Ditemukan 1555 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 05-02-2018 — Putus : 22-03-2018 — Upload : 12-06-2019
Putusan PN SUNGGUMINASA Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Sgm
Tanggal 22 Maret 2018 — Penggugat:
H. Azhar Usman
Tergugat:
KETUA BPC GAPENSI GOWA
8223
  • inisaya ambil kembali, bahwa pembangunan kantor Gapensi tersebut bersumberdari dana pengurus dan anggota, bahwa status tanah Gapensi tersebut hanyaPinjam Pakai yang diperjanjikan secara lisan;Menimbang, bahwa saksi ke 2 (dua) yaitu Muh.Ramli menerangkanpada pokoknya yaitu bahwa saksi pernah dimintai tolong oleh Penggugat untukmemediasi persoalan tanah Gapensi tersebut dengan Ketua Gapensi, bahwasaksi pernah membawa sertipikat tanah tersebut dan diperlihnatkan kepadaKetua Gapensi Gowa sekarang yaitu Bakrie
    Bate, bahwa Bakrie bate pernahmenerangkan kepada saksi bahwa tanah tersebut sudah dibeli oleh Gapensidan ada kwitansinya namun kwitansi tersebut tidak pernah diperlihatkan sampaisekarang, bahwa saksi memberitahukan kepada Ketua Gapensi bahwaPenggugat sudah ingin memakai kembali tanahnya yang ditempati olehTergugat, bahwa tidak ada sewa menyewa atas tanah yang ditempati KantorGapensi tersebut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula melakukan peninjauansetempat atas obyek sengketa yang batasbatasnya
    Bate, bahwa Bakrie bate pernahmenerangkan kepada saksi bahwa tanah tersebut sudah dibeli oleh Gapensidan ada kwitansinya namun kwitansi tersebut tidak pernah diperlihatkan sampaisekarang, bahwa saksi memberitahukan kepada Ketua Gapensi bahwaPenggugat sudah ingin memakai kembali tanahnya yang ditempati olehTergugat, bahwa tidak ada sewa menyewa atas tanah yang ditempati KantorGapensi tersebut;Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN SgmMenimbang, bahwa setelah Majelis Hakim
Register : 28-10-2019 — Putus : 06-12-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4531 B/PK/PJK/2019
Tanggal 6 Desember 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. DARMA HENWA, TBK;
3311 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PP/M.IIB Tahun 2019, tanggal 28 Februari 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00836/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 6November 2017 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan WNilai Barang dan Jasa Nomor00067/207/14/091/16 tanggal 19 Oktober 2016 Masa Pajak Januari 2014,atas nama PT Darma Henwa Tbk, NPWP 01.565.295.1091.000, beralamatdi Gedung Bakrie
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00836/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 6 November 2017tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00067/207/14/091/16tanggal 19 Oktober 2016 Masa Pajak Januari 2014, atas nama PTDarma Henwa Tbk, NPWP 01.565.295.1091.000, beralamat diGedung Bakrie Tower Lantai 8 Rasuna Epicentrum, Jalan H.R.Rasuna Said, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940 terkaitHalaman 3 dari 8 halaman.
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00067/207/14/091/16tanggal 19 Oktober 2016 Masa Pajak Januari 2014, atas nama PTDarma Henwa Tbk, NPWP 01.565.295.1091.000, beralamat diGedung Bakrie Tower Lantai 8 Rasuna Epicentrum, Jalan H.R.Rasuna Said, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940 terkaitsengketa a quo, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan
Putus : 19-09-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2070/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 19 September 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS WUHUAN ENGINEERING Co. Ltd, BUT
3121 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ltd, BUT, beralamat diGedung Bakrie Tower lantai 5E, Jalan H.R.
    Ltd, BUT, NPWP 03.117.905.4053.000, beralamat di Gedung Bakrie Tower lantai 5E, Jalan H.R.
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP08982/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentangPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak MasaPajak Januari 2015 Nomor 00051/107/15/053/16 tanggal 25 April2016 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena PermohonanWajib Pajak, atas nama BUT Wuhuan Engineering Co., Ltd., NPWP03.117.905.4053.000, beralamat di Gedung Bakrie Tower Lt. 5E,Jalan H.R.
Register : 17-04-2017 — Putus : 05-06-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 900 B/PK/PJK/2017
Tanggal 5 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AIR MURING;
3921 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Air Muring, NPWP 01.070.884.0328.000, alamat Jalan Desa Air MuringRT 011 RW 005, Air Muring, Putri Hijau, Bengkulu Utara, dengan alamatkorespondensi Komplek Rasuna Epicentrum Bakrie Tower, Lt 18 & 19, JalanHR.
    Bakrie Sumatera Plantation dengan rincianinvoice Nomor 525/KopkarBSP/Jkt/X/0Rp33.615.000,00; SPT PPh Pasal 23 Masa November 2009;b) Menurut Termohon Peninjauan Kembali;Bahwa biaya sewa fasilitas ruangan bukan merupakanobjek PPh Pasal 4 ayat (2) melainkan objek PPh Pasal23, biaya ini telah dipotong PPh Pasal 23 dandilaporkan pada SPT PPh 23 masa November 2009dengan bukti potong Nomor 84/AM/XI/09 PPh 23sebesar Rp672.300,00;Halaman 12 dari 31 halaman.
    Bakrie SumateraPlantation;3.4.2. Kwh meter sebesar Rp12.189.971,00;Bahwa koreksi DPP PPh Pasal 4 ayat (2) atas biayaKwh meter (listrik) bersumber dari General Ledger yaituOffice Rental;Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali, koreksisebesar Rp12.189.971,00 merupakan pembayaran biayalistrik terkait sewa tanah dan/bangunan kepada KopkarPT. Bakrie Sumatera Plantation;Halaman 21 dari 31 halaman.
    Bakrie SumateraPlantation;3.5.
    Air Muring, NPWP 01.070.884.0328.000, alamat Jalan Desa Air Muring RT.011, RW.005, Air Muring,Putri Hijau, Bengkulu Utara, dengan alamat korespondensi : KomplekRasuna Epicentrum Bakrie Tower, Lt.18 & 19, Jalan HR.
Register : 31-08-2023 — Putus : 04-01-2024 — Upload : 04-01-2024
Putusan PA CILEGON Nomor 547/Pdt.G/2023/PA.Clg
Tanggal 4 Januari 2024 — Penggugat melawan Tergugat
3215
  • Bakrie) dengan Termohon (Ida Amirudin Binti H. Muchlas) yang dilaksanakan pada 03 Juni 1978 di wilayah KUA Tanjungkarang, Kota Bandar Lampung.
  • Memberi ijin kepada Pemohon (H. Amir Bakri Bin M. Bakrie) untuk menjatuhkan dan mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ida Amirudin binti H.
Register : 19-12-2013 — Putus : 18-02-2014 — Upload : 11-03-2014
Putusan PN KOTABARU Nomor 392/Pid.Sus/2013/PN.Ktb
Tanggal 18 Februari 2014 — MUHAMMAD MIDUN Als AMAT Bin GASIM
233
  • ERWIN NOVIANTOmendapati saksi AHMAD SAYUTI memegang obat zenith sebanyak 3 (Tiga)butir dan saksi RIZAL BAKRIE memegang obat zenith sebanyak 7 (Tujuh)butir yang saat itu hendak mengkonsumsi obat carnophen/zenith tersebut didaerah Rampa Baru, kemudian saksi AHMAD SAYUTI dan saksi RIZALBAKRIE ditanyakan dari mana mendapatkan obat zenith tersebut lalu saksiAHMAD SAYUTI dan saksi RIZAL BAKRIE mengatakan membeli dariterdakwa dengan mendatangi terdakwa di Gg.
    Rukun Rt.21 Desa Dirgahayuyang saat itu membeli sebanyak 1 (Satu) keping berisi 10 (Sepuluh) butirseharga Rp. 40.000, (Empat puluh ribu rupiah).e Selanjutnya berdasarkan informasi dari saksi AHMAD SAYUTI dan saksiRIZAL BAKRIE tersebut, kemudian saksi EKKY GINANJAR dan Sdr.KHORUL HUDA serta Sdr.
    dalam mengedarkan obat carnophen/zenith tersebut merupakan gang atau jalan setapak dan bukan toko obat atauapotik yang memiliki ijin resmi serta terdakwa tidak memiliki ijin untukmengedarkan obatobatan tersebut dan juga terdakwa tidak memiliki keahliandalam bidang kefarmasian.e Akhirnya setelah terdakwa ditangkap dan ketika dilakukan penggeledahanditemukan uang tunai sebesar Rp. 25.000, (Dua puluh lima ribu rupiah) sertaobat carnophen / zenith yang di beli oleh saksi AHMAD SAYUTI dan saksiRIZAL BAKRIE
    Rizal Bakrie memegang obat zenith sebanyak 7 (Tujuh)butir yang saat itu hendak mengkonsumsi obat carnophen/zenith tersebut.Bahwa saksi membeli obat Carnophen / Zenith tersebut dari terdakwa denganharga perkepingnya Rp. 40.000, (empat puluh ribu rupiah).Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali membeli obat carnophen kepada terdakwa;Terdakwa membenarkan keterangan saksi.3.AhliSURYA WAHYUDL S.Si Apt Bin AMRAH MUSLIMIN.
Putus : 10-06-2011 — Upload : 20-02-2014
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 109/PDT.G/2010/PN.LP
Tanggal 10 Juni 2011 — Bakrie Sumatera Plantation, Tbk. Usaha Group Bakrie Kantor Perwakilan Medan, beralamat di jalan Mongonsidi No. 20 A Medan, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai : Turut Tergugat ;
52828
  • Bakrie Sumatera Plantation, Tbk. Usaha Group Bakrie Kantor Perwakilan Medan, beralamat di jalan Mongonsidi No. 20 A Medan, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai : Turut Tergugat ;
    Bakrie Sumatera Plantation, Tbk.
    Usaha Group Bakrie Kantor PerwakilanMedan, beralamat di jalan Mongonsidi No. 20 A Medan,selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai : TurutTergugat ;Telah membaca Berita Acara persidangan dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan suratnya tertanggal 07 Maret 2011,peihal Pencabutan Gugatan perkara pedata Nomor. 109/PDT.G/2010/PN.LP., yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 05 Nopember 2010 ;Menimbang, bahwa perkara ini masih dalam tingkat Mediasi sehingga
Register : 01-09-2014 — Putus : 28-11-2014 — Upload : 16-03-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 85/Pdt.G/2014/ PN.Yyk
Tanggal 28 Nopember 2014 —
193
  • PT ROYAL PREMIER Berkedudukan di BAKRIE TOWER Lantai 5 UnitINTERNATIONALGH , Komplek Rasuna Epicentrum, JI HR RasunaSaid Kuningan Jakarta Selatan untuk selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT I ;2. Tuan INDRA BUDIMAN.
    Umur : 37 Tahun ( Palembang 19 Oktober 1977 )Agama : Katholik, pekerjaan DIREKTUR PTROYAL PREMIER INTERNATIONAL dahuluberalamat BAKRIE TOWER Lantai 5 Unit GH ,Komplek Rasuna Epicentrum, Jl HR Rasuna SaidKuningan Jakarta Selatan , untuk selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT II ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta tertanggal 2September 2014 Nomor :85/Pdt.G/2014/PN.YK tentang penunjukan Majelis Hakimuntuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan
Register : 06-03-2018 — Putus : 14-05-2018 — Upload : 19-05-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 146/PDT/2018/PT.DKI
Tanggal 14 Mei 2018 — PT.KALIMANTAN JAWA GAS >< PT.ASURANSI KREDIT INDONESIA (PERSERO) CS
258161
  • Kalimantan Jawa Gas, yaitu dalamkenyataannya PT Kalija didirikan pada tahun 2013 denganpemegang saham PT Bakrie Brothers dan PT Energas DayaMandiri (yang sahamnya 99% juga dimiliki Bakrie Brother)bukan dimiliki oleh Perusahaan Gas Negara (PGN), sehinggasangat memerlukan pembuktian hukum guna memperolehkepastian hukumnya,Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka terdapat Pihak lainyaitu:> PT. Perusahaan Gas Negara (Persero);> PT. Bursa Efek Indonesia;> PT.
    Bakrie &Brothers Tbk (vide Hal 5Anggaran Dasar PT. Kalimantan Jawa Gas No.17 tertanggal 23Juli 2013 yang dibuat dinadapan Firdhonal, SH, Notaris di Jakarta)Bahwa Perseroan Terbatas PT. Bakrie & Brothers Tbk memilikisebanyak 20.000 saham (vide Hal 28 Anggaran Dasar PT.Kalimantan Jawa Gas No.17 tertanggal 23 Juli 2013 yang dibuatdihadapan Firdhonal, SH, Notaris di Jakarta)b.
    Bakrie & Brothers Tbk sebagai tindak lanjut dari perjanjian yangditandatangani pada 10 Maret 2014. (vide www.okezone.com Kamis, 13Maret 2014 (Bukti T8)Bahwa PT. Bakrie & Brothers Tbk mendirikan PT. Kalimantan JawaGas anak usaha patungan bersama PT. Perusahaan Gas Negara(PGN) pada 10 Maret 2014. (vide Bisnis Indonesia, hal. 7 Senin 22September 2014 (Bukti T9)Bahwa berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat PT.
    Bakrie & BrothersTbk, maka /nformasi Media Massa Terkait Kepemilikan Saham DariPerusahaan PT.
    Bakrie & Brothers Tbk dan juga sebagaiDireksi PT. Energas Daya Mandiri, sebagai pemegang sahamPT. Kalimantan Jawa Gas;b.PT. Kalimantan Jawa Gas berkedudukan di Kota AdministrasiJakarta Selatan;c.Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp 40.000.000.000, (empatpuluh milyar rupiah) dan telah ditempatkan dan disetor 25%dengan nilai nominal Rp 10.000.000.000, (sepuluh milyarrupiah);d.Komposisi pemegang saham PT. Kalimantan Jawa Gas adalahPT. Bakrie & Brothers Tbk sebesar 20% dan PT.
Register : 14-12-2016 — Putus : 03-05-2017 — Upload : 04-09-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 102/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 3 Mei 2017 — Drs. NANA SUTRISNA, M.AP
8336
  • Bakrie Telecom, Tbk.). uang sewasebesar Rp.125.000.000, ditransfer ke Rekening atas nama Saksi diBank BCA Cabang Pembantu Sumedang dengan No. Rekeking7740064686 ;Bahwa pada waktu proses negosiasi antara Saksi selaku kepala UPTDRSPD dengan PT. Bakrie Telecom Tbk, Saksi dibantu oleh PT. WahanaKarsa Mandiri yang mana pada waktu itu PT. Wahana Karsa Mandirimenjadi rekanan yang ditunjuk oleh UPTD RSPD untuk menjadimarketing dan fasilitator dalam pengelolaan dan penggunaan towerRKS;Bahwa PT.
    Bakrie Telecom Tbk (Esia) dengan nilaiRp.125.000.000, untuk lama sewa selama 5 tahun;Bahwa Uang sewa yang Saksi setorkan ka Kas Daerah adalah sebesarRp.75.000.000,.;Bahwa pada awalnya nilai sewa tower yang Saksi tawarkan adalahsebesar Rp.15.000.000, per tahun, akan tetapi dikarenakan ada jasadari PT. Wahana Karsa Mandiri dalam meyakinkan penyewa dalam halini adalah PT. Bakrie Telecom Tbk untuk menyewa tower RKS danmeyakinkan PT.
    Bakrie Telecom, Tbk. (Esia) Masa Sewa 20062011 Setoran ke KasDaerah denganpenyetor Hj.Habibah untuksewa towerKabupatenSumedang eRKSdari PT. BakrieTelecom, Tbk.(Esia)50.000.000Buktibukti0272/Kas Pemda Sumedangtanggal 5 Pebruari 2016 No. Reff0272H2960003961 ke No.Rekening 0110230000015 atasnama Rek Kas Umum DA, danSTS No. 03 tanggal 5 Pebruari2016setor berupa photocopytranSaksi setoran tunai PT. Bakrie Telecom, Tbk. (Esia) Masa Sewa 20112014 Setoran ke KasDaerah denganpenyetor NanaSutisna an.
    Bakrie Telecom, TBK.18.Disposisi Legal Addendum Perjanjian Sewa Menyewa PenempatanAntenna dan Ruang Radio base Station tanggal 1 April 2011.19.Kesepakatan Sewa antara RKS yang diwakili oleh Drs. NANA SUTISNA,M.Ap., dengan PT. Bakrie Telecom,. ID 448 Coverage Sumedang City,tanggal 18 Maret 2011.20.Credit Nota Payment Deutsche Bank PT. Bakrie Telecom TBK(esia),kepada NANA SUTISNA, DRS sebesar Rp.45.000.000, tanggal 11 Juli2011.21.Credit Nota Payment Deutsche Bank PT.
    Bakrie Telecom TBK,PT kepadaNANA SUTISNA, DRS sebesar Rp.45.000.000, tanggal 20 Juni 2012.Halaman 91 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 102/Pid.SusTPK/2016/PN.Bdg22.Credit Nota Payment Deutsche Bank PT.
Register : 08-01-2020 — Putus : 17-02-2020 — Upload : 13-05-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 48 B/PK/PJK/2020
Tanggal 17 Februari 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. DARMA HENWA TBK
11186 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PP/M.IIB Tahun 2019, tanggal 28 Februari 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00843/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 06November 2017 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00074/207/14/091/16 tanggal 19 Oktober 2016 Masa Pajak Agustus 2014,atas nama PT Darma Henwa Tbk, NPWP 01.565.295.1091.000, beralamatdi Gedung Bakrie
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00843/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 06 November 2017tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00074/207/14/091/16tanggal 19 Oktober 2016 Masa Pajak Agustus 2014, atas nama PTDarma Henwa Tbk, NPWP 01.565.295.1091.000, beralamat diGedung Bakrie Tower Lt. 8 Rasuna Epicentrum, Jalan H.R.RasunaSaid, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940 terkait sengketaa quo, adalah telah sesuai
    Putusan Nomor 48/B/PK/Pjk/2020Darma Henwa Tbk, NPWP 01.565.295.1091.000, beralamat diGedung Bakrie Tower Lt. 8 Rasuna Epicentrum, Jalan H.R.RasunaSaid, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940 terkait sengketaa quo, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum;3.4.
Register : 08-02-2018 — Putus : 15-11-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN KAYUAGUNG Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Kag
Tanggal 15 Nopember 2018 — Penggugat:
BAKRIE JAFAR
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR WILAYAH BADANPERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA SELATAN
2.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TANAH JALAN TOL PALEMBANG INDRALAYA
12017
  • Penggugat:
    BAKRIE JAFAR
    Tergugat:
    1.KEPALA KANTOR WILAYAH BADANPERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA SELATAN
    2.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TANAH JALAN TOL PALEMBANG INDRALAYA
    PUTUSANNomor 4/Pdt.G/2018/PN KagDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Kayu Agungyang memeriksa perkaraperkara perdataGugatan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara : BAKRIE JAFAR, tempat dan tanggal lahir Palembang, 9 Mei 1984,pekerjaan Buruh Harian Lepas, Agama Islam,kewarganegaraan Indonesia,Alamat Jalan Dusun IV Desa Talang Pangeran Ulu Kecamatan PemulutanBarat Kabupaten Ogan llir, Selanjutnya disebut PENGGUGAT ;Dalam
    MKn,yang menerangkan telah terjadi pengoperan hak atas sebidang tanah antaraTobing kepada Bakrie Jafar, yaitu tanah seluas 21.600 M2 yang terletak di DesaTalang Pangeran Ulu Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir denganbatasbatas sebagai berikut;Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Kag sebelah utara dengan tanggul PU/Hasim Damsik; sebelah Selatan dengan tanah Mustar; sebelah Timur dengan tanah Nuar; sebelah Barat dengan tanah Tobing;Menimbang, bahwa apabila mencermati
    dengan yang disebutkan sebagai objeksengketa tersebut;Menimbang, bahwa apabila mencermati jalannya pemeriksaanpersidangan, maka diketahuilah objek sengketa yang dimaksud didalamgugatan, begitupun pula yang didapat dari hasil pemeriksaan setempat tersebut,seharusnya adalah didasarkan atas Bukti P.8 yaitu Akta Pengoperan Hak No07 Tanggal 15 Agustus 2018 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT SarinahSH., M.Kn. yang menerangkan bahwa telah terjadi pengoperan hak atassebidang tanah antara Tobing kepada Bakrie
Register : 08-01-2020 — Putus : 17-02-2020 — Upload : 13-05-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 45 B/PK/PJK/2020
Tanggal 17 Februari 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. DARMA HENWA TBK
9447 Berkekuatan Hukum Tetap
  • /PP/M.IIB Tahun 2019, tanggal 28 Februari 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00838/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 06November 2017 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan WNilai Barang dan Jasa Nomor00069/207/14/091/16 tanggal 19 Oktober 2016 Masa Pajak Maret 2014, atasnama PT Darma Henwa Tbk, NPWP 01.565.295.1091.000, beralamat diGedung Bakrie
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00838/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 06 November 2017tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00069/207/14/091/16tanggal 19 Oktober 2016 Masa Pajak Maret 2014, atas nama PTDarma Henwa Tbk, NPWP 01.565.295.1091.000, beralamat diGedung Bakrie Tower Lt. 8 Rasuna Epicentrum, Jalan H.R.RasunaSaid, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940 terkait sengketaa quo, adalah telah sesuai
    Putusan Nomor 45/B/PK/Pjk/2020tanggal 19 Oktober 2016 Masa Pajak Maret 2014, atas nama PTDarma Henwa Tbk, NPWP 01.565.295.1091.000, beralamat diGedung Bakrie Tower Lt. 8 Rasuna Epicentrum, Jalan H.R.RasunaSaid, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940 terkait sengketaa quo, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum;3.4.
Putus : 25-02-2014 — Upload : 20-05-2014
Putusan PT SAMARINDA Nomor 06/PID/2014/PT.KT.SMDA
Tanggal 25 Februari 2014 — MUHAMMAD YUSUF Bin H. IBRAHIM
6030
  • Bakrie H adalah asli dan dalam persidangan tidak dibuktikankepalsuannya atau tidak benarannya dari tanda tangan Mohd. Bakrie Htersebut;Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya tersebut sematamata hanya melihatadanya tanda tangan an.
    Bakrie H, padahal sebagaimana dalam surattersebut yang memberikan keterangan adalah Mohd.
    Bakrie H selaku KepalaKampung Nunukan;Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum tidak ada mengajukan memoriMenimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa danmembaca serta meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusanPengadilan Negeri Nunukan tanggal 18 Nopember 2013 Nomor : 122/Pid.B/2013/PN.Nnkdan telah membaca memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa,Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis HakimTingkat
Register : 05-04-2021 — Putus : 31-05-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1587 B/PK/PJK/2021
Tanggal 31 Mei 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. DARMA HENWA, TBK
6124 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., NPWP01.565.295.1091.000, beralamat di Gedung Bakrie Tower Lantai 8, RasunaEpicentrum, Jalan H.R.
    Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2 Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1784/WPJ.19/2014 tanggal 8 September 2014, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak September 2011 Nomor00186/207/11/091/13 tanggal 14 Juni 2013 sebagaimana telahdibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP00177/WPJ.19/KP.0103/2014 tanggal 23 Juli 2014, atas nama : PTDarma Henwa, Tbk., NPWP 01.565.295.1091.000, beralamat diGedung Bakrie
    Selatan 12940, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.3 Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak September 2011 Nomor00186/207/11/091/13 tanggal 14 Juni 2013 sebagaimana telahdibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP00177/WPJ.19/KP.0103/2014 tanggal 23 Juli 2014, atas nama : PTDarma Henwa, Tbk., NPWP 01.565.295.1091.000, beralamat diGedung Bakrie
Register : 10-01-2018 — Putus : 08-05-2018 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN KALIANDA Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Kla
Tanggal 8 Mei 2018 — Penggugat:
1.MUSLIMAH
2.PUJI JATMIKO
3.SUNARDI Alias SUMARDI
4.SUGENG FITRIYANTO
5.SUNYOTO
Tergugat:
1.Ir. SYAFRIAL
2.Pemerintah RI Cq Kanwil Badan Pertanahan Provinsi Lampung Cq BPN Lampung Selatan
3.Panitia Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatra JTTS Kabupaten Lampung Selatan
4.Negara RI c.q. Presiden RI c.q. Pemprov Lampung
6431
  • KHOLIL BAKRIE, S.H.;SUKARMIN, S.H., M.H.;USA ISWANDINI, S.H.;HASANUDDIN, S.H.;Hal. 1 dari 5 hal. Akta Perdamaian No. 4/Pdt.G/2018/PN KlaAdvokat pada Kantor Hukum "ABD.
    KHOLIL BAKRIE, S.H. & Rekan,beralamat di Jalan Lettu Rochani Nomor 70 Tajimalela, Kalianda,Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khususuntuk mewakili dalam persidangan tanggal 4 Januari 2018 dan SuratKuasa Khusus untuk mewakili mediasi tanggal 17 April 2018 sertaPernyataan Para Pihak Yang Diwakili Oleh Kuasa Hukum TentangPersetujuan Atas Kesepakatan Perdamaian tanggal 24 April 2018,yang selanjutnya disebut Para Penggugat;Dan:Ir.
    Kholil Bakrie,S.H. selaku kuasa Para Penggugat;e.
Register : 07-01-2014 — Putus : 11-03-2014 — Upload : 25-06-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 6/PID/2014/PTSMDA
Tanggal 11 Maret 2014 — Pembanding/Terbanding/Jaksa Penuntut : Rudi Susanta, SH.,MH.
4321
  • Bakrie H adalah asli dan dalam persidangan tidak dibuktikan kepalsuannya atau tidak benarannya dari tanda tangan Mohd. Bakrie H tersebut; Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya tersebut sematamata hanya melihat adanyatanda tangan an.
    Bakrie H, padahal sebagaimana dalam surat tersebut yangmemberikan keterangan adalah Mohd.
    Bakrie H selaku Kepala Kampung Nunukan;Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum tidak ada mengajukan memoribanding; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa danmembaca serta meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusanPengadilan Negeri Nunukan tanggal 18 Nopember 2013 Nomor : 122/Pid.B/2013/PN.Nnkdan telah membaca memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa,Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis HakimTingkat
Register : 05-04-2021 — Putus : 29-06-2021 — Upload : 04-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1684 B/PK/PJK/2021
Tanggal 29 Juni 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. DARMA HENWA, TBK;
5419 Berkekuatan Hukum Tetap
  • berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1790/WPJ.19/2014, tanggal08 September 2014, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2011, Nomor00183/207/11/091/13, tanggal 14 Juni 2013, sebagaimana telah dibetulkandengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00179/2WPUJ.19/KP.0103/2014, tanggal 23 Juli 2014, atas nama PT Darma Henwa Tbk,NPWP 01.565.295.1091.000, beralamat di Gedung Bakrie
    Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1790/WPJ.19/2014, tanggal 08 September 2014, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2011, #Nomor00183/207/11/091/13, tanggal 14 Juni 2013, sebagaimana telahdibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00179/2WPJ.19/KP.0103/2014, tanggal 23 Juli 2014, atas namaPT Darma Henwa Tbk, NPWP 01.565.295.1091.000, beralamat diGedung Bakrie Tower Lantai 8, Rasuna Epicentrum, Jalan
    Putusan Nomor 1684/B/PK/Pjk/2021091/13, tanggal 14 Juni 2013, sebagaimana telah dibetulkandengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00179/2WPJ.19/KP.0103/2014, tanggal 23 Juli 2014, atas nama PTDarma Henwa Tbk, NPWP 01.565.295.1091.000, beralamat diGedung Bakrie Tower Lantai 8, Rasuna Epicentrum, Jalan H.R.Rasuna Said, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12940, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan
Putus : 12-12-2012 — Upload : 26-02-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 185 PK/PDT.SUS/2012
Tanggal 12 Desember 2012 — PT. LE GLOBAL, diwakili oleh SUMIATI DJOKO selaku Direktur Utama PT. LE GLOBAL vs 1. RODENTUS RAWAT S, dkk.
10644 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Le Global on Hua Wei Bakrie Projectwe here by to in form you that PT. Hua Wei Tech Invesment decided to cut off,Cansel 56 sites from toal assignment given to PT. Le Global;Terjemahan:Perihal Pembatalan 56 titik Proyek Hua Wei Bakrie;Dengan Hormat,Menunjuk pada buruknya pekerjaan yang dilakukan PT. Le Global untukpengerjaan proyek Hua Wei Bakrie maka bersama ini kami informasikanbahwa kami memutuskan membatalkan 56 titik dari seluruh pekerjaan yangtelah kami berikan kepada PT.
    Le Global;Bahwa pembatalan atas proyek ini merugikan Tergugat sebesarRp546.280.000,00 sesuai nilai kontrak yang tercantum dalam kontrak perjanjianantara Tergugat dengan Hua Wei Bakrie (vide bukti T9) berikut perinciannya;Harga setiap site : Rp9.755.000,00;Jumlah site yang dibatalkan : 56 siteTotal kerugian : Rp9.755.000,00 x 56 = Rp546.280.000,00;Bahwa seharusnya proyek tersebut tidak perlu sampai dibatalkanmengingat para Penggugat telah berkalikali diingatkan (vide bukti T6) untukmemperbaiki kinerja
    Memerintahkan para Penggugat Konvensi/paraTergugat Rekonvensi untuk mengganti kerugiansebesar Rp546.280.000,00 sesuai kontrak yangtercantum kontrak perjanjian antara Tergugat denganHua Wei Bakrie (vide bukti T9);3.
    Bahwa akibat dari tindakan paraTermohon Peninjauan Kembali di atas,proyek Pemohon Peninjauan Kembalidibatalkan oleh kliennya (vide Bukti T6).Berikut kutipan Surat Pembatalantersebut:Subject: Cut Off 56 sites for Hua Wei Bakrie Project Jabodetabek;Dear Sir,We refer to poor perfomance from PT. Le Global on Hua Wei BakrieProject we hereby to inform you that PT. Hua Wei Tech Investmentdecided to cutoff/cancel 56 sites from total assignment given to PT.
    LeGlobal;Terjemahan:Perihal: Pembataian 56 titik Proyek Hua Wei Bakrie;Dengan hormat,Merujuk pada buruknya pekerjaan yang dilakukan PT. Le Global untukpengerjaan proyek Hua Wei Bakrie maka bersama ini kami informasikanbahwa kami memutuskan membatalkan 56 titik dari selurun pekerjaanyang telah kami berikan kepada PT. Le Global;28.
Register : 18-03-2020 — Putus : 28-04-2020 — Upload : 28-04-2020
Putusan PA PALOPO Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.Plp
Tanggal 28 April 2020 — Penggugat melawan Tergugat
97
  • Faizal Bakrie alias Faisal Bakri, SE bin Muh.
    Bakrie) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Saraswati Ali binti Ali Tasri) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;
  • Menghukum Tergugat membayar nafkah berkelanjutan untuk satu orang anak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan kenaikan 10 % pertahun sampai anak mandiri atau umur 21 tahun;
  • Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu