., masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor3/Pdt.G/2021/PN Bin tanggal 18 Januari 2021, putusan tersebut pada hari itujuga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketuadengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Anmad Makasidik Tasrih,S.E., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri olen Tergugat.Hakim Anggota, Hakim Ketua,Denico Toschani, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.Domas Manalu, S.H.Panitera Pengganti,Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.Perincian biaya:1. Pendaftaran .........c.cccccecceeeeees : Rp30.000,002.

menarikkemaslahatan.Hal 12 dari 16 Hal Prittiegan No 393/Pat G/2020/PA DneMenimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrinhukum Islam sebagai berikut di bawah ini :Dalam Kitab Figih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:Artinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperolehdiantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskantali ikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih

Nomor 9 Tahun 1975 sertaPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbuktisesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaiansesual dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraiandipandang sebagai tasrih

TASRIH,S.E. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dengandihadiri AGUNG WIBOWO, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicindan dihadapan Terdakwa.HAKIMHAKIM ANGOTA HAKIM KETUAANDI AHKAM JAYADI, S.H. AGUSTA GUNAWAN, S.H.DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.PANITERA PENGGANTI,A.M. TASRIH, S.E.Halaman 15 dari 15Putusan Nomor 234/Pid.B/2016/PN. Bln.Form0 1/SOP/00 1/HKM/2015

M TASRIH, SE PaniteraPengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin dihadiri oleh HANINDYO BUDIDANARTO,SH, MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan dihadapan Terdakwa.HakimHakim Anggota, Hakim Ketua Sidang,1. VIVLINDRASUSI SIREGAR, SH. FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH. 2. HARRIES KONSTITUANTO, SH.MKn.Panitera PenggantiA.M TASRIH, SE.

Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbuktisesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaiansesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraiandipandang sebagai tasrih

olsArtinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantarakeduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraianMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tallikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih bi ihsan dan hal ini relevan denganpendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa yang dikutip Sayid Sabiq dalamKitabFiqhus sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi :leoJ cussing) SII!

PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukumlslam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975sertaPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaiansesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 junctoPasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandangsebagai tasrih

ybArtinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperolehdiantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskantali ikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih bi ihsan dan hal ini relevan denganpendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa yang dikutip Sayid Sabiq dalamKitab Fiqhus sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi :iy Lal Cet y ( GMAN col) gull, pill aly Logign

Nomor 9 Tahun 1975 sertaPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbuktisesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaiansesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraiandipandang sebagai tasrih

., sebagai Hakim Ketua , Chahyan UunPryatna,S.H, Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.. masingmasing sebagai HakimAnggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamistanggal 11 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggotatersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti padaPengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Aliffian Fahmy Annashri, S.H.

., M.H.Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.Panitera Pengganti,Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Bin

Tasrih, S.E. selaku PaniteraPengganti dengan hadirnya Harwanto, S.H. selaku Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Batu Licin dan Terdakwa.HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,HARRIES KONSTITUANTO, SH.M.Kn DANARDONO, SHDAMAR KUSUMA WARDANA, SH.MHPANITERA PENGGANTIA.M. TASRIH, SE

Nomor 9 Tahun 1975 ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan penceraian telah terbukti sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal82 ayat (2 ) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 juncto UndangUndang Nomor3 Tahun 2006 dan Pasal 31 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) serta Pasal 22 ayat ( 2 ) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal inipenceraian dipandang sebagai tasrih

TASRIH,SE. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin serta dihadiri oleh AGUNGWBOWO, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin serta di hadapanterdakwa ;HAKIMHAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,ANDI AHKAM JAYADI, SH. FERDI, SH. DEVITA WSNU WARDHANI, SH.PANITERA PENGGANTI,A. M. TASRIH, SE. Hal. : 15 dari 15. Putusan Perkara Pidana Biasa Nomor : 412 / Pid.Sus / 2015 / PN Bin

yaArtinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantarakeduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraianMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan taliikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih bi ihsan dan hal ini relevan denganpendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa yang dikutip Sayid Sabig dalamkKitabFiqhus sunnah juz II halaman 208 yang berbuny)i :ay leol cuariig) OMI sl (ila pid!

PA.PlhPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukumlslam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti Sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975sertaPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaiansesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 junctoPasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandangsebagai tasrih

pihak keluarga, dan Majlis hakim Pengadilan Agama Bantulsudah berusaha menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak,sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975, dan pasal 82 Undangundang Nomor 7 tahun 1989, tetapiupaya tersebut tetap tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut dalam perkara aquo, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat, perceraiandipandang lebih baik , untuk menentukan kehidupan berikutnya yang lebihmaslahat, yaitu; Tasrih

Dalam hal inirumah tangga seperti tersebut di atas dan upaya perdamaian dari berbagai pihak danmelalui Mediasi sudah dilakukan, termasuk sebagaimana dimaksud oleh pasal 31Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan pasal 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989, maka perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupanberikutnya atau dianggap sebagai TASRIH BI IHSAN ;Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan dan putusan Hakim tingkat pertama yang mengabulkan

TASRIH, S.E. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, sertadihadiri oleh ERIK EB MUDIGDHO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBatulicin dan dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi oleh penasihat hukumnya ;HAKIMHAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,Halaman 15 dari 14 Putusan Nomor 15/Pid.B/2016/PN Bin16I. AGUSTA GUNAWAN, S.H.ANDI AHKAM JAYADI,S.H.ll. DAMAR KUSUMAWARDANA, S.H., M.H.PANITERA PENGGANTI,A.M. TASRIH, S.E.

kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarikkemaslahatan.Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrinhukum Islam sebagai berikut di bawah ini :Dalam Kitab Figih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:Artinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperolehdiantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskantali ikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih

Nomor 9 Tahun 1975 sertaPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbuktisesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaiansesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraiandipandang sebagai tasrih

oleh fakta dan tidak berhasilnya MajelisHakim merukunkan kembali' para pihak yang bersengketa sebagaisuami istri maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo1 Tahun 1974 secara yuridis gugatandiceraikan dengan Tergugat harusoleh karena19 huruf (f)116 hurufMenimbang, bahwaterbukti sesuai dengan PasalNomor 9 Tahun 1975 serta Pasalsesual1989 yangIslam, sedang usaha perdamaianUndang Undang Nomor 7 TahunUndang Undang NomorTahun 2009 dantidakPeraturanberhasil,tasrih

uleArtinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantarakeduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraianMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskantallikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih bi ihsan dan hal ini relevan denganHalaman 14 dari 17 putusan Nomor 318/Pdt.G/2018/PA.

PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukumlslam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975sertaPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaiansesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 junctoPasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandangsebagai tasrih

kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarikkemaslahatan.Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrinhukum Islam sebagai berikut di bawah ini :Dalam Kitab Figih Ash Shawi jilid 1V Halaman 204:Artinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperolehdiantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskantali ikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih

Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbuktisesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaiansesuail dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraiandipandang sebagai tasrih

TASRIH, SE. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan NegeriBatulicin, dihadiri oleh DONALD DWI SISWANTO, SH. sebagai Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Batulicin dan dihadapan Terdakwa;HakimHakim Anggota : Hakim Ketua Majelis :1. HARRY GINANJAR,SH. FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH. 2. DEVITA WISNU WARDHANTI, SH. Panitera Pengganti :A.M. TASRIH, SE.