Ditemukan 5493 data
HENDRI CANDRA
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq, DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMUT
48 — 17
Pemohon:
HENDRI CANDRA
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq, DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMUT
AMIR SYARIFUDIN
Termohon:
1.Pemerintah Republik Indonesia C.q Kapolri C.q Kapolda Sumsel C.q Ditreskrimum Polda Sumsel
2.Pemerintah Republik Indonesia C.q Kapolda Sumatera Selatan
3.Pemerintah Republik Indonesia C.q Kapolri
87 — 23
Pemohon:
AMIR SYARIFUDIN
Termohon:
1.Pemerintah Republik Indonesia C.q Kapolri C.q Kapolda Sumsel C.q Ditreskrimum Polda Sumsel
2.Pemerintah Republik Indonesia C.q Kapolda Sumatera Selatan
3.Pemerintah Republik Indonesia C.q Kapolri
PITHER PONGKIDING
Termohon:
KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL Cq. KAPOLRESTABES MAKASSAR Cq. KAPOLSEK MARISO
16 — 7
Pemohon:
PITHER PONGKIDING
Termohon:
KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL Cq. KAPOLRESTABES MAKASSAR Cq. KAPOLSEK MARISO
BESLITA V SIMANJUNTAK
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
57 — 28
Pemohon:
BESLITA V SIMANJUNTAK
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDANBahwa Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 Pasal 117 mengaturtentang dasar untuk melakukan penghentian penyidikan dan dasarpenghentian penyelidikan adalah:1. Pertimbangan untuk melakukan penghentian penyelidikan terdiri dari:a. Tidak cukup buktib. Perkaranya bukan perkara pidana atauc. Demi hukum2. Penghentian penyelidikan perkara demi hukum sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf c meliputi:a. Tersangka meninggal dunia.b. Perkara telah melampai masa kadaluarsa.c.
Karena daluarsa;Bahwa terkait dengan penghentian penyidikan diatur dalam Pasal 30Peraturan Kapolri (Perkap), yaitu:1. Penghentian penyidikan dilakukan melalui gelar perkara;2. Penghentikan penyidikan dapat dilakukan untuk memenuhi kepastianhukum, rasa keadilan dan kemanfaatan hukum;3.
BACHTIAR PASARIBU
Termohon:
1.KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN CQ. KASAT RES NARKOBA POLRESTABES MEDAN
2.KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
127 — 29
Pemohon:
BACHTIAR PASARIBU
Termohon:
1.KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN CQ. KASAT RES NARKOBA POLRESTABES MEDAN
2.KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN80 KUHAP).Hal 2 dari 24 halaman putusan gugur pra peradilan Nomor48/Pid.Pra/2020/PN MdnBerdasarkan pada nilai itulan penyidik atau penuntut umum dalammelakukan tindakan Penetapan Tersangka, Penangkapan,Penggeledahan, Penyitaan, Penahanan, dan Penuntutan agar lebihmengedepankan asas dan prinsip kehatihatian dalam menetapkanseseorang menjadi Tersangka ;Dasar Hukum Permohonan Praperadilane UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum AcaraPidana Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 ;e Peraturan Kapolri
Pak Rapi tidaksesuai dengan peraturan perundangundangan, penangkapan dapatdilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu terhadap tersangka atauoleh penyelidik atas perintah penyidik (Pasal 18 Peraturan Kapolri nomor :6 tahun 2019) ;Bahwa sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor : 6 tahun2019 yang berbuny! :Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yangdidukung barang buktiBahwa terhadap penangkapan diri Hendro Ilwanto Purba Als.
Pak Rapi secara jelas bertentangan denganPeraturan Kapolri Nomor : 6 Tahun 2019 ;Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas yang diduga salah orangdan salah tangkap maka sepatutnya menurut hukum Penangkapan diriHendro lwanto Purba Als. Pak Rapi yang dilakukan oleh Termohon danTermohon II dengan salah orang, salah tangkap;Bahwa karena penangkapan terhadap diri Hendro Iwanto Purba Als.
HENDRA
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq DITRESKRIMUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA SELAKU PENYIDIK
11 — 6
Pemohon:
HENDRA
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq DITRESKRIMUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA SELAKU PENYIDIK
OBINI PRODEO LASE
Termohon:
Kapolri Cq. Kapoldasu Cq. Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara
12 — 8
Pemohon:
OBINI PRODEO LASE
Termohon:
Kapolri Cq. Kapoldasu Cq. Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara
Termohon:
KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL CQ. DIT RESKRIMUM POLDA SULSEL
163 — 96
NGEWA
Termohon:
KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL CQ. DIT RESKRIMUM POLDA SULSEL
ANWAR TANUHADI
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq KAPOLRESTABES Cq KEPOLISIAN SEKTOR MEDAN TIMUR
20 — 0
Pemohon:
ANWAR TANUHADI
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq KAPOLRESTABES Cq KEPOLISIAN SEKTOR MEDAN TIMUR
Terbanding/Pembanding/Tergugat II : Pemerintah republik indonesia cq. Kapolri cq. Kapolda sumatera selatan cq. Kapolres musi banyuasin
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat II : Pemerintah republik indonesia cq. Kapolri cq. Kapolda sumatera selatan
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat III : Pemerintah republik indonesia cq. Kapolri
61 — 11
Kapolri cq. Kapolda sumatera selatan cq. Kapolres musi banyuasin Cq. Brigadir Decky Apriyanto NRP : 88040538
Terbanding/Pembanding/Tergugat II : Pemerintah republik indonesia cq. Kapolri cq. Kapolda sumatera selatan cq. Kapolres musi banyuasin
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat II : Pemerintah republik indonesia cq. Kapolri cq. Kapolda sumatera selatan
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat III : Pemerintah republik indonesia cq. Kapolri
MIFTAHUL FITHRI FERDIANSYAH
Termohon:
Kapolri cq.Kapolda Jawa Timur cq.Kapolres Malang Kota cq Kapolsek Kedungkandang
7 — 4
Pemohon:
MIFTAHUL FITHRI FERDIANSYAH
Termohon:
Kapolri cq.Kapolda Jawa Timur cq.Kapolres Malang Kota cq Kapolsek Kedungkandang
AHMAD MULA
Termohon:
Kapolri Cq.Kapolda Cq.Satreskrimum Polres Bonbol Cq.Unit I Sat Reskrim Polres Bonbol
54 — 0
Pemohon:
AHMAD MULA
Termohon:
Kapolri Cq.Kapolda Cq.Satreskrimum Polres Bonbol Cq.Unit I Sat Reskrim Polres Bonbol
JUMAS RIANA
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
33 — 8
Pemohon:
JUMAS RIANA
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
MUHAMMAD FARHAN
Termohon:
KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL CQ. KAPOLRESTABES MAKASSAR CQ. KAPOLSEK RAPPOCINI
22 — 6
Pemohon:
MUHAMMAD FARHAN
Termohon:
KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL CQ. KAPOLRESTABES MAKASSAR CQ. KAPOLSEK RAPPOCINI
96 — 34
.- Terbanding : KAPOLRI Cq. KAPOLDA Sulawesi Tenggara, Cq. Kapolres Buton, Cq. Kapolsek Kapontori.
Kapolri cq Kapolda Sultra cq Kapolres Buton sama sekali tidakpernah memerintahkan atau memberikan kuasa kepada Bapak LAAKIuntuk melakukan pembicaraan harga tanah Kantor Polsek KapontoriHalaman 8 dari 19 halaman putusan No. 10/PDT/2018/PT KDIkarena selama ini diketahui Kantor Polsek Kapontori dibangun di atastanah negara bebas yang mana sejak tahun 1970 s.d. 2008 tidak adapermasalahan apapun juga.
Syarifah Puteri Rizkya
Termohon:
Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Cq DIRRESKRIMUM POLDA SULAWESI TENGAH
14 — 0
Pemohon:
Syarifah Puteri Rizkya
Termohon:
Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Cq DIRRESKRIMUM POLDA SULAWESI TENGAH
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq KAPOLRESTA MEDAN Cq KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR SUNGGAL
61 — 89
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq KAPOLRESTA MEDAN Cq KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR SUNGGAL
Termohon:
KAPOLRI CQ. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN
33 — 18
Termohon:
KAPOLRI CQ. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN
AKBAR
Termohon:
KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL CQ. KAPOLRESTABES MAKASSAR CQ. PENYIDIK SAT NARKOBA POLRESTABES MAKASSAR
63 — 34
Pemohon:
AKBAR
Termohon:
KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL CQ. KAPOLRESTABES MAKASSAR CQ. PENYIDIK SAT NARKOBA POLRESTABES MAKASSAR
Gempar Suharto
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Jambi Cq Resor Merangin Cq Kepala Satuan Reserse Kriminalitas
42 — 5
Pemohon:
Gempar Suharto
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Jambi Cq Resor Merangin Cq Kepala Satuan Reserse Kriminalitas