Ditemukan 2284 data
Agusman Lahagu
Termohon:
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sibolga
73 — 51
,(Pelaksana Subbagian Advokasi, Pelaporan danKepatuhan Internal, Kanwil DPJ Sumatera UtaraII);. SEPTHA LIDYA PURBA, SH., (PelaksanaSubbagian Advokasi, Pelaporan dan KepatuhanInternal Kanwil DJP Sumatera Utara Il) ;Masingmasing Kewarganegaraan Indonesia,Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret2019 selanjutnya disebut sebagal.......... TERMOHON; selanjutnya disebut sebagai .. TERMOHON ;Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut :1.
132 — 37
., M.Si, Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum Sekretaris DaerahKabupaten Banyuasin; Semuanya kewarganegaraan Indonesia, yang beralamatpada Kantor Hukum Suharyono & ASSOCIATES diJalan Angkatan 66 nomor 594 RT.08 RW.02 SekipUjung Palembang, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : 180/82/II/2016, tertanggal 31 Mei 2016; Selanjutnya disebut sebagai .............0.. TERGUGAT;DAN:PT. ANDIRA AGRO, beralamat di jalan Brigjend.
91 — 44
., Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum dan HAM SekretariatDaerah Kabupaten Siak, Berkantor di KomplekPerkantoran Pemda Siak Sri Indrapura, KabupatenSiak.JUNAIDI, S.Sos., Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan KepalaSeksi Peredaran dan Turan Hasil Hutan DinasKehutanan dan Perkebunan Kabupaten Siak,Berkantor di Komplek Perkantoran Pemda Siak SriIndrapura, Kabupaten Siak..
Adesi Gulo, SE., MM
Tergugat:
BUPATI NIAS BARAT
60 — 40
Kepala SubBagian Bantuan dan Konsultasi Hukum ;Halaman 1Penetapan Nomor : 164/G/2019/PTUNMDNMasingmasing Kewarganegaraan IndonesiaBerdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor180/339/Hk/2019, tanggal 22 Mei 2019selanjutnya disebut sebagai.......... TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut diatas ;Setelah membaca :1.
YAZIDIE FAUZY,IR
Tergugat:
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
300 — 103
Nama SUWANTO,S.H,M.HJabatan Kepala Subbagian Hukum KPU ProvinsiKalimantan SelatanKesemuanya Kewarganegaraan Indonesia beralamat di Kantor KomisiPemilihnan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Jalan Jenderal Ahmad YaniNomor 212 KM 3,5, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatanberdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor : 648/PL.01.9SU/63/Prov/X1/2019 Tanggal 1 November 2019; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca :Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor:53
60 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kesekretariatan LembagaTertinggi/Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, danGubernur Kepala Daerah Tingkat I, dalam lingkungan masingmasing (videlampiran P13);Bahwa DP3 Penggugat pada tahun 2009 tersebut dengan Pejabat Penilai bukanatasan langsung Penggugat, sehingga bertentangan dengan Lampiran PeraturanKepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 159/KA/XII/2006, tanggal 7Desember 2006, BAB ILA.2.h. 2) Pejabat Fungsional Tingkat Ahli untukJenjang Pertama dan Muda adalah Kepala Subbagian
Yang adaadalah: Pada unit organisasi setingkat Eselon III (Bidang atau Bagian), kegiatanwasdal (Pengawasan dan pengendalian) dilaksanakan melalui rapat bulanan ataumingguan yang terjadwal, dipimpin oleh Kepala Bidang/Bagian dan dihadiripara Kepala Subbidang/Subbagian/Kelompok. Keputusan penting dari setiapkali rapat direkam dalam bentuk Risalah Rapat, yang disampaikan kepadaKepala Unit Kerja dan peserta rapat untuk ditindaklanjuti.
Dalam hal iniPenggugat hanyalah pegawai biasa, tidak mempunyai jabatan sebagai KepalaBidang/Bagian, dan atau Kepala Subbidang/Subbagian/Kelompok. SehinggaPenggugat tidak mempunyai kewajiban hadir dalam rapat bulanan ataumingguan.
PejabatPenilai adalah Atasan Langsung PNSyang dinilai dengan ketentuan serendahrendahnya pejabat struktural Eselon IV(Kepala Subbagian/Subbidang/KepalaUnit/) dan padahal Tergugat bukanAtasan Langsung Penggugat, sertaPenilaian DP3 tahun 2009 dilakukankurang cermat pada pemberian tahunpenilaian.
71 — 60
Bahwa Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil padatanggal 2 Juli 2012 sebagaimana yang dimaksud dalam SKSekretaris Jendral Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 74/Kep/SET.MK/2012 dengan NIP 198710192010122001 ;Bahwa pada saat bekerja di Mahkamah Konstitusi, Penggugatawalnya bekerja di bagian Sekretaris SEKJEN MK RI pada SubBagian Tata Usaha Pimpinan, pada tanggal 1 Desember 2010setelah itu tanggl 28 Juli 2011 menjabat sebagai penyusun danevaluasi persidangan pada subbagian pelayanan persidangan
Tergugat melalui Kepala Subbagian PengembanganPegawai dengan itikad baik memberitahukan kepada Penggugat perihalsurat keputusan Tergugat tersebut dan meminta Penggugat datang keMahkamah Konstitusi untuk mengambil SK dimaksud melalui mediasosial WhatsApp, namun Penggugat tidak bersedia hadir (vide buktiT21).
Dengan mendasarkan padajanji Penggugat tersebut, pegawai dari Subbagian PengembanganPegawai atas perintah Kepala Subbagian Pengembagan Pegawaidatang ke tempat kost Penggugat, namun ternyata Penggugat tidakberada di kostnya (vide bukti T22);Halaman 35 dari 73 halaman Putusan Nomor: 85/G/2016/PTUNJKT.b.
Kepala SubbagianPengembangan Pegawai kemudian menghubungi kembali Penggugatmelalui media sosial WhatsApp untuk bertemu dengan Penggugat gunamenyerahkan surat keputusan Tergugat a quo, dan pada akhirnyadisepakati Penggugat dan Tergugat yang diwakili oleh Kepala SubbagianPengembangan Pegawai bertemu di Rumah Makan Padang MinangSepakat karena Penggugat tidak bersedia datang ke MahkamahKonstitusi;Bahwa pada tanggal 27 April 2016 sebagaimana yang telah disepakatiantara Penggugat dan Tergugat (Kepala Subbagian
PengembanganPegawai) bertempat di Rumah Makan Padang Minang Sepakat Tergugatmelalui Kepala Subbagian Pengembangan Pegawai menyerahkan suratkeputusan Nomor 23.1.1 Tahun 2016 tentang Penjatuhan HukumanDisiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan SendiriSebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Saudari Vera Patricia MadannaPurba, S.H., NIP 19871019 201012 2 001, tanggal 31 Maret 2016kepada Penggugat, dan pada saat menerima surat keputusan Tergugata quo, Penggugat menandatangani tanda terima
32 — 13
., Jabatan Kepala Subbagian Perundangundangan pada Bagian Hukumdan Hak Asasi Manusia Sekretariat DaerahKabupaten Garut ; 5. RMA RACHMAN HAKIM, S.H., Jabatan KepalaSubbagian Evaluasi dan Dokumentasi Hukum padaHal. 2 dari 11 hal. Put. No. 118/B/2016/PT.TUN.JKT.Bagian Hukum dan HAM Sekretariat DaerahKabupaten Garut ; 6. FUJI ASTI PRATAMA.R, S.H., Jabatan FungsionalUmum pada Bagian Hukum dan HAM SekretariatDaerah Kabupaten Garut ; 7.
279 — 92
Nama : Dr.Inra Surya, S.H, LL.MjPekerjaanNamaPekerjaanNamaPekerjaanNamaPekerjaanNamaPekerjaanNamaPekerjaanNamaPekerjaanNamaPekerjaanNamaPekerjaanKepala Kepala Biro Bantuan Hukum KementerianIAC TUT Tal F< aDr.ana, S.d Karika,'S.4, LL.M.jKepala Bagian Bantuan Hukum Ill pada Biro BantuanHukum Kementerian Keuangan;Maria Lucia Clamameria, S.H, M.H;Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIA pada BiroBantuan Hukum Kementerian Keuangan;Dewi Sri, S.H; Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIB pada BiroBantuan Hukum Kementerian
Keuangan;Penghitungan Siagian, S.H;Kepala Subbagian Bantuan Hukum IlIC pada BiroBantuan Hukum Kementerian Keuangan ;Kingsospol Siregar, S.H, M.H;Kepala Subbagian Bantuan Hukum IlID pada BiroBantuan Hukum Kementerian Keuangan ;Ahmadi; = Kepala Subbagian Tata Usaha, Kantor PengelolaanTIK dan BMN Semarang;Ridwan Mukti Kencana.
154 — 41
., Kepala Subbagian Bantuan Hukum Bagian Hukumdan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Utara, ANDRE ANDEA,S.H., M.H., Kepala Subbagian Perundangundangan Bagian Hukum dan HAMSekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Utara, dan IDHAM HALIK PUASA,S.H., Kepala Subbagian Dokumentasi Hukum Bagian Hukum dan HAMSekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Utara, beralamat/berkantor di JalanKawasan Pemerintahan Nomor 1A, Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/389/2020 tanggal
36 — 17
., Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya; IGNATIUS HOTLAN HAHALONGAN., M., S.H.; MUHAMMAD, S.H.; ==" ==" 272 AHRUL FAHZIAR, S.H.; n omen ennene10.
62 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Kepala Subbagian Bantuan Hukum dan Pelaporan,Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I;7 POLTAK RAJAGUKGUK, Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan,KPP Pratama Cikarang Utara;8 DIAN RIVEA MAHARDIKA, S.H, Pelaksana Subdit BantuanHukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;9 WASTO, S.E., Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, DirektoratPeraturan Perpajakan II;Halaman 1 dari 12 halaman.
., Pelaksana Subbagian BantuanHukum dan Pelaporan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II;RINALDI TURNIP, S.E., Penilai PBB Muda, KPP PratamaCikarang Utara;IBRAHIM AJI, S.T., Penilai PBB Muda, KPP Pratama CikarangUtara;Masingmasing berkewarganegaraan Indonesia dan bekerja sebagaiPegawai Negeri Sipil di Direktorat Jenderal Pajak, alamat KantorPelayanan Pajak Pratama Cikarang Utara, berkedudukan di JababekaEducation Park, Jalan Ki Hajar Dewantara, Kav. 7, Cikarang Baru,Cikarang 17556, berdasarkan Surat Kuasa
499 — 229
NamaKuasa khusus Nomor:17 Oktober 2017 memberiINDRAWASIH,SH.MH;Kepala Biro HukumSekretariat Daerah ProvinsiJawa Tengah;Jalan Pahlawan Nomor 9Semarang;WANUDDIN ISKANDAR,Kepala Bagian BantuanHukum Dan HAM pada BiroHukum Sekretariat DaerahProvinsi Jawa Tengah;Jalan Pahlawan Nomor 9Semarang;SURYO HADI WINARNO,Kepala Subbagian SengketaHukum dan HAM pada BiroHukum Sekretariat DaerahProvinsi Jawa Tengah;Jalan Pahlawan Nomor 9Semarang;AGUS CAHYONO,SH:;Halaman 2 dari 87 hal Putusan Nomor: 60/G/LH?
2017/PTUN.Sing.JabatanAlamat KantorNamaJabatanAlamat KantorNamaJabatanAlamat KantorNamaJabatanAlamat KantorNamaKepala Subbagian BantuanHukum pada Biro HukumSekretariat Daerah ProvinsiJawa Tengah;Jalan Pahlawan Nomor 9Semarang;IRA KUSUMA DEWISH;Staf pada Biro HukumSekretariat Daerah ProvinsiJawa Tengah;Jalan Pahlawan No. 9Semarang;ILHAM PRIBADI,SH;Staf pada Biro HukumSekretariat Daerah ProvinsiJawa Tengah:Jalan Pahlawan No. 9Semarang;BANA BAYU WIBOWO,SH,Staf pada Biro HukumSekretariat Daerah ProvinsiJawa
63 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Kepala Subbagian Ortala danKepegawaian pada Bagian Tata Usaha Kantor WilayahKementerian Agama Provinsi Jawa Timur;2. MACHSUM ZAIN, S.Ag., M.Si., Kepala Subbagian Informasidan Humas pada Bagian Tata Usaha Kantor WilayahKementerian Agama Provinsi Jawa Timur;3. HIKMAH RAHMAN, SH., Kepala Subbag Hukum dan KUB padaBagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian AgamaProvinsi Jawa Timur;4. JOKO YULIYANTO, S.Sos., Analis Kepegawaian Madya padaKantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur;5.
., Pelaksana Subbagian Ortala danKepegawaian pada Bagian Tata Usaha Kantor WilayahKementerian Agama Provinsi Jawa Timur;6. ABDUL RAHMAN, SH., Pelaksana Subbag Hukum dan KUBpada Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian AgamaProvinsi Jawa Timur;Halaman 1 dari 20 halaman.
33 — 24
., Warganegara Indonesia,Pekerjaan Kepala Subbagian Hukum dan PerundangUndanganBawaslu, berkedudukan di Jalan MH. Thamrin Nomor 14, Jakarta Pusat;2. RADITYAS MEGHA W, SH., Warganegara Indonesia, Pekerjaan StafBagian Hukum dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu, berkedudukan diJalan MH.
422 — 242
AHMAD RIZAL SAIFUDDIN, SH; StafSub Bagian Bantuan Hukum padaBagian Hukum Sekda Kota Surabaya;10.DJOENEDIE DODIEK, SH; Staf SubBagian Bantuan Hukum pada BagianHukum Sekda Kota Surabaya;MUHAMMAD, SH; Staf Sub BagianBantuan Hukum pada Bagian HukumSekda Kota Surabaya;11.SAHRUL FAHZIAR, SH; Staf SubBagian Bantuan Hukum pada BagianHukum Sekda Kota Surabaya;12.BAGUS TIRTA PRAWITA, SH; Staf SubBagian Bantuan Hukum pada BagianHukum Sekda Kota Surabaya;13.VIVID YUNI TRININGSIH, SH; Staf SubBagian Bantuan Hukum
37 — 19
Departemen Penerangan Republik Indonesia,Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;Bahwa PENGGUGAT pada Tahun 1998 golongan/pangkat: III/bPenata Muda Tingkat dengan Jabatan: Kepala SubSeksi Produksi Pameran Kantor Departemen PeneranganRepublik Indonesia dilingkungan Provinsi DaerahKhusus Ibukota Jakarta Kota Administrasi JakartaSelatan, berdasarkan Surat Keputusan Mente riPenerangan Republik Indonesia Nomor:133/SK/BK/JB/1998 tanggal 31 Agustus 1998 ; Bahwa PENGGUGAT pada Tahun 2002 diangkat menjadiKepala SubBagian
124 — 91
(Kepala SubBagian Non Litigasi pada BagianBantuan Hukum Setda Kabupaten Bogor). Ocktaviansyah Dwi Ananda, SH.(Pelaksana Sub Bagian Litigasi padaBagian Bantuan Hukum Setda KabupatenBogor) $< 244+ ssw seuss. Hanny Septianie, SH.,MH. (PelaksanaSub Bagian Litigasi pada BagianBantuan Hukum Setda Kabupaten Bogor). Gunardi Catur Wijaya, SH. (PelaksanaSub Bagian Non Litigasi pada BagianBantuan Hukum Setda Kabupaten Bogor). Mas Guntur Wiraprana, SH.
(Pelaksana SubBagian Penyuluhan Hukum pada BagianBantuan Hukum Setda Kabupaten Bogor)3Semuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawaipada KantorSetda Kabupaten Bogor, berkedudukan diJalan Tegar Beriman Kelurahan Tengah, KecamatanCibinong, Kabupaten Bogor.
38 — 4
,M.H, : Kepala Subbagian bantuanhukum IIIA Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal kementrianKeuangan;Hikamah Anita,S.H, : Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNLJakarta IV Direktorat Jenderal Kekayaan Negara KementrianKeuangan;Triana Handayani,S.H, : Kepala Seksi Hukum kanwil DirektoratJenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta ;Dwi Susianto Guntoro,S.H, : Penangan Perkara IIIA Tingkat II Birobantuan hukum Sekretariat Jenderal Kementrian kkeuangan;Priskila Sura layuk Allo, S.H, : Penangan Perkara IIIA
57 — 28
Kepala SubBagian PerundangUndangan dan JDIH, RAHMAT LATJINALA, S.H.