Ditemukan 957 data
71 — 63
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan Syariat Islam beruparukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangi perkawinan,sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturan tambahan dengantujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar, tetapi tercatat padabuku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yang berwenang untuk itu yangdiatur dalam peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Hakim berpendapatbahwa perkawinan merupakan
11 — 3
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturanHal 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor0057/Pdt.P/2018/PA.Rkstambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangan administrasinegara.Menimbang, bahwa mengenai
12 — 6
Penggugatrekonvensi, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa Pengadilan Agama sebagai pelaksana kekuasaankehakiman yang menerima, memeriksa dan memutus perkara tertentu diantaraummat Islam sebagaimana ketentuan yang terkandung dalam Pasal 2 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, memiliki Kewenangan secara atributifyang meliputi Kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkaratertentu diantara ummat
Islam sebagaimana yang diatur Pasal 49 ayat (1) hurufa UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua UndangUndang Nomor 50 tahun 2009;Menimbang, bahwa berpijak kepada ketentuan pokok tersebut tentangkewenangan absolut Peradilan Agama, Pengadilan Agama tidak berwenangsecara atributif untuk menyelesaikan sengketa diantara ummat Islam yangberkenaan dengan pengembalian biaya ganti rugi atau biaya prosesperkawinan
19 — 6
KAGarahan dan petunjuk untuk mencegah disparitas hukum dalam mencarikepastian hukum diantara ummat Islam, dan berdasarkan sifatnyatersebut Kompilasi Hukum Islam a.k.a (also known as) figh Indonesiahanya menjadi petunjuk dan pedoman bagi ummat Islam khususnyaHakim di kalangan Peradilan Agama.
Pembanding/Tergugat II : Rosmi Antomina Diwakili Oleh : TAUFIK, S.H.,MH
Pembanding/Tergugat III : Nicopenus Diwakili Oleh : TAUFIK, S.H.,MH
Pembanding/Tergugat IV : Yunita Diwakili Oleh : TAUFIK, S.H.,MH
Terbanding/Penggugat : Yusak Wardiman Pampang Diwakili Oleh : Dr. THAHIR, SH.,MH
Terbanding/Turut Tergugat : Andi Ariani alias Limbong Toyong Diwakili Oleh : TAUFIK, S.H.,MH
67 — 46
., Advokat, Pengacaradan Konsultan Hukum di Kantor Lembaga Bantuan HukumPeduli Ummat (LBHPeduli Ummat) yang beralamat diJalan Kiyai Haji Agus Salim Nomor 4 Koppe, KelurahanDarma, Kecamatan Polewali, Kodupaten Polewali Mandar,Sulawesi Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14September 2019 dan telah didaftarkan di kepaniteraanPengadilan Negeri Polewali dibawah register nomor : W22U21/129/HK/VIX/2019 tanggal 18 September 2019;PENGADILAN TINGGI tersebut;Telan membaca berkas perkara dan suratsurat
51 — 20
diIndonesia sebagaimana diatur dalam pasal 171 huruf (h) Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf (h)Kompilasi Hukum Islam: Anak Angkat adalah anak yang dalam halpemeliharaan untuk hidupnya seharihari biaya pendidikan dan sebagainyaberalin tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnyaberdasarkan putusan pengadilan;Halaman 10 dari 13 penetapan Nomor 145/Padt.P/2018/PA.PLGMenimbang, bahwa oleh karena Kompilasi Hukum Islam harusdipedomani oleh ummat
104 — 33
akan mengasuh anakanaknya, dansekarang anak sudah dalam asuhan Pemohon dan benar Termohontidak punya pekerjaan tetap.Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban dari Termohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon telah memberikan repliknyayakni sebagai berikut:Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun sejaktahun 2002, tidak benar baru sekitar 2013 dan tidak ada Pemohonmenjalin hubungan cinta dengan perempuan lain yang bernamaSANIAH;Bahwa, Termohon sebagai muallaf dari ummat
127 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mereka itulah yangtermasuk orang yang baikbaik"; (Q.S.Ali Imran ayat 114);"Ummatun goimah (ummat yang lurus) ialah golongan yang masihberpegang teguh kepada kebenaran dan mengikuti syari'at agamanyadengan patuh". (Zainuddin Hamidy dan Fachruddin Hs, tafsir AlQur'an,Naskah AsliTerjemahketarangan, cetakan keempat, penerbit WidjajaDjakarta MCMLVII);5.
262 — 200
Djenong(kakeknya) yaitu untuk kemaslahatan ummat secara umum, kenyataannyaHim. 8 dari 11 hlm. Put. Nomor 24/Pdt.G/2018/PTA.JKdigunakan untuk keperluan golongannya (Persis), maka pernyataan/dukungan ahli waris tersebut dicabut (Bukti T. 16 dan T.17, fotokopi adaaslinya);.
25 — 10
Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islamhakekatnya merupakan syarat administratif yang harus ditaati oleh setiap warga NegaraIndonesia yang melangsungkan pernikahan demi terwujudnya dan terjaminnya tertibhukum perkawinan bagi ummat Islam khususnya dan warga Negara Indonesia padaumumnya, sehingga meskipun Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkanpernikahannya saat melangsungkan perkawinannya seperti yang dimaksud undangundangtersebut Majelis Hakim dalam hal ini berpendapat ,perkawinan Pemohon I dan
10 — 7
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Hakimberpendapat bahwa perkawinan merupakan
16 — 12
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Hal 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor0037/Padt.P/2019/PA.
13 — 8
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Hakimberpendapat bahwa perkawinan merupakan
48 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apalagi jika diberi amanah untukmemimpin ormas Islam, maka sebagai pemimpin mempunyaikewajiban untuk membela dan melindungi ummat Alloh,Hal. 17 dari 21 hal. Put.
./2010yaitu. ummat Islam, bukan sebaliknya sebagai pemimpinmalah mempergunakan amanah itu untuk menindas ummatIslam dengan bersembunyi di balik pengalihan persepsihukum, karena setahu Pemohon Kasasi / Terdakwa danwarga, bahwa suatu' kasus sengketa tanah secara perdataapapun pelaksanaannya harus selalu) berdasarkan keputusanhukum tetap dari pengadilan untuk mengeksekusinya.Bagaimana mau menegakkan hukum di lain pihak melanggarhukum dengan dalih punya hukum juga, sama saja denganmenegakkan benang basah
17 — 13
Fikri Al Fagih bin Nawir, umur2 tahun 6 bulan;Anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;Bahwa, sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugatdengan Tergugat sering terjadi cekcok disebabkan oleh Tergugat sering main judi, tidak mau mendengar nasehat Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai ummat Islam;Bahwa pada bulan November 2016 terjadi lagi cekcok disebabkanTergugat cerita jelek ipar Penggugat (suami saudara Penggugat) laluTergugat pergi meninggalkan rumah secara diamdiam, kembali
81 — 25
NATALIA WIDIYATI ;Bahwa saksi dengan Penggugat sebagai teman satu keluarga di Gereja ;Bahwa Penggugat menikah dengan Andreas Silo Catur Indriyarno diGereja Katholik Purnama Tunggal tanggal 16 Juli 1989 karena pada saatitu saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dan Tergugatberdua sebagai ummat ;Bahwa di Gereja Purnama Tunggal saksi sebagai Ketua GK ;Bahwa setelah selesai menikah pernikahan mereka berdua dicatatkandicatatan sipil karena pada saat pernikahan berlangsung pegawai catatansipil
19 — 1
berdasarkan faktafakta di atas, maka sesuaidengan pasal 174 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam telah dapat ditetapkanahli waris dari pasangan suami istri almarhum NADIR HANS IBS danalmarhumah SUSILAH GALUH, adalah : RIZKY MARDIAN BIN NADIR HANS IBS, umur 33 tahun, agamaIslam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Emen Slamet Rt.001, Rw.10003, Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka KabupatenMajalengka;Menimbang, bahwa karena perkara yang diajukan berkenaan denganpenetapan ahli waris diantara ummat
118 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kalaubegitu benarbenar dengan sengaja Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat telah mengganti kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuanyayasan, sedangkan kegiatan usaha yang menunjang maksud dantujuan oleh Pendiri YARSIS yang termuat dalam Akta Nomor 35 tanggal2/ November 1970 tersebut adalah murni aspirasi, kehendak, dan citacita luhur dari para Pendiri dan Ummat Islam Surakarta dalam memenuhiHalaman 29 dari 49 hal. Put.
Nomor 2530 K/Pdt/2017citacita dan kehendak Ummat Islam untuk memiliki Rumah Sakit Islamsendiri yang dikelola memenuhi dan sesuai dengan ajaran Islam.Rumusan maksud dan tujuan YARSIS pasal 2 akta Nomor 35 tahun1970, pasal 3 ayat 1 Akta Nomor 10 Tahun 2006 merupakan kesimpulandari keinginan, kehendak dan citacita Iunur Ummat Islam dan PendiriYARSIS yaitu Rumah Sakit Islam Surakarta.
Dengan hilangnya katanama Rumah Sakit Islam Surakarta dan kata dijalankan sesuaidengan ajaran Islam pada Akta Nomor 002 tahun 2011, benarbenartelah menyimpang, melenceng atau menyalahi citacita luhur paraPendiri dan Ummat Islam Surakarta yang pada tahun 1970 benarbenardengan susah payah berusaha mendirikan Rumah Sakit IslamSurakarta. Oleh Karena itu Akta YARSIS Nomor 002 Tahun 2011 harusdibatalkan karena tidak sesuai dengan maksud dan tujuan semuladidirikan YARSIS tahun 1970.
78 — 13
Majelis Hakim sependapat dan mengambil pendapatdoktrin fiqh yang terdapat dalam /anatut Thalibin halaman 254 sebagaiberikut :9 sly 92) yo abpirg aino 55 dlpol We clSy sgt dl Ud 9JgrF cponbiArtinya : Pengakuan ada dan sahnya pernikahan dengan seorangperempuan harus dapat menyebutkan persyaratan keabsahannyatersebut, antara lain berupa wali yang menikahkan dan saksisaksi yang adil dalam pernikahan dimaksud.Menimbang, bahwa dari peristiwa pernikahan Pemohon dan Pemohon IIbila dihubungkan dengan kondisi ummat
80 — 13
yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut juga tidak menyalahihukum; Menimbang, bahwa berdasarkan petimbangan tersebut untuk memberikankepastian hukum terhadap permasalahan tersebut maka diperlukan jalan keluar dandalam hal ini Pengadilan sebagai lembaga yang memiliki Kewenangan untuk itu harusmemberikan solusi yang diorientasikan untuk memberikan kemaslahatan,sebagaimana kaidah fighiyyah yang berbunyi:WwW raxnlasoll boio aius, Je pLYl 9 vai kebijakan seorang pemimpin diorientasikan pada kemaslahatan ummat