Selain berdasarkan keterbuktian peristiwa pertengkarandan alasanalasan yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkarantersebut, juga dengan keterbuktian akibat yang ditimbulkannya yaitu pisahtempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat;Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat denganTergugat diawali dengan pertengkaran yang menunjukkan adanya keterkaitanerat antara kedua fakta tersebut, sehingga keduanya tidak dapat dipisah satusama lain dan harus dinilai dalam satu kesatuan

delapanbelas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabilakepentingan anak itu menghendakinya, maka kekuasaan orang tua yang hidupterlama (langstlevende ouder) sebagai wali demi hukum bagi anak kandungnyayang masih di bawah umur (minderarig), tidak serta merta berlaku atasHalaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2020/PN Mkdperbuatan hukum menyangkut peralihan/pemindahan hak si anak atas sebuahbarang tetap (benda tidak bergerak), terkecuali telah terdapat penilaian secarahukum atas keterbuktian

ketercukupan alatalat bukti yangdiajukan oleh pihak Pemohon, yaitu melalui alat bukti surat (P1 sampai denganP6) dan alat bukti saksi (saksi ENDANG MARYATUN, saksi AGUS SLAMETWIDODO, saksi ARI SETYANI, saksi ANDI ATMOKO) yang diajukannya, dimana keberadaan alatalat bukti tersebut secara substansial bersifat salingmendukung dan bersesuaian, dan secara kumulatif telah memenuhi limitasipembuktian yang digariskan dalam ketentuan KUHPerdata dan Kitab UndangUndang Hukum Acara Perdata;Menimbang, bahwa keterbuktian

segenap posita pendukung atas dalilpermohonan Pemohon tersebut dalam perkara a quo, jelas menjadi alasan yangcukup menurut hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan petitum kedua danpetitum ketiga di maksud, namun dengan tanpa mengeliminir sedikitpunsubstansi dan makna keterbuktian dalil petitum kedua dan petitum ketigapermohonan Pemohon tersebut, Pengadilan akan memperbaiki redaksionalketerbuktian petitum kedua dan petitum ketiga tersebut dalam amarPenetapannya, dimana petitum kedua dan petitum ketiga

./1984 tanggal 25 Nopember 1987 yangmenegaskan bahwa Pengadilan juga berwenang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara yang termasuk ruang lingkup voluntair jurisdictie, akan tetapikewenangannya itu hanya terbatas sampai pada halhal yang ditentukan olehperaturan perundangundangan yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari keterbuktian faktafakta tersebut, maka selanjutnyaterkait pembuktian tentang terpenuhi atau tidaknya syarat kompetensi absolut dankompetensi relatif Pengadilan Negeri Ungaran atas perkara

oleh pihak Pemohon, yaitu melalui alatbukti Surat (P1 sampai dengan P5) dan alat bukti saksi (atas nama Amien danJalal)yang diajukannya, yang mana telah ternyata bahwa Biana Artati telahmeninggal pada tanggal 20 Februari 1992;Menimbang, bahwa keberadaan alatalat bukti tersebut secara substansialjuga bersifat saling mendukung dan bersesuaian, dan secara kumulatif telahmemenuhi limitasi pembuktian yang digariskan dalam ketentuan KUHPerdata danKitab UndangUndang Hukum Acara Perdata;Menimbang, bahwa keterbuktian

Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karenaJudex Facti in casu Pengadilan Tinggi Medan dalam mengadili perkaraTerdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangansebagai berikut:Bahwa putusan Judex Facti in casu Pengadilan Tinggi Medan yangmenguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan in casu atasterbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (2) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan penjatuhanpidananya yaitu pidana mati sudah tepat dan benar, karena dalammempertimbangkan keterbuktian

faktafaktadi persidangan dan memberikan pertimbangan hukumnya secaratepat dan benar;Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa atas keterbuktiandakwaan in casu yang pada pokoknya mohon untuk membatalkanputusan Judex Facti tersebut dan menyatakan Terdakwa terbuktibersalah melanggar Pasal 115 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dapat dibenarkan karena hanyamerupakan penghargaan pembuktian yang untuk itu tidak tundukpada pemeriksaan kasasi;Bahwa dalam mempertimbangkan keterbuktian

Bahwa judex facti Pengadilan Militer Tinggi Medan telah mempertimbangkanpembuktian dakwaan Oditur Militer secara tepat dan benar sesuai faktahukum di persidangan, dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer yaitu"penyalahgunaan Narkotika Golongan bagi diri sendiri Pasal 127 Ayat (1)Huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 13 K/Mil/2018Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa atas keterbuktian

perbuatantersebut;In casu, alasan Terdakwa mengkonsumsi sabusabu karena ada perintahatasan yaitu Serka Doni adalah tidak dapat dibenarkan karena perbuatanmengkonsumsi sabusabu in casu tidak ada hubungannya denganpelaksanaan tugas keprajuritan, bahkan pada setiap kesatuan semuaatasan/komandan selalu menekankan agar seluruh prajurit TNI untuk tidakmenyalahgunakan Narkotika, dan kepada pelakunya akan dikenakan sanksiyang berat;Berdasarkan keadaankeadaan tersebut putusan judex facti yangmenyatakan keterbuktian

hukum yang tepat dan benar berdasarkan faktafakta hukum dipersidangan, dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindakpidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer yaitu melakukan*penyalahgunaan Narkotika Golongan bagi diri sendir Pasal 127 Ayat (1)Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 117 K/Mil/2018Huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009, karenanya dijatuhkanhukuman yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahanpemecatan;Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa atas keterbuktian

Oleh karenanyaputusan judex facti in casu yang menyatakan keterbuktian dakwaan OditurMiliter, sudah tepat dan benar karenanya harus dikuatkan;Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa atas pidana tambahanpemecatan yang dijatuhkan judex facti kepada Terdakwa in casu denganHalaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 117 K/Mil/2018alasan dipandang terlalu berat dan dapat menyebabkan kesulitan hidup bagikeluarga Terdakwa selanjutnya, tidak dapat dibenarkan, karena judex factidalam menjatuhkan pidana, khususnya

Bahwa urine penggunaNarkotika masih dapat dideteksi kandungan Narkotika Golongan yaitu 4(empat) sampai 5 (lima) hari;Bahwa berdasarkan halhal tersebut, pembuktian judex facti in casu yangmenyatakan keterbuktian dakwaan Oditur Militer berdasarkan hasilpemeriksaan urine Terdakwa oleh Sipam Rindam /BB tidak dapat dibenarkan;Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak pernah mengkonsumsiNarkotika sabusabu, demikian pula tidak ada saksi yang melihat ataumengetahui Terdakwa mengkonsumsi Narkotika;Bahwa

para saksi di persidangan adalah dalam kapasitas sebagai saksi padasaat pemeriksaan urine Terdakwa oleh Sipam Rindam I/BB dan membawahasil pemeriksaan urine Terdakwa ke BNNK Pematangsiantar untuk legalisasi;Dengan demikian, berdasarkan keadaan tersebut sudah terang dan jelas tidakterdapat alat bukti yang cukup untuk menyatakan keterbuktian dakwaan OditurMiliter tersebut;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, PemohonKasasi/Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam

memorikasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi Il/Terdakwatersebut,Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan PemohonKasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salahdalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusanPengadilan Negeri atas keterbuktian

Putusan Nomor 1241 K/Pid.Sus/2019Pasal 114 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 dan pidanayang dijatuhkan incasu, tidak salah dalam menerapkan hukum karenadalam menyatakan putusan tersebut telah memberikan pertimbanganhukum yang tepat dan sesuai faktafakta hukum di persidangan;Bahwa alasan kasasi Terdakwa atas keterbuktian dakwaan incasu denganalasan Judex Facti salah menerapkan hukum karena Terdakwa tidaktahu isi bungkusan yang Terdakwa bawa bahwa atas permintaansaudara Diki sudah diantarkan

berpendapat bahwaalasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan,karena Judex Facti Pengadilan Tinggi Surabaya dalam mengadili perkaraTerdakwa tidak salan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangansebagai berikut:Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Surabaya yangmenguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkalan atas terbuktinyadakwaan Penuntut Umum Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UndangUndangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah tepat dan benar, karenadalam mempertimbangkan keterbuktian

dakwaan Penuntut Umumtersebut, Judex Facti telah dengan cermat mempertimbangkan faktafakta di persidangan dengan memberikan pertimbangan hukum secaratepat dan benar:Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PenuntutUmum atas keterbuktian dakwaan yang pada pokoknya mohon agarTerdakwa dinyatakan terbukti bersalan melanggar dakwaan PenuntutUmum Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuaituntutan Penuntut Umum;Bahwa alasan

Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau meyembunyikan sesuatu barang: Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila dapatdibuktikan salah satu sub unsurnya maka dapatlah dinyatakan keterbuktian dariunsurini;Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum dipersidangan pada suatuhari pada tahun 2020 atau sekitar 1 (satu) minggu, atau sebelum memasukibulan puasa

Niko PglIblis memberikan komisi kepada terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus riburupiah);Menimbang, bahwa dengan demikian keterbuktian dari sub unsur dariunsur Ad.2. menjual sesuatubarang ternyata pada diri terdakwa, sehingga unsur dari pasal ini dapatlah dinyatakan keterbuktiannya ;Ad.3.

Unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dankejahatan ; Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN PsbMenimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila dapatdibuktikan salah satu sub unsurnya maka dapatlah dinyatakan keterbuktian dariunsurini;Menimbang, bahwa dari fakta hukum ternyata bahwa terdakwa dalammenjual sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Xwarna Hitam plat nopol BA 5739 Q noka MH1KEVA183K200786 nosin KEVAE1201642, dirangkai

./1984 tanggal 25 Nopember 1987 yangmenegaskan bahwa Pengadilan juga berwenang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara yang termasuk ruang lingkup voluntair jurisdictie, akan tetapikewenangannya itu hanya terbatas sampai pada halhal yang ditentukan olehperaturan perundangundangan yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari keterbuktian faktafakta tersebut, maka selanjutnyaterkait pembuktian tentang terpenuhi atau tidaknya syarat kompetensi absolut dankompetensi relatif Pengadilan Negeri Ungaran atas perkara

diajukan oleh pihak Pemohon, yaitu melalui alatbukti Surat (P1 sampai dengan P5) dan alat bukti saksi (atas nama Amien danJalal)yang diajukannya, yang mana telah ternyata bahwa BAKRI ABADI telahmeninggal pada tanggal 11 Maret 2009;Menimbang, bahwa keberadaan alatalat bukti tersebut secara substansialjuga bersifat saling mendukung dan bersesuaian, dan secara kumulatif telahmemenuhi limitasi pembuktian yang digariskan dalam ketentuan KUHPerdata danKitab UndangUndang Hukum Acara Perdata;Menimbang, bahwa keterbuktian

Dengandemikian, maka terbukti bahwa Tergugat dengan Penggugat adalah suamiistri yang sah7yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 18 April 2008 menurut hukumIslam;Menimbang, bahwa berdasarkan keterbuktian tersebut di atas dikaitkan denganketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Ayat (2) serta Penjelasan Ayat (2) Angka (9)dan Pasal 73 Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamayang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Ttahun 2006 dan pengubahankedua dengan UndangUndang

telah mendalilkan bahwaPenggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 April2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanBantarkawung Kabupaten Brebes;Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 2 sebagaimana yang telahdipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut di atas, maka terbukti bahwa Tergugatdengan Penggugat adalah suamiistri yang sah yang pernikahannya telah dilaksanakanpada tanggal 18 April 2008 menurut hukum Islam;Menimbang bahwa berdasarkan keterbuktian

berdasarkan halhal yang telah dipertimbangkan tersebutdi atas, maka terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izinPenggugat sejak tanggal tanggal 20 Desember 2011 dan kepergian Tergugat tersebuthingga sekarang sudah selama 2 tahun 7 bulan berturutturut dan selama 2 tahun 7 bulanberturutturut tersebut Tergugat tidak pernah kembali lagi pada Penggugat dan bahkanTergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah RI hinggasekarang;Menimbang bahwa berdasarkan keterbuktian

Jubang Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebeswilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Brebes ;Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 1 yang merupakan Kutipan AktaNikah Nomor (AKTA NIKAH) tanggal 17 Maret 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan BrebesKabupaten Brebes, maka terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suamiistri yang sah yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2010menurut hukum Islam ; Menimbang, bahwa berdasarkan keterbuktian

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes dikaitkan dengan bukti P. 1 yangmerupakan Kutipan Akta Nikah Nomor (AKTA NIKAH) tanggal 17 Maret 2010 yangdibuat dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, maka terbukti bahwa antara Pemohondengan Termohon adalah pasangan suamiistri yang sah yang pernikahannya telahdilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2010 menurut hukum Islam ; Menimbang, bahwa berdasarkan keterbuktian

selalu berani dan sering membantah perkataanPemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik sehingga Pemohon merasakesulitan untuk membina rumah tangganya dengan Termohon, kemudian sejak tanggal10 Juli 2013 Pemohon pulang ke rumah milik Pemohon sendiri hingga sekarang sudahkurang lebih 1 tahun 3 bulan lamanya dan selama itu pula antara Pemohon danPutusan Nomor 3986/Pdt.G/2014/PA Bbs. 11Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yangMenimbang, bahwa berdasarkan keterbuktian

35Tahun 2009, karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer atas ketidakterbuktian dakwaan in casu dengan alasan terdapat cukup bukti untukmenyatakan kesalahan Terdakwa, yaitu hasil pemeriksaan KesatuanKodim 0827/Sumenep pada tanggal 18 April 2016 yang menyatakan urineTerdakwa positif Methamfetamina;Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena hasil pemeriksaanurine oleh kesatuan tidak dapat secara serta merta digunakan sebagaibukti keterbuktian

Putusan Nomor 27 K/Mil/2019nyatakan keterbuktian atas perbuatan sebagaimana dakwaan OditurMiliter in casu.

Pemohon Kasasi/Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Rokan Hilir tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factitidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa putusan Judex Facti in casu Pengadilan Tinggi Pekanbaruyang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir atasterbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 127 Ayat (1) huruf aUndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 dan penjatuhan pidananyayaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun sudah tepat dan benarkarena dalam mempertimbangkan keterbuktian

Bahwa dalam putusannya JudexFacti telah dengan cermat mempertimbangkan keterbuktian dakwaanin casu dengan mempertimbangkan secara cermat faktafaktahukum di persidangan.

Sebaliknya dalil yang disampaikan oleh PenasihatHukum Terdakwa untuk menolak keterbuktian unsurunsurDakwaan KesatuPasal 378 KUHP bukan sebagai fakta hukummelainkan hanya pendapat semata. Oleh karenanya keberatanPenasihat Hukum Terdakwa pada butir 1 huruf a dan b tersebuttidak dapat diterima.Halaman 7daril6hal. Putusan Nomor 6K/PMT.II/BDG/AD/I/2022Terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa berkaitandengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalamputusan hal.85 nomor 2.

Bahwa mengenai keterbuktian unsurunsur DakwaanKesatuPasal 378 KUHP yaitu "Barang siapa dengan maksuduntuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum,dengan rangkaian kebohongan, untuk menyerahkanbarangsesuatu. kepadanya, Majelis Hakim Tingkat Bandingmemberikan pendapatnya dengan mendasari fakta hukum yangterungkap di persidangan Pengadilan Militer IIl12 Surabayadalam perkara a quo sebagai berikut :a.

Bahwa benar setelan Saksi1 mengecek keberadaanyayasan yatim piatu di Banyuwangi ternyata tidak ada,demikian pula masalah hutang piutang Saksi2 tidak bisadiselesaikan sesuai janji Terdakwa kepada Saksi2,sehingga dari fakta hukum tersebut membuktikan bahwatindakan Terdakwa adalah dilandasi dengan tipu muslihatdan rangkaian katakata bohong oleh Terdakwa sehinggaSaksi2 menyerahkan uangnya sebesar tersebut di ataskepada Terdakwa.Bahwa mengenai keterbuktian unsurunsur Dakwaan KeduaPasal 284 Ayat (1) ke2

Bahwa mendasari uraian tersebut di atas dan setelah mengkajiPutusan Pengadilan Militer IIl12 SurabayaNomor 147K/PM.IIl12/AD/VIII/2021 tanggal 29 November 2021, Majelis HakimTingkat Banding berpendapat Pengadilan Tingkat Pertamadalam mempertimbangkan keterbuktian unsurunsur tindakpidana telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benarsesuai fakta hukum dan perundangundangan, oleh karena itupembuktian unsurunsur tindak pidana dalam PutusanPengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan.Bahwa mengenai

tidak salahdalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara diKendari yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raha atasterbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 127 Ayat (1) Huruf aUndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika danpenjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjaraselama 4 (empat) tahun sudah tepat dan benar, karena dalammenjatuhkan putusan tersebut Judex Facti telah dengan cermatmempertimbangkan keterbuktian

shabu, 2(dua) buah alat hisap shabu dari dot bayi dan botol kecil yangmasingmasing bagian penutupnya telah dipasang pipet dan 7 (tujuh)buah korek api gas, serta bersesuaian pula dengan hasilpemeriksaan urine dan darah Terdakwa yaitu berdasarkan BeritaAcara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab.1052/NNEF/III/2019 danNomor 2486/2019/NNF yang menyimpulkan urine dan darahTerdakwa positif mengandung metamfetamina;Bahwa berdasarkan halhal tersebut, terang dan jelas bahwa putusanJudex Facti yang menyatakan keterbuktian

./1984 tanggal 25 Nopember 1987 yangmenegaskan bahwa Pengadilan juga berwenang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara yang termasuk ruang lingkup voluntair jurisdictie, akan tetapikewenangannya itu hanya terbatas sampai pada halhal yang ditentukan olehperaturan perundangundangan yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari keterbuktian faktafakta tersebut, maka selanjutnyaterkait pembuktian tentang terpenuhi atau tidaknya syarat kompetensi absolut dankompetensi relatif Pengadilan Negeri Ungaran atas perkara

oleh pihak Pemohon, yaitu melalui alatbukti Surat (P1 sampai dengan P5) dan alat bukti saksi (atas nama Amien danJalal)yang diajukannya, yang mana telah ternyata bahwa SIT MUKAMALAH telahmeninggal pada tanggal 02 Februari 2003;Menimbang, bahwa keberadaan alatalat bukti tersebut secara substansialjuga bersifat saling mendukung dan bersesuaian, dan secara kumulatif telahmemenuhi limitasi pembuktian yang digariskan dalam ketentuan KUHPerdata danKitab UndangUndang Hukum Acara Perdata;Menimbang, bahwa keterbuktian

Putusan Nomor 2936 K/Pid.Sus/2019Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:Alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapatdibenarkan, karena judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa putusan judex facti in casu Pengadilan Tinggi Pontianak yangmenguatkan keterbuktian dakwaan Penuntut Umum Pasal 95 B junctoPasal 79 A UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006

tentang AdministrasiKependudukan yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan memperbaikisepanjang penjatuhan pidana menjadi pidana penjara selama 6 (enam)bulan tidak salan dalam menerapkan hukum, karena telah memberikanpertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai faktafakta dipersidangan; Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwaatas keterbuktian dakwaan Penuntut Umum dengan alasan judex factitelah keliru dalam menerapkan hukum

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor in casu atasterbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (2) UndangUndangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan penjatuhan pidananya yaitupidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar makadiganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan sudah tepat dan benar,karena telah dengan cermat mempertimbangkan faktafakta di persidangandalam mempertimbangkan keterbuktian

Dengan demikian, tidak ada kesalahan penerapan hukum incasu oleh judex facti dalam menjatuhkan putusan tersebut:Bahwa kontra memori kasasi Terdakwa yang pada pokoknya mohon untukmembatalkan putusan judex facti dan membebaskan Terdakwa dari segaladakwaan tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah dalammenerapkan hukum dalam mempertimbangkan keterbuktian dakwaan PenuntutHalaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 2738 K/Pid.