Ditemukan 5885 data
12 — 5
tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud oleh AlQuran surat ArRumayat 21, pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 KompilasiHukum Islam sudah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi, bahkanmempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas,dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihakdan dalam situasi seperti ini perceraian dipandang lebih tepat, dengan harapanakan mendatangkan kebaikan (mashlahah
15 — 2
Dalamsituasi seperti ini perceraian dipandang lebih tepat, dengan harapan akanmendatangkan kebaikan (mashlahah) bagi kedua belah pihak dikemudian hari.Oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan pakar hukum Islam Dr.Musthofa As Sibai sebagaimana tersebut dalam kitab A/ Maratu Baina Al fighiWal Qanun halaman 100, yang menyatakan: Dan tidak ada manfaat yangdapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling bencimembenci, terlepas dari masalah apakah sebabsebab terjadinya pertengkaranint
52 — 35
Dalam situasi seperti ini perceraian dipandang lebih tepat,dengan harapan akan mendatangkan kebaikan (mashlahah) bagi kedua belahpihak dikemudian hari. Oleh karena itu Hakim Majelis sependapat denganpakar hukum Islam Dr.
33 — 9
tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud oleh AlQuran surat ArRumayat 21, Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 KompilasiHukum Islam sudah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi, bahkanmempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas,dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihakdan dalam situasi seperti ini perceraian dipandang lebih tepat, dengan harapanakan mendatangkan kebaikan (mashlahah
18 — 11
Dan jika keadaan seperti itu terjadi,maka menghindari kemudharatan (mafsadat) harus didahulukan daripada mengharapkan suatu kebaikan (mashlahah). Hal ini sejalandengan /egal maxim (kaidah figih) yang berbuny!
52 — 9
batinantara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentukkeluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan apabilaperkawinan seperti imi tetap dipertahankan dapat menimbulkan dampak negatif yangberkepanjangan bahkan dapat menjadi madlarat bagi Pemohon dan Termohon, karenamasingmasing pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hakhaknya, oleh karena itu. untuk menghindarkan kemadlaratan yang lebih besarperkawinan tersebut lebih baik (mashlahah
7 — 0
Tahun 2009 perubahankedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa dalam keadaan rumah tangga seperti tersebut di atasdimana kewajiban suami isteri sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UU No. 1 Tahun1974 jo Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, yaitu suami isteri wajib saling cintamencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satukepada yang lain, sudah tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka perceraianadalah lebih mashlahah
85 — 79
gugat ceral) dengan gugatan harta bersama (gonogini), yang didasarkanpada 4( empat) alasan yuridisphilosophis, yaitu:dikembalikan kepada baraah ashliyah atau) asas hukumyaitudiperbolehkan dilakukan pemisahan perkara sampai dengan ada aturanyang mengaturnya;menggunakan metode Penemuan Hukum(rechtvinding) berupaqiyasatauanalogi yaitu kebolehan seorang Hakim memutus secaraterpisahterhadap gugatan Rekonvensi menurut pasal 123 b ayat(3) HIR dan jugaberdasarkan RBg;menggunakan metode Penemuan Hukum yaitu Mashlahah
77 — 22
Pljdan dalam situasi seperti ini perceraian dipandang lebih tepat, dengan harapanakan mendatangkan kebaikan (mashlahah) bagi kedua belah pihak dikemudianhari.
79 — 46
Dalam situasi seperti ini perceraiandipandang lebih tepat, dengan harapan akan mendatangkan kebaikan(mashlahah) bagi kedua belah pihak dikemudian hari;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbanganpertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tanggaPemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah, sehinggapermohonan Pemohon Konvensi terbukti serta beralasan sesuai kehendakPasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,
29 — 6
Hal ini dapat menimbulkandampak sosial yang negatif yang memprihatinkanbahkan bisa timbul pelanggaran norma agama dannorma sosial;15.Bahwa untuk mewujudkan tujuan hukum Islam yaknimendatangkan kemaslahatan dan menolakkemudlaratan serta menggunakan metodepenemuan hukum "mashlahah mursalah yangdipelopori oleh Imam Malik maka penyelesaianperkara aquo secara terpisah membawakemaslahatan secara nyata bagi para pihak;Maka berdasarkan halhal tersebut diatas, maka kami mohon kepada KetuaPengadilan Agama
12 — 8
Olehkarena itu, membiarkan hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohonterus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah,sebaliknya justeru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Pemohon,Termohon, maupun anak keturunannya;Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut diatas, dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam,permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon (petitumangka 2) dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untukmengikrarkan
18 — 21
Dalamsituasi seperti ini perceraian dipandang lebih tepat, dengan harapan akanmendatangkan kebaikan (mashlahah) bagi kedua belah pihak dikemudian hari.Oleh karena itu Hakim Majelis sependapat dengan pakar hukum Islam Dr.Musthofa As Sibai sebagaimana tersebut dalam kitab A/ Maratu Baina Al fighiWal Qanun halaman 100, yang menyatakan: Dan tidak ada manfaat yangPtsn.No.0239/Pat.G/2018/PA.Pbr., Tgl.19042018, Hal. 26 dari 38 hal. Ptsn.No.0239/Pat. G/2018/PA. Por.
22 — 6
lahir batinantara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuanmembentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esadan apabila perkawinan seperti ini tetap dipertahankan akan menimbulkan dampaknegatif yang berkepanjangan bahkan dapat menjadi madlarat bagi Pemohon danTermohon, karena keduabelahpihak tidak dapat melaksanakan kewajiban danmendapatkan hakhaknya, oleh karena itu untuk menghindarkan kemadlaratan yanglebih besar perkawinan tersebut lebih baik (mashlahah
73 — 15
dampak positif dan menolak dampak negatif);Menimbang, bahwa apabila di Indonesia pada saat sekarang hak menjatuhkantalak diserahkan sepenuhnya kepada suami sebagaimana yang telah diformulasikan olehpara fuqaha terdahulu maka sangat potensial menimbulkan dampak negatif (mafsadah)bagi sepasang suami istri, terutama bagi istri, sementara Syari(Allah SWT) tidakmenghendaki adanya mafsadah tersebut sehingga jika mafsadah itu ditemukan makamenolaknya lebih diutamakan dibandingkan mengambil dampak positif (mashlahah
19 — 12
tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud oleh AlQuran surat ArRumayat 21, Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 KompilasiHukum Islam sudah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi, bahkanmempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas,dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihakdan dalam situasi seperti ini perceraian dipandang lebih tepat, dengan harapanakan mendatangkan kebaikan (mashlahah
27 — 2
Termohon, agar keduanyaterlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalaudipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akanHal. 20 dari 37 halaman Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2018/PA.Pnmenimbulkan mafsadah (bahaya) yang lebih besar dari maslahahnya (manfaat)baik bagi diri Pemohon sendiri maupun bagi diri Termohon;Menimbang, bahwa kaidah fighiyah memberikan petunjuk bahwamenolak atau menghindari bahaya (mafsadah) haruslah diutamakan daripadamencari manfaat (mashlahah
130 — 31
bahwa apabila di Indonesia pada saat sekarang hak menjatuhkan talakdiserahkan sepenuhnya kepada suami sebagaimana yang telah diformulasikan oleh parafugaha@ terdahulu maka sangat potensial menimbulkan dampak negatif (mafsadah) bagisepasang suami istri, terutama bagi istri, termasuk anak dari sepasang suami istri tersebut,sementara Sydri (Allah SWT) tidak menghendaki adanya mafsadah tersebut sehingga jikamafsadah itu ditemukan maka menolaknya lebih diutamakan dibandingkan mengambildampak positif (mashlahah
21 — 15
Putusan Nomor.1849/Padt.G/2021/PA.Stbdan dalam situasi seperti ini perceraian dipandang lebih tepat, dengan harapanakan mendatangkan kebaikan (mashlahah) bagi kedua belah pihak dikemudianhari.
11 — 7
Dalam situasi seperti iniperceraian dipandang lebih tepat, dengan harapan akan mendatangkan kebaikan(mashlahah) bagi kedua belah pihak dikemudian hari. Oleh karena itu HakimMajelis sependapat dengan pakar hukum Islam Dr.