Dalam perkara a quo terdapat perobuatan melawan hukumyang dilakukan Penggugat dibantu Tergugat serta Notaris/PPAT (saksi).Bentuk perbuatan melawan Hukum yang dilakukan adalah Penggugatmelakukan tindak pidana perbankan dan mengelabui serta merugikanTergugat Il.. Perbuatan itu melawan Hukum.Perbuatan yang dilakukan itu, harus melawan hukum. Sejak Tahun 1919unsur melawan hukum diartikan dalam arti seluasluasnya., sehinggameliputi halhal sebagai berikut :.

Tanpa adakata sepakat dari Tergugat II, serta melakukan tindak Pidana Perbankan,Terbukti bahwa Kredit Pinjaman dipakai untuk kredit pembiayaanpembelian rumah dan tanah sesuai kesaksian Notaris/PPAT(Saksi) yangdananya langsung diterimakan kepada Tergugar I.Terlihat padakesimpulan (Terlampir).c.

Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf(rechtvaardigings grond), seperti keadaan overmacht,membeladiri, tidak waras dan lainlain.Dalam perkara a quo jelasjelas bahwa ada kesengajaan yang dilakukanPenggugat, Tergugat dan Notris/PPAT(saksi) dengan cara melakukantindak pidana perbankan bahwa kredit pinjaman dipakai untuk kreditpembiayaan/pembelian Rumah dan tanah sesuai kesaksia Notaris/PPAT.Yang dananya langsung diterimakan kepada Tergugat .Yang telahmelarikan diri hingga saat ini belum diketemukan

Menyatakan Terdakwa Husni Salikin terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Perbankan;2. Menjatuhkan pidana oleh karena kepada Terdakwa Husni Salikin denganpidana penjara selama 3 (tiga) tahun;3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa Husni Salikin sebesarRp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga)bulan:4.

Putusan Nomor 209 PK/Pid.Sus/2019Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukanPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agungberpendapat sebagai berikut:1.Bahwa alasan peninjauan kembali Terpidana tidak dapat dibenarkan.Putusan Judex Facti yang menyatakan Terpidana terbukti bersalahmelakukan tindak pidana Perbankan melanggar Pasal 49 Ayat (2) hurufb Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankansebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum dan oleh karenaitu

/Pembanding berupa Putusan MahkamahAgung No.2041 K/Pid/2005 tanpa menyebutkan tanggal putusan yang telahberkekuatan hukum tetap Tergugat dinyatakan bersalah melakukan TindakPidana Perbankan dan dijatuhi Pidana selama 5 tahun, dalam pemeriksaantingkat Kasasi hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan, lagi pula dalamputusan dalam Putusan Mahkamah Agung No.2041 K/Pid/ 2005 tanpamenyebutkan tanggal putusan yang telah berkekuatan hukum tetap hanyaTergugat dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Perbankan

Dinyatakan bersalah melakukanTindak Pidana Perbankan dan dijatuhi Pidana selama 5 tahun dalamPutusan Mahkamah Agung No. 2041 K/Pid/2005 tanpa menyebutkan tanggalputusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut ?? Sedangkan dalamperkara ini Termohon PK dahulu Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasitelah mengajukan gugatan terhadap 5 (lima) orang Tergugat yaitu :1. Sdri.

Putusan Pengadilan Negeri Manado Perkara Pidana No.344/Pid.B/ 2004/PN.Mdo tanggal 23 Maret 2005 yang amar singkatnya berbunyi sebagaiberikut :Menyatakan Terdakwa (Hendrik Jasmita Mardjuki alias Hao) telahterbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Perbankan secara bersamasama dan Terdakwa dihukum 5 (lima) tahun penjara serta membayardenda sebesar Rp.4,5 milyar subsidair 3 (tiga) bulan dan seterusnya ;2.

Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 39/Pid/2005/PT.Mdo tanggal 6Juni 2005 yang amar singkatnya berbunyi sebagai berikut:Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Manado No.344/Pid.B/2004/PN.Mdo tanggal 23 Maret 2005 sehingga amarnya berbunyi sebagaiberikut :"Menyatakan Terdakwa (Hendrik Jasmita Mardjuki alias Hao) telahterbukti bersalah melakukan Tlndak Pidana Perbankan secara berlanjutdan Terdakwa dihukum 10 (sepuluh) tahun penjara serta membayardenda sebesar Rp.10 milyar subsidair 6 (enam) bulan dan

Perbankan, Pidana yang telah dijatunkan tidakmenghalangi tuntutan perdatanya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali : Sdri.

Roy Nirwan,akan tetapi dalam perkara Tindak Pidana Perbankan ini judex factie tingkatpertama memaksakan memberikan pertimbangan kerugian yang dialamiHalaman 27 dari 46 halaman Putusan Nomor 90/PID/2021/PT SMRoleh saksi Y. Roy Nirwan, padahal kerugian korban jelasjelas tidak termasukdalam unsur tindak pidana perbankan sebagaimana pasal 49 ayat (1) hurufaUndangUndang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UndangUndang RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo.

Perbankan;Bahwa pasal 1 ayat (1) UndangUndang RI No. 21 Tahun 2011 tentangOtoritas Jasa Keuangan ( OJK ) menyatakan: Otoritas Jasa Keuangan yangselanjutnya disingkat OJK adalah lembaga Independen dan Bebas daricampur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenangpengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimanadimaksud dalam undangundang ini;Bahwa perkara tindak pidana perbankan yang diperiksa dan diputus olehjudex factie tingkat pertama kepada Terdakwa ( Pemohon Banding

Perbankan yang mengalir ke rekening saksi Y.

BNI ) adalah uang hasil Tindak Pidana Perbankan yang telah diputusoleh judex factie tingkat pertama, dan menjadi pertanyaan kenapa uangtersebut tidak diputus sebagai uang hasil kejahatan perbankan dandilakukan penyitaan ?;Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding PenuntutUmum Nomor: 737/Pid.Sus/2020/PN.Bpp tanggal 5 April 2021 yang dibuat olehAbner Sirait, SH., MH.

perbankan adalah Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ),kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uangharus dilakukan oleh PPATK dan judex factie tingkat pertamamembiarkan uang hasil tindak pidana perbankan yang dikuasai dandinikmati oleh saksi Y.

perbankan, yang diduga dilakukan olehterdakwa ;Bahwa keterangan saksi dalam BAP tersebut sudah benar dan dapatdijadikan dasar pemeriksaan saksi dalam persidangan perkara ini ;2/Bahwa benar saksi sebagai karyawan di Bank Mega Cabang BSMBandung, yang bekerja dibagian Head Teller ;Bahwa saksi pernah melihat barang bukti yang berupa Surat Kuasa danBillyet Giro Bank Mega yang ditunjukan oleh Penuntut Umumdipersidangan, karena pada waktu penyidikan pernah diperlihatkan olehPenyidik, dan bukan di Kantor

perbankan, yang diduga dilakukan olehterdakwa ;Bahwa benar saksi sebagai karyawan di Bank Mega Cabang BSMBandung, dengan jabatan sebagai Pimpinan Cabang Bank Mega CabangBSM Bandung ;Bahwa saksi menjabat sebagai Pimpinan Cabang Bank Mega CabangBSM Bandung tersebut sejak tahun 2009 s/d 2012 ;28Bahwa pada waktu ada kejadian masalah terdakwa ini, saksi masihbekerja sebagai Pimpinan Cabang Bank Mega Cabang BSM Bandung,dan sekarang saksi bekerja di Bank Jabar ;Bahwa saksi sebagai Pimpinan Cabang Bank

perbankan, yang didugadilakukan oleh terdakwa ;e Bahwa benar saksi sebagai karyawan di Bank Mega Cabang BSMBandung, tapi hanya sampai bukan Oktober 2012 ;e Bahwa yang saksi ketahui dalam masalah terdakwa ini hanya masalahpencairan depisito atas nama Denny Rinaldi dipindahkan kerekening;e Bahwa Denny Rinaldi datang ke Bank minta dana dicairkan denganmembawa syaratsyaratnya ;31Bahwa saksi mengetahui dan pernah melihat barang bukti yang berupaSurat Kuasa, dan saksi mengetahui surat kuasa ini setelah

perbankan, yang diduga dilakukan olehterdakwa ;e Bahwa benar saksi sebagai karyawan di Bank Mandiri KCP Cimahi, dansaksi mengetahui mengenai pembukaan rekening atas nama YantiStyaningrum dan atas nama terdakwa Diah Sulistyorini di Bank MandiriKCP Cimahi ;e Bahwa saksi kenal kepada Yanti Styaningrum dan kepada terdakwatersebut, dan saksi mengetahui Yanti Styaningrum itu adalah adikkandungnya terdakwa ;e Bahwa saksi tidak mengetahui uang yang dimasukan oleh YantiStyaningrum kedalam rekeningnya itu

;e Bahwa keterangan saksi dalam BAP tersebut sudah benar dan dapatdijnadikan dasar pemeriksaan saksi dalam perkara ini ;e Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi olehPenyidik itu dalam masalah tindak pidana pemalsuan surat, penggelapandalam jabatan dan tindak pidana perbankan, yang diduga dilakukan olehterdakwa ;e Bahwa benar pada saat kejadian masalah ini posisi saksi sebagai DirekturUtama PT.Sangkan Jaya ;e Bahwa pada periode tahun 2010 s/d 2012 saksi adalah Direktur UtamaPT

nomor LHAI52/PW08/5/2010 tanggal 30 Maret 2010, (LHAI BPKP) ditemukanfakta adanya penyaluran kredit topengan yang mengalir kerekening atas nama Tergugat danTergugat Ill.Bahwa hal tersebut diperkuat dengan dengan Putusan PengadilanNegeri Kelas A Tanjungkarang Nomor: 755/PID.B/2009/PN.TKtanggal 24 Juli 2009 atas nama terdakwa Sugiarto Wiharjo aliasAlay bin Oei Yan Hoek, yang telah berkekuatan hukum tetap(Putusan Alay).Berdasarkan Putusan Alay, terdapat fakta hukum bahwa telahterbukti adanya tindak pidana

perbankan berupakreditfiktifftopengan yang setelah ditelusuri lebih lanjut melalui auditinvestigatif yang terdapat dalam Lampiran 4/13 LHAI BPKPdiketahui adanya aliran dana hasil kejahatan ke SimpananTergugat dan Tergugat Ill.Berdasarkan LHAI BPKP dan Putusan Alay tersebut di atas,Penggugat berusaha meminta konfirmasi data aliran dana Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 9/PDT./2017/PT TJK11.12.simpanan Tergugat dan Tergugat Ill kepada Tergugat danTergugat Ill, akan tetapi Tergugat dan Tergugat

Bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran yang tidakdiwajibkan kepada Tergugat dan Tergugat Ill.3.1.Penggugat melakukan audit investigatif di BPR Tripanca,berdasarkan LHAI BPKP ditemukan fakta bahwa terdapat hasiltindak pidana perbankan berupa penyaluran danahasilpencairan kredit topengan mengalir ke Simpanan Tergugat dan Tergugat Ill.3.2.

Disamping LHAI BPKP, fakta bahwa Simpanan Tergugat dantergugat Ill merupakan hasil tindak pidana perbankan yangdilakukan oleh Sugiarto Wiharjo juga terdapat dalam PutusanAlay.3.3.

Dikarenakan Simpanan Tergugat dan Tergugat III berasal daritindak pidana perbankan, sedangkan tindak pidana perbankanyang terjadi di BPR Tripanca penyebab BPR Tripanca menjadibank gagal, yang kemudian di cabut izin usahanya, makaberdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf c UU LPS,simpanan Tergugat dan Tergugat Ill harus dinyatakan sebagaisimpanan tidak layak dibayar.Penggugat semula mempersangkakan adanya suatu kewajibanpembayaran klaim penjaminan kepada Tergugat sebesar Rp2.000.000.000, (dua

Bahwa sesuai pada posita gugatan Penggugat pada angka 5 dan 7menyebutkan pada intinya adanya dugaan tindak pidana perbankan berupamengaburkan dan menyembunyikan kredit pinjaman atas nama Penggugatsebagai laporan kegiatan usaha bank serta tindak pidana transfer danaberupa pengambilan dana/uang dan pemindahbukuan atas namaPenggugat, yang sesuai dalil Penggugat dugaan tindak pidana perbankandan tindak pidana transfer dana tersebut telah dilaporkan oleh Penggugat keKepolisian Republik Indonesia.2.

Bahwa dalil Penggugat mengenai tindak pidana perbankan berupamengaburkan kredit pinjaman yang diduga dilakukan oleh Tergugat harusdibuktikan terlebih dahulu berdasarkan putusan pidana yang berkekuatanhukum tetap (inkracht). Hal tersebut sesuai Pasal 164 ayat (7) dan (8) Rbg,yang menyatakan bahwa:(1) Jika pemeriksaan tentang surat yang diajukan itu menimbulkan dugaanbahwa surat itu dipalsukan oleh orang yang masih hidup, makaHalaman 10 dari Halaman 29 Putusan Nomor 6/Padt.G/2021/PN.

Bahwa dalil Penggugat angka 13 posita halaman 3 dan 4 serta petitumangka 5 gugatan yang meminta Tergugat dihukum membayar sebesarRp.100.000.000.000, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 49ayat (1) huruf c UU Perbankan dan Pasal 81,87 ayat (1) , (2) , (8) sertaPasal 88 UndangUndang Tansfer Dana harus ditolak karena selainTergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi jugaketentuan tersebut merupakan ketentuan hukum pidana perbankan dantidak relevan dengan gugatan yang didalilkan Penggugat

Bahwa Gugatan Penggugat Premature karena dalil Penggugat yang padapokoknya menyebutkan adanya dugaan tindak pidana perbankan berupamengaburkan dan menyembunyikan kredit pinjaman atas nama Penggugatsebagai laporan kegiatan usaha bank serta tindak pidana transfer danaberupa pengambilan dana/uang dan pemindahbukuan atas namaPenggugat, yang diduga dilakukan oleh Tergugat mendasarkan padaketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c UU Perbankan dan Pasal 81, 87 ayat(1) , (2) , (3) serta Pasal 88 UndangUndang Tansfer

perbankan yang dilakukan oleh Terdakwaselaku pegawai bank yakni menyetujui untuk menerima uang sebesarRp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) terkait denganpermohonan kredit yang diajukan oleh Harry Suganda ke PT Bank QNBIndonesia, dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asalusul harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana perbankan makadalam kurun waktu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, yangmana uang tersebut diberikan oleh Harry Suganda ke rekening

Bahwa uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus jutarupiah)untuk melakukan penempatan dan pembayaran atas hartakekayaan yang diketahuinya atau patut diduga adalah hasil dari tindakpidana yaitu. tindak pidana perbankan dengan tujuan untukmenyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yangdiperoleh Terdakwa dari tindak pidana perbankan terkait denganjabatan Terdakwa sebagai pegawai bank di PT Bank QNB Indonesia;Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana pencucian uangsebagaimana

perbankan dengantujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan,Hal. 15 Putusan No. 51/Pid.Sus/2018/PT.DKI.yaitu mentransfer sejumlah uang pada rekening atas nama Terdakwamaupun atas nama orang lain serta melakukan pembayaran biaya rumahsakit, biaya berlibur ke luar negeri, dan angsuran pembelian kendaraanbermotor serta kontrakan rumah untuk kepentingan dirinya sendiri maupunorang lain yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagaiberikut:Bahwa dari hasil tindak pidana

perbankan dengan tujuan untukmenyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yangdiperoleh Terdakwa dari tindak pidana perbankan terkait dengan jabatanTerdakwa sebagai pegawai bank di PT Bank QNB Indonesia;Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana pencucian uangsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 65 ayat(1) KUHP;Hal. 17 Putusan No. 51/Pid.Sus/2018/PT.DKI.ll.

RYAN ZAGLUL PASHA Bin HUSNI FIKRI, di depan persidangan yang padapokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi terkaitdengan dugaan tindak pidana perbankan syariah ; Bahwa saksi baru tahu pada adanya dugaan tindak pidana perbankan syariahberdasarkan laporan hasil audit internal pusat dan berdasarkan Laporan PolisiNomor : LPB/726/VIII/2014/SPKT/SUMSEL, tanggal 25 Agustus 2014 an.Pelapor Kemas Erwan Husainy ; Bahwa saksi bertugas

SALLY RAHMAN, S.Kom BINTI ABDURRAHMAN, di depan persidanganyang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:Putusan Perkara No,455/Pid.Sus/2015/PN.Llg Page 17 dari 98Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi terkaitdengan dugaan tindak pidana perbankan syariah ;Bahwa saksi baru tahu pada adanya dugaan tindak pidana perbankan syariahberdasarkan laporan hasil audit internal pusat dan berdasarkan Laporan PolisiNomor : LPB/726/VIII/2014/SPKT/SUMSEL, tanggal 25 Agustus

SUDIRMAN BIN SANMUNADI, di depan persidangan yang pada pokoknyamemberikan keterangan sebagai berikut ;Bahwa saksi mengerti diminta keterangan sebagai saksi dalam perkara inisehubungan dengan adanay dugaan tindak pidana perbankan syariah ;Bahwa saksi diangkat menjadi PUS Kepala Desa Sukamana tanggal lupa bulanlupa tahun 2007, dasarnya Surat Keputusan Bupati nomor saksi lupa tanggalbulan saksi lupa tahun 2007.

MUHAMMAD TAHAR, di depan persidanganyang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:Putusan Perkara No,455/Pid.Sus/2015/PN.Llg Page 50 dari 98Bahwa saksi mengerti kenapa dimintai keterangan sebagai saksi terkait denganadanya dugaan tindak pidana perbankan syariah ;Bahwa saksi di angkat menjadi Notaris pada tanggal 28 Februari 1990 dengansurat keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.

Perbankan, ahli diminta memberiketerangan terkait Pembiayaan Fiktif di BSM KCP Lubuklinggau ; Bahwa dalam perkara tindak pidana Perbankan unsur yang paling utama dilihatadalah :1.

SAKSI RAHMAT HIDAYAT, S.T, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah karyawannya; Bahwa Saksi tahu mengapa Saksi dipanggil kepersidangan ini adalah sebagaiSaksi dalam perkara tindak pidana Perbankan Syariah pada PT. Bank SyariahMandiri (BSM) Cabang Padang; Bahwa terjadinya perkara tindak pidana Perbankan Syariah pada PT.

Perbankan Syariah pada PT.

SAKSI RISKI AMELISA, S.E Pgl KIKI, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa satu kantor denganSaksi;Bahwa Saksi tahu mengapa Saksi dipanggil kepersidangan ini adalah sebagaiSaksi dalam perkara tindak pidana Perbankan Syariah pada PT. Bank SyariahMandiri (BSM) Cabang Padang;Bahwa terjadinya perkara tindak pidana Perbankan Syariah pada PT.

Bank SyariahMandiri (BSM) Cabang Padang;Bahwa Saksi tahu mengapa Saksi dipanggil kepersidangan ini adalah sebagaisebagai Saksi dalam perkara tindak pidana Perbankan Syariah pada PT. BankSyariah Mandiri (BSM) Cabang Padang;Bahwa terjadinya perkara tindak pidana perbankan Syariah pada PT.

(SP3) Nomor : SPP.Sidik/98.a/VII/2022/Ditreskrimsus tanggal 12 Juli 2022 yang diterbitkan oleh Termohon adalah tidak sah;
Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan penyidikan dan melimpahkan kembali kepada Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta perkara dengan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : LP/802/XII/2018/DIY/Sleman, tanggal 05 Desember 2018 dan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : LP-B/0104/II/2020, tanggal 04 Februari 2020, tentang adanya dugaan tindak pidana

perbankan atau memalsukan surat-surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan atau Pasal 263 KUHP;
Membebankan biaya perkara ini kepada Termohon sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menyatakan Terdakwa AGUS SUHARYANTO telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbankan sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 50A UndangUndang Nomor 7 tahun1992 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 10 tahun1998 tentang Perbankan juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana juncto Pasal55 Ayat (1) ke1 KUHPidana;2.

Bahwa Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi, sangat keberatan denganpertimbangan Judex Facti dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor1213/Pid.B/2013/PN.Bks pada halaman 95 Paragraf ad. 4 tentang unsurBersamasama melakukan tindak pidana Perbankan secara berlanjut*dalam amar pertimbangan, menjelaskan, bahwa oleh karena semua unsurdari Pasal 50 A Undangundang Nomor 7 Tahun 1992, sebagaimana telahdiubah dengan undangundang Nomor 10 tahun 1998 tentang PerbankanJuncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana juncto

Pasal 55 Ayat (1) telah terpenuhi.Maka kepada Terdakwa Agus Suharyanto harus dinyakan terbukti secarasah dan menyakinkan melakukan tindak pidana bersamasama melakukantindak pidana perbankan secara berlanjut Bahwa amar pertimbangan JudexFacti sangatlah keliru dengan pendapat sebagai berikut: Bahwa saat tindakHal. 14 dari 19 hal.

Judex Facti TingkatBanding, hanya mengambil alih pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama;Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari PemohonKasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusanJudex Facti Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Bersamasamamelakukan tindak pidana

perbankan secara berlanjut, tidak salah dan telahmenerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta telahmempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepatdan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang:e Bahwa perbuatan Terdakwa selaku pemegang saham di PT BPR PundiArtha Sejahtera (d/h PT BPR Juang Artha), telah memerintahkan untukmelakukan tindakan berupa pemberian perintah atau instruksi baik secaralisan maupun tertulis (memo internal) kepada Direksi dan melaluidokumendokumen

., yang diduga melakukanTindak Pidana Perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU),sebagaimana Surat Kejaksaan Agung tertanggal 18 Juli 2014 Nomor B2224/E.4/Euh. 1/7/2014. (vide bukti P4);Bahwa dalam berkas penyidikan dimaksud, termasuk juga berkas penyitaanterhadap harta pailit PT.

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tertanggal 20Desember 2012 Nomor 25/Pen.Pid/2012/PN.BKS, yang menyitabangunan pabrik, terletak di Jalan Industri Selatan I Blok QQ Nomor10D Kawasan Industri Jababeka II, Kelurahan Pasir Sari, KecamatanCikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Povinsi Jawa Barat;Bahwa alasan melakukan penyitaan terhadap harta pailit tersebut terkaitdengan perkara dugaan Tindak Pidana Perbankan dan TPPU yang dilakukanoleh Sdr.

BankBRI (Persero), Tbk. ;24 Bahwa saat ini, penyidikan Bareskrim Polri Direktorat II Tindak PidanaEkonomi dan Khusus dalam perkara dugaan Tindak Pidana Perbankan danTPPU yang dilakukan oleh Sdr. Umar Ali Yanto, S.H., semasa bekerja diBank Niaga, register Nomor BP/65/IX/2013/DITTIPIDEKSUS, telahdinyatakan sudah lengkap (P21) oleh Kejaksaan Agung RI sebagaimanaSurat tertanggal 18 Juli 2014 Nomor B2224/E.4/Euh. 1/7/2014.

Umar Ali Yanto, S.H., terbuktibersalah melakukan Tindak Pidana Perbankan dan TPPU. Oleh karenanya, segalabenda yang berkaitan dan tercatat atas nama Sdr. Umar Ali Yanto, S.H., sebagaipemilik, tidak dapat didasarkan hanya dengan tindakan mendugaduga bahwa hartatersebut berasal dari uang hasil kejahatan perbankan dan TPPU yang dilakukan olehSdr.

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tertanggal 20 Desember2012 Nomor 25/Pen.Pid/2012/PN.BKS, yang menyita bangunan pabrik, terletakdi Jalan Industri Selatan I Blok QQ Nomor 10D Kawasan Industri Jababeka II,Kelurahan Pasir Sari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, ProvinsiJawa Barat;Angka 18: Bahwa alasan melakukan penyitaan terhadap harta pailit tersebutterkait dengan perkara dugaan Tindak Pidana Perbankan dan TPPU yangdilakukan oleh Sdr.

., terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbankan sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 47 ayat (2) Jo Pasal 40 ayat (1) UU RI No. 10tahun 1998 tentang Perubahan atas UU RI No. 7 tahun 1992 tentang Perbankansebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Mrs2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURYANI YUNUS, S.H., berupapidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;3.

keterangan/pendapatnya di bawah sumpahpada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi bekerja di Kantor Otoritas Jasa Keuangan sebagai Pengawas Bank diKantor Regional 6 Otoritas Jasa Keuangan;Bahwa saksi Ahli sebagai Pengawas Bank di Kantor Regional 6 Otoritas JasaKeuangan sejak tahun 2014 sebagai Pengawas Bank;Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli selaku di Otoritas Jasa Keuangan tersebutyaitu melakukan pengawasan terhadap Bank meliputi pengawasan langsung (onsite)dan tidak langsung (offsite);Bahwa tindak pidana

perbankan adalah perbuatanperbuatan pelanggaran terhadapketentuanketentuan pidana yang diatur dalam undangundangperbankansebagaimna dalam pasal 46 sampai dengan 51 tersebut;Bahwa perbuatan yang dilakukan sebagai tindak pidana perbankan berdasarkanpasal 47 jo pasal 40, pasal 41, pasal 41A dan pasal 42 UU RI No. tahun 1992 tentangperbankan sebagaimana telah dubah dengan UU RI No.10 tahun 1 diketahui bahwadalam pasal 47 ayat (2) diatur bahwa Anggota Dewan Komisaris, Direksi, PegawaiBank atau pihak

yangmenyimpan pada bank tersebut;Bahwa prosedur atau mekanismenya sesuai SOP perbankan apabila nasabah yangtelah mempunyai simpanan di bank ingin memprint out rekening koran diatur dalamHalaman 8 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN MrsSOP internal bank yang berlaku pada umumnya dan mengacu pada undangundangperbankan adalah nasabah penyimpan mengajukan permohonan langsung melaluibank dengan menunjukan dokumen pendukungberupa identitas dan buku tabunganatau nomor rekening tersebut; Bahwa unsurunsur tndak pidana

perbankan memberikan keterangan mengenainasabah penyimpan adalah :a.

menyatakantelah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telahmengajukan saksisaksi sebagai berikut:1.Saksi Asep Nana Heryana Alias Asep,disumpah yang pada pokoknyadipersidangan menerangkan sebagai berikut :Bahwa semua keterangan saksi yang diberikan dihadapan penyidik yangtertuang dalam BAP saksi tanggal 27 Oktober2016;Bahwa saksi bekerja di Bank Syariah Mandiri yang menjabat sebagai InternalAudit;Bahwa terjadinya Tindak Pidana

Perbankan Syariah, Money Laundring danGratifikasi Perbankan tersebut antara bulan Februari 2012 sampai bulanAgustus 2013 di Kantor Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri PadangBulan Medan;Bahwa diduga Terdakwa (Mantan Kepala Cabang Pembantu Bank SyariahMandiri Padang Bulan Medan) melakukan Tindak Pidana Perbankan SyariahHal. 13 dari 47 Hal.

Saksi Muhammad Zidni Nuri, disumpah yang pada pokoknya dipersidanganmenerangkan sebagai berikut :Bahwa semua keterangan saksi yang diberikan dihadapan penyidik yangtertuang dalam BAP saksi tanggal 27 Oktober 2016;Bahwa saksi bekerja di Bank Syariah Mandiri yang menjabat sebagai InternalAudit;Bahwa terjadinya Tindak Pidana Perbankan Syariah, Money Laundring danGratifikasi Perbankan tersebut antara bulan Februari 2012 sampai bulanAgustus 2013 di Kantor Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri PadangBulan

Medan;Bahwa diduga Terdakwa (Mantan Kepala Cabang Pembantu Bank SyariahMandiri Padang Bulan Medan) melakukan Tindak Pidana Perbankan Syariah(Mantan Kepala Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri Padang BulanMedan) bersama dengan :a.

Saksi Leli Safitri; SE, disumpah yang pada pokoknya dipersidanganmenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dihadapan penyidik dan semuaketerangan saksi dalam BAP tertanggal 9 April 2015 sudah benar semua;Bahwa saksi bekerja di Bank Syariah Mandiri dengan jabatan sebagai KepalaCabang Pembantu Medan Padang Bulan menggantikan Terdakwa pejabatsebelumnya;Bahwa terjadinya dugaan Tindak Pidana Perbankan Syariah tersebut antarabulan Februari 2012 sampai bulan Agustus 2013 di Kantor

Bahwa yang melakukan tindak pidana perbankan Terdakwa LeonardWiliam Manggara Alias Willy;Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2018/PN Smn Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Lupa di rumah kontrakan diMangsel VIII RT. 008 RW. 016, Margomulyo, Sayegan, Sleman,Yogyakarta; Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana perbankan adalahsaksi sendiri; Bahwa melakukan kejahatan perbankan adalah Terdakwa dan Direkturkantor pusat PT.

Bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana perbankan sebagaimanadimaksud Pasal 49 ayat (1) huruf a UU Perbankan memenuhi unsurunsur sebagai berikut :a.

Perbankan menurut pasal 49ayat (1) huruf b adalah :Unsur "Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank.

Bahwa tindak pidana perbankan merupakan delik formil yang artinyadelik dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarangdan diancam hukuman oleh undangundang tanpa tergantung pada akibatyang ditimbulkan dari perbuatan tersebut; Bahwa mencetak buku tabungan palsu bukan suatu proses yang fiktif itutidak benar dan tidak ada dasarnya; Bahwa tindak pidana perbankan adalah merupakan tindak pidanaadminitratif saja; Atas pendapat ahli tersebut terdakwa tidak keberatanMenimbang, bahwa Terdakwa

HENDRIK CHRISTIAANBLOEMERS.HENDRIK CHRISTIAAN BLOEMERSMenimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut: Bahwa yang melakukan tindak pidana perbankan adalah TerdakwaLeonard Wiliam Manggara Alias Willy dan yang menjadi korbannya adalahsaksi Hendrik Christiaan Bloemers; Bahwa mereka kenal sekitar 34 tahun yang lalu karena Terdakwasebagai karyawan Bank; Bahwa saksi Hendrik pernah menginvestasikan uangnya sebesar Rp.100.000.000, (Seratus

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BAINURAHMAN ALAMSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana perbankan syariah yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan primair Pasal 63 ayat (1) huruf a UU RI nomor 21 tahun 2008, tentang Perbankan Syariah Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo.

BPRS (BankPembiayaan Rakyat Syariah) Berkah Ramadhan di Jalan Islamic RayaNo. 1 Kabupaten Tangerang lalu di lakukan Infestigasi Perbankan,Infestigasi Perbankan~ dilakukan setelan pemeriksaan khususmenemukan tindak pidana perbankan yang melanggar ketentuan oleh timpengawas perbankan Sariah di OJK kemudian di lakukan pemeriksaansecara mendalam secara spesipik penyimpangan lalu di temukan terkaitpemberian fasiltas kredit 2 (dua) grup Muflihah 23 Debitur fasilitas 65Rekening kerugian 10 Milyar sedangkan

Bambang Wahyudi dan Terdakwa IlDjungtjik Arsan, SE., MM telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbankan tidakmelaksanakan langkahlangkah yang diperlukan untukmemastikan ketaatan Bank terhadap ketentuanketentuan dalamundangundang perbankan dan ketentuanketentuan peraturanperundangundangan lainnya yang berlaku yang dilakukan secarabersamasama dan berlanjut;4.

Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya Posita huruf A angka 12hal. 5 menyatakan bahwa selanjutnya BPKP pada tanggal 28Agustus 2009 menyampaikan Laporan Hasil Audit Investigatif ataspenyimpangan/dugaan tindak pidana perbankan pada BPR TripillarNomor LHAI243/PW.12/5/20009 kepada LPS untuk selanjutnyadisebut (LHATI).7. Bahwa sangat jelas tidak ada perkara pidana yang berhubungandengan PT.

BahwaPenggugat dalam posita gugatannya Posita huruf A angka 12 hal.5 menyatakan bahwa selanjutnya BPKP pada tanggal 28 Agustus 2009menyampaikan Laporan Hasil Audit Investigatif ataspenyimpangan/dugaan tindak pidana perbankan pada BPR TripillarNomor LHAI243/PW.12/5/20009 kepada LPS untuk selanjutnya disebut(LHAP).. Bahwa sangat jelas tidak ada perkara pidana yang berhubungan denganPT.

Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya Posita huruf A angka 12hal. 5 menyatakan bahwa selanjutnya BPKP pada tanggal 28Agustus 2009 menyampaikan Laporan Hasil Audit Investigatif ataspenyimpangan/dugaan tindak pidana perbankan pada BPR TripillarNomor LHAI243/PW.12/5/20009 kepada LPS untuk selanjutnyadisebut (LHATI).. Bahwa sangat jelas tidak ada perkara pidana yang berhubungandengan PT.

Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya Posita huruf A angka 12 hal.5 menyatakan bahwa selanjutnya BPKP pada tanggal 28 Agustus 2009menyampaikan Laporan Hasil Audit Investigatif ataspenyimpangan/dugaan tindak pidana perbankan pada BPR TripillarNomor LHAI243/PW.12/5/20009 kepada LPS untuk selanjutnya disebut(LHAI).d. Bahwa sangat jelas tidak ada perkara pidana yang berhubungan denganPT.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka tidak dapatTermohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaanTindak Pidana Perbankan dan atau Tindak Pidana Korupsi danTindak Pidana Pencucian Uang, dikarenakan Pemohon dalammenjalankan aktivitasnya telah berdasar pada ketentuan peraturanperundangundangan.2. KEBIJAKAN PEMOHON TIDAK DAPAT DIPIDANAa.

Bahwa Termohon dalam menetapkan tersangka dalam dugaanTindak Pidana Perbankan dan atau Tindak Pidana Korupsi danTindak Pidana Pencucian Uang kepada Pemohon hanya berdasarpada Keputusan yang di tertuang dalam Hasil Sementara UjiKemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) oleh BankIndonesia No. 15/82/DPKP/Bd/Rahasia tertanggal 20 Desember2013 dan Salinan Keputusan dewan Komisioner Otoritas JasaKeuangan Nomor Kep42/D.03/2014 tentang Hasil Uji Kemampuankepatutan (Fit And Proper Test) Sdr.

ARUSAKBAR SILONDAE, S.H., LLM tanggal 10 Maret 2016.Surat Perintah Penyitaan No Pol : SP.Sita/91/VV2015/DitTipideksus, Tanggal 22 Juni 2015.Laporan hasil pelaksanaan gelar perkara Laporan PolisiNomor: LP/758/VV/2015/Bareskrim tanggal 18 Juni 2015tentang dugaan telah terjadi tindak pidana perbankan danan.

Bukti T58 : Matrik Dugaan Tindak Pidana Perbankan PT. BPD JawaBarat dan Banten Tbk Kc Sukabumi tanggal Juli 2013.59. Bukti T59 : Surat Direktur Tindak Pidana Tertentu kepada JaksaAgung Tindak Pidana Umum Nomor : R/168/IV/2016/DitTipideksus tanggal 11 April 2016 perihal pengirimanberkas perkara Tersangka a.n. Arie Yulianto, S.H., C.N.,dkk.60.

Tipideksus tanggal 21Ag uistites) 21018 scene nererreeseeee ar reerrneis serene ereMenimbang, bahwa berdasarkan bukti T4, berupa Surat PerintahPenyelidikan Nomor : SP.Lidik/97/VIIV2013/Dit Tipideksus tanggal 22 Agustus2013, Termohon telah melakukan penyelidikan terhadap perkara dugaan TindakPidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Perbankan terkait denganHal.82 dari 88 Hal.

., tentu seharusnya Tergugatllpatut meneliti terlebin dahulu keterkaitan uang Deposito Penggugat dengantindak pidana Perbankan yang dilakukan oleh Tergugat IV dan TergugatV;Bahwa Uang Deposito Penggugat adalah berasal dari Penjualan Tanah danBangunan SHM No. 610 tidak ada kaitannya dengan perbuatan TergugatIVdan TergugatV dan Spekulasi Bisnis dan Keuntungan dari Para Pelapor;.

dan TergugatIl membuka pemblokiran dan mencairkan uang tersebut karena uang itu tidakada kaitannya dengan tidak pidana Perbankan yang dilakukan olehTergugatIV. dan TergugatV di Koperasi Karyawan Bank BukopinBalikpapan/Tergugatlll maupun di PT. Bank Bukopin, Tbk. / Tergugatll;. Bahwa oleh karena uang deposito Penggugat sebesar Rp. 850.000.000, itutidak ada kaitannya dengan tindak pidana di Koperasi Karyawan BankBukopin Balikpapan/Tergugatlll maupun di PT. Bank Bukopin, Tbk.

Perbankan di PT.

Jadi penyitaan dan atau pemblokiranDeposito Penggugat bukanlah dalam tindak pidana Perbankan sebagamanaPasal 49 UU No. 10 Tahun 1998 akan tetapi adalah peristiwa hukum berupa Dugaan Tindak Pidana Penggelapan Yang Berhubungan DenganPekerjaannya Atau Jabatannya sebagaimana Pasal 374 KUHP yangdilakukan oleh TergugatIV dan TergugatV dalam jabatannya sebagaiPengurus Koperasi Karyawan Bank Bukopin Balikpapan / Tergugatlll yangkebetulan juga mereka sebagai pegawai PT. Bank Bukopin, Tbk.

/Tergugatll yangmembuat pengaduan;Bahwa tindak Pidana Perbankan di PT.