Ditemukan 574 data
11 — 3
(G
M E N G A D I L I
1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Lucas Prijambodo bin Johanes Mardjono
Terbanding/Terdakwa : Sulaiman als Loi
46 — 31
Mardjono Reksodiputro, SH, MA mengenaisistem peradilan pidana terlalu difokuskan pada pelaku (OffenderCentered) dan kurang sekali memperhatikan korban.
213 — 137
Bahwa Dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum diduga telahmelanggar asas due process of lawBahwa menurut Mardjono Reksodiputro bahwa istilan due process oflaw dalam bahasalndonesia dapat diterjemahkan sebagai proses hukum yangadil. Makna dari proses hukum yang adil tidak saja berupa penerapan hukumatau Peraturan Perundangundangan secara formal, tetapi juga mengandungjaminan hak atas kemerdekaan dari seorang warga negara.Sementara menurut A.
Hamzah menguraikan pengertian Peradilan yangjujur dan tidak memihak yakni hakim dalammenjalankan profesinya tidakmembedabedakan orang dan hal ini mengandung makna bahwa hakim harusselalu menjamin pemenuhan perlakuan sesuai dengan Hakhak Asasi Manusiaterutama bagi Tersangka dan Terdakwa.Bahwa dari pendapat Mardjono Reksodiputro dan A.
409 — 321 — Berkekuatan Hukum Tetap
Zarkasih Noor; Komisaris: Mardjono, S.HPerubahan Susunan Direksi ini adalah diambil berdasarkan pemungutansuara 60% (enam puluh persen);Bahwa kemudian yang Para Pemohon Peninjauan Kembali ketahui tidakada Rapat Umum Pemengang Saham yang dilakukan sampai gugatandiajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat (Eddy Yuwono).Dan sepengetahuan Para Pemohon Peninjauan Kembali bahwa PTInterkon kebon Jeruk (Turut Termohon Peninjauan Kembali XXXIII/TurutTergugat I), dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga
Zarkasih Noor; Komisaris: Mardjono, S.H.;Perubahan Susunan Direksi ini adalah diambil berdasarkanpemungutan suara 60% (enampuluh prosen);Pemegang Saham masih tetap Eddy Yuwono (Termohon PeninjauanKembali/Penggugat) dan Mashud Wisnusaputra (PemohonPeninjauan Kembalil IX/semula Tergugat 1);. Bahwa kemudian setelah 5 (lima) tahun lebih (dari perubahanpengurus perseroan pada tahun 2006) dan setelah 11 (sebelas) tahunHalaman 106 dari 145 Hal. Put.
Zarkasih Noor;Komisaris: Mardjono, S.H.Perubahan Susunan Direksi ini adalah diambil berdasarkan pemungutansuara 60% (enam puluh prosen);g. Bahwa kemudian Turut Termohon Peninjauan Kembali XXXIII/TurutTergugat (PT Interkon Kebon Jeruk), dinyatakan pailit oleh PengadilanNiaga Jakarta;A.
Zarkasih Noor; Komisaris: Mardjono, S.H.
356 — 61
Kecamatan Balikpapanselatan, Kota Balikpapan seluas 40.000 M2 atau kurang lebih 04 H (200 Meter X200 Meter) dengan :Batas batas dahulu :Utara dengan tanah perwatasan RUSMIN / UTUH SAHIM ;Selatan dengan tanah perwatasan MANAN ;Barat dengan tanah perwatasan JASMIN / ARJUN ;Timur dengan tanah perwatasan BASUNI ;Batas batas batas sekarang :Utara dengan tanah perwatasan HASEN /HAJL ;Selatan dengan tanah perwatasan YAYAT SUPRIYATNA ;Barat dengan tanah perwatasan RACHMAD SABERIE ;Timur dengan tanah perwatasan MARDJONO
355 — 860 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini sesuai denganYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 dalam perkara antara Mardjono (selakuPenggugat untuk Kasasi/Pembanding/ Tergugat IV) melawanMangundirjo alias Bluwah (selaku Tergugat dalamKasasi/Terbanding/Penggugat) dengan susunan Majelis Hakim Agung:Prof. R. Subekti, S.H. (sebagai Ketua Majelis Hakim Agung); Indroharto,S.H. dan D. H. Lumbanradja, S.H.
1.NANIK MURIYANI
2.SUSILOWATI
3.ARIF SANTOSO
Tergugat:
3.AHMAD AMIN
4.JUHAIRIYAH
5.Kantor Notaris/ PPAT DARMAWAN SETIJANTO, S.H
Turut Tergugat:
Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Jepara
42 — 17
ratus delapan puluh meter persegi) dengan ciri-ciri batas :
Utara : Jalan raya Sinaggul Slagi Timur : Tanah milik Hartono;
Selatan : Tanah milik Marto Marwi Barat : Tanah milik Mardjono
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Pembatasanpembatasan hakhak warga negara dalam suatu negarayang berdasar atas hukum seperti di Indonesia, menurut Mardjono hanyadiperbolehkan apabila hal itu dibenarkan oleh hukum itu sendiri melalui suatuproses peradilan pidana yang adil (due process of law) sebagai lawan dari arbitrary process atau proses peradilan yang sewenangwenang.Due process of law merupakan kerangka dasar pendirian sistemperadilan yang tertib, yang meliputi administrasi, dan kebebasan seseorang.Untuk membicarakan masalah
Mardjono yang mengemukakan adanya tiga hal yangmenjadi asumsi atau dasar dari due process of law yaitu:1. rule of law dalam arti negara berdasar hukum;2.
Fair and Impartial Court (peradilan jujur dan tidak memihak)Bahwa unsur penting dan fundamental untuk mendukung pelaksanaan dueprocess of jaw yang sangat penting adalah harus adanya jJaminan bahwaperadilan yang dilakukan harus jujur dan tidak memihak kecuali untukmemihak pada kebenaran dan keadilan.Menurut Mardjono Reksodiputro, due process of law seringditafsirkan secara keliru karena hanya dikaitkan dengan penerapan aturanaturan hukum acara pidana dalam suatu proses peradilan terhadap terdakwa.Pengertian
8 — 5
Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (SUTRISNO bin MARDJONO) dengan Pemohon II (NURIMAH binti SEMIDIN) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2005 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang;
4.
12 — 6
26itapOpararsid5184205 rtlchfcsl1 aflafs24 ltrchfcsOf1fs24insrsid725240 ...rtlchfcsl1 aflafs24 ltrchfcsOf1fs24insrsid3610294charrsid3610294 ;rtichfcs1aflafs24 ItrchfcsO f1fs24insrsid5184205charrsid3610294par listtextpardplainltrpar rtlchfcs1 abaf0 ItrchfcsObf1insrsid7 25240 hichaf1dbchafOlochf1 II.tab pard Itrparqj fi447li567ri0sb40sa40sl360sImult1widctlparwrapdefaultaspalphaaspnumfaautols7adjustrightrinOlin56 7itapOpararsid5184205 rtlchfcs1 abaflafs24 ltrchfcsObf1fs24insrsid725240 Muhammad Nursalim Bin Mardjono
302 — 203 — Berkekuatan Hukum Tetap
., pelaksanaan hukuman diLembaga Pemasyarakatan adalah bagian dari pemidanaan,sehingga pelaksanaan hukuman dalam LembagaPemasyarakatan adalah bagian yang tidak bisa dipisahkandari criminal justice sistem;Bahwa Mardjono Reksodiputro menjelaskan untuk mencapaitujuan dari Sistem Peradilan Pidana maka komponenkomponen di dalamnya wajib untuk bekerja sama, terutamainstansiinstansi (badanbadan) dikenal dengan: 1. Kepolisian;2.
Gabriela Felisitas Agustin Kartika Binti Yustinus
Termohon:
Kepala Kepolisian RI Jawa Tengah Cq. Kepala Polres Kudus Cq. Kasat Reskrim Polres Kudus
67 — 21
Mardjono, due process of law sekurangnya memuat tigahal dasar, yaitu:o Negara berdasarkan hukum (asas legalitas)o Asas Persamaan di depan hukumo Asas praduga tak bersalah. Bahwa proses penegakan hukum (hukum acara pidana) adalahserangkaian tindakan untuk mengurangi hak asasi seseorang yangdilakukan aparat penegak hukum atas nama Negara. Agar proses hukumitu tidak melanggar hak asasi manusia maka diperlukan suatu proseduruntuk melaksanakannya.
52 — 18
., Mardjono, OlviPamadya Uka,ST dan Heru Suprapto ; Bahwa tugas Panitia Pengadaan Barang dan Jasa adalah menyusun jadwal pengadaan barang dan jasa, mengumumkan, menyusun HPS, mengevaluasidokumen, mengusukkan calon pemenang, mempublikasikan proyek yang akandilelang melalui Surat Kabar dan Papan Pengumuman ;; Bahwa dipublikasikan maksudnya adalah agar masyarakat tahu dengan adanyaproyek tersebut ; Bahwa untuk anggaran proyek Rehabilitasi Saluran Sekunder KetandanKec.Lengkong besarnya sekitar Rp.1.000.000.000
132 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
INDOBERK;Bahwa menurut Mardjono Reksodiputro, dalam perkembanganhukum pidana di Indonesia ada 3 tiga sistem pertanggungjawabankorporasi sebagai subyek tindak pidana, yaitu Pengurus korporasisebagai pembuat, pengurus yang bertanggung jawab, dan korporasisebagai pembuat dan yang bertanggungjawab MardjonoReksodiputro, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi DalamTindak Pidana Korporasi", makalah disampaikan pada SeminarNasional Kejahatan Korporasi, FH.UNDIP, Semarang 2324November 1989.Bahwa menurut Muladi
31 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
HUDMI BE, MARDJONO DJUNIS, H. SUTAN KARI BA, H.JAAFAR THALIB KASIM Dpt, ERNAWATI ZEN, H. MANSYURDIN, dr. H.NASRUL QADIR, Drs. HARWADI MPA (24 orang tersebut dalam berkas perkaraterpisah), Drs. H.
ABDUL HARIS, S.H.
Terdakwa:
SENTOT SUWARNO Bin Bin NYAMIN.
76 — 9
Saksi MARDJONO Bin SARJAN dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa untuk kejadian tersebut ( penggelapan ) saksi tidakmengetahuinya kapan dan dimana kejadiannya hanya saksi telahdiberitahu dan dijelaskan oleh pemeriksa kepolisian bahwa kejadiantersebut terjadi di Ds. Pulokulon Kec. Panunggalan Kab. Grobogansekira pada bulan Pebruari 2014. Bahwa saksi tidak tahu dan tidak mengenal sdr.
38 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan putusan demikian putusan tersebut kurangmencerminkan rasa keadilan masyrakat dan memberikan efek jera terhadapTerdakwa serta daya tangkal bagi pelaku tindak pidana korupsi lainnya.Prof.Mardjono Reksodiputro mengatakan bahwa tugas system peradilanpidanan adalah mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan,menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwakeadilan telah ditegakkan dan bersalah dipidana dan berusaha agar pelakukejahatan tidak mengulangi ke perbuatan (Mardjono
Terbanding/Tergugat : PT. Kasindo Inti Raya
60 — 23
Balikpapan selatan, Kota Balikpapan seluas 40.000 M2 ataukurang lebih 04 H (200 Meter X 200 Meter) dengan :Batas batas dahulu :Utara dengan tanah perwatasan RUSMIN / UTUH SAHIM ;Selatan dengan tanah perwatasan MANAN $;Barat dengan tanah perwatasan JASMIN / ARJUN ;Timur dengan tanah perwatasan BASUNI ;Batas batas batas sekarang :Utara dengan tanah perwatasan HASEN / HAJI ;Selatan dengan tanah perwatasan YAYAT SUPRIYATNA ;Barat dengan tanah perwatasan RACHMAD SABERIE ; Timur dengan tanah perwatasan MARDJONO
162 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mardjono Reksodiputro, judulPertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi,Makalah seminar Nasional Kejahatan Korporasi, Semarang, FakultasHukum Universitas Diponegoro, 1989, disebutkan terdapat 3 (tiga)sistem pertanggung jawaban Korporasi sebagai pelaku pidananya, yakni1. Pengurus Korporasi yang berbuat maka penguruslah yangbertanggung jawab;2. Korporasi sebagai pembuat maka Penguruslah yang bertanggungjawab;3.
Terbanding/Penggugat : Ny. Hamidah Diwakili Oleh : Hj. Nur'ain, SH
Terbanding/Penggugat : Munadi
Terbanding/Penggugat : Iskandar
Terbanding/Penggugat : Rohana
Terbanding/Penggugat : Priyatna, ST
Turut Terbanding/Tergugat : Fathor Diwakili Oleh : Gesta Padang
Turut Terbanding/Tergugat : Herman Cakra Wijaya Diwakili Oleh : Gesta Padang
Turut Terbanding/Tergugat : Subari Diwakili Oleh : Gesta Padang
Turut Terbanding/Tergugat : Ervian Dani
Turut Terbanding/Tergugat : Windra Kirana
Turut Terbanding/Tergugat : Andre Tang Diwakili Oleh : Supratno, Sh
Turut Terbanding/Tergugat : Hasbullah
Turut Terbanding/Tergugat : Hasan
Turut Terbanding/Tergugat : Suwarno
Turut Terbanding/Tergugat : Supandi
Turut Terbanding/Tergugat : Paimin
Turut Terbanding/Tergugat : Badan Pertanahan Kota Balikpapan Diwakili Oleh : Sugiannor
Turut Terbanding/Tergugat : Hemaloka
Turut Terbanding/Tergugat : Idah Rasidah
Turut Terbanding/Tergugat : Yun
45 — 24
Balikpapan selatan, Kota Balikpapan seluas 40.000 M2 ataukurang lebih 04 H (200 Meter X 200 Meter) dengan :Batas batas dahulu :Utara dengan tanah perwatasan RUSMIN / UTUH SAHIM ;Selatan dengan tanah perwatasan MANAN $;Barat dengan tanah perwatasan JASMIN / ARJUN ;Timur dengan tanah perwatasan BASUNI ;Batas batas batas sekarang :Utara dengan tanah perwatasan HASEN / HAJI ;Selatan dengan tanah perwatasan YAYAT SUPRIYATNA ;Barat dengan tanah perwatasan RACHMAD SABERIE ; Timur dengan tanah perwatasan MARDJONO