rumah di Jalan CibadakNomor 202 d/h Nomor 178 tidak termasuk milik asing atau perkumpulanperkumpulan asing yang dilarang di Indonesia atau organisasi untuk orangTionghoa perantauan (Hoa Kiauw) yang bukan Warga Negara Indonesiadan/atau memperoleh pengakuan dari Negara Republik Indonesia, besertacabangcabangnya, melainkan bangunan rumah yang terletak di Jalan CibadakNomor 202 d/h Nomor 78, Bandung adalah tanah status bekas Hak EigendomVerponding Nomor 21.23, Surat Ukur tanggal 12 Maret 1908 Nomor 69, SuratHak

Bahwa adapun kepemilikan TURUT TERGUGAT sesuaidengan Akta Pengoperan Hak Nomor tanggal 2 Maret 2005adalah bahwa TURUT TERGUGAT selaku pihak yang berhakatas sebidang tanah Eigendom Verponding Nomor 5725 yangmasih tercatat atas nama NYOO SENG HOO dengan GroseAkta 819/1952 dan surat ukur tanah tertanggal Empat AprilSeribu Delapan ratus lima puluh sembilan (441859) serta surathak tanah tertanggal tigapulun satu Desember seribu sembilanratus dua puluh ( 31121920) nomor : 2087 seluas 50.000 m 2yang terletak

Jadi bukti sertifikattergugat merupakan bukti kepemilikan yang sah menurut hukum;Putusan Mahkamah Agung Nomor 321 K/Sip/1978 tanggal 31 Januari 1981,menerangkan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan surathak milik yang dikeluarkan oleh instansi lain.

Jawa Barat, yang berdiri di atas SuratHak Guna Bangunan (SHGB) No. 2254/Nagrak, luas 480 M2, atas namaNyonya Sri Hastuti untuk diletakkan sita jaminan terhadapnya, sehinggaMajelis berketetapan bahwa tuntutan provisionil Penggugat tersebut telahmemasuki kepada pokok perkara sebagaimana Yurisprudensi MARI No.Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2017/PN CbiForm02/SOP/06.3/20171070.K/Sip/1972, tanggal 7 mei 1973 dan No.279.K/Sip/ 1976, tanggal 5 Juli1977 ,sehingga Majelis berpoendapat menolak tuntutan

DALAM REKOVENSI Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekovensi dari pada PenggugatRekonvensi; Menyatakan Perbuatan Tergugat Rekovensi adalah Melawan Hukum; Menyatakan Syah dan Berharga Bukti Surat berupa Surat KeteranganHak Milik Tanah tanggal 07 Februari 2013 Menghukum Tergugat Rekovensi, untuk patuh dan taat kepada isi SuratHak Milik Tanah tanggail 07 Februari 2013.

Itci Hutani Manunggal;21 Bahwa Saksi tidak tahu penyebab kebakaran atau orang yang membakartersebut, tetapi Saksi mengetahui dari informasi Terdakwa yang membakarlahan tersebut setelah + 4 (empat) hari setelah peristiwa kebakaran tersebut; Bahwa tidak dibenarkan mengeluarkan surat kepemilikan lahan atau surathak garap di atas lahan Hutan Tanaman Industri (HTI) PT. Itci HutaniManunggal (IHM) karena lahan tersebut adalah hak dari PT.

Surat Pernyataan Penyerahan SuratHak Atas Tanah dari NAWE (saksiMANNAWE) selaku Pihak Kesatukepada sajsu Drs. H. KARSIMAL?

danmenandatangani suratsurat lainnya,hal mana Surat Kuasa dibuatbermeterai dan ditandangani olehterdakwa selaku yang menerimakuasa dan dicap jempol saksiKAMARUDDIN selaku yangmemberi kuasa.Surat Pernyataan Penyerahan SuratHak Atas Tanah dari saksiKAMARUDDIN selaku PihakKesatu kepada Drs. H. KARSIMAL?

Kepala Bagian Keuangan SekretariatDaerah Kabupaten Bulungan dengan tembusankepada Badan Pengawas Daerah KabupatenBulungan ;Bahwa dokumen yang harus disiapkan dalamproses pembayaran ganti rugi tanah adalahkwitansi, surat pernyataan, surat penyerahan surathak atas tanah, surat pernyataan pelepasan hak atastanah, bukti kepemilikan / penguasaan tanah yangasli, surat kuasa (apabila ganti rugi tersebutdiwakilkan / dikuasakan) ;e Bahwa proses pencairan sampai denganpembayaran ganti rugi tanah untuk pembangunancold

KOMPETENSI ABSOLUT1.1 Bahwa PENGGUGAT berpendapat gugatan PENGGUGAT harus dianggapkurang sempurna sehingga tidak dapat diterima karena Pengadilan Negeribukan pihak yang berwenang/berkompeten untuk melakukan pembatalan surathak milik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional sebagaimanapetitum gugatan poin 6, halaman 8 sebagai berikut :Hal 11 dari 49 hal.

setelah bertemuterdakwa karena terdakwa mengatakan yang bertanggung jawab adalahterdakwa , surat hak kepemilikan keluar jika sudah lunas pembayaran, danada pengelolanya kalau masuk ke Pemko Medan maka Pengelolanya DinasMedan Pasar, kalau masuk Pemkab pengelolanya Dinas Pasar DeliSerdang.Bahwa pedagang berjualan tidak sampai 1i(satu) tahun karena seringdibongkar pencutri.Bahwa isteri Saksi melaporkan terdakwa karena tidak menempati janji.Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa sebabnya sehingga surathak

No. 48/Pdt.G/2015/PN.TbtNegara sedangkan hasil perobuatannya berupa penerbitan surathak atas tanah adalah bersifat konkrit dan final;3. Bahwa dengan adanya tuntutan didalam gugatan mengenaisengketa Tata Usaha Negara dan atau sengketa Perdata TUN(M. Yahya Harapah, SH dalam Buku Hukum Acara Perdata,Sinar Grafika, hal. 182) maka sudah seharusnya Majelis HakimYang Mulia yang memeriksa dan mengadili serta memutusperkara ini menyatakan diri tidak berwenang;4.

Bahwa guna menanggapi dalil Para Penggugat tersebut, Tergugat I sampaikankronologis permasalahannya sebagai berikut :6.1.6.2.Bahwa para Penggugat merupakan debitur dari Danamon Simpan Pinjam (DSP)Unit Mikro Pasar Kertosono (in casu Tergugat I), berdasarkan Perjanjian KreditNomor No. 0000186/PK/03304/0400/1110 tanggal 24 November 2010 telahmemperoleh kredit dari Tergugat I sebesar Rp.70.000.000, (tujuh puluh jutarupiah) dengan jaminan berupa (satu) bidang tanah dan bangunan dengan SuratHak Milik (

GerejaKatolik Merupakan Kintal Sekolah Yang disediakan Bagi GuruGuru YangMengajar di SDK Kmilaran Untuk Menggarap Sementara, dan Bukan Untukmemiliki Tanah Yang digugat;> Bahwa Terkait BatasBatas Tanah Yang di Didalilkan Penggugat DalamPosita Point 4 dan petitum Poin 2 Penggugat Tidak Punya kapasitas UntukMengukur Tanah Sengketa karena Yang Berhak Mengeluarkan Luas VolumeSebidang Tanah Hanya Dinas Pajak daerah, dan Badan Pertanahan Nasional(BPN) Saat Mengukur Obyek Tanah Untuk Di Terbitkan Sertifikat Atau SuratHak

, pada halaman 3, Diktum KELIMAyang berbunyi :Menginstruksikan Kepala Kantor Pertanahan KotaPalembang di Palembang untuk menarik semua aslisuratsurat tanah yang menjadi dasar SuratKeputusan pemberian Hak Milik ini dari penerimahak dan menyimpannya dalam Buku Warkah Hakyang bersangkutan.Halaman 23 dari 103 Putusan No. 48/G/2019/PTUNPLGPada kenyataannya, Tergugat tidak melakukan penarikanAsli Suratsurat Tanah yang menjadi dasar diterbitkannyaSertipikat Hak Milik Nomor : 519/Srijaya, dalam hal ini surathak

Bantahan terhadap replik penggugat pada poin 2Bahwa yang benar adalah harta warisan yang ditinggalkanorang tua cuma 1 buah rumah panggung 2 tingkat bawahsemen atasnya kayu dengan ukuran + (5x10) m dan tanahukuran + (11x21) m belum bersertifikat, tidak ada surathak guna tanah atau bangunan (HGB) dengan nama AlmarhumBulkini Bin Kerum ataupun dengan nama salah satu dariahli warisnya.

BRI.Tok ) kepada Tergugat II( KPKNL ) maka Tergugat II ( KPKNL Pekalongan ) melaksanakanlelang Surat Hak Milik (SHM) dengan jaminan sebidang tanah SuratHak Milik (GHM) No.00625 seluas kurang lebih 157 meter persegidan atas nama AKHMAD MAHMUDIN dan TARMUTI terletak diWonokerto Kec.Bandar ( Para Penggugat ) tanpa diberi tahu olehTergugat ( PT. BRI.Tbk ) berapa harga lelalangya dan siapapembelinya seolaholah penjualan dilakuklan buruburu tanpamempertimbangkan hakhak penggugat.8.

Disebutkan bahwa Sertifikat adalah surat hak tanah, yang sah dan Kuat.Penggugat 1.2.3.4.5 tidak sah meta wan hukum meiawan Tergugat danll, karena Tergugai dan Il dilindungi oieh UU yaitu yang menyatakansertifikat adalah SURATHAK TANAH YANG SAH DAN KUAT, sedangkansurat PPAT YANG DIMILIKI OLEH PENGGUGAT BUKAN SURAT HAKTANAH .5.

Negara atas Keputusan Tata UsahaNegara terkait Sertipikat yang diterbitkan di atas tanah Penggugat adalah jelasbukan merupakan kewenangan pengadilan umum untuk memeriksa, memutus,dan menyelesaikannya namun merupakan kewenangan Peradilan Tata UsahaNegara.Bahwa disamping ketentuan tersebut di atas, berdasar yurisprudensiHalaman 20 Putusan No. 397/Pdt.G/2020/PN MksMahkamah Agung Republik Indonesia No. 321 K/Sip/1978 tanggal 31 Januari1981 dinyatakan "Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan surathak

Bahwa Tergugat menolak dalildalil gugatan Para Penggugat halaman 5 angka14 dengan alasan hukum bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa aquo sudah cermat dan hatihati hal tersebut terbukti dari datadata yuridis yangdilampirkan memang terdafatar yaitu Eigendom Verponding No.11068, SuratHak tanggal 2951941 No.625, Surat Ukur tanggal 2911938 No.37/1938seluas 843 M2 tertulis atas nama Lim Jauw Oe, dan pada saat dilakukanpengukuran tidak ada yang keberatan kemudian de facto fisik di lapangandikuasai

Ali Hanafiah, BA. a quo; Penggugat sangat dirugikan bahwa SuratHak Milik Nomor : 1266/R Desa/Kampung L. Pakjo Luas: 6.622 M2 Tanggal:27101980 dengan Gambar Situasi No: 1474 Tanggal 09 Mei 1980 An. H.M.ALI HANAFIAH, BA. bukanlah terletak di tempat kediaman Penggugatmelainkan pada suatu tempat yang bernama Sungai Sahang.

Putusan MA RI No. 321K/Sip/1978 tanggal 31 Januari 1981 yang kamikutip: Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan surathak milik yang dikeluarkan oleh instansi lain.c.Putusan MA RI No. 620K/PDT/1999 yang kami kutip: Bilayangdigugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara dan obyekgugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabattersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebutadalah Peradilan Tata Usaha Negara Bukan Pengadilan NegeriBahwa oleh karena obyek gugatan