Ditemukan 2083947 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 28-04-2010 — Upload : 02-09-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1948 K/PID/2009
Tanggal 28 April 2010 — Karto Fuad, dk
2811 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1948 K/Pid/2009Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan kepada Terdakwa Il dengan pidana penjara selama 1 (satu)tahun dan 11 (sebelas) bulan;Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Berita Acara Pengukuran Hak Milik No. 519/Aek Kanopan,tanggal 22 Juni 2005; 1 (satu) eksemplar SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 519/Aek Kanopan a.n.KOSNEN HERMAN yang dilegalisir; 1 (Satu) lembar asli Berita Acara Pengukuran Hak Milik No. 278/ Aek Kanopantanggal
    23 Juli 2007; 1 (Satu) eksemplar warkah SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 278 a.n.
    Nomor 1948 K/Pid/2009 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan kepada Terdakwa Il dengan pidana penjara selama 1 (satu)tahun dan 6 (enam) bulan; Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Berita Acara Pengukuran Hak Milik No. 519/Aek Kanopan,tanggal 22 Juni 2005; 1 (satu) eksemplar SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 519/Aek Kanopan a.n.KOSNEN HERMAN yang dilegalisir; 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pengukuran Hak Milik No. 278/ AekKanopan tanggal 23
    Juli 2007; 1 (satu) eksemplar warkah SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 278 a.n.
    Pelapor) diketahui ternyata samasamamemiliki Sertifikat Hak Milik, di mana kedua luas bidang tanah tersebut yangberdasarkan masingmasing sertifikat hak milik saling berkenaan tentang letakluas tanahnya, yang sekarang menjadi objek sengketa keperdataan di tingkatMahkamah Agung Ri, dengan register perkara Perdata No.15/Pdt.G/2005/PNRAP, tanggal 21 Desember 2007, akan tetapi bila ditelaahdan diteliti, SHM No. 278, tanggal 27 Oktober 1987 atas nama Karto Fuad (ec.Hal. 8 dari 12 hal. Put.
Register : 22-06-2021 — Putus : 19-01-2022 — Upload : 24-01-2022
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Mkd
Tanggal 19 Januari 2022 — Penggugat:
RUSWATI
Tergugat:
1.PT. INDOSURYA INTI FINANCE
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
3.Bapak Irfan
16364
Register : 10-04-2023 — Putus : 05-06-2023 — Upload : 05-06-2023
Putusan PT BANDUNG Nomor 240/PDT/2023/PT BDG
Tanggal 5 Juni 2023 — Pembanding/Penggugat : Uju Diwakili Oleh : Yusrizal Akmanl Can, S.H. dkk
Terbanding/Tergugat I : KEPALA DUSUN TRANSLOK BSM (Batu Sipat Mandiri) Ibu VINA AYUNINGSIH
Terbanding/Tergugat II : KEPALA DESA/KUWU JATIMULYA Bapak AHMAD JAYADI
Terbanding/Tergugat III : KEPALA DESA/KUWU MEKAR JAYA Bapak OTONG ALWAQSIT BILLAH, S.Pdi
Terbanding/Tergugat IV : KETUA BPD TRANSLOK BSM Bapak HERMAN
Terbanding/Tergugat V : KEPALA DINAS PUTR Cq Kabid CIPTA KARYA Bapak Didi
Terbanding/Tergugat VI : KEPALA DUSUN JATIMULYA Bapak HAMDANI
668
Register : 20-06-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 09-04-2020
Putusan PN CIBADAK Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Cbd
Tanggal 12 Desember 2019 — Penggugat:
ABDULLOH
Tergugat:
PT.Bank Mandiri.Tbk
13739
Register : 06-04-2016 — Putus : 02-05-2016 — Upload : 02-06-2016
Putusan PTA PALU Nomor 0007/Pdt.G/2016/PTA.Pal
Tanggal 2 Mei 2016 — PEMBANDING VS TERBANDING
200118
  • yuridis yang diterapkan oleh Majelis Hakim TingkatPertama untuk menolak gagatan Penggugat/Pembanding atas perkara gugatanPemeliharaan Anak/Hadhanah atas anakanak yang bernama :1 ANAK T lahir di Palu pada Tanggal 7 Februari 2010;2 ANAK IJ lahir di Palu pada tanggal 10 Desember 2011, yang sekarang beradapemeliharaan Tergugat/Terbanding adalah Pasal 105 huruf (a) KompilasiHukum Islam yang berbunyi Dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaananak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak
    ibunya,sebagai termuat dalam pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertamahalaman 30 dan 31;Menimbang, bahwa teks Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam memangbenar demikian sehingga dapat dipahami sebagai asas dalam perkara Pemeliharaan Anak/Hadhanah, yang menetapkan bahwa apabila terjadi suatu perceraian antara para pihak,maka hak Pemeliharaan Anak/Hadhanah terhadap anak yang belum mumayyiz atau belumberumur 12 tahun adalah hak ibunya (isteri) sehingga dengan demikian dapat diterapkandan
    pada itu pula dengan memperhatikan prinsipprinsipyang terkandung dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlidungan Anak, dimana seorang anakadalah tunas, potensi dan generasi muda penerus yang bakal memikul tanggung jawabsehingga wajib mendapatkan kesempatan untuk tumbuh berkembang baik lahir maupunbatin karena sesuai pula dengan amanah Pasal 2 UndangUndang tersebut yangmenyatakan bahwa UUD.1945 dan PrinsipPrinsip Dasar Konvensi Hak
    Hak untuk dankeberlangsungan hidup dan perkembangannya;Menimbang, bahwa karenanya dengan mengacu pada beberapa instrumen hukumtersebut, pada dasarnya anak berhak mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan daribapak dan ibunya artinya bahwa kepentingan terbaik adalah berada pada anak dan bukanlagi berada pada kepentingan bapak atau ibunya, oleh karena itu apabila terjadi sengketadalam perkara pemeliharaan anak/hadhanah maka yang lebih diprioritaskan untukdipertimbangkan adalah kepentingan anak tersebut
    hadhanah anak yang bernama ANAKI adalah Penggugat/Pembanding, dan pemegang hak hadhanah ANAK II adalah Tergugat/Terbanding, akan tetapi sesuai Pasal 76 KHI, agar anakanak tersebut tidak putushubungannya dengan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding selaku orangtuanya in casu ayah kandung dan ibu kandungnya sendiri, maka Majelis Hakim TingkatBanding memerintahkan kepada Penggugat/Pembanding selaku pemegang hak hadhanahANAK I dan Tergugat/Terbanding selaku pemegang hak hadhanah ANAK II yaitumemberikan
Register : 11-05-2022 — Putus : 06-06-2022 — Upload : 06-06-2022
Putusan PT SEMARANG Nomor 174/Pdt/2022/PT SMG
Tanggal 6 Juni 2022 — Pembanding/Penggugat : Djoko Indarto
Terbanding/Tergugat I : chritine muljono tan
Terbanding/Tergugat II : EDY MULJONO
Terbanding/Tergugat III : DAVID LIANDO
7555
Register : 17-07-2013 — Putus : 04-09-2013 — Upload : 18-10-2013
Putusan PN MAGETAN Nomor 141/Pid.B/2013/PN.Mgt
Tanggal 4 September 2013 — Terdakwa MARNI Bin DARMO KARMAN
338144
  • Menyatakan terdakwa MARNI Bin DARMO KARMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta;
    dangdut, lagu campursari danlagu anakanak tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi guna mencukupi kebutuhanhidup seharihari dan dilakukan tanpa memiliki hak untuk melakukan penjualan barang hasilpelanggaran Hak Cipta tersebut.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 72 ayat (2) Undangundang Nomor: 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, terdakwa menyatakan telahmengerti dan tidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk
    KUM HAM Nomor : W.10.KP.07.10tahun 2005 tanggal 10 Desember 2005 tentang Tim Pemantau dan PengawasanPelaksanaan Ketentuan Perundangundangan Bidang HAKI di Jawa Timur;e Bahwa di dalam Bab I tentang Ketentuan Umum dalam pasal 1 UndangUndang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta menyebutkan :e Angka : Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untukmengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itudengan tidak mengurangi pembatasanpembatasan menurut peraturan perundangundangan
    MenurutMemorie Van Toelicting, sengaja adalah sama dengan Willens en Wetens yangmaksudnya adalah seseorang dalam melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harusmenghendaki (Willens) perbuatan itu, serta harus menginsafi/ mengerti (Wetens) akanakibat dari perbuatannya;Menimbang, bahwa menurut Bab I pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor : 19Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang dimaksud dengan Hak Cipta adalah hak eksklusifbagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannyaatau
    memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasanpembatasanmenurut peraturan perundangundangan yang berlaku.Bahwa berdasarkan angka 3 yang dimaksud dengan Ciptaan adalah hasil setiapkarya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni,atau sastra;Bahwa di dalam angka 9 menyatakan Hak Terkait adalah hak yang berkaitandengan Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi Pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkanpertunjukannya, bagi Produser Rekaman Suara untuk memperbanyak
    cipta atauhak terkait;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur Unsur dengansengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umumsuatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkaitsebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi pula menurut hukum;14Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, semua unsur pasal yangdidakwakan terhadap terdakwa yaitu pasal 72 ayat (2) UndangUndang RI No. 19 tahun 2002Tentang Hak Cipta telah terpenuhi, maka
Register : 25-11-2019 — Putus : 07-01-2021 — Upload : 17-09-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 77/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2019/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 7 Januari 2021 — SYGMA MEDIA INOVASI
Turut Tergugat:
PEMERINTAH RI Cq KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI Cq DITJEN HKI Cq DIRJEN HKI Cq DIREKTUR HAK CIPTA
892417
  • SYGMA MEDIA INOVASI
    Turut Tergugat:
    PEMERINTAH RI Cq KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI Cq DITJEN HKI Cq DIRJEN HKI Cq DIREKTUR HAK CIPTA
Register : 23-03-2017 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 11-04-2017
Putusan PN KEPANJEN Nomor Nomor : 175/Pdt.P/2017/PN.Kpn
Tanggal 30 Maret 2017 — INDRAWATI,
620
  • Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon (INDRAWATI) yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama anaknya yang masih dibawah umur yang bernama AGIL MANGESTUTI ARI untuk menjaminkan : Sebidang Tanah Hak Milik Sertipikat Nomor : 37 Surat Ukur No. 00012/2004 luas : 81 meter persegi yang terletak di Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, tertulis atas nama BASUKI RAHMAD (Suami Pemohon);3.
Register : 26-04-2018 — Putus : 02-08-2018 — Upload : 20-09-2018
Putusan PN SEMARANG Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/2018/PN Smg
Tanggal 2 Agustus 2018 — Penggugat:
PT. INTER SPORT MARKETING
Tergugat:
PT. RAHAYU PRAMID BIYANY
654245
  • INTER SPORT MARKETING (Penggugat) dengan The Federation International Football (FIFA), Zurich Swiss, tertanggal 5 Mei 2011;
  • Menyatakan bahwa Penggugat salah satunya Penerima Lisensi dari Federation International De Football Assotiation (FIFA) untuk MEDIA RIGHTS menyiarkan tayangan 2014 FIFA WORLD CUP BRAZIL, diseluruh wilayah Republik Indonesia;
  • Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa pelanggaran Hak Cipta dengan menayangkan 2014 FIFA WORLD CUP BRAZIL
    Cipta, yang berbunyi peranjianlisensi tersebut wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual,Direktorat Hak Cipta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia.
    Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait berhak mengajukangugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptaatau Produk Hak Terkait;Bahwa oleh karena PENGGUGAT telah mempunyai hak Lisensi atas 2014 FIFAWorld Cup Brazil dan atas Perjanjian Lisensi tersebut telah di dicatat padaDirektur Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual padaKementerian Hukum dan Asasi Manusia R.I, sebagaimana ketentuan Pasal 47Undangundang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan telah disosialisasikanmelalui
    Tentang hak ekonomi dan pemanfaatan hak ekonomi oleh Pemegang HakCipta 4. Apakah objek dalam lisensi tersebut masuk terhadap hak cipta 5.
    cipta, lisensi hak merek, lisensi hakpaten, dalam lisensi hak cipta maka yang dilisensikan adalah hak ekonominyayang meliputi hak reproduksi, hak adaptasi, dan perwujudan dari hak hak lainnyauntuk hak moral tidak dapat dilisensikan kepada pihak lain karena sifatnya melekatpada pemegang hak itu sendiri;Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 3/PDT.SUSHKI /2018/PN.
    Perjanjian lisensi tidak bolehmemuat materi yang melebihi Hak Kekayaan Intelektual baik berupa hak cipta,hak paten ataupun hak merek.
Register : 07-07-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 19-08-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 306/PDT/2020/PT SMG
Tanggal 18 Agustus 2020 — Pembanding/Penggugat I : AFRIZAL
Pembanding/Penggugat II : YUNIATI FAUZIAH
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK DANAMON INDONESIA,Tbk Kantor Cabang Syariah Surakarta
Terbanding/Tergugat II : DWI HARTO WIBOWO NOTARIS dan PPAT
Terbanding/Tergugat III : BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO
189112
  • Menghukum dan Memerintahkan Tergugat III agar menolak setiapperalihan hak atas ke2 (dua) obyek sengketa yang berupa :1.
    Haryani;4) Sertifikat Hak Milik No. 3043/Kelurahan Gonilan terdaftar an.Afrizal (PENGGUGAT 1);5) Sertifikat Hak Milik No. 3044/Kelurahan Gonilan terdaftar an.Afrizal (PENGGUGAT I) ;Untuk Agunan Kredit No. 4 & 5 selanjutnya disebut sebagai ObyekSengketa.Yang mana atas Obyek Sengketa tersebut diatas telah diikat denganHak Tanggungan Peringkat berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan04260/2015 Tanggal 5 Agustus 2015 yang dibuat berdasarkan AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 172/2015 Tanggal 15 Juli
    LENTERANUSATAMA (Dalam Pailit) dengan segala akibat hukumnya,secara yuridis formil tidak menghapuskan hak TERGUGAT sebagai Kreditur Separatis, mengingat hak didahulukan ataudiutamakan yang dimilikinya atas jaminanjaminan yang telahdibebani hak tanggungan, dan hal tersebut memberikankewenangan penuh secara hukum kepada TERGUGAT I untukmelakukan pelelangan eksekusi hak tanggungan atas ObyekSengketa guna pemenuhan kewajiban hutang PT.
    LENTERA NUSATAMA (Dalam Pailit)selaku Debitur kepada TERGUGAT I, yang mana terhadapnyatelan dibebankan dengan Hak Tanggungan Peringkat berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan 04260/2015 Tanggal 5Agustus 2015 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) No. 172/2015 Tanggal 15 Juli 2015 ;4.2. Bahwa senyatanya merupakan FAKTA HUKUM yang tidakdapat disangkal oleh PARA PENGGUGAT bahwa berdasarkanDaftar Hadir Pengikatan PT.
    obyek Hak Tanggunganatas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambilpelunasan piutangnya dari hasil penjualan lelang tersebut.Bahwa sesuai dengan Titel Eksekutorial dalam sertipikat Hak Tanggungansudah selayaknya ditempatkan dalam kedudukan hukum yang kuat sebagaijaminan kemudahan eksekusi atas Hak Tanggungan sebagaimana ditetapkandalam Undangundang Hak TanggunganDengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan untuk tidak dapatditerima.DALAM POKOK PERKARA1.
Register : 14-11-2019 — Putus : 06-01-2020 — Upload : 07-01-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 550/Pdt/2019/PT MDN
Tanggal 6 Januari 2020 — Pembanding/Penggugat : Tuan BUDI LAWIN
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK HSBC INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : PT. BALAI LELANG MANDIRI PRASARANA
Terbanding/Tergugat III : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MEDAN
9563
  • Berdasarkan Pasal 6 UndangUndang No. 4 tahun 1996tentang Hak Tanggungan (UUHT) mengatur:Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertamamempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaansendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya darihasil penjualan tersebut.Pasal 6 UUHTmemberikan hak bagi pemegang Hak Tanggungan untukmelakukan parate eksekusi, artinya bukan saja pemegang HakTanggungan tidak perlu memperoleh persetujuan dari pemberi HakTanggungan
    SHT No. 11674/2014 memiliki hak untuk melakukan lelangeksekusi atas Objek Lelang berdasarkan ketentuan Pasal 6UU HakTanggungan;Sebagai pemegang SHT No. 14289/2012 dan SHT No. 11674/2014Terlawan memiliki hak untuk melakukan lelang eksekusi tanpapenetapan pengadilan, hal ini diatur berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UUHak Tanggungan:1) Sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, KantorPertanahan menerbitkan sertifikat Hak Tanggungan sesuaidengan peraturan perundangundangan yang berlaku.2) Sertifikat Hak
    Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjualobyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalamPasal 6, atauHalaman 20 dari 51 halaman Putusan Perdata Nomor 550/Pdt/2019/PT MDNb.
    Berdasarkan penjelasan di atas, sebagai pemegang Hak Tanggungan,Terlawan memiliki hak untuk melakukan Lelang Eksekusi terhadap objekjaminan hak tanggungan milik Pelawan berdasarkan SHT No.14289/2012 dan SHT No. 11674/2014, dimana Sertifikat HakTanggungan yang merupakan tanda bukti adanya Hak Tanggungan yangditerbitkan oleh Kantor Pertanahan dan yang memuat titel eksekutorialdan irahirah dengan katakata DEMI KEADILAN BERDASARKANKETUHANAN YANG MAHA ESA, mempunyai kekuatan eksekutorialyang sama dengan
    peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atauuntuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikanadanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu30.
Putus : 21-10-2005 — Upload : 08-07-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 559K/PDT/2001
Tanggal 21 Oktober 2005 — SINAR ADIL MAKMUR ; Hj.SUHARTI ; SUPRIYANTA bin I NASERI ; SURYADI bin I NASERI ; ABDUL HAIR bin I NASERI ; ABDUL HADI bin I NASERI ; NASURO binti I NASERI ; NASEHA binti I NASERI ; KM. SYAIFUL ANWAR
3511 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Begitu juga dengan adaya Sertifikat Nomor 22tahun 2001 tanggal 20 November 2001 yang diterbitkan oleh BPN KabupatenLombok Timur para Penggugat merasa sangat kaget dan terkejut ;bahwa pewakafan tanah ladang sengketa hak milik para Penggugat yangluasnya 0.9100 Ha. tersebut oleh almarhum Haji Mukhtar digabungkan denganAkta Ikrar Wakaf dan Sertifikat tanah wakaf tersebut luas tanah wakafnya adalah4.5340 Ha. tersebut didalamnya tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugat yang luasnya 0.9100 Ha. tersebut
    ;bahwa perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar semasa hidupnyayang mengikut sertakan pewakafan tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugat seluas 0.9100 Ha. tersebut kepada Desa Pringgabaya untuk dijadikantanah pekuburan adalah perbuatan dan tindakan yang tidak sah menurut hukumkarena almarhum Haji Mukhtar bukan sebagai pemilik tanah ladang sengketayang diwakafkannya tersebut ;bahwa oleh karena perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar yangmewakafkan tanah ladang sengketa adalah perbuatan
    para Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan dantindakanalmarhum Haji Mukhtar sewaktu hidupnya yang mewakafkan tanah ladangsengketa hak milik para Penggugat tersebut adalah tidak sah menuruthukum ;.
    Mukhtar) sedangkan tanah sengketamerupakan hak milik para Penggugat dan sampai sekarang tetap dikuasai dandikerjakan para Penggugat/para Pemohon Kasasi oleh karena itu paraPenggugat/para Pemohon Kasasi sangat mempunyai kapasitas sebagaiPenggugat dalam mempertahankan haknya selaku pemilik atas tanahsengketa dan pembatalan Akta Ikrar Wakaf atas tanah sengketa tersebut ;2.
    Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam pertimbangan hukumnyayang berbunyi: para Penggugat/para Pemohon Kasasi tidak mempunyaihubungan hukum dengan tanah sengketa (halaman 4 putusan PengadilanTinggi Agama Mataram tanggal 24 Mei 2007 No. 21/Pdt.G/2007PTA.MTR)adalah salah menerapkan hukum pembuktian sebab secara tegas dan nyatabahwa para Penggugat sangat memiliki hubungan hukum yang jelas atastanah sengketa karena tanah sengketa adalah hak milik para Penggugat dansampai sekarang tetap dikuasai
Register : 08-10-2019 — Putus : 09-03-2020 — Upload : 20-03-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 7/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby
Tanggal 9 Maret 2020 — Penggugat:
PT. Kastari Sentra Media
Tergugat:
CV. KHARISMA MITRA SEMESTA
Turut Tergugat:
TOKO METRO
1247823
  • DALAM EKSEPSI ;

    • Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya ;

    DALAM POKOK PERKARA ;

    • Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
    • Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap hak cipta lagu karya cipta lagu/musik yaitu telah melakukan kegiatan tanpa izin dari Penggugat
Putus : 04-06-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 684 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 4 Juni 2015 — DWI ARI SETYADI alias YOYOK, Dk
387262 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan No.684 K/Pid.Sus/2013Selatan (sesuai Pasal 84 (2) KUHAP) bahwa Pengadilan Negeri Surabayaberwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut yang melakukan, yangmenyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengajamenyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatuciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimanadimaksud pada ayat (1) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa awalnya saksi Tony Gunawan berpasangan dengan saksi TriKushariyanto
    Putusan No.684 K/Pid.Sus/2013kejadian tersebut ke Kpolisian;Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 72 ayat (2)UU RI No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP.SUBSIDAIR :Bahwa mereka Terdakwa Owl Ari Setyadi alias Yoyok dan TerdakwaTriyanto, S.Sn bersamasama dengan Suhartono Salimun, SE (berkas terpisah)pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2008 sekitar jam 19.00 Wib atau setidaktidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2008, di gedung GOR Sudirman Jl.Kertajaya Indah
    hakcipta", "Penipuan", "Perbuatan tidak menyenangkan", "Memfitnah" dan"Menista dengan tulisan" sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (2)UndangUndang RI No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Pasal 378, Pasal335 ayat (1) ke 1, Pasal 311 ayat (1), Pasal 310 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1)ke 1 KUHP;Membebaskan Terdakwa Dwi Ari Setyadi dan Terdakwa II Triyanto, S.Sndari seluruh dakwaan Penuntut Umum;Memulihkan hak Terdakwa Dwi Ari Setyadi dan Terdakwa II Triyanto, S.Sndalam kedudukan, harkat serta martabatnya
    ciptanya adalah para Terdakwa dan Suhartono Salimunsebagai pihak yang menerima hak tersebut untuk kepentingan iklan raketBulutangkis merk Hart oversize dimana Suhartono Salimun sebagaiHal. 23 dari 26 hal.
    Tony Gunawan tidak memiliki hak cipta atas fotodirinya yang dimuat di iklan Tabloid hanyalah Bola;Bahwa tulisan kata Hart yang ada dalam iklan promosi tersebut, secarahukum bukan menjadi area pertanggungjawaban pidana Terdakwa yangmemenuhi keinginan dan kehendak pemesanan pembuatan iklan dari pihakSuhartono Salimun.
Register : 02-01-2024 — Putus : 15-05-2024 — Upload : 15-05-2024
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Desain-Industri/2024/PN Jkt.Pst
Tanggal 15 Mei 2024 — Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri
133123
  • Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri
Putus : 11-07-2013 — Upload : 29-08-2013
Putusan PN SINGKAWANG Nomor 03/PDT. G/2013/PN. SKW
Tanggal 11 Juli 2013 — BUN KET HIUNG VS CHIN LIONG CHUN Als ACHUN
10120
  • Menyatakan Tergugat bukan pemegang hak atas tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor : 7794 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Singkawang tertanggal 21 Juni 2011;3. Menyatakan perbuatan Tergugat bertempat tinggal di rumah yang terletak di atas tanah milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;4. Memerintahkan Tergugat untuk membongkar seluruh bangunan rumahnya yang dibangun dalam tanah Penggugat;5.
    Bahwa oleh karena Tergugat bukanlah pemegang hak atas tanah denganalas hak SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor : 7794 yang dikeluarkan olehBadan Pertanahan Kota Singkawang tertanggal 21 Juni 2011 dan jugabukan merupakan keluarga Penggugat, maka Tergugat tidakmempunyai hak untuk bertempat tinggal diatas tanah milik Penggugatdan untuk itu Penggugat pada tahun 2011 pernah mendatangi Tergugatsecara baikbaik/kekeluargaan sebanyak 2(dua) kali dengan maksud dantujuan agar Tergugat secara sukarela segera pindah
    Terhadap Posita 9 akan Tergugat tanggapi bahwa dari awal pengukurantanah guna permohonan hak, Tergugat telah dibohongi mulai dari telahdikabulkannya permohonan hak atas tanah dengan terbitnya Hak MilikNomor 4467 hingga untuk segala pemecahan Sertifikat No.4467Tergugat tidak mengetahui dan atau diberi tahu, yang selalu timbulpertanyaan dalam benak Tergugat Mengapa disaat KONG A LOY yangmenerima uang pembayaran atas tanah dimaksud masih hidup tidakmemajukan gugatan?
    danmemiliki sertifikat hak milik tahun 2003;Bahwa tanah tersebut pernah dipecah menjadi dua, 114 m?dan 583 m?
    sudah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 7794 atas namapemegang hak BUN DJAN KIE (istri KONG A LOY/ibu Penggugat),BUN KET HIUNG (Penggugat) dan BUN LIE LIE (adik Penggugat)dengan luas tanah 583 m*?
    ,tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yangmasingmasing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3, tanah yang terletak di JalanP.
Putus : 30-06-2016 — Upload : 20-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2755 K/PID.SUS/2015
Tanggal 30 Juni 2016 — MAS'UD
452360 Berkekuatan Hukum Tetap
  • cipta atau hak terkait sebagaimana pada ayat (1)berupa VCD sejumlah 850 keping, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwadengan cara sebagai berikut : Bahwa awalnya saksi Beno Gestanto selaku Ketua Operasional APPRImelakukan pengecekan di wilayah Surabaya khususnya disekitar PasarSore Manukan ditemukan ada beberapa pedagang yang menjual/memperdagangkan VCD berisi berbagai macam lagu produksi anggotaAPPRI yang diduga hasil tindak pidana Hak Cipta, dengan surat tugas dariKetua Umum APPRI No. 275/APRI/
    Ely dengan judul lagu SholatunBissalami Mubin, pemegang hak cipta Aglies Record ; Album Religi AnakAnak Syi'ir Tanpo Wathon, Penyanyi Dhani/Yayang,pemegang hak cipta Samudra Record ; Album New Palapa, Penyanyi Yus Yunus dengan judul SaputanganMerah, pemegang hak cipta Perdana Record ; Album Mutiara Campursari, Penyanyi Sodiq & Ratna dengan judul laguOjo Njaluk Pegat, pemegang hak cipta CHGB ; Ainun Religi Selamat Lebaran lagu judul Opening, pemegang hak ciptaAAR Record ; Bahwa ciriciri VCD produk
    penyitaan barangbukti berupa VCD yang diduga hasil tindak pidana Hak Cipta danmelakukan penangkapan terhadap Sdr.
Register : 05-11-2018 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 53/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2018/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 2 April 2019 — Penggugat:
H. SYAMSUL FUAD
Tergugat:
1.PT. FALCON atau FALCON PICTURES
2.PT. MAX KREATIF INTERNATIONAL atau MAX PICTURES
3.PT. LAYAR CIPTA KARYAMAS FILM
Turut Tergugat:
EDWAR, SH.
1090517
  • Hak eksklusif yaitu hak yang hanya dimilikipencipta atau pemegang hak cipta untuk memperbanyak ciptannyaHal 15 dari 89 Hal. Putusan Nomor 53/Padt.SusHak Cipta/2018/PN Niaga Jkt.
    ,M.H; Bahwa Ahli dalam bidang Hak Cipta; Bahwa Hak Cipta adalah hak yang diberikan Negara kepada orang ataubadan yang telah menciptakan suatu karya atau suatu bentuk yang dapatdinikmati oleh orang banyak, sehingga didalamnya ada hak eksklusif atassuatu karya cipta tersebut; Bahwa Hak Cipta tertuang dalam UndangUndang nomor 28 tahun 2014; Bahwa didalam hak eksklusif ada hak ekonomi dan hak milik atas ciptaantersebut; Bahwa yang dimaksud dengan pencipta adalah seseorang yangenghasilkan karya cipta
    Bahwa pencipta bisa juga menjadi pemegang hak cipta; Bahwa pemegang hak cipta adalah orang yang diberikan hak oleh suatuciptaan; Bahwa pencipta belum tentu pemegang hak cipta, tapi pencipta bisa jugasebagai pemegang hak cipta; Bahwa pemegang hak cipta bukanlah orang yang mencipta; Bahwa untuk buku yang ahli tulis maka ahli dikatakan sebagai pencipta,dan bila buku yang di cipta oleh ahli tersebut dipegang sendiri oleh ahi,maka dapat dikatakan bahwa ahli sebagai pencipta yang juga sebagaipemegang hak
    hak skrip untuk film; Bahwa unutk hak skrip film yang sudah dibayar maka hak eknominyasudah beralin pada orang yang membayar atau membelinya; Bahwa peralihannya dapat dengan perjanjian atau dengan lisan sesuaidenga kesepakatan; Bahwa untuk synopsis hanya melekat hak synopsis bukan hak atas film; Bahwa peralihan hak ekonomi dapat beralin dengan perjanjian atauhanya jual beli putus atas hak cipta film tersebut; Bahwa bila hanya disuruh maka penciptanya adalah orang yangmenyuruh karena untuk dapat
    Hak Cipta;7.
Putus : 21-08-2009 — Upload : 03-11-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1991K/PID/2008
Tanggal 21 Agustus 2009 — JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BULUKUMBA ; BECCE BINTI DOLLAH ; SAMPARA BIN POTO
2826 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ketentuanhukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 KUHAP yang berbunyi :dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindakpidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana Lima belasTahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam denganpidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendin,pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam prosesperadilan wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka, dimana pasal inimengandung Hak