Menyatakan sebagai hukum harta harta berupa;4.1.Sebidang tanah sawah , Seluas + 1853 M terletakdi Desa Pondok Joyo, Kecamatan Semboro, KabupatenJember, dengan batas batas sebagai berikutUtara : Sawah Abdul Wahid.Timur : Sungai.Selatan : Sawah Abdul Wahid.Barat : Sawah Solehan/Mahrus.4.2 Sebidang tanah pekarangan berikut bangunan rumahyang berdiri atasnya dengan ukuran rumah Panjang 9m dan lebar 5 m seluas + 45 m2, luas tanah + 480 mHa, terletak di Desa Rowotengah, KecamatanSumberbaru, Kabupaten Jember

PLN (Persero) Pusat, tim Satuan Pengawasan Intern (SPI) telah melakukanpendalam terhadap Laporan Hasil Audit (HA) dan menyampaikan MemorandumHasil Audit (MHA) dengan surat Nomor : 0303/SPI.03.02/DIRUT/2017Rtertanggal 22 Juni 2017 yang intinya memerintahkan Penggugat untukmelakukan tindakan atas perbuatan Tergugat.Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat telah merugikan serta merusak citraPT.PLN (Persero) dan Tergugat telah melanggar dari Lampiran Perjanjian KerjaBersama (PKB) ) antara PT.PLN (Persero

Sinar Dinamika Kapuas masuk ke wilayah DesaSolam Raya, kemudian bagi masyarakat yang berminat menjadi petanipeserta dapat memperoleh kapling sawit seluas 2 MHa/KK harusmenyerahkan sertifikat tanah eks Transmigrasi sebanyak 2 (dua) pernilkepada PT.

lainnya, saksisaksi tersebut adalah orang dekat Pemohon maka berdasarkan Pasal 172 HIR.jo Pasal 76 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, saksisaksi Pemohontersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kKesaksian, makaketerangan saksisaksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilaipembuktian;Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut, memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut; Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon suami isteri telahdikaruniai 1 orang anak bernama MHA

,MHA. Haryo Wibowo.SHShinta Purwitasari, SH, STAdvokat & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat OTTO HASIBUAN &ASSOCIATES, alamat Komplek Duta Merlin Blok B30, JI. Gajah Mada No.35Jakarta Pusat, dalam hal ini baik bersamasama maupun sendirisendiri bertindakONO FY DN = selaku kuasa dari:DAUD SALIM (d/h Liem Sin Thang)beralamat di Jl.

,MHA 1(satu) buah gelang emas dan 1(satu) pasang antinganting berlian miliksaksi Dessi Nur Hasana adalah untuk memenuhi kenbutuhan terdakwa sehariHalaman 4 dari 33 Putusan Nomor 162/Pid.B/2018/PN Ginhari.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2019sampai dengan tanggal 12 November 2019 ;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M.Halik Alnemeri, S.HAdvokat/Penasehat Hukum berkantor pada Kantor M.Halik Alnemeri, S.H &Rekan yang beralamat di Jalan Prof.H Yamin, S.H No.59 RT.014 RW 007Lingkungan Sungai Belisin Kelurahan Pasar Atas Bangko KecamatanBangko Kabupaten Merangin Provinsi Jambi berdasarkan surat kuasakhusus No: 013/PID.B/MHA/VII/2019 tertanggal 22 Agustus 2019, yang telahHalaman

MHA. PENDAHULUANAhli diminta memberikan pendapat hukum mengenai PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: No. 161 K/Pid.Sus/2012, tanggal 10 April 2012 yang amar putusannyadikutip : MENGADILI Mengabulkan permohonan kasasi dan PEMOHON Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DOBO DI MALUKUtersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 62/Pid.B/201 1/PN.AB. tanggal 25 Oktober 2011;MENGADILI SENDIRI1. Menyatakan Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.

BogorBarat Kota Bogor; 220 0 20 22 noooIslam; === === = == 222292 22 222 n nooo: Supriyadi Alias Adi Bin (Alm) Subiyani ; ERGO ee ec rT20 tahun 13 JaNUAM 1992 jonnsxncenccennsmennsmnnesemnnmnnni= LeaKIlaKkl; mn am nnn rninS MHA S15 mmm mmm nnn nnn: Bojong Neros Rt. 05 Rw. 13 Kel. Paledang Kec.

Hal itu harus diakui oleh siapapuntermasuk Lembaga Peradilan Umum demi untuk menjaga Marwah daneksistensi Hukum Adat.Hal ini juga sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf (d) PERDAKABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 9 TAHUN 2015 Tentang Pengukuhan,Pengakuan Hak, dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat AmmatoaKajang.Yang berbunyi Dalam Kedudukan sebagai subjek hukum, Masyarakat HukumAdat (MHA) Ammatoa Kajang berhak untuk : (d).

Pasar Atas Bangko Rt.14/07 No.59 MeranginJambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor : 07/Pid/MHA/III/2016tertanggal 24 Maret 2016, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Bangko dengan Register Nomor : 03/S.Kh/PID/III/2016/PN.Bko tertanggal24 Maret 2016.PENGADILAN NEGERI tersebut;Setelah membaca:Setelah mendengarketeranganPenetapan Ketua Pengadilan Negeri25/Pid.Sus/2016/18 Maret 2016Bangko NomorPN.Bko tanggaltentang penunjukan Majelis Hakim ;Penetapan Majelis Hakim Nomor :

ACHMAD SUJUDI,MHA, tertanda ABDURRAHMAN WAHIDselaku Presiden Republik Indonesia dan disalin sesuai aslinya oleh SUWARNOHADIWIDODO, SH selaku Kepala Biro Personil Sekretariat Kabinet RI ;BB. 171 : 1 (satu) lembar Fotocopi dilegalisir PETIKAN Keputusan PresidenRepublik Indonesia Nomor 234/M Tahun 2000 tanggal 23 Agustus 2000 perihalpengangkatan Sdr.drACHMAD SUJUDI,MPH sebagai Menteri Kesehatan danKesejahteraan Sosial dalam Kabinet periode tahun 19992004, tertandaABDURRAHMAN WAHID selaku Presiden Republik

ATENG HERMAWAN selaku Penerima dan IWAN RIDWAN,SE selakuPengirim ;BB. 170 : 1 (satu) lembar fotocopi dilegalisir PETIKAN Keputusan PresidenRepublik Indonesia Nomor 355/M Tahun 1999 tanggal 26 Oktober 1999 perihalpengangkatan Sdr.drACHMAD SUJUDI,MHA sebagai Menteri Kesehatandalam Kabinet periode tahun 19992004, tertanda ABDURRAHMAN WAHIDselaku Presiden Republik Indonesia dan disahkan oleh ERMANRAJAGUKGUK selaku Wakil Sekretaris Kabinet Republik Indonesia besertadengan 4 (empat) lembar Fotocopi dilegalisir

SALINAN Keputusan PresidenRepublik Indonesia Nomor 355/M Tahun 1999 tanggal 26 Oktober 1999 perihalpembentukan Kabinet periode tahun 19992004 dengan bidang tugas MenteriNegara dengan sebutan Menteri Kesehatan,Sdr.dr.ACHMAD SUJUDI,MHA,tertanda ABDURRAHMAN WAHID selaku Presiden Republik Indonesia dandisalin sesuai aslinya oleh SUWARNO HADIWIDODO, SH selaku Kepala BiroPersonil Sekretariat Kabinet RI ;BB. 171 : 1 (satu) lembar fotocopi dilegalisir PETIKAN Keputusan PresidenRepublik Indonesia Nomor 234

(sepuluh riburupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Jakarta No. 05/PID/TPK/2010/PT.DKI. tanggal 08 Juli 2010 yang amarlengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding Penuntut Umum pada Komisi PemberantasanKorupsi ;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat Nomor : 29/PID.B/PTK/2009/PN.JKT.PST. tanggal 23 April 2010yang dimintakan banding ;MENGADILI SENDIRI :Menyatakan Terdakwa drACHMAD SUJUDI, MHA

SALINAN Keputusan PresidenRepublik Indonesia Nomor 355/M Tahun 1999 tanggal 26 Oktober 1999 perihalpembentukan Kabinet periode tahun 19992004 dengan bidang tugas MenteriNegara dengan sebutan Menteri Kesehatan,Sdr.dr.ACHMAD SUJUDI,MHA,tertanda ABDURRAHMAN WAHID selaku Presiden Republik Indonesia dandisalin sesuai aslinya oleh SUWARNO HADIWIDODO, SH selaku Kepala BiroPersonil Sekretariat Kabinet RI ;BB. 171 : 1 (satu) lembar Fotocopi dilegalisir PETIKAN Keputusan PresidenRepublik Indonesia Nomor 234

Hukum Adat yang selanjutnya disingkatMHA adalah Masyarakat yang memiliki karakteristik knas,hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukumadatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan/ataukesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuatdengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistemnilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial,budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentusecara turun temurun.Bahwa dari Pengertian diatas dapat diketahui bahwa Masyarakat Hukum Adat(MHA

dimanfaatkan dan dilestarikan secara turuntemurun dansecara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidupmasyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari lelu hurmereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayatatau hutan adat.Hutan Adat adalah hutan yang berada di dalam wilayahmasyarakat hukum adat.Bahwa dari semua pengertian diatas dapat diketahui bahwa eksistensiMasyarakat Hukum Adat tetap diakui oleh Negara dan diatur dalam PeraturanPerundangUndangan yang berlaku, dalam hal ini Masyarakat Hukum Adat(MHA

Penetapan Hutan Adat Di Wilayah MasyarakatHukum Adat Kabupaten Katingan sebagai berikut :Pasal 7(1) Pemerintah Daerah menetapkan hutan adat melalui Peraturan Daerahapabila berada di dalam kawasan hutan, apabila berada di luar kawasanhutan (APL) melalui Keputusan Bupati.(2) Penetapan hutan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhikriteria paling sedikit 2 (dua) dari 5 (lima) kriteria sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5.Pasal 8(1) Dalam rangka penetapan Hutan Adat di Wilayah Masyarakat Hukum Adat(MHA

), Bupati membentuk Panitia MHA dengan Keputusan Bupati.(2) Unsur panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:1.

GPL merasa memiliki kekuasaan yang tidak terbatas, hingga saat ini,perambahan hutan sudah jauh melewatibatasbatas yang telahdiberikanizinlokasi, bahkan beberapa sisi telah merampas hakMasyarakat Hukum Adat (MHA) dalam melakukan pencaharian nafkah yangtelah berlangsung selama berpuluhpuluh tahun;Bahwa Tergugat juga telah mengeluarkan surat Keputusan BupatiBangka Nomor : 188.45/263/II/2013 tanggal 8 April 2013 TentangPemberian Izin Lokasi kepada PT.

., MHa = YANG MULIA HAKIM AGUNG DALAM aan > PUTUSANNYA MENYATAKAN MENOLAKmar Putussn a UPAYA HUKUM KASASI YANGDIAJUKAN OLEH PT. BAHANA WIRYA Tanggal Kirim Ke Pengadilan PengajuRAYA mah a. detail php iBe417221722c60e30323132tertanggal 19 Oktober 2020 yang telah Berkekuatan Hukum Tetap(inkracht van gewijsde);KETERANGAN : BAHWA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO: 2665K/PDT/2020 TERTANGGAL 19 OKTOBER 2020 DALAM AMARPUTUSANNYA MENYATAKAN MENOLAK UPAYA HUKUM KASASIYANG DIAJUKAN OLEH PT.

,MHA. A. Made Aripathi Nawaksara, S.H.,M.H.Panitera Pengganti,Ida Bagus Ary Widyatmika, S.H.Halaman 33 dari 33 halaman Putusan Nomor 1059/Pid.Sus/2021/PN Dps

ABDUL HAKIM, SH, MHA tanggal 27 JuliBahwa Kabupaten Bulukumba terdiri dari 10 Kecamatan yakni masingmasingKecamatan Bontobahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Bulukumpa, KecamatanGantarang, Kecamatan Herlang, Kecamatan Kajang, Kecamatan Kindang,Kecamatan Rilau Ale, Kecamatan Ujung Bulu, dan Kecamatan Ujung Loe., denganjumlah penduduk 435.035 Jiwa;Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 41 ayat (2) dan (3) UndangUndang No. 1Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndangNo. 1 Tahun

Pasar Atas Bangko Rt.14/07 No.59 MeranginJambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor : 07/Pid/MHA/III/2016tertanggal 24 Maret 2016, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Bangko dengan Register Nomor : 03/S.Kh/PID/III/2016/PN.Bko tertanggal24 Maret 2016.PENGADILAN NEGERI tersebut;Setelah membaca:e Penetapan Ketua Pengadilan NegeriBangko Nomor : 25/Pid.Sus/2016/PN.Bko tanggal 18 Maret 2016tentang penunjukan Majelis Hakim ;e Penetapan Majelis Hakim Nomor : 25/Pid.Sus/2016/PN.Bko

HA di Widoro, selanjutnya anak korbandiajak kembali ke Pondok dan anak korban mengaku jika telahdisetubuhi oleh terdakwa, selanjutnya pada keesokan harinya saksiAYUSmenyampaikan kejadian tersebut kepada saksi MHA selakudirektur Pondok Wates lalu. saksi EMHA meminta tolong kepada saksiFAYAH selaku bidan Desa untuk memeriksa keadaan anak korban danberdasarkan hasil pemeriksaan saksi FAYAH dengan menggunakan tespack diketahui anak korban positif hamil, kemudian pihak Pondokmemberitahukan kejadian tersebut

Putusan MK Nomor 35/PUUX/2012 atas uji materi UU No. 41/2009tentang KehutananKeluarnya Putusan MK Nomor 35/PUUX/2012 atas uji materi UU No.41/2009 tentang Kehutanan, dengan amar putusan antara lain bhw Hutanadat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat,memberi implikasi luas dalam upaya pengakuan keberadaan, kearifanlokal dan hak MHA.

Ada berbagai permasalahan yang menghambatpenerapan keputusan di atas, antara lain ketidak tersediaan data dasarkeberadaan MHA dan kearifan lokal.Permendagri no 52 tahun 2014 dalam merespon pasal 18B ayatt 2 UUDseperti pada point 2 diatas tentang pengakuan dan perlindunganmasyarakat hukum adat pasal 4 permendagri tersebut telah mengaturtahapan dan syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat hukum adatsehingga bisa memperoleh kepastian hukum atas hakhak tradisionalnya.10.Bahwa pada tahun 1988 pemerintah