Ditemukan 1004285 data
Urut Berdasarkan
Register : 18-09-2017 — Putus : 20-11-2017 — Upload : 21-11-2017
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 346/Pid.B/2017/PN Tjb Tanggal 20 Nopember 2017 — - DOLI CAHYADI ALIAS DOLI
131 — 13
131 — 13
Menyatakan Terdakwa Doli Cahyadi Alias Doli tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;2.
dan Otoritas Pelabuhan Tanjungbalai Asahanmenerangkan dokumen yang harus dilengkapi jika melayarkan kapal adalah : Seluruh dokumen kapal yang akan dilayarkan; Pengawakan kapal dan muatan; Pemeriksaan kapal keberangkatan dan pernyataan dari nakhoda (MasterSailing Declaration);Bahwa semua jenis kapal yang bertolak dari pelabuhan pangkal/asal kepelabuhan tujuan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkanoleh Syahbandar sesuai ketentuan UndangUndang Republik Indonesia Nomor :17 Tahun 2008
tentang Pelayaran,yang unsurunsurnyaadalah sebagai berikut:1.2.Setiap orang;Berlayar tanopa memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkanoleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) UU RlNo. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.
Disamping itutujuan dimuatnya unsur ini oleh pembuat Undangundang tidak lain adalahuntuk menghindari kesalahan orang yang didakwakan (Error in persona);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Nakhoda adalah salahseorang dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal danmempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai denganperaturan perundangundangan (vide pasal 1 angka 41 UU RI No. 17Tahun 2008 tentang Pelayaran);Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umummenghadapkan Terdakwa
tentang Pelayaran);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perairan Indonesiaadalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairanpedalamannya (vide pasal 1 angka 2 UU RI No. 17 Tahun 2008 tentangPelayaran);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Angkutan di Perairan*adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/ataubarang dengan menggunakan kapal (vide pasal 1 angka 3 UU RI No. 17Tahun 2008 tentang Pelayaran);Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 346/Pid.B/2017/PN TjbMenimbang
Menyatakan Terdakwa Doli Cahyadi Alias Doli tersebut diatas, terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Berlayar tanpamemiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan olehSyahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) UU RI No. 17Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana dalam dakwaan AlternatifKesatu;2.
Register : 24-03-2016 — Putus : 26-05-2016 — Upload : 09-06-2016
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 152/Pid.B/2016/PN Tjb Tanggal 26 Mei 2016 — - Samsuddin
60 — 27
60 — 27
Register : 24-03-2016 — Putus : 24-05-2016 — Upload : 09-06-2016
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 153/Pid.Sus/2016/PN Tjb Tanggal 24 Mei 2016 — - Bambang Supriyanto
50 — 0
50 — 0
Putus : 18-10-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5413 K/Pid.Sus/2022 Tanggal 18 Oktober 2022 — DYAH RETNO UTAMI
133 — 113 — Berkekuatan Hukum Tetap
133 — 113 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 13-06-2023 — Upload : 10-08-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1845 K/Pid.Sus/2023 Tanggal 13 Juni 2023 — MEGAWATI RAUF alias EGA
210 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
210 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 20-10-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5441 K/Pid.Sus/2022 Tanggal 20 Oktober 2022 — AGUS NADIANUS anak MARTINUS SAIM
104 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
104 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 17-01-2024 — Upload : 08-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 27 K/Pid.Sus/2024 Tanggal 17 Januari 2024 — ENGGA GUSTIAN alias ENGGA bin SYAFRIZALR
167 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
167 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 05-09-2023 — Upload : 13-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4212 K/Pid.Sus/2023 Tanggal 5 September 2023 — ARY ARDYA PUTRA bin (almarhum) YULIATMOKO
103 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
103 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 23-01-2024 — Upload : 08-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 97 K/Pid.Sus/2024 Tanggal 23 Januari 2024 — HENDRA JACOB
105 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
105 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 29-11-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5940 K/Pid.Sus/2022 Tanggal 29 Nopember 2022 — MUHAMMAD ASRUL
151 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
151 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 15-09-2020 — Putus : 07-10-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PN PATI Nomor 142/Pdt.P/2020/PN Pti Tanggal 7 Oktober 2020 — SUTARMIN
88 — 46
88 — 46
Putus : 14-09-2023 — Upload : 13-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4851 K/Pid.Sus/2023 Tanggal 14 September 2023 — BAMBANG TRI MULYONO
128 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
128 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 16-11-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5979 K/Pid.Sus/2022 Tanggal 16 Nopember 2022 — SUTIANTI alias SUTIAN anak YUSUP SADEN
147 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
147 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 14-09-2023 — Upload : 13-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4850 K/Pid.Sus/2023 Tanggal 14 September 2023 — SUGI NUR RAHARJA alias GUS NUR
125 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
125 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 22-05-2008 — Upload : 10-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 54C/PK/PJK/2008 Tanggal 22 Mei 2008 — 54C/PK/PJK/2008 ; DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
38 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
38 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
54C/PK/PJK/2008 ; DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
54C/PK/PJK/2008
dahulu Pemohon Bandingdiajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di KepaniteraanPengadilan Pajak dengan disertai alasanalasannya yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 13 Nopember 2007 ;Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebuttelah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 4Desember 2007, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukanjawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 8Januari 2008
BUKIT SENTUL tersebut ;Menghukum Pemohon Peninjauan kembali untuk membayar biayaperkara dalam tingkat Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000, (dua jutalima ratus ribu rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari: KAMIS, TANGGAL 22 MEI 2008 oleh Prof. DR. Paulus ELotulung, SH Hakim Agung yang di tetapkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc. dan H.
No. 54 C/PK/PJK/2008
Putus : 09-11-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5790 K/Pid.Sus/2022 Tanggal 9 Nopember 2022 — ROHMAD HANDOYO PUTRO bin ATMO JATMIKO
138 — 123 — Berkekuatan Hukum Tetap
138 — 123 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 06-09-2020 — Upload : 07-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1199 K/Pid.Sus/2020 Tanggal 6 September 2020 —
229 — 216 — Berkekuatan Hukum Tetap
229 — 216 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 23-05-2019 — Upload : 17-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 463 K/PID.SUS/2019 Tanggal 23 Mei 2019 — FERI ISKANDAR bin JEJEN SUJENI
452 — 373 — Berkekuatan Hukum Tetap
452 — 373 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kila KecamatanSindang Kabupaten Majalengka ProvinsiJawa Barat:Agama : Islam;Pekerjaan : Wiraswasta;Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), sejaktanggal 19 Februari 2018 sampai dengan tanggal 12 Juli 2018:Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan NegeriBlambangan Umpu karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (4) juncto Pasal 27 Ayat (4)UndangUndang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008
Menyatakan Terdakwa FERI ISKANDAR bin JEJEN SUJENI terbuktibersalah melakukan tindak pidana tanpa hak mendistibusikan dan/ataumentransmiskan dan/atau membuat dapat diaksesnyainformasielektronik dan/atau. dokumen elektronik yang memiliki muatanpemerasan dan atau pengancaman melanggar Pasal 45 Ayat (4) junctoPasal 27 Ayat (4) UndangUndang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentangperubahan atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentangInformasi dan Transaksi Elektronik:2.
diantaranya yangmelihat sendiri, mendengar sendiri, mengalami sendiri atau mengetahuisendiri perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan PenuntutUmum kepadanya pada dakwaan tunggal; Bahwa putusan judex facti telan mempertimbangkan dengan cukupsemua fakta hukum yang relevan yang terungkap di muka sidang,sehingga perbuatan Terdakwa sedemikian rupa itu tidak memenuhi unsurtindak Pasal 45 Ayat (4) juncto Pasal 27 Ayat (4) UndangUndang Nomor19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 11Tahun 2008
Putus : 17-12-2019 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4057 K/Pid.Sus/2019 Tanggal 17 Desember 2019 — RONALD KOEDOEBOEN alias ONAL alias BUNG DJOCKHO
821 — 722 — Berkekuatan Hukum Tetap
821 — 722 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lestari Pembangunan Jaya;Keadaan yang meringankan: Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi:Mengingat Pasal 45 Ayat (3) juncto Pasal 27 Ayat (1) UndangUndangNomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 11Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, danUndangUndang
SEMA
SEMA Nomor 08 Tahun 2010 316 — 180
- Tentang : Penegasan Tidak BerlakunyaSurat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 08 Tahun 2008 TentangEksekusi Putusan Badan Arbitrase Syari'ah
Penegasan Tidak BerlakunyaSurat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 08 Tahun 2008 TentangEksekusi Putusan Badan Arbitrase Syari'ah
KETUA MAHKAMAH AGUNGREPUBLIK INDONESIAJakarta, 20 Mei 2010Nomor : 08/Bua.6/Hs/SP/V/2010 Kepada Yth.Ketua Pengadilan TinggiKetua Pengadilan Tinggi AgamaKetua Pengadilan NegeriKetua Pengadilan AgamadirrrSeluruh IndonesiaSURAT EDARANNomor : 08 Tahun 2010TentangPenegasan Tidak BerlakunyaSurat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 08 Tahun 2008TentangEksekusi Putusan Badan Arbitrase SyariahMemperhatikan ketentuan pada angka 4 (empat) Surat EdaranMahkamah Agung Nomor : 08 Tahun 2008 yang intinya berisi bahwa KetuaPengadilan
tentang Kekuasaan Kehakiman dan penjelasannya ditentukan bahwa, dalamhal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase (termasuk arbitrase syariah)secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua PengadilanNegeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka diberitahukankepada Saudara, bahwa terhitung sejak berlakunya UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Surat Edaran Mahkamah AgungNomor : 08 Tahun 2008