Ditemukan 5512 data
SETIA MURNI
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR BESAR KOTA MEDAN.
6 — 2
Pemohon:
SETIA MURNI
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR BESAR KOTA MEDAN.
15 — 16
KAPOLRI cq. KAPOLDASU cq. DITRESKRIMUM POLDA SUMUT
JOSEP LIPRIATNA
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA METRO JAYA Cq KAPOLRES METRO JAKARTA BARAT
35 — 2
Pemohon:
JOSEP LIPRIATNA
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA METRO JAYA Cq KAPOLRES METRO JAKARTA BARAT
Anak Agung Ayu Sri Wahyuni
Termohon:
Kapolri Cq. Kapolda Bali Cq. Kapolres Badung
130 — 68
Pemohon:
Anak Agung Ayu Sri Wahyuni
Termohon:
Kapolri Cq. Kapolda Bali Cq. Kapolres BadungSelanjutnya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 21/PUUX1I/2014, tertanggal 28 April 2015, penetapan Tersangka masuk dalam objekPraperadilan ditambah lagi tindakan Penggeledahan dan Penyitaan jugamasuk dalam objek praperadilan; Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon telah prosedural dan sesuai denganketentuan peraturan perundangan sebagaimana diatur dalam UndangUndangNomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) dan Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012tentang Manajemen Penyidikan tindak pidana, dengan
maka setiap warga negara baikpelapor atau Terlapor/Tersangka memiliki persamaan hak didepan hukum yangharus dilindungi dan wajib pula mematuhi hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku termasuk dipanggil, diperiksa sampai denganditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan alat bukti yang cukup dalam suatuproses penyidikan perkara pidana berdasarkan ketentuan yang berlaku, yakniUU RI Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), UU RI Nomor 2 Tahun 2002 tentangKepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Kapolri
dokumen menunjukan sikap perilaku Pemohon tidak mentaati ketentandalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, terbukti proses penyidikan yangdilakukan oleh Termohon sebagaimana laporan Polisi Nomor: LPB/76/III/Bali/Res Badung tanggal 21 Maret 2017 adalah profesional,prosedural, transparan, akuntabel dan berdasarkan hukum sebagaimanadiatur dalam UndangUndang nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, UU RINomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia danPeraturan Kapolri
AMIR SYARIFUDIN
Termohon:
1.Pemerintah Republik Indonesia C.q Kapolri C.q Kapolda Sumsel C.q Ditreskrimum Polda Sumsel
2.Pemerintah Republik Indonesia C.q Kapolda Sumatera Selatan
3.Pemerintah Republik Indonesia C.q Kapolri
90 — 23
Pemohon:
AMIR SYARIFUDIN
Termohon:
1.Pemerintah Republik Indonesia C.q Kapolri C.q Kapolda Sumsel C.q Ditreskrimum Polda Sumsel
2.Pemerintah Republik Indonesia C.q Kapolda Sumatera Selatan
3.Pemerintah Republik Indonesia C.q Kapolri
Terbanding/Tergugat I : Kapolri Cq Kapolda JAtim Cq Kapolres Magetan
Terbanding/Tergugat II : Presiden RI Cq Kapolri
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah RI Cq Presiden RI
135 — 16
Pembanding/Penggugat : IMRON SADEWO Diwakili Oleh : Arifin Purwanto,SH
Terbanding/Tergugat I : Kapolri Cq Kapolda JAtim Cq Kapolres Magetan
Terbanding/Tergugat II : Presiden RI Cq Kapolri
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah RI Cq Presiden RI
Satam
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Jambi Cq Resor Merangin Cq Kepala Satuan Reserse Kriminalitas
45 — 7
Pemohon:
Satam
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Jambi Cq Resor Merangin Cq Kepala Satuan Reserse Kriminalitas
Eliza Monalisa LumbanTobing
Termohon:
kapolri cq kapoldasu cq Kapolresta pematangsiantar cq kapolsek Siantar Martoba
38 — 7
Pemohon:
Eliza Monalisa LumbanTobing
Termohon:
kapolri cq kapoldasu cq Kapolresta pematangsiantar cq kapolsek Siantar Martoba
59 — 7
KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL CQ. DIREKTUR KRIMINAL UMUM
MARAHALIM SIREGAR
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KAPOLRESTABES Cq. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR MEDAN KOTA
10 — 0
Pemohon:
MARAHALIM SIREGAR
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KAPOLRESTABES Cq. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR MEDAN KOTA
Termohon:
Kapolri Cw Kapolda Cq Ditreserse Krim Polda Sumsel
38 — 12
AIDIL FHITRIS Bin SOBRI
Termohon:
Kapolri Cw Kapolda Cq Ditreserse Krim Polda Sumsel
BESLITA V SIMANJUNTAK
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
62 — 28
Pemohon:
BESLITA V SIMANJUNTAK
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDANBahwa Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 Pasal 117 mengaturtentang dasar untuk melakukan penghentian penyidikan dan dasarpenghentian penyelidikan adalah:1. Pertimbangan untuk melakukan penghentian penyelidikan terdiri dari:a. Tidak cukup buktib. Perkaranya bukan perkara pidana atauc. Demi hukum2. Penghentian penyelidikan perkara demi hukum sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf c meliputi:a. Tersangka meninggal dunia.b. Perkara telah melampai masa kadaluarsa.c.
Karena daluarsa;Bahwa terkait dengan penghentian penyidikan diatur dalam Pasal 30Peraturan Kapolri (Perkap), yaitu:1. Penghentian penyidikan dilakukan melalui gelar perkara;2. Penghentikan penyidikan dapat dilakukan untuk memenuhi kepastianhukum, rasa keadilan dan kemanfaatan hukum;3.
PITHER PONGKIDING
Termohon:
KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL Cq. KAPOLRESTABES MAKASSAR Cq. KAPOLSEK MARISO
17 — 7
Pemohon:
PITHER PONGKIDING
Termohon:
KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL Cq. KAPOLRESTABES MAKASSAR Cq. KAPOLSEK MARISO
MUHAMMAD FARHAN
Termohon:
KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL CQ. KAPOLRESTABES MAKASSAR CQ. KAPOLSEK RAPPOCINI
23 — 6
Pemohon:
MUHAMMAD FARHAN
Termohon:
KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL CQ. KAPOLRESTABES MAKASSAR CQ. KAPOLSEK RAPPOCINI
JUMAS RIANA
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
38 — 12
Pemohon:
JUMAS RIANA
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
100 — 38
.- Terbanding : KAPOLRI Cq. KAPOLDA Sulawesi Tenggara, Cq. Kapolres Buton, Cq. Kapolsek Kapontori.
Kapolri cq Kapolda Sultra cq Kapolres Buton sama sekali tidakpernah memerintahkan atau memberikan kuasa kepada Bapak LAAKIuntuk melakukan pembicaraan harga tanah Kantor Polsek KapontoriHalaman 8 dari 19 halaman putusan No. 10/PDT/2018/PT KDIkarena selama ini diketahui Kantor Polsek Kapontori dibangun di atastanah negara bebas yang mana sejak tahun 1970 s.d. 2008 tidak adapermasalahan apapun juga.
Syarifah Puteri Rizkya
Termohon:
Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Cq DIRRESKRIMUM POLDA SULAWESI TENGAH
34 — 2
Pemohon:
Syarifah Puteri Rizkya
Termohon:
Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Cq DIRRESKRIMUM POLDA SULAWESI TENGAH
LATIF ALIAS LANTI BIN BACO
Termohon:
Kapolri c.q. Kapolda Sulawesi Selatan c.q. Kapolres Bone
63 — 7
Pemohon:
LATIF ALIAS LANTI BIN BACO
Termohon:
Kapolri c.q. Kapolda Sulawesi Selatan c.q. Kapolres Bone
AMRICK
Termohon:
KAPOLRI CQ KAPOLDASU CQ DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
27 — 28
Pemohon:
AMRICK
Termohon:
KAPOLRI CQ KAPOLDASU CQ DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
Bambang Muhammad Zulfi
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Medan
33 — 9
Pemohon:
Bambang Muhammad Zulfi
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Medan