Ditemukan 956 data
15 — 9
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan Syariat Islam beruparukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangi perkawinan,sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturan tambahan dengantujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar, tetapi tercatat padabuku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yang berwenang untuk itu yangdiatur dalam peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Hakim berpendapatbahwa perkawinan merupakan
13 — 8
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsigiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar perkawinan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelis Hakimberpendapat bahwa perkawinan
10 — 5
Tlbtambahan dengan tujuan agar perkawinan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelis Hakimberpendapat bahwa perkawinan merupakan akad atau ikatan yang mempunyaidimensi sakral antara Pemohon dan Pemohon II dan berimplikasi kepada hakdan kewajiban serta kepentingan hukum lain bagi para Pemohon yang diaturdalam peraturan
58 — 9
Berdasarkan fakta tersebut di atas, pewaris mempunyai hartapeninggalan yang tidak dapat diambil oleh siapapun tanpa adanya penetapanpengadilan tentang siapa saja yang menjadi ahli waris;Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menetapkan siapasaja yang menjadi ahli waris dari pewaris almarhum Prihanto bin Darmo Suwitosebagaimana di atas, maka sesuai dengan permohonan para Pemohontersebut dan demi kemaslahatan ummat, maka Majelis Hakim perlumenyatakan bahwa penetapan ini dapat dipergunakan
22 — 9
Penggugat dan anakanak Penggugat bekerja sebagai tukang jahit, terhadap kebiasaan malasTergugat tersebut Penggugat pernah dipukuli Tergugat hingga memar hanyakarena Penggugat menegur dan meminta Tergugat untuk mencari pekerjaan;Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sedemikianrapuh adalah siasia belaka, bilamana keadaannya tersebut terus dipaksakanatau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahirbatin bagi Penggugat, padahal Allah swt dan Rasul juga melarang ummat
13 — 7
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan Syariat Islam beruparukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangi perkawinan,sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqgiy adalah peraturan tambahan dengantujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar, tetapi tercatat padabuku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yang berwenang untuk itu yangdiatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelisberpendapat bahwa perkawinan merupakan
51 — 19
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangan administrasinegara.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelisberpendapat bahwa perkawinan
13 — 2
perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasanyangat darurat;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis di atas,dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hancurberantakan, jika tetap dipertahankan akan menimbulkan kesusahan yang terusmenerus yang akan menimbulkan kemudharatan;Hal 11 dari 13 hal. put No.1124/Pdt.G/2018/PA.SkgMenimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam termasuk di dalamnya hukumperkawinan adalah untuk mencapai kemaslahan hidup ummat
15 — 5
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelisberpendapat bahwa perkawinan merupakan
9 — 5
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelisberpendapat bahwa perkawinan merupakan
12 — 6
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelisberpendapat bahwa perkawinan merupakan
18 — 11
sebagai tukang jahit,Halaman 9 dari 12 Put.0046/Pdt.G/2013/PA.Stn10terhadap kebiasaan malas Tergugat tersebut Penggugat pernah dipukuli Tergugat hinggamemar hanya karena Penggugat menegur dan meminta Tergugat untuk mencaripekerjaan;Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rapuhadalah siasia belaka, bilamana keadaannya tersebut terus dipaksakan atau dibiarkan,maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin bagi Penggugat,padahal Allah swt dan Rasul juga melarang ummat
28 — 16
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Hakimberpendapat bahwa perkawinan merupakan
TEZAR RACHADIAN ERYANZA, SH.
Terdakwa:
RAMUJO bin SARIAJI
80 — 8
Mesin JFK1E1064489 menjadi Jaminan Kredit di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Kerek tertanggal 9 Pebruari 2021;
- 1 (satu) buah kunci cadangan motor Honda Vario tahun 2014 Nopol S-4395-EF warna hitam No. Rangka MH1JFK111EK064611 No. Mesin JFK1E1064489;
- Dikembalikan kepada LAMSINI binti TAMSIO.
6..Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
Mesin JFK1E1064489 menjadi JaminanKredit di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Kerek tertanggal 9Pebruari 2021, 1 (satu) buah kunci cadangan motor Honda Vario tahun 2014Nopol S4395EF warna hitam No. Rangka MH1JFK111EK064611 No.
12 — 9
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsigiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar perkawinan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelis Hakimberpendapat bahwa perkawinan
13 — 7
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan. Hal. 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor26/Pdt.P/2021/PA.
46 — 10
Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islamhakekatnya hanyalah sesuatu yang bersifat administratif demi terwujudnya keseragamandan terjaminnya perkawinan bagi ummat Islam khususnya dan warga Negara Indonesiapada umumnya, sehingga meskipun Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkanpernikahannya saat melangsungkan perkawinannya saat itu seperti yang dimaksud olehundangundang , menurut Majelis Hakim perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tetapsah,karena tidak terpenuhinya syarat administratif sebagaimana maksud
24 — 9
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelisberpendapat bahwa perkawinan merupakan
34 — 20
Hal.9 dari 15 halberalih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnyaberdasarkan putusan pengadilan;Menimbang, bahwa oleh karena Kompilasi Hukum Islam harusdipedomani oleh ummat Islam di Indonesia dan dijadikan sebagai hukumterapan bagi Instansi Pemerintah tidak terkecuali Badan Peradilan Agamamaka dengan dicantumkannya anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islamtersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pengangkatan anak yangdilakukan oleh orangorang Islam adalah termasuk kewenangan
13 — 5
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangan administrasinegara.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelisberpendapat bahwa perkawinan