktober 1998 dengan mas kawin uang tunai sebesar Rp20.000, (dua puluh ribu rupiah) sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor:XXXX tertanggal 02 Nopember 1998 yang dikeluarkan oleh KUA Kec.Panjang Kota Bandar Lampung dengan wali nikah Kakak kandungPenggugatdi rumah Pejabat KUA di Panjang Kota Bandar Lampung.Hal 1 dari 12 Hal Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2016/PA.Tnk.Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, saling mencintaitanpa adanya paksaan dan penekanan
Register : 04-05-2016 — Putus : 23-05-2016 — Upload : 13-07-2019
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 152/Pdt.P/2016/MS.Lsk Tanggal 23 Mei 2016 — Pemohon melawan Termohon
25 — 7
25 — 7
tidak memungkinkan (darurat), oleh karenanya meskipunperkawinan tersebut terjadi setelah lahirnya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974adalah boleh untuk ditetapkan perkawinannya menurut hukum;Menimbang, bahwa selain itu sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh merekayang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) KompilasiHukum Islam adalah sebagai penekanan
Register : 26-10-2020 — Putus : 02-03-2021 — Upload : 03-03-2021
Putusan PA Sukadana Nomor 1690/Pdt.G/2020/PA.Sdn Tanggal 2 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
73 — 24
73 — 24
Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, saling mencintaitanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Pemohonberstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah milik orang tua Pemohon, hingga akhirnya berpisah;4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telahhidup rukun sebagai layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan belum dikarunialanak;5.
Register : 26-01-2015 — Putus : 04-02-2015 — Upload : 12-03-2015
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 18/pdt.P/2015/ms-Lsk Tanggal 4 Februari 2015 — Pemohon - Termohon
17 — 5
17 — 5
dilakukan pada tanggal 28 Juli 2010 diGampong Blang Seunong, Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur,artinya perkawinan mereka dilangsungkan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat(3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan
Register : 04-10-2016 — Putus : 03-11-2016 — Upload : 13-07-2019
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 402/Pdt.P/2016/MS.Lsk Tanggal 3 Nopember 2016 — Pemohon melawan Termohon
15 — 7
15 — 7
perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon II telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasalpasal tersebut dan tidak terbukti dalam perkawinan yang bersangkutan adanyahalangan perkawinan;Menimbang, bahwa selain itu sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 Tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan
Register : 11-11-2019 — Putus : 20-11-2019 — Upload : 25-11-2019
Putusan PA MALANG Nomor 831/Pdt.P/2019/PA.MLG Tanggal 20 Nopember 2019 — Pemohon melawan Termohon
16 — 7
16 — 7
UndangUndang perkawinan menganut prinsipbahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapatmelangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinansecara baik tanpa berpikir pada perceraian dan dapat mendapatkanketurunan yang baik dan sehat;Menimbang berdasarkan ketentuan perundangundangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun anak Pemohon masihberstatus anak (belum dewasa) yang hakhaknya masih harus dipenuhi olehorang tuanya sesuai kemampuannya, sehingga perlu penekanan
Register : 09-10-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 27-10-2020
Putusan MS SIGLI Nomor 556/Pdt.P/2020/MS.Sgi Tanggal 27 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
29 — 7
29 — 7
perkawinan yang2020bersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Register : 12-10-2017 — Putus : 25-10-2017 — Upload : 10-04-2019
Putusan PA SENGKANG Nomor 477/Pdt.P/2017/PA.Skg Tanggal 25 Oktober 2017 — Pemohon melawan Termohon
19 — 10
19 — 10
karena nasab,semenda dan sesusuan, ataupun halangan pernikahan lainnya menuruthukum Islam serta anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminyaberstatus jejaka ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkanpada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban danbertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anakanak,hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan
Register : 02-08-2017 — Putus : 19-09-2017 — Upload : 08-07-2019
Putusan PA BINJAI Nomor 10/Pdt.P/2017/PA.Bji Tanggal 19 September 2017 — Pemohon melawan Termohon
16 — 4
16 — 4
perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon II telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasalpasal tersebut dan tidak terbukti dalam perkawinan yang bersangkutan adanyahalangan perkawinan;Menimbang, bahwa selain itu Sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 Tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan
Register : 07-01-2015 — Putus : 18-02-2015 — Upload : 01-04-2015
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 11/Pid.B/2015/PN Bwi. Tanggal 18 Februari 2015 — Terdakwa HADI IRWANDOKO
33 — 8
33 — 8
Dengan demikian penekanan Unsur barang siapa bertitik tolak darikemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggung jawabatas perbuatan yang dilakukannya ;Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telahmengajukan HADI IRWANDOKO selaku Terdakwa mengingat peranannya dalamsuatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupunketerangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini,Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti
Register : 24-07-2019 — Putus : 30-07-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PA PINRANG Nomor 149/Pdt.P/2019/PA.Prg Tanggal 30 Juli 2019 — Pemohon:
Hj. Saribanong binti H. P. Parenta
17 — 13
Hj. Saribanong binti H. P. Parenta
17 — 13
sesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnyamenurut hukum Islam serta anak Pemohon berstatus perjaka danperempuan bernama Putriani binti Melfin berstatus perawan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinyaperkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatubentuk penekanan
Register : 09-03-2017 — Putus : 14-03-2017 — Upload : 29-08-2017
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 78-K/PMT-I/BDG/AD/III/2017 Tanggal 14 Maret 2017 — Rusdi Efendi, Kopda NRP 31000412130779
40 — 19
40 — 19
Bahwa benar di satuan Terdakwa ada penyuluhan hukum danada penekanan dari Dansat agar tidak terlibat atau melakukanpenyalahgunaan narkotika karena akan merusak kesehatan dansanksinya berat.7.
Register : 01-11-2018 — Putus : 10-01-2019 — Upload : 30-04-2019
Putusan PN TOBELO Nomor 105/Pid.B/2018/PN TOB Tanggal 10 Januari 2019 — Penuntut Umum:
RIDZKY SEPTRIANANDA, SH
Terdakwa:
MUH. GUNTUR TANIMBAR Alias GUNTUR
36 — 22
RIDZKY SEPTRIANANDA, SH
Terdakwa:
MUH. GUNTUR TANIMBAR Alias GUNTUR
36 — 22
Unsur barang siapa:Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang ataumanusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksadan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1angka 15 KUHAP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa olehPenuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, olehsebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebutyang identitasnya sesuai
Register : 10-07-2018 — Putus : 30-08-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1803 B/PK/PJK/2018 Tanggal 30 Agustus 2018 — PT. SUPRA MATRA ABADI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
49 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
49 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkan shocktherapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehingga tujuanutama dari hukuman pidana pajak adalah agar Pemohon PeninjauanKembali tidak meninggalkan atau mengesampingkan mengenaipenenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum dibidang perpajak dalam menggalakan fungsi penerimaan Negara(budgetair function)
Register : 25-02-2019 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 12-07-2019
Putusan PA TANJUNG KARANG Nomor 380/Pdt.G/2019/PA.Tnk Tanggal 2 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
10 — 0
10 — 0
Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, saling mencintaltanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Pemohonberstatus perawan dan Termohon berstatus jejaka.3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknyasuami istri (badadukhul) namun belum dikaruniai Seorang anak.4.
Register : 25-07-2019 — Putus : 06-08-2019 — Upload : 09-08-2019
Putusan PA PACITAN Nomor 73/Pdt.P/2019/PA.Pct Tanggal 6 Agustus 2019 — Pemohon melawan Termohon
13 — 1
13 — 1
wanita bernama CALON ISTERI binti tidak ada halanganperkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupunhalangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinyaperkawinan pada usia anakanak, maka hal tersebut dimaksudkan sebagaisuatu bentuk penekanan
Register : 22-09-2015 — Putus : 13-10-2015 — Upload : 07-01-2016
Putusan PA MAROS Nomor 544/Pdt.P/2015/PA Mrs. Tanggal 13 Oktober 2015 — Pemohon
15 — 7
15 — 7
No. 544 /Pdt.P/2015 /PA Mrs.perkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatubentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anakanakuntuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yangdimaksud oleh Pasal 13 huruf ( b ) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Majelis Hakim tidakmenemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksualterhadap anaknya.Menimbang, bahwa berdasarkan UndangUndang Dasar Tahun
Putus : 29-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 227K/Pid.Sus/2013 Tanggal 29 September 2015 — NALDIN SULEMAN alias NALDIN alias NAL dkk
44 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
44 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
ayat (1) KUHAPyang berbunyi :Alat bukti yang sah ialah :a).b).Cc).d).e).Keterangan saksi ;Keterangan ahli ;Surat ;Petunjuk ;Keterangan Terdakwa ;Yaitu tidak mempertimbangkan :1).Keterangan saksi verbalisan yaitu saksi BAMBANG NURDIANSYAH(Putusan Hlm.22 Poin 4) saksi SURYANTO LAWASA (PutusanHlm.23 Poin 4) dan saksi ROMAN ARIEF (Putusan Hlm.24 Poin 4)yang diajukan di depan persidangan yang keterangannya diberikan dibawah sumpah yang menerangkan bahwa hasil Pemeriksaan BeritaAcara diberikan tanpa ada penekanan
, pemaksaan, maupunkekerasan, dan keterangan tersebut sama dengan laporanhasilPenelilian Kemasyarakatan (LITMAS) yang dibuat oleh BalaiKemasyarakatan Klas Il Luwuk yang juga keterangannya tidakdiberikan dalam keadaan tertekan, paksaan maupun kekerasan.Begitu pula dengan keterangan saksi tambahan yang diberikan dibawah sumpah di depan persidangan yaitu saksi OKTAFIANUS, saksiYOMAN KALONGGI dan saksi RIDHO yang menyatakan bahwaterhadap Para Terdakwa tidak pernah dilakukan penekanan,pemaksaan maupun
Register : 04-07-2017 — Putus : 31-07-2017 — Upload : 21-08-2017
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 111-K/PM. I-02/AD/VII/2017 Tanggal 31 Juli 2017 — Tommi Hendra Hasibuan, Sertu NRP 31940746820275.
37 — 20
37 — 20
Bahwa benar di Kesatuan Terdakwa telah sering diadakanpenyuluhan hukum tentang bahaya narkotika baik dari Tim LuhkumKumdam maupun penekanan Komandan Satuan.14.
Bahwa benar di Kesatuan Terdakwa telah sering diadakanpenyuluhan hukum tentang bahaya narkotika baik dari Tim LuhkumKumdam maupun penekanan Komandan Satuan.Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu Setiappenyalahguna telah terpenuhi.Unsur ke2 : Narkotika Golongan .Bahwa yang dimaksud Narkotika menurut Pasal (I) ke1 undangundang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah zat atau obat yangberasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis yang dapatmeyebabkan penurunan atau perubahan