Ditemukan 4576 data
82 — 11
waris pengganti dari almahumKondjin bin simun, maka petitum point 4 dari gugatan rekonpensi patut pula untukdikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbanganpertimbangantersebut, maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan rekonpensi cukupberalasan dan oleh karenanya dapat dikabulkan untuk seluruhnya;DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas,dimana gugatan Para Penggugat Konpensi/ Para Tergugat Rekonpensi dinyatakanditolak untuk seluruhnnya
93 — 59
dengan digital forensik, sehingga bukti tersebut tidak memenuhisyarat materiil alat bukti elektronik.Menimbang, bukti T.1, T.2, T.3, T.4, telah memenuhi syarat formil alatbukti elektronik namun tidak memenuhi syarat materiil alat bukti elektronik, olehkarenanya Majelis Hakim menilai alat bukti elektronik tersebut tidak dapatdipertimbangkan untuk menemukan fakta dalam perkara a quo dan harus dikesampingkan.Menimbang bahwa bukti Penggugat berupa T.10, adalah alat buktisurat yang, (a) ditulis sendiri seluruhnnya
134 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
secara subjektif maupun secara objektif;Bahwa kedua perkara tersebut di atas, baik secara subjektif maupun secaraobjektif, sama sekali tidak mempunyai hubungan, sehingga menuruthukumpenggabungan perkara yang demikian tidak dapat dibenarkan ataumelanggar hukum acara, dan karenanya sudah seharusnya gugatanPenggugat tidak dapat diterima;Bahwa berdasarkan segala sesuatu yang diuraikan di atas, maka sudahseharusnya Majelis Hakim Pengadiian Negeri Jakarta Pusat menerima danmengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnnya
57 — 40
tanggal 27 Oktober 2011 yang sudah dilegalisir12 lembar fotocopy laporan mutasi harian dari Bank Danamon an ENDRATRUNAJAYA masing2 period 5 Jan 2012 s/d 31 Jan 2012, period 1 Mar 2012 s/d 31Mar 2012, period 1 Apr 2012 s/d 30 Apr 2012, Period 1 Mei 2012 s/d 31 Mei 2012,period 1 Juni s/d 30 Juni 2012, period 1 Juli 2012 s/d 31 Juli 2012, period 1 Ags 2012s/d 31 Ags 2012, period 28 Ags 2012 s/d 31 Ags 2012, period 1 Sep 2012 s/d 30 Sep2012, 1 Okt 2012 s/d 31 Okt 2012, period 1 Nop 2012 s/d 12 Nop 2012.Seluruhnnya
PT. INDUSTRI TAMBANG UTAMA
Tergugat:
BUPATI MOROWALI
720 — 486
Industri Tambang Utama tanggal 12September 2012 Keputusan Tata Usaha Negara (Objek Sengketa) telahdisampaikan kepada Penggugat dalam beberapa kali pertemuan denganpengusaha tambang yang beroperasi di Kabupaten Morowali termasukPenggugat, dan seluruhnnya IUP yang dicabut oleh Tergugat telah dilaporkankepada Pihak Pemerintah Propinsi, Kementrian ESDM Republik Indonesia danKomisi Pemberantasan Korupsi, sehingga terbukti bahwa Tergugat transparan danakuntabel dalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha
BENNY BENJAMIN PURBA,SH
Terdakwa:
JUNAIDI MUSLIM Pgl. NEDI
386 — 86
Kredit topengan adalah ketika uang pinjamantersebut digunakan seluruhnnya bukan oleh nasabah yang bersangkutan,sedangkan kredit dompengan adalah ketika uang pinjaman tersebut digunakanoleh nasabah yang bersangkutan dan orang lain;Bahwa, terhadap nasabah topengan, Terdakwa meminta persetujuannasabah yang bersangkutan untuk meminjam nama dan dokumen persyaratanuntuk diajukan kredit.
96 — 28
Sumber Alfaria Trijaya seluruhnnya dan Para Penggugat padakhususnya;Halaman 52 dari 57 Putusan No. 221/Pdt.SusPHI/2016/PN .BdgMenimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab tersebut Majelis Hakimberpendapat bahwa Para Penggugat meminta kepada Tergugat untuk menghapusdan menghilangkan sisa saldo (NBH & Hutang) yang telah dibebankan kepadaPara Penggugat yang tidak terbukti melakukan kesalahan/pelanggaran, yangbesarnya nilai nominalnya tertulis pada slip gaji bulan November 2016 danmengembalikan secara
116 — 20
dari 52 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2016/PN.BIt Bahwa karena tuntutan pokok gugatan dalam Rekonvensi dinyatakan ditolak,maka tuntutan selanjutnya mengenai pembayaran ganti rugi, menyatakan sahdan berharga sita jaminan serta menyatakan putusan dalam Rekonvensi dapatdilaksanakan terlebin dahulu meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi tidakberdasar sama sekali dan harus dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatandalam Rekovensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnnya
71 — 10
surat Christian Retraubun yang menggunakanalamat di Bekasi Jawa Barat untuk GIKKI ;e Bahwa dalam undangan Rapat Nasional yang diselenggarakan oleh Tergugat dan Terguat Il mengatasnamakan Badan Pendiri ;e Bahwa Yulina Sianipar sebagai Tergugat dalam perkara terdahulu karenatelah membuat akta notaris atas Anggaran Rumah Tangga, sedangkan dalamperkara ini Yulina Sianipar sebagai Tergugat karena membuat Akta notarisAnggaran Dasar yang dibuat oleh Tergugat dan Tergugat II ;e Bahwa saksi tidak kenal seluruhnnya
438 — 137
seratus limahalaman 57 dari 57 halaman Putusan Nomor 974/Pid.B/2015/PNSmr58puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi), yang terletak diPropinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda, Kecamatan Palaran,Kelurahan Bukuan yang seluruhnya milik Tuan Samin Tan, bertempattinggal di Jakarta Selatan, Jalan Kristal Blok H/20, RT/RW 008/013,Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Pemegang KartuTanda Penduduk Nomor 09.5305.030364.7002, (untuk selanjutnya disebutSamin Tan) yang telah dilunasi seluruhnnya
MUNANDAR BUDIANTO
Termohon:
PT ASIAPAC PANCAMAKMUR ABADI
164 — 69
Petitum atau amar Permohonan PKPU;Petitum atau) amar Permohonan PKPU dalam perkara terdahulusebagaimana bukti tanda T 141 adalah identik atau sejenis dalam perkara aquo, yakni, memohon agar Majelis Hakim mengabulkan PermohonanPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan olehPemohon PKPU (Munandar Budianto) terhadap Termohon PKPU (PT.Asiapac Pancamakmur Abadi) untuk seluruhnnya dengan segala akibathukumnya;:.
96 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang telah ditunjuk olehUniversitas Terbuka Pusat;Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas tidak sesuaidengan:1.UndangUndang RI No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal3 ayat 1, yaitu kKeuangan Negara dikelola secara tertib, taat padaperaturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparandan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dankepatutan;Undangundang RI No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan NegaraPasal 16 ayat (2) yaitu penerimaan harus disetor seluruhnnya
151 — 55
Bahwa benar kemudian Terdakwa1 menjanjikan kepada Saksi1 apabila Saksi2 tidak masuk menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil),maka uang sebesar Rp50.000.000, (lima puluh juta rupiah) yangSaksi1 berikan kepada Terdakwa1 nanti akan Terdakwa1MenimbangMenimbangMenimbang38kembalikan seluruhnnya sebesar Rp50.000.000, (lima puluh jutarupiah), kKemudian sekira pukul 16.00 Wita Saksi1 bersama Sdri.Blandina Baramamis (Saksi3) berangkat kerumah Terdakwa1 diDesa Mapanget, Kab.
324 — 118
sampai tanggal 31Desember 2013 kemudian pak Willy dan keluarganya disiapin Bus olehTerdakwa untuk shoping keliling Jakarta selanjutnya tanggal 31Desember 2013 Terdakwa seharian mengurus di kedutaan;Bahwa uang tidak bisa dikembalikan semuanya, karena menurut info darimanagement HIS hal tersebut tidak mungkin dikembalikan karena sudahada yang dibayarkan ke pihak Korea Selatan juga mengacu kepadasyarat dan kondisi yang berlaku;Bahwa uang yang sudah Terdakwa dikembalikan kepada pak Willyadalah total seluruhnnya
ELVIAN, S. Hut
Tergugat:
1.PT.BANK SYARIAH MANDIRI PUSAT JAKARTA C,Q PR.BANK SYARIAH MANDIRI CABANG LANGSA
2.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL PUSAT C,Q KEPALA KANTOR PELAYANAN NEGARA DAN LELANG KPKNL CABANG LHOKSEUMAWE
3.IR.T.SYAWALUDDIN
Turut Tergugat:
BADAN DINAS PENGELOLAANKEUANGAN DAERAH KOTA LANGSA ,PROVINSI ACEH
103 — 9
berdasarkan pembelian melalui lelang yang dilakukan olehTERGUGAT II Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang ( KPKNL )Cabang Lhokseumawe dengan harga Rp.2.052.000.000, ( Dua Milyar LimaPuluh Dua Juta Rupiah ).Disamping harga tanah beserta bangunan rumah toko diatasnya tersebutPENGGUGAT sebagai Pembeli Pemenang Lelang juga membayar danmenanggung biaya lelang sebesar dua persen dari nilai nominal harga objektersebut sebesar Rp.41.040.000, ( Empat Puluh Satu Juta Empat Puluh RibuRupiah ), maka total seluruhnnya
98 — 80
Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Zainuddin; Bahwa tanah tersebut dikuasai dan digarap oleh Pak Marzuki Musa(Terbantah Ill) bersama anak (Pembantah) dan ditanami padi; Bahwa Suhria (Pembantah) tersebut mendapatkan tanah sawah adalahpemberian dari orang tuanya yang bernama Marzuki Musa (Terbantah Ill)ketika selesai akad nikahnya pada sekitar tahun 1990 an; Bahwa Marzuki Musa menyerahkan tanah tersebut seluruhnnya kepadaPembantah (Suhriah) seluas lebih kurang 04 Ha; Bahwa saksi saat itu saksi ikut
MEITA JANIS
Tergugat:
1.NOFRINA SPELNDIDA MANOPE
2.BARSEL DORIS DENDALUHE
3.BEN BELLA LASARUS
4.MARKUS MAKAWIMBANG
5.ABDENSI MAKAWIMBANG
6.WILDEN MANOPE
Turut Tergugat:
PEMERINTAH RI Cq CAMAT TAGULANDANG SELATAN
93 — 8
Manope;c) Sertifikat Hak Milik Nomor 00286/Desa Kisihang tahun 2012 an.Helwion Manope, kepada tergugat konpensi/penggugat rekonpensi.Menimbang bahwa saat ini seluruh sertifikat tanahn tersebut ada dalampenguasaan Tergugat rekonvensi/ Penggugat rekonvensi sedang Penggugatrekonvensi/ Tergugat konvensi menyatakan adalah orang yang berhak atas atasobjek sengketa karena anak dari Helwion manope;Menimbang bahwa terhadap gugatan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi telah dipertimbangkan seluruhnnya
32 — 6
berdasarkan uraianuraian di atas, maka kami mohon kiranya MajelisHakim Pengadilan Agama Bogor, yang memeriksa dan mengadili perkara o quoberkenan memutus perkara, dengan amar putusan sebagai berikut:Hal. 28 dari 69 Halaman Pts. 0123/Pdt.G/2017/PA.Bgr.MENGADILIDalam ProvisiMenghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan sisa kekurangannafkah bulan Maret 2017 kepada Penggugat Rekonpensi, seluruhnyasebesar Rp.6.000.000,, paling lambat pada saat penyerahan jawaban ini.Dalam Konpensi1.Menerima jawaban Termohon seluruhnnya
234 — 132
Pengadilanmenyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan objek sengketa karenamengandung cacat hukumbaik dari segi prosedur maupun dari segi substansioleh karenanya eksepsi Tergugat II Intervensi a quo tidak beralasan menuruthukum dan dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebutdiatas, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsieksepsi Tergugat dan TergugatIl Intervensi tidak beralasan menurut hukum, sehingga menurut Majelis Hakimeksepsieksepsi tersebut harus ditolak untuk seluruhnnya
80 — 17
disebutkan PIHAK KEDUA bertanggungjawab sepenuhnya atas bantuan hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalampasal 2 dan menyampaikan laporan pertanggugjawaban penggunaan dana hibahkepada Gubernur ;Bahwa dalam NPHD pasal 6 disebutkan apabila terjadi perubahan dalampenggunaan dana hibah oleh PIHAK KEDUA, maka harus mengusulkan revisipenggunaan dana tersebut, dan mendapat persetujuaan PIHAK PERTAMA ;Bahwa dana Hibah sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untukYayasan Nurul Iman sudah cair seluruhnnya