/PN.Psb.Bahwa faktur yang diserahkan ke gudang oleh Terdakwa ada ditanda tanganioleh pihak Toko ;Bahwa pihak Toko menyangkal Faktur/Bon tersebut dan Terdakwa punmembenarkan sangkalan pemilik Toko ;Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pemalsuan Faktur/Bon (piutang) untukmenutupi target penjualan ;Bahwa di PT Surya Mustika Nusantara ada diterapkan target penjualankepada para sales tetapi tidak ada sangsi apa pun bila target tidak terpenuhi;Bahwa atas perbuatan Terdakwa PT Surya Mustika Nusantara dirugikansebesar

/PN.Psb.Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pemalsuan Faktur/Bon (piutang) untukmenutupi target penjualan ;Bahwa di PT Surya Mustika Nusantara ada diterapkan target penjualankepada para sales tetapi tidak ada sangsi apa pun bila target tidak terpenuhi;Bahwa atas perbuatan Terdakwa PT Surya Mustika Nusantara dirugikansebesar Rp 70.588.000.

Fakturwarna putih ke kantor yang ditanda tangani oleh pihak toko dan untuk pihaktoko diserahkan faktur yang berwarna biru ;Bahwa faktur yang diserahkan ke gudang oleh Terdakwa ada ditanda tanganioleh pihak Toko ;Bahwa pihak Toko menyangkal Faktur/Bon tersebut dan Terdakwa punmembenarkan sangkalan pemilik Toko ;Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pemalsuan Faktur/Bon (piutang) untukmenutupi target penjualan ;Bahwa di PT Surya Mustika Nusantara ada diterapkan target penjualankepada para sales tetapi tidak ada sangsi

meninggal di jakarta dansebagian lagi terdakwa pergunakan untuk kebutuhan seharihari ;Bahwa terdakwa mendapatkan rokok yang akan terdakwa order sesuaidengan permintaan terdakwa kepada petugas gudang dan itu terdakwamendapatkannya secara resmi;Bahwa selain untuk menutupi kebutuhan terdakwa uang tersebut jugaterdakwa pergunakan untuk menutupi kerugian sebesar Rp 1.000. / slofBahwa terdakwa melakukan hal tersebut untuk menutupi target penjualan ;Bahwa apabila target penjualan tidak terpenuhi tidak ada sangsi

DesaBukit Tiga, tanpa menyebutkan yang bersangkutan sebagai Pegawai PencatatHal. 5 dari 11, Putusan No. 01/Pdt.G/2020/PTA.JbNikah (PPN) atau Pembantu PPN, hal ini menunjukkan bahwa pelaksana nikahbukanlah pejabat resmi atau dengan kata lain pernikahan Pemohon denganPemohon II telah dilaksanakan oleh orang yang tidak punya hak dan kewenanganuntuk melaksanakannya, sehingga yang bersangkutan telah melanggar ketentuanpasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 22 Tahun 1946, bahkandapat dijatuhi sangsi

Bahwa pada 8 tersebut,Tergugat merasa pesimis,karena seharusnya Penggugatmendapatkan sangsi hukumkarena telah berselingkuhdengan lakilaki lain;9.

dan Batubara;Bahwa Badan Usaha 1 Perorangan yang akan melakukan UsahaPertambangan harus dilengkapi dengan IUP (Izin Usaha Pertambangan)atau IPR (Izin Pertambangan Rakyat) dan IUPK (Izin Usaha PertambanganKhusus), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineraldan Batubara clan apabila tidak dilengkapi dengan IUP (lzin UsahaPertambangan ) atau IPR (lIzin Pertambangan Rakyat) dan IUPK (lzinUsaha Pertambangan Khusus) akan dikenakan sangsi

Jepara maka pelakunya dapatdikenakan sangsi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 158 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang PertambanganHalaman 16 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN Jpa.Mineral dan Batubara yang berbunyi " setiap orang yangmelakukan usahapenambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh M. SUTRISNO, SURYANTO danPRIYANTOi Bin MUHAMMAD di kawasan hutan petak 157 RPH JlegongBKPH Gajah Biru KPH Pati di Ds.Tulakan Kec.

Bahwa agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajuritlain maka Majelis akan memberikan sangsi yang tegas dankeras terhadap perbuatan yang demikian oleh karena itu Majelisberpendapat apabila Terdakwa dikembalikan ke lingkunganmiliter setelah menjalani pidana pokoknya maka akanmenggoyahkan disiplin militer baik dilingkungan Brigif MekanisRaider 6/TSB/2 Kostrad pada khususnya dan KodamlV/Diponegoro pada umumnya.Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah sematamata hanyamemidana orangorang yang bermasalah

Bahwa agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajuritlain maka Majelis akan memberikan sangsi yang tegas dankeras terhadap perbuatan yang demikian oleh karena itu Majelisberpendapat apabila Terdakwa dikembalikan ke lingkunganmiliter setelah menjalani pidana pokoknya maka akanmenggoyahkan disiplin militer baik dilingkungan Brigif MekanisRaider 6/TSB/2 Kostrad dan atau militer pada umumnya.Bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan halhaltersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa TerdakwaHim

Mengajak keluar anakanak saya untuk bermain danmenginap dikediaman rumah saya sewaktu waktu saya menginginkannya.Apabila terjadi Kekerasan atau perbuatan yang melukai serta dapat menjatuhkanmental anakanak saya yang dilakukan oleh ibu kandung anakanak sayaataupun dilakukan oleh orang lain yang telah masuk didalam kehidupanpengugat dan serta keluarga besar dari pengugat, maka hak asuh terhadap anakanak saya diberikan kepada saya secara sah dan sesuai undangundang danhukum yang berlaku, serta memberi sangsi

kepada ibu kandung dari anakanaksaya selaku pengugat, beserta semua keluarga besar dari pengugat untuk tidakdiperbolehkan menemui anakanak saya sampai kapan pun.Apabila suatu saat dengan sengaja atau dengan ketidak sengajaan pengugat,menghalangi atau pun menjauhkan anakanak saya dengan saya selaku Bapakkandung dari anakanak kami, maka hak asuh terhadap anakanak sayadiberikan kepada saya secara sah dan sesuai undangundang dan hukum yangberlaku, serta member sangsi kepada ibu kandung dari anakanak

Karena Profesi Tergugat Ill sebagai penilai sudahdangat kelas sangsi dan aturan hukumnya baik secara kode etikpenilaian maupun sangsi perdata dan pidananya. Tentu saja kamiakan menindak lanjuti hal ini jika tidak ada pencabutan pada point 2(dua) tersebut..

gugatan pada pointnomor 3 (tiga) dan 4 (empat) yang pada intinya meminta kepada ParaTergugat agar meralat nilai tanah yang sebelumnya Rp.51.000, permeter persegi menjadi sebesar Rp.100.000, per meter persegi, darisisi teori penilaian Tidak memungkinkan karena bagaimanapunLaporan Penilaian yang telah dikeluarkan oleh Tergugat III akanHalaman 14 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Agmdiperiksa kembali olen Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2Pk)Kementerian Keuangan dan tentu saja ada sangsi

Jadi malas berteman dgn org tdk tau diri tdk sopan adaskolah mar otak tdk dipergunakan dgn baik asbun komendiudara nt aja dilihat ya kebenaran pasti akan dilihatdidenngar org nt ketemu dipolisi bkn gereja, sodrg yg tdekpunya kasih org hhh malu dehHalaman 9 dari 28 Putusan Nomor: 21 /Pid.Sus/2016/PN .Pal10Yg hebat steven mau kasi sangsi sm sy tu du ile siapa jglawan kita hhh kasian smg dan suami dpt melewati Tuhandipihak km.

Nanti aja dilihat ya kebenaran pasti akandilihat de dengar orang nanti ketemu di polisi bukan digereja.Sodara yang tidak punya kasih bilang orang hhhh malu deh.Postingan selanjutnya Pada pukul 12.10 tanggal 15 Juli 2015 yangdibuat oleh Herlina Masran Ke wall Saksi Happy kembuan yang isinya: Yg hebat steven mau kasih sangsi sm sy tu du ile siapa jugalawan kita hhh kasian smg sy dan suami dapat melewati Tuhandipihak km.amin.Menimbang, bahwa kemudian akibat status yang ditulis danditujukan kepada saksi

Bahwa Badan usaha / perorangan yang akan melakukanusaha pertambangan harus dilengkapi dengan IUP (Izin UsahaPertambangan) atau IPR ( Izin Pertambangan rakyat ) dan IUPK( Izin usaha pertambangan khusus) sebagaimana dimaksud dalampasal 35 UU RI No. 4 Tahun 2009 dan apa bila tidak dilengkapidengan IUP (Izin Usaha Pertambangan) atau IPR ( IzinPertambangan rakyat ) dan IUPK ( Izin usaha pertambangan khusus)akan dikenakan sangsi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 158UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan

Jabungan Kec BanyumanikKota Semarang ada sangsi hukumnya pidananya kalau ada diaturdimana ketentuan hukumnya yaitu sesuai UU No.4 Tahun 2009tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 158 : Keterangan Ahli dibenarkan terdakwaMenimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keteranganterdakwa Rustanto sebagai berikut :Oo Bahwa terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani rohani Bahwa terdakwa dijemput dirumah oleh petugas Ditreskrimsus PoldaJateng karena terdakwa tidak dapat memenuhi panggilan

Bahwa perbuatan seperti ini sangat tercela dan agar tidakditiru oleh prajurit lain, Majelis perlu) memberikan sangsi yangtegas dengan tujuan memberikan efek cegah terhadap prajuritlainnya.Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata mata hanyamemidana orang orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapijuga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapatinsaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yangbaik sesuai falsafah Pancasila.

Tergugat suka minumminuman keras bersama temantemannya dantergugat tidak segan menganiaya orang lain akibat dari perobuatannyatersebut Tergugat di sangsi pidana penjara selama 19 tahun dan saat iniTergugat beradadi;b. Bila Terjadi perselisihan tau pertengkaran Tergugat selalu melakukankekerasan fisik terhadap diri Penggugat;c. Orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tanggaantara Penggugat dan Tergugat;d.

putusan; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusanini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telahtercantum dalam putusan ini ;TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatadalah sebagaimana terurai di atas ; Menimbang, bahwa Penggugat yang bekerja sebagai PNStelah diberi kesempatan untuk meminta ijin cerai darei atasannamun telah diberi waktu 6 bulan ternyata belum ada suratijin tersebut dan Penggugat telah menyatakan tetap padapendiriannya, meskipun ada sangsi

Ataskeberatan tersebut surat itu ditarik kembali olen Kepala Dinas PendapatanPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Utara, tapi padaprinsipnya Penggugat telah menjalankan semua ketentuan yang berlaku;Adapun dasar penarikan surat tersebut hanyalah sematamata karenapemerintah kabupaten menyerahkan masalah perceraian ini pada putusanpengadilan saja dan tidak mau mencampuri urusan keluarga PenggugatTerbandingPemohon Kasasi;Bahwa semua sangsi yang akan dikenakan sehubungan dengan statusPenggugatTerbandingPemohon

Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapatselain Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya mendapatkanhukuman badan, ternyata Terdakwa juga telah mendapatkan sangsi sosialakibat perbuatannya, berupa kehilangan pekerjaan, sehingga Majelis Hakimberpendapat sangsi ini dapat memberikan efek jera dan penyadaran bagi diriTerdakwa sebagaimana tujuan dari pemidanaan, maka adalah adil, arif danbijaksana apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana terurai dalam amarputusan ini ;Menimbang, bahwa oleh

Sel.Bahwa didalam UndangUndang jabatan Notaris UndangUndang No.30Tahun 2004 ada Pasal 85 berbunyi jika Notaris dalam menjalankanprofesinya tidak sesuai dengan peraturan dan sumpah jabatan, makadapat dikenakan saksi berupa sangsi paling ringan berupa teguran lisandan sangsi paling berat diberhentikan dengan tidak hormat ;Bahwa jika terbukti dalam pemeriksaan Notaris tersebut telahmenyimpang dari Sumpah jabatan, maka tidak bisa dikenakan sangsi ;Bahwa tergantung dari proses yang berkaitan, sangsi Notaris

Sel.Bahwa Pembatalan akta oleh Notaris jika para pihak tidak dalamsengketa membatalkan akta otentik, pada saat para pihak bersengketapembatalan ditetapkan melalui penetapan Pengadilan ;Bahwa MPN Pengawas Notaris dipasal 13 mengatur apabila Notarisdikenakan sangsi administrasi yang memberhentikan adalah MajelisPengawas Notaris ;Bahwa apabila Notaris diberhentikan namun akte belum pernahdibatalkan apabila Notaris ditindak pidana, maka akta yang dibuatnyapunsecara otomatis batal demi hukum ;Bahwa Dalam

Didalam pemeriksaanpemeriksaan Notarisdidalam melakukan pelanggaran profesi sangsi pertama adalah teguranlisan, skorsing, pemberhentian sementara maksimal 6 bulan danpemberhentian dengan tidak hormat, pemberhentian dengan tidakhormat itu ada di pasal 13 dan 12 undangundang jabatan notaris yaknijika notaris melakukan pelanggaran berat, pelanggaran berat adalahpelanggaran yang dengan ancaman pidana diatas 5 (lima) tahun.

Bahwa yang bersangkutan dipanggil lalu diperiksa kalau terbuktimelakukan pelanggaran, maka dikenakan sangsi ; Bahwa yang menjalankan operasional perkembangan PT.Adhi KartikoPratama adalah pak Susantio ; Bahwa sepengetahuan saksi pak Susantio tidak pernah memberikanatau membagi hasil dari operasional itu kepada pak Simon dan kawankawan ; Bahwa terkait pertemuan tersebut yang meminta mempertemukanmereka atas permintaan pak Ivi Djaya Susantio ;Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Kesimpulantertanggal

Kasasi (dahulu Para Penggugat) telah sesuai denganketentuan yang diatur dalam peraturan perundangundangan, makamogok kerja yang dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi (dahuluPara Penggugat) adalah sah, sehingga sanksi PHK yang dilakukanoleh Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) kepada Para PemohonKasasi (dahulu Para Penggugat) tidak sah dan batal demi hukum.Kalaupun Mogok kerja yang dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi(dahulu Para Penggugat) tidak sah quot non maka hal tersebuttentu saja tidak sampai pada sangsi

batal demi hukum karena bertentangan denganketentuan Pasal 142 ayat (1) dan (2) UndangUndang No. 13 Tahun 2003 Tentangketenagakerjaan;1 Bahwa Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Penggugat)menolak pertimbangan hukum Judex facti sebagaimanaternyata dalam putusan a quo pada paragraf ke 3 halaman27 yang pada pokoknya menguraikan :Hal 15 dari 23 hal Put No.808 K/PDT.SUS/201016"menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelis hakimberkesimpulan Pasal 70 ayat 1 sampai dengan ayat (6) dengan sangsi

KepalaBadan Narkotika Nasional Sestama u.b Karo Kepegawaian dan Organisasi ;Bahwa terkait dengan surat penolakan tersebut, Pemohon telahmengajukan Surat Pernyataan yang ditandatangai oleh Pemohon tertanggal11 Agustus 2020 yang isinya Pemohon tetap melanjutkan permohonan ceraiterhadap Termohon dan bersedia menerima segala sangsi yang dijatuhkankepada Pemohon ;Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonannya mendalilkanrumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihnan danpertengkaran sejak

Kepala Badan Narkotika Nasional Sestama u.b Karo Kepegawaiandan Organisasi;Menimbang, bahwa terkait dengan surat penolakan tersebut,Pemohon telah mengajukan Surat Pernyataan yang ditandatangai olehPemohon tertanggal 11 Agustus 2020 yang isinya Pemohon tetapmelanjutkan permohonan cerai terhadap Termohon dan bersedia menerimasegala sangsi yang dijatunkan kepada Pemohon, dengan demikianketentuan pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983dikesampingkan ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah

yang nyata didalam mengambilkeputusannya yang membenarkan tindakan PHK yang dilakukan oleh TermohonPeninjauan Kembali dengan didasarkan pada pasal 65 ayat 14 Perjanjian KerjaBersama (PKB).1 Bahwa kalau pun mogok kerja yang dilakukan oleh Pemohon PeninjauanKembali dinyatakan tidak sah atau tidak sesuai dengan peraturan yangberlaku, maka seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi serta YangMulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Klas IA Bandung didalam menerapkan sangsi

Melakukanmogok kerja tanpa prosedur yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama ini/ peraturan perundangundangan tanda baca "/ " adalah bersifat alternatifbukan komulatif, maka dengan demikian mogok kerja yang dilakukan olehPemohon Peninjauan Kembali tidak juga diwajibkan mengikuti pasal 70PKB tetapi mogok kerja dapat dilakukan sesuai dengan peraturanperundangundangan,bahwa selanjutnya kalaupun mogok kerja yangdilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak sesuai peraturanperundangundangan maka sangsi

Ada punhasilnya gugatan cerai penggugat di tolak Pengadilan Agama Slawi;Berdasarkan : Hakim pemeriksa mengetahui bahwa penggugat mengadangadacerita (rekayasa ) dan sampai Tanggal 26 Januari 2015 penggugat tidak ada efekjerah,karena belum dikenakan sangsi yang setimpal;Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah berusaha untuk menguatkandalildalil gugatannya dengan mengajukan bukti suratsurat berupa:1.Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor 3328084910900002, tanggal21102013, atas nama Penggugat.

sebagai Pegawai NegeriSipil (Guru SMA ), sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah mengetahui jikaakan bercerai terikat ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dimana jika seorang PegawaiNegeri Sipil bercerai sebagai Tergugat harus terlebih dahulu mendapatkan SuratKeterangan atasan ;Menimbang, bahwa Pembanding selaku Pegawai Negeri Sipil, mestinyasudah mengetahui akibat bercerai tanpa Surat Izin atasan dan Pembandingmengetahui pula resiko/sangsi