Ditemukan 574 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 19-07-2018 — Putus : 12-09-2018 — Upload : 03-10-2018
Putusan PA BLITAR Nomor 2328/Pdt.G/2018/PA.BL
Tanggal 12 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
113
  • (G

    M E N G A D I L I

    1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
    2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
    3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Lucas Prijambodo bin Johanes Mardjono

Register : 05-01-2022 — Putus : 08-02-2022 — Upload : 09-02-2022
Putusan PT MEDAN Nomor 28/Pid.Sus/2022/PT MDN
Tanggal 8 Februari 2022 — Pembanding/Penuntut Umum : Victor Megawater Situmorang.SH.MH
Terbanding/Terdakwa : Sulaiman als Loi
4631
  • Mardjono Reksodiputro, SH, MA mengenaisistem peradilan pidana terlalu difokuskan pada pelaku (OffenderCentered) dan kurang sekali memperhatikan korban.
Register : 08-02-2021 — Putus : 31-03-2021 — Upload : 31-03-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 25/PID/2021/PT KPG
Tanggal 31 Maret 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
213137
  • Bahwa Dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum diduga telahmelanggar asas due process of lawBahwa menurut Mardjono Reksodiputro bahwa istilan due process oflaw dalam bahasalndonesia dapat diterjemahkan sebagai proses hukum yangadil. Makna dari proses hukum yang adil tidak saja berupa penerapan hukumatau Peraturan Perundangundangan secara formal, tetapi juga mengandungjaminan hak atas kemerdekaan dari seorang warga negara.Sementara menurut A.
    Hamzah menguraikan pengertian Peradilan yangjujur dan tidak memihak yakni hakim dalammenjalankan profesinya tidakmembedabedakan orang dan hal ini mengandung makna bahwa hakim harusselalu menjamin pemenuhan perlakuan sesuai dengan Hakhak Asasi Manusiaterutama bagi Tersangka dan Terdakwa.Bahwa dari pendapat Mardjono Reksodiputro dan A.
Putus : 18-12-2017 — Upload : 09-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 745 PK/Pdt/2017
Tanggal 18 Desember 2017 — LILIANA SETIAWAN DKK VS EDDY YUWONO DKK
409321 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Zarkasih Noor; Komisaris: Mardjono, S.HPerubahan Susunan Direksi ini adalah diambil berdasarkan pemungutansuara 60% (enam puluh persen);Bahwa kemudian yang Para Pemohon Peninjauan Kembali ketahui tidakada Rapat Umum Pemengang Saham yang dilakukan sampai gugatandiajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat (Eddy Yuwono).Dan sepengetahuan Para Pemohon Peninjauan Kembali bahwa PTInterkon kebon Jeruk (Turut Termohon Peninjauan Kembali XXXIII/TurutTergugat I), dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga
    Zarkasih Noor; Komisaris: Mardjono, S.H.;Perubahan Susunan Direksi ini adalah diambil berdasarkanpemungutan suara 60% (enampuluh prosen);Pemegang Saham masih tetap Eddy Yuwono (Termohon PeninjauanKembali/Penggugat) dan Mashud Wisnusaputra (PemohonPeninjauan Kembalil IX/semula Tergugat 1);. Bahwa kemudian setelah 5 (lima) tahun lebih (dari perubahanpengurus perseroan pada tahun 2006) dan setelah 11 (sebelas) tahunHalaman 106 dari 145 Hal. Put.
    Zarkasih Noor;Komisaris: Mardjono, S.H.Perubahan Susunan Direksi ini adalah diambil berdasarkan pemungutansuara 60% (enam puluh prosen);g. Bahwa kemudian Turut Termohon Peninjauan Kembali XXXIII/TurutTergugat (PT Interkon Kebon Jeruk), dinyatakan pailit oleh PengadilanNiaga Jakarta;A.
    Zarkasih Noor; Komisaris: Mardjono, S.H.
Putus : 30-06-2015 — Upload : 22-01-2016
Putusan PT SAMARINDA Nomor 36/PDT/2015/PT.Smr
Tanggal 30 Juni 2015 — 1. Nyonya Ir. RINI SURDJONO, alamat jalan Pengeran Antasari RT. 05 No. 08, Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, dahulu sebagai TERGUGAT VI, sekarang PEMBANDING I; 2. Tuan ANDRE TANG, alamat jalan Beler RT. 31, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, dahulu sebagai TERGUGAT VII sekarang PEMBANDING II ; 3. TIRTA SUDIRA , Laki laki, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Purikencana K 2 / 16 RT / RW 005 / 007, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di Kantor Kuasa Hukumnya A. JOHNSON DAUD, SH.M.Hum.- dan ISMAIL SIIMBONG PATADUNGAN, SH.- beralamat di jalan Wahid Hasyim (Komplek Sempaja Lestari Blok H No. 15 RT. 170 Kelurahan Sempaja selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2013, dahulu sebagai Penggugat Intervensi sekarang PEMBANDING III; 4. Tuan SUBARI, alamat Handil Berkat RT. 01, Teluk Pemedas Samboja, Kutai Karta Negara, dahulu sebagai TERGUGAT III sekarang PEMBANDING IV; 5. Tuan SUWARNO, alamat jalan Beler RT. 31 No. --, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, dahulu sebagai TERGUGAT X sekarang PEMBANDING V ; 6. Tuan SUPANDI, alamat jalan Beler RT. 31 No. -- , Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, dahulu sebagai TERGUGAT XI sekarang PEMBANDING VI; 7. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Balikpapan, alamat jalan Marsma R. Iswahyudi Kota Balikpapan, dahulusebagai TURUT TERGUGAT I sekarang sebagai PEMBANDING VII; Lawan: 1. Nyonya HAMIDAH, Kota Bangun 01 Januari 1984, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia; 2. Tuan MUNADI, SE, Kota Bangun 06 Oktober 1970, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kewarganegaraan Indonesia; 3. Nyonya ROHANA, Kota Balikpapan 06 Oktober 1972, agama Islam, pekerjaan IIbu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia; 4. Tuan ISKANDAR, Kota Balikpapan 21 Januari 1976, agama Islam, pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia ; 5. Tuan PRIYATNA, SE, Kota Balikpapan 28 Pebruari 1979, agama Islam, pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia ; Yang kesemuanya beralamat dijalan MT. Haryono No. 08 RT. 31, Kelurahan Damai, kecamatan (dahulunya) Balikpapan Selatan dan (sekarang) Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, dan Penggugat Nyonya HAMIDAH adalah merupakan isteri yang sah dari almarhum HAJI MUHAMMAD YUSUF TOSIN beserta 4 (empat) orang anak kandung dalam perkara ini memberikan kuasa Hukumnya Hj. NUR’ AIN, SH dan RIRI AZWARI LUBIS, SH, Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Pemuda Pancasila (LBH PP) Kota Balikpapan, beralamat di jalan Manunggal (Ringroad) RT. 96 No. 01, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Maret 2013, dahulu disebut sebagai PARA PENGGUGAT sekarang Para TERBANDING; 6. Tuan FATHOR, alamat jalan Karang Jati Dalam No. 28 RT. 18, Kelurahan Karang jati, Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, dahulu sebagai TERGUGAT I sekarang TURUT TERBANDING I ; 8. Tuan HERMAN CAKRA WIJAYA, alamat jalan A. Yani No. 01 RT. 04, Kelurahan Karang Jati, Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, dahulu sebagai TERGUGAT II sekarang TURUT TERBANDING II; 9. Nyonya ERVIAN DANI, Klaten 22 Pebruari 1961, Ibu Rumah Tangga, alamat jalan Cemara RT. 10 RW. 04 No. 36, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, propinsi Kalimantan Timur, dahulu sebagai TERGUGAT IV sekarang TURUT TERBANDING III; 10. Tuan WINDRA KIRANA, alamat jalan A. Yani No. 27 RT. 003, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, dahulu sebagai TERGUGAT V sekarang TURUT TERBANDING IV; 11. Tuan HASBULLAH, alamat Perum Wika Blok Borneo BR 7, No. 14 Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, dahulu sebagai TERGUGAT VIII sekarang TURUT TERBANDING V; 12. Tuan HASAN, alamat jalan Beler RT. 31 No. -- , Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, dahulu sebagai TERGUGAT IX sekarang TURUT TERBANDING VI ; 13. Tuan PAIMIN, alamat jalan Beler RT. 31 No. -- Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, dahulu sebagai TERGUGAT XII sekarang TURUT TERBANDING VII ; 14. Notaris HEMALOKA, SH , selaku Notaris di Balikpapan, dahulu sebagai TURUT TERGUGAT II sekarang Turut Terbanding VIII; 15. Notaris IDAH RASIDAH, Dosen Notaris di Universitas Padjadjaran Bandung, alamat jalan Raya Bandung Sumedang KM 21 Sumedang Jawa Barat, dahulu sebagai TURUT TERGUGAT III sekarang TURUT TERBANDING IX ; 16. Notaris YUNI ASTUTI, SH, selaku Notaris di Balikpapan, dahulu sebagai TURUT TERGUGAT IV sekarang TURUT TERBANDING X;
35661
  • Kecamatan Balikpapanselatan, Kota Balikpapan seluas 40.000 M2 atau kurang lebih 04 H (200 Meter X200 Meter) dengan :Batas batas dahulu :Utara dengan tanah perwatasan RUSMIN / UTUH SAHIM ;Selatan dengan tanah perwatasan MANAN ;Barat dengan tanah perwatasan JASMIN / ARJUN ;Timur dengan tanah perwatasan BASUNI ;Batas batas batas sekarang :Utara dengan tanah perwatasan HASEN /HAJL ;Selatan dengan tanah perwatasan YAYAT SUPRIYATNA ;Barat dengan tanah perwatasan RACHMAD SABERIE ;Timur dengan tanah perwatasan MARDJONO
Putus : 30-12-2015 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2020 K/Pdt/2015
Tanggal 30 Desember 2015 — STX CORPORATION vs. BELLA NOVITA KARTIKA, dkk
355860 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini sesuai denganYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 dalam perkara antara Mardjono (selakuPenggugat untuk Kasasi/Pembanding/ Tergugat IV) melawanMangundirjo alias Bluwah (selaku Tergugat dalamKasasi/Terbanding/Penggugat) dengan susunan Majelis Hakim Agung:Prof. R. Subekti, S.H. (sebagai Ketua Majelis Hakim Agung); Indroharto,S.H. dan D. H. Lumbanradja, S.H.
Register : 18-08-2022 — Putus : 07-12-2022 — Upload : 19-05-2023
Putusan PN JEPARA Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Jpa
Tanggal 7 Desember 2022 — Penggugat:
1.NANIK MURIYANI
2.SUSILOWATI
3.ARIF SANTOSO
Tergugat:
3.AHMAD AMIN
4.JUHAIRIYAH
5.Kantor Notaris/ PPAT DARMAWAN SETIJANTO, S.H
Turut Tergugat:
Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Jepara
4217
  • ratus delapan puluh meter persegi) dengan ciri-ciri batas :
  • Utara : Jalan raya Sinaggul Slagi Timur : Tanah milik Hartono;

    Selatan : Tanah milik Marto Marwi Barat : Tanah milik Mardjono

Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Tahun 2014
52413488
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  • Pembatasanpembatasan hakhak warga negara dalam suatu negarayang berdasar atas hukum seperti di Indonesia, menurut Mardjono hanyadiperbolehkan apabila hal itu dibenarkan oleh hukum itu sendiri melalui suatuproses peradilan pidana yang adil (due process of law) sebagai lawan dari arbitrary process atau proses peradilan yang sewenangwenang.Due process of law merupakan kerangka dasar pendirian sistemperadilan yang tertib, yang meliputi administrasi, dan kebebasan seseorang.Untuk membicarakan masalah
    Mardjono yang mengemukakan adanya tiga hal yangmenjadi asumsi atau dasar dari due process of law yaitu:1. rule of law dalam arti negara berdasar hukum;2.
    Fair and Impartial Court (peradilan jujur dan tidak memihak)Bahwa unsur penting dan fundamental untuk mendukung pelaksanaan dueprocess of jaw yang sangat penting adalah harus adanya jJaminan bahwaperadilan yang dilakukan harus jujur dan tidak memihak kecuali untukmemihak pada kebenaran dan keadilan.Menurut Mardjono Reksodiputro, due process of law seringditafsirkan secara keliru karena hanya dikaitkan dengan penerapan aturanaturan hukum acara pidana dalam suatu proses peradilan terhadap terdakwa.Pengertian
Register : 28-09-2017 — Putus : 13-10-2017 — Upload : 04-01-2018
Putusan PA KAB MALANG Nomor 1148/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg
Tanggal 13 Oktober 2017 — Pemohon melawan Termohon
85
  • Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (SUTRISNO bin MARDJONO) dengan Pemohon II (NURIMAH binti SEMIDIN) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2005 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang;

    3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang;

    4.

Register : 09-09-2020 — Putus : 14-09-2020 — Upload : 14-09-2020
Putusan PA TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 92/Pdt.P/2020/PA.TBK
Tanggal 14 September 2020 — Pemohon melawan Termohon
126
  • 26itapOpararsid5184205 rtlchfcsl1 aflafs24 ltrchfcsOf1fs24insrsid725240 ...rtlchfcsl1 aflafs24 ltrchfcsOf1fs24insrsid3610294charrsid3610294 ;rtichfcs1aflafs24 ItrchfcsO f1fs24insrsid5184205charrsid3610294par listtextpardplainltrpar rtlchfcs1 abaf0 ItrchfcsObf1insrsid7 25240 hichaf1dbchafOlochf1 II.tab pard Itrparqj fi447li567ri0sb40sa40sl360sImult1widctlparwrapdefaultaspalphaaspnumfaautols7adjustrightrinOlin56 7itapOpararsid5184205 rtlchfcs1 abaflafs24 ltrchfcsObf1fs24insrsid725240 Muhammad Nursalim Bin Mardjono
Register : 12-05-2016 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 234 K/TUN/2016
Tanggal 28 Juli 2016 — INISIATIF MASYARAKAT PARTISIPATIF UNTUK TRANSISI BERKEADILAN (IMPARSIAL) VS I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA., II. POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO;
302203 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., pelaksanaan hukuman diLembaga Pemasyarakatan adalah bagian dari pemidanaan,sehingga pelaksanaan hukuman dalam LembagaPemasyarakatan adalah bagian yang tidak bisa dipisahkandari criminal justice sistem;Bahwa Mardjono Reksodiputro menjelaskan untuk mencapaitujuan dari Sistem Peradilan Pidana maka komponenkomponen di dalamnya wajib untuk bekerja sama, terutamainstansiinstansi (badanbadan) dikenal dengan: 1. Kepolisian;2.
Register : 20-09-2018 — Putus : 08-10-2018 — Upload : 09-10-2018
Putusan PN KUDUS Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Kds
Tanggal 8 Oktober 2018 — Pemohon:
Gabriela Felisitas Agustin Kartika Binti Yustinus
Termohon:
Kepala Kepolisian RI Jawa Tengah Cq. Kepala Polres Kudus Cq. Kasat Reskrim Polres Kudus
6721
  • Mardjono, due process of law sekurangnya memuat tigahal dasar, yaitu:o Negara berdasarkan hukum (asas legalitas)o Asas Persamaan di depan hukumo Asas praduga tak bersalah. Bahwa proses penegakan hukum (hukum acara pidana) adalahserangkaian tindakan untuk mengurangi hak asasi seseorang yangdilakukan aparat penegak hukum atas nama Negara. Agar proses hukumitu tidak melanggar hak asasi manusia maka diperlukan suatu proseduruntuk melaksanakannya.
Putus : 16-05-2012 — Upload : 10-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 123/Pid.SUS/2011/PN.SBY
Tanggal 16 Mei 2012 —
5218
  • ., Mardjono, OlviPamadya Uka,ST dan Heru Suprapto ; Bahwa tugas Panitia Pengadaan Barang dan Jasa adalah menyusun jadwal pengadaan barang dan jasa, mengumumkan, menyusun HPS, mengevaluasidokumen, mengusukkan calon pemenang, mempublikasikan proyek yang akandilelang melalui Surat Kabar dan Papan Pengumuman ;; Bahwa dipublikasikan maksudnya adalah agar masyarakat tahu dengan adanyaproyek tersebut ; Bahwa untuk anggaran proyek Rehabilitasi Saluran Sekunder KetandanKec.Lengkong besarnya sekitar Rp.1.000.000.000
Putus : 26-03-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 239 K/PID.SUS/2014
Tanggal 26 Maret 2014 — LUKMAN HAKIM Bin ACHMAD
13274 Berkekuatan Hukum Tetap
  • INDOBERK;Bahwa menurut Mardjono Reksodiputro, dalam perkembanganhukum pidana di Indonesia ada 3 tiga sistem pertanggungjawabankorporasi sebagai subyek tindak pidana, yaitu Pengurus korporasisebagai pembuat, pengurus yang bertanggung jawab, dan korporasisebagai pembuat dan yang bertanggungjawab MardjonoReksodiputro, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi DalamTindak Pidana Korporasi", makalah disampaikan pada SeminarNasional Kejahatan Korporasi, FH.UNDIP, Semarang 2324November 1989.Bahwa menurut Muladi
Putus : 23-04-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 220 PK/PID.SUS/2011
Tanggal 23 April 2013 — MARDJOHAN, Bsc Bin M.T SEI LANGIT
3117 Berkekuatan Hukum Tetap
  • HUDMI BE, MARDJONO DJUNIS, H. SUTAN KARI BA, H.JAAFAR THALIB KASIM Dpt, ERNAWATI ZEN, H. MANSYURDIN, dr. H.NASRUL QADIR, Drs. HARWADI MPA (24 orang tersebut dalam berkas perkaraterpisah), Drs. H.
Register : 27-01-2020 — Putus : 16-04-2020 — Upload : 16-08-2021
Putusan PN PURWODADI Nomor 10/Pid.B/2020/PN Pwd
Tanggal 16 April 2020 — Penuntut Umum:
ABDUL HARIS, S.H.
Terdakwa:
SENTOT SUWARNO Bin Bin NYAMIN.
769
  • Saksi MARDJONO Bin SARJAN dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa untuk kejadian tersebut ( penggelapan ) saksi tidakmengetahuinya kapan dan dimana kejadiannya hanya saksi telahdiberitahu dan dijelaskan oleh pemeriksa kepolisian bahwa kejadiantersebut terjadi di Ds. Pulokulon Kec. Panunggalan Kab. Grobogansekira pada bulan Pebruari 2014. Bahwa saksi tidak tahu dan tidak mengenal sdr.
Putus : 24-02-2010 — Upload : 09-03-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1412 K/Pid.Sus/2009
Tanggal 24 Februari 2010 — ZAWARDIN, SE.MM bin DULSAIN
3829 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan putusan demikian putusan tersebut kurangmencerminkan rasa keadilan masyrakat dan memberikan efek jera terhadapTerdakwa serta daya tangkal bagi pelaku tindak pidana korupsi lainnya.Prof.Mardjono Reksodiputro mengatakan bahwa tugas system peradilanpidanan adalah mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan,menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwakeadilan telah ditegakkan dan bersalah dipidana dan berusaha agar pelakukejahatan tidak mengulangi ke perbuatan (Mardjono
Register : 01-04-2015 — Putus : 02-07-2015 — Upload : 10-06-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 37/PDT/2015/PT SMDA
Tanggal 2 Juli 2015 — Pembanding/Penggugat : Musringatin
Terbanding/Tergugat : PT. Kasindo Inti Raya
6023
  • Balikpapan selatan, Kota Balikpapan seluas 40.000 M2 ataukurang lebih 04 H (200 Meter X 200 Meter) dengan :Batas batas dahulu :Utara dengan tanah perwatasan RUSMIN / UTUH SAHIM ;Selatan dengan tanah perwatasan MANAN $;Barat dengan tanah perwatasan JASMIN / ARJUN ;Timur dengan tanah perwatasan BASUNI ;Batas batas batas sekarang :Utara dengan tanah perwatasan HASEN / HAJI ;Selatan dengan tanah perwatasan YAYAT SUPRIYATNA ;Barat dengan tanah perwatasan RACHMAD SABERIE ; Timur dengan tanah perwatasan MARDJONO
Putus : 12-09-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2024 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 12 September 2012 — AMIR SUNARKO Bin HASAN SUNARKO
16279 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mardjono Reksodiputro, judulPertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi,Makalah seminar Nasional Kejahatan Korporasi, Semarang, FakultasHukum Universitas Diponegoro, 1989, disebutkan terdapat 3 (tiga)sistem pertanggung jawaban Korporasi sebagai pelaku pidananya, yakni1. Pengurus Korporasi yang berbuat maka penguruslah yangbertanggung jawab;2. Korporasi sebagai pembuat maka Penguruslah yang bertanggungjawab;3.
Register : 30-03-2015 — Putus : 30-06-2015 — Upload : 27-06-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 36/PDT/2015/PT SMDA
Tanggal 30 Juni 2015 — Pembanding/Tergugat : Ir. Rini Surjono
Terbanding/Penggugat : Ny. Hamidah Diwakili Oleh : Hj. Nur'ain, SH
Terbanding/Penggugat : Munadi
Terbanding/Penggugat : Iskandar
Terbanding/Penggugat : Rohana
Terbanding/Penggugat : Priyatna, ST
Turut Terbanding/Tergugat : Fathor Diwakili Oleh : Gesta Padang
Turut Terbanding/Tergugat : Herman Cakra Wijaya Diwakili Oleh : Gesta Padang
Turut Terbanding/Tergugat : Subari Diwakili Oleh : Gesta Padang
Turut Terbanding/Tergugat : Ervian Dani
Turut Terbanding/Tergugat : Windra Kirana
Turut Terbanding/Tergugat : Andre Tang Diwakili Oleh : Supratno, Sh
Turut Terbanding/Tergugat : Hasbullah
Turut Terbanding/Tergugat : Hasan
Turut Terbanding/Tergugat : Suwarno
Turut Terbanding/Tergugat : Supandi
Turut Terbanding/Tergugat : Paimin
Turut Terbanding/Tergugat : Badan Pertanahan Kota Balikpapan Diwakili Oleh : Sugiannor
Turut Terbanding/Tergugat : Hemaloka
Turut Terbanding/Tergugat : Idah Rasidah
Turut Terbanding/Tergugat : Yun
4524
  • Balikpapan selatan, Kota Balikpapan seluas 40.000 M2 ataukurang lebih 04 H (200 Meter X 200 Meter) dengan :Batas batas dahulu :Utara dengan tanah perwatasan RUSMIN / UTUH SAHIM ;Selatan dengan tanah perwatasan MANAN $;Barat dengan tanah perwatasan JASMIN / ARJUN ;Timur dengan tanah perwatasan BASUNI ;Batas batas batas sekarang :Utara dengan tanah perwatasan HASEN / HAJI ;Selatan dengan tanah perwatasan YAYAT SUPRIYATNA ;Barat dengan tanah perwatasan RACHMAD SABERIE ; Timur dengan tanah perwatasan MARDJONO