Penggugat:
Hamzah Tun, MR
Tergugat:
1.Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkita Bangsa Kabupaten Aceh Tengah
2.Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Aceh
3.Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa

Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP), Kabupaten Kampar, 2. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Propinsi Riau, 3. Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP)

Dewan Pimpinan Cabang Partai PersatuanPembangunan (DPC PPP), Kabupaten Kampar,,Berkedudukan di Jl. Sudirman No. 45 Bangkinang;2. Dewan Pimpinan Wilayah Partai PersatuanPembangunan (DPW PPP) Propinsi Riau, berkedudukandi J. Tuanku Tambusai No. 123 Pekanbaru;3. Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan(DPP PPP), berkedudukan di Jakarta, Jl.

cabang Partai Persatuan Pembangunan(PPP) Kabupaten Kampar (Tergugat I) Nomor: 60/KPTS/ DPC/XI/2011 tentangmemutuskan pergantian antara waktu Saudara Yuli Akmal,S.Sos sebagai AnggotaDPRD Kabupaten Kampar (Vide Bukti)a Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (Tergugat III)Nomor : 0148.IN.DPPP.XI.2011 tanggal 27 Dzulhijjah 1432 H Atau 23November 2011 perihal persetujuan PAW DPRD Kabupaten Kampar;b Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (Tergugat IT)Propinsi Riau Nomor

(1) dan (2) serta Pasal 33 Ayat (1) UndangUndang RINomor : 2 tahun 2011 tentang perubahan atas undangUndang Nomor : 2 tahun 2008tentang Partai Politik yang menyatakan sebagai berikut;Pasal 321 Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politiksebagaimana diatur AD dan ART.2 Penyelesaian perselisihan Internal Partai Politik sebagaimana dimaksud padaAyat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lainyang dibentuk oleh Partai Politik.Penjelasan Pasal 32 ayat (

PAW dari Penggugat sebagai Anggota DPRD KabupatenKampar yang dilakukan oleh Tergugat I, If dan II telah dilaporkan dan dimohonkanoleh Penggugat kepada ketua Mahkamah Partai DPP PPP yang dibuktikan dengan telahdiajukan Surat Permohonan kepada Ketua Mahkamah Partai DPP PPP untukmenyelesaikan persoalan PAW diri Penggugat namun tidak ditanggapi oleh MahkamahPartai DPP PPP.Bahwa Surat Permohonan yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Partai DPPPPP telah diserahkan tanggal 29 November 2011 yang langsung

2010, proses PAW tersebut menunggu PutusanSengketa Partai Politik mempunyai kekuatan hukum tetap................

DASRIANTO ; DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA), dkk

Gerakan Indonesia Rayadengan alasan sebagai berikut:1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 UndangUndang Nomor 2Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2Tahun 2008 tentang Partai Politik mengatakan:16 ayat (1):Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politikapabila:a Meninggal dunia;b Mengundurkan diri secara tertulis;c Menjadi anggota Partai Politik lain; ataud Melanggar AD dan ART;16 ayat (2):Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksudpada

ayat (1) diatur dalam AD dan ART;16 ayat (3):Dalam hal anggota partai politik yang diberhentikan adalah anggota lembagaperwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan partai politik diikutidengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuaidengan peraturan perundangundangan;1 Bahwa dalam konsideran Mengingat Surat Keputusan Nomor050026/Kpts/DPPGERINDRA/2012 tanggal 28 Mei 2012 angka1 mengatakan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atasUU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai

No.299 K/Pdt.SusParpol/2013Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik kemudiandihubungkan dengan AD/ART Partai GERINDRA maka, tata carapemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Politik GerakanIndonesia Raya adalah sebagai berikut:BAB III Pasal 4 Anggaran Rumah Tangga Partai Gerakan Indonesia RayaTentang berakhirnya Keanggotaan:1 Berakhirnya keanggotaan karena:a Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;b Diberhentikan;c Meninggal dunia;d Pindah ke Partai lain;2 Anggota

Padahal Penggugat tidak pernahmelanggar AD ART partai, sehingga pemecatan tersebut adalah tidak sah dancacat hukum karena hanya berdasarkan sentiment pribadi dan mengadaada;8 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 Peraturan Tata tertib DPRD KotaPekanbaru tahun 2010 menyatakan Dalam hal anggota Partai Politikdiberhentikan atau di pemberhentiaan antar waktu oleh partai politiknya, danyang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan,Hal. 5 dari 15 hal. Put.

sah setelah adanya Putusan Pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud UU Nomor 2 Tahun2008 tentang Partai Politik, dan proses pemberhentian antar waktu dapatberlanjut setelah pemberhentiannya sah;10 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor16 Tahun 2010 untuk melakukan pemberhentian antar waktu anggota DPRDdengan alasan diberhentikan oleh partai politik maka harus ada usulan daripimpinan partai kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dengan

.; KETUA DEWAN PEMBINA PARTAI DEMOKRAT, DKK.

PUTUSANNo. 837 K/Pdt.Sus/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Partai Politik dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :1.HUSNI THAMRIN' SIAHAAN, sebagai Ketua DewanPimpinan Anak Cabang Partai Demokrat Kecamatan SibolgaSelatan, Kota Sibolga ;ASRUL TANJUNG, sebagai Sekretaris Dewan PimpinanAnak Cabang Partai Demokrat Kecamatan Sibolga Selatan,Kota Sibolga ;SUKRAN SIMATUPANG, sebagai Wakil Ketua DewanPimpinan Anak Cabang Partai

anggota Partai Demokratditingkat Anak Cabang adalah Tergugat Il (Pimpinan Pusat) DPP PartaiDemokrat sesuai Pasal 5 Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat ;.

Bahwa fakta hukum yang sebenarnya yang dilakukan oleh para Penggugatselaku pengurus Partai Demokrat Kecamatan Sibolga Selatan adalahsemata kader Partai Demokrat jadi keputusan yang dibuat oleh DewanPimpinan Daerah Partai Demokrat Propinsi Sumatera Utara No.34/SK/DPD.PD/SU/XI/2008 tentang pemberhentian anggota tidak adadasar hukumnya yang jelas dan serta melanggar Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga Partai Demokrat ;5.

DemokratKecamatan Sibolga Selatan, para Tergugat melanggar Anggaran DasarPartai dan Anggaran Rumah Tangga Partai dan UndangUndang Nomor 2Tahun 2008 Tentang Partai Politik pada Pasal 32, BAB WV Tentangpenyelesaian Perselisihan Partai Politik yaitu :1. perselisihan partai politik diselesaikan dengan cara musyawah mupakat.2. dalam hal musyawarah mupakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tidak tercapai penyelesaian perselisihan partai politik ditempuh melaluipengadilan atau diluar pengadilan.3. penyelesaian

Bahwa kalau seandainya benar (quodnon) Pemohon Kasasi adalahPengurus Partai Demokrat Sibolga Selatan adalah Pengurus yang sah danPengangkatannya telah sesuai dengan Peraturan Organisasi Partai, makasesual dengan AD dan ART Partai Demokrat Jo. UndangUndang No. 2Tahun 2008, maka mekanisme penyelesaian sengketa partai politik,seharusnya dilakukan terlebih dahulu melalui musyawarah mufakat ;2.

NURSAADAH LAWAN DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI NASDEM KABUPATEN PIDIE. dkk

Pidie, dengan demikian yang memberhentkan Penggugatdari partai NasDem adalah dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem , bukanTergugat ;Bahwa isi surat dari DPP Partai NasDem yang ditanda tangani oleh SuryaPaloh selaku Ketua Umum DPP Partai NasDem dan Nining Indra Shalehsebagai Sekjen Partai NasDem, di dalam surat tersebut termasuk didalamnyaPenggantian Antar Waktu;Halaman6 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pat.G/2017/PN SgiBahwa oleh karena demikian maka dalil gugatan penggugat pada posita angka2

Partai NasDem Kab.

pemilihan dari Partai Nasdem dari wilayah dapil Ill adalahSdra.

partai politik antara lain, Perselisihan yang berkenaan dengankepengurusan, Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik, Pemecatan tanpaalasan yang jelas, Penyalahgunaan wewenang, Pertanggungjawaban keuangan, danatau Keberatan terhadap keputusan partai politik ;Menimbang, bahwa UU Partai Politik mengamanatkan perselisihan partai Politiktersebut diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme interen partai berdasarkan AD(Anggaran Dasar) ART (Anggaran Rumah Tangga).

UU Partai Politik jugamengamanatkan penyelesaian perselisinan partai politik melalui Mahkamah Partaipolitik atau sebutan lain ;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 32 UU RI Nomor 2 Tahun 2011 adalahditegaskan sebagai berikut :(1) Perselisinan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART ;(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh

DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI NASDEM, DKK

MAHKAMAH PARTAI DEMOKRAT, DK

MAHKAMAH PARTAI DEMOKRAT, berkedudukandi Jalan Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat;2. ETHA BULO, S.H, bertempat tinggal di JalanSumatera Nomor 19 A, RT/RW 002/004,Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal inimemberi kuasa kepada Samsudin Arwan, S.H.

Nomor 1012 K/Pdt.SusParpol/201810.Menyatakan Penggugat adalah sah sebagai Anggota Partai Demokrat;11.Menyatakan Penggugat adalah sah sebagai Anggota DPR RI Periode20142019 dari Partai Demokrat;12.Memerintahkan Tergugat , Tergugat Il dan Turut Tergugat untukmerehabilitasi harkat, martabat, dan kedudukan Penggugat sepertisemula;13.Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebin dahulu secara sertamerta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet,banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya

Memerintahkan Turut Termohon Kasasi untuk tidak menerbitkan SuratKeputusan terkait dengan Pemberhentian Pemohon Kasasi sebagaiAnggota Partai Demokrat sekaligus sebagai Anggota DPR RI Periode20142019;5.

Memerintahkan Turut Termohon Kasasi untuk tidak menerbitkan SuratKeputusan terkait dengan Pemberhentian Pemohon Kasasi sebagaiAnggota Partai Demokrat sekaligus sebagai Anggota DPR RI Periode2014 2019;8. Menguatkan Putusan Provisi yang diajukan Pemohon Kasasi;9.

politik;Bahwa terhadap perkara ini perselisinan tersebut telah diselesaikanoleh Mahkamah Partai Politik sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor171/DPPPHPU/2014 dan Nomor 266/DPPPHPU/2014 tanggal 24 Oktober2014;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah diselesaikan secarainternal oleh Mahkamah Partai Politik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal33 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Majelis akanmempertimbangkan alasanalasan

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT, DKK

Nomor 737 K/Pdt.SusPar.Pol/2014192021sah dan berkekuatan hukum, hal ini disebabkan bahwa Tergugat II tidak lagi sebagaiKetua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bireuen sesuai dengan Surat KeputusanDPP Partai Demokrat Nomor 73/SK/DPP.PD/DPC/II/2012 tanggal 10 Maret 2012tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Ketua DPC Partai Demokrat KabupatenBireuen, yang mana dalam surat tersebut telah memutuskan mengangkat Sdr.Aminullah Amin, S.Sos., sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPC Partai DemokratKabupaten Bireuen sehingga

;Bahwa Pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Bireuen yang sah adalah KetuaAminullah Amin, S.Sos., sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPC Partai DemokratKabupaten Bireuen (ic.

Nomor 737 K/Pdt.SusPar.Pol/2014Menyatakan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor73/SK/DPP.PD/DPC/III/2012 tanggal 10 Maret 2012, tentang PengangkatanPelaksana Tugas Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten BireuenProvinsiAceh, adalah sah dan berkekuatan hukum;Menyatakan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai DemokratProvinsi Aceh Nomor 28/SK/DPD.PD/DPC/VII/2010 tanggal 30 Juli 2010,tentang Pengangkatan Pelaksanaan Tugas Dewan Pimpinan Cabang (DPC)Partai Demokrat Kabupaten Bireuen

Termohon I dan Termohon II mengunakanstempel dan kop palsu mengatas namakan Ketua DPC Partai Demokrat KabupatenBireuen.

Bagaimana mungkin permasalahan ini diselesaikan melalui internal partaipolitik sedangkan terhadap suratsurat tersebut berakibat diluar dari partai politikdan Mahkamah Partai Politik tersebut berada diinternal Partai Demokrat PusatJakarta dan didalam gugatan ini Turut menjadi Tergugat I/Terbanding I dan sekarangmenjadi Termohon Kasasi I. Sehingga perbuatan Termohon II dan Termohon IIIHal. 13 dari 17 hal. Put.

DEWAN PIMPINAN ACEH (DPA) PARTAI ACEH, DK

H.WINDU SUKO BASUKI,SHDEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI NASDEM ,dkk

pembelaan diri/keberatan di Internal Partai NasDem kepada Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem.

Bahwa Kaos ada tulisannya Partai NasDem.

Bahwa saksi tahu Partai NasDem.

adalah partai politik ;Bahwa Mahkamah Partai (MP) untuk mengimbangi DPP Partai, MajelisTinggi Partai dan lainnya ;Bahwa Mahkamah Partai (MP) merupakan Lembaga Partai :Bahwa keberadaan Mahkamah Partai (MP) adalah merupakan keharusan ;Bahwa Mahkamah Partai (MP) juga untuk mengelola persoalanpersoalaninternal partai politik sesuai dengan asas otonomi partai ;Bahwa kalau dalam suatu partai politik belum memiliki Mahkamah Partai(MP) barulah Pengadilan Negeri dapat langsung berwenang untukmenangani persoalan

partai politik ;Bahwa dalam melihat suatu partai politik haruslah menggunakan pendekataAzas Otonomi dan Penguatan Kelembagaan Partai Politik ;Bahwa partai itu harus memiliki organorgan Partai salah satunyaMahkamah Partai yang dibentuk dalam setiap Partai di Indonesia;Bahwa Mahkamah Partai baru dikatakan ada jika anggota yang ada didalam Mahkamah Partai tersebut lebih dahulu harus didaftarkan diKementrian Hukum dan HAM;Bahwa apabila Mahkamah Partai belum didaftarkan pada KementrianHukum dan HAM maka

Pembanding/Penggugat : Amirul Muchtar, SE
Terbanding/Tergugat I : Ketua Umum DPP Partai NasDem. Bpk Surya Paloh
Terbanding/Tergugat II : Mahkamah Partai Nasdem
Terbanding/Tergugat III : Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Sumatera Selatan

- Anang Rosadi (Penggugat) Melawan- Ketua KPU RI (Tergugat I)- Ketua DPP Partai Nasdem (Tergugat II)- Ketua DPW Partai Nasdem Prov Kalsel (Tergugat III)

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi DEWAN PIMPINAN ACEH PARTAI ACEH, tersebut;- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Sgi tanggal 27 Februari 2018;MENGADILI SENDIRI:Dalam Eksepsi:- Menerima eksepsi Tergugat;Dalam Provisi:- Menolak gugatan provisionil dari Para Penggugat;Dalam Pokok Perkara:1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tersebut tidak dapat diterima;2.

DEWAN PIMPINAN ACEH PARTAI ACEH VS 1. ROSMINI, A.Md, DKK

PUTUSANNomor 847 K/Pdt.SusParpol/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAHAGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkatkasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:DEWAN PIMPINAN ACEH PARTAI ACEH, berkedudukan diJalan Dr. Mr. T. Muhammad Hasan, Gampong Blang Cut,Lueng Bata, Kota Banda Aceh Cq.

DEWAN PIMPINANWILAYAH PARTAI ACEH Kabupaten Pidie, berkedudukan diJalan Lingkar KeunireSigli, diwakili oleh Sarjani Abdullah,selaku Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh KabupatenPidie, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada M. SyafiiSaragih, S.H., Advokat, pada Kantor AdvokatPenasihatHukumKonsultan Hukum Mohd.

Aceh (DPAPA) Nomor 021/KPTSDPA/Ix/2017,Nomor 022/KPTSDPA/Ix/ 2017, Nomor 023/KPTSDPA/Ix/2017, Nomor024/KPTSDPA/Ix/2017, tanggal 8 September 2017 tentang UsulanPengantian Anggota DPR Kabupaten Pidie Dari Partai Aceh Priode20142019, tidak disertai lampiran surat keputusan pengadilan yangtelah berkekuatan hukum tetap (inkracht) tentang Para Penggugat.Memerintahkan Tergugat untuk mencabut usulan dari Dewan PimpinanWilayah Partai Aceh (DPWPA) Kabupaten Pidie Nomor 02/DPW.PAKP/In/VIII/2017 tanggal 24

Menyatakan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPAPA) Nomor 021/KPTSDPA/IX/2017, Nomor 022/KPTSDPA/IX/ 2017,Nomor 023/KPTSDPA/IX/2017, Nomor 024/KPTSDPA/IX/2017, tanggal8 September 2017 tentang Usulan Pengantian Anggota DPR KabupatenPidie Dari Partai Aceh Priode 20142019, tidak mempunyai kekuatanhukum mengikat;4.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Dewan PimpinanAceh Partai Aceh (DPAPA) Nomor 021/KPTSDPA/IX/2017, Nomor022/KPTSDPA/IX/2017, Nomor 023/KPTSDPA/IX/2017, Nomor024/KPTSDPA/IX/2017, tanggal 8 September 2017 tentang UsulanPengantian Anggota DPR Kabupaten Pidie Dari Partai Aceh Priode20142019;5. Menyatakan Para Penggugat adalah sah sebagai Anggota DPRK PidiePeriode 20142019;6.

NURDIN vs KETUA DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

., dan telah terdaftar di Mahkamah Agung dengan Register PerkaraNo. 333 K/Pdt.Sus/ 2012, dalam perkara antara:NURDIN, Wakil Ketua DPC PPP Kabupaten Mamuju, bertempattinggal di Galung, Desa Kalukku, Kecamatan Kalukku, KabupatenMamuju;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;melawan:KETUA DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI PERSATUANPEMBANGUNAN, selaku Pimpinan Harian Partai PersatuanPembangunan Kabupaten Mamuju, dalam hal ini memberi kuasakepada MUHAMMAD HATTA, SH., Advokat pada M.

Hj HUZULIAMELAWANDEWAN PIMPINAN PARTAI INDONESIA SEJAHTERA (DPP-PIS)

politikatas nama Penggugat oleh karena Penggugat telahmengundurkan diri sebagai anggota partai politik IndonesiaSejahtera dan menjadi Calon Legeslatif dari Partai lain dansaat ini sebagai daftar calon tetap anggota DPRD Kota bauBau ;Bahwa sesuai ketentuan UndangUndang Partai PolitikNomor 2 Tahun 2011 bahwa keanggotaan partai politiksuatu partai dinyatakan berhenti jika anggota partai Politiktersebut pindah partai dan mengundurkan diri, Penggugatdalam konteks gugatan ini telah pindah partai danmengundurkan

partai setiap surat yang ditujukan padaanggota partai harus mencantumkan identitas lengkap termasuk NomorKeanggotaan Partai.

GUGATAN OBSCUR LIBELS ;Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas oleh karena tidakmempunyai dasar hukum dan tidak menjelaskan ketentuan hukum apa yangtelah dilanggar oleh Tergugat ;1617DALAM POKOK PERKARA:Bahwa sesuai ketentuan UndangUndang Partai Politik Nomor 2 Tahun2011 bahwa keanggotaan partai politik suatu partai dinyatakan berhenti jikaanggota partai Politik tersebut pindah partai dan mengundurkan diri,Penggugat dalam konteks gugatan ini telah pindah partai danmengundurkan diri sebagai

Menjadi anggota partai politik lainserta 4.

dalam hal ini adalah Partai IndonesiaSejahtera;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU NO.2Tahun 2011 tentang Partai Politik dinyatakan bahwa perselisihan Partai Politikdiselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimaa diatur dalam Ad dan ART;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2)UU NO.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dinyatakan bahwa penyelesaianperselisihan internal Partai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukanoleh Mahkamah Partai

PERI PRATAMA, SH >< DPP PARTAI KARYA PEDULI BANGSA dkk

DPP PARTAI KARYA PEDULI BANGSA (PKPB) Cq. DPD I PKPBPROPINSI LAMPUNG Cg. DPD Il PKPB KABUPATEN TULANGBAWANG, berkedudukan di Jalan Negara Gunung Sakti No.53 MengQala; Semula Tergugat I, sekarang Terbanding I; 2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATENTULANG BAWANG, beralamat di Jalan Cemara Menggala; Semula Tergugat Il, sekarang Terbanding Il; Page of 63.

Penggugat:
Nofrizon
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat
2.Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Sumatera Barat

DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL KOTA SOLOK2. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL

pelanggaranatas AD/ART Partai..

Anggota Partai Politik diberhentikankeanggotaanya dari Partai apabila : a. Meninggal dunia, b.Mengundurkan diri secara tertulis, c.

2011 tentang Partai Politikyang isinya Perselisihan Partai Politik diselesaikan dengan caramusyawarah mufakat.3.

oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam ADdan ART.

sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

M.Comm
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERINDRA
2.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GERINDRA NTB

- Menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebu di atas sebelum ada putusan Mahkamah Partai atau sebutan lain yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- ARPANUL HAKIM (PENGGUGAT)- Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP-PPP), (TERGUGAT I)- Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Propinsi Sumatera Utara (TERGUGAT II)- Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Padang Lawas (TERGUGAT III)

Bahwa adapun isi Pasal 32 UU No. 2 Tahun 2011 tersebut adalah sebagaiberikut :1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur didalam AD dan ART;2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politikatau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;3) Susunan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;Halaman 9Putusan

Bahwa Penggugat tidak lagi berhak bertindak untuk danmengatasnamakan Partai Persatuan Pembangunan sejakdikeluarkannya SK No. 071/SK/DPP/C/VIII/2014 tanggal 19 Agustus2014 sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c AnggaranRumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan Jo Pasal 10 ayat (4)huruf a Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan;4.

perselisinan / persoalan internal partai politik, sebabPenggugat dahulunya adalah anggota Partai Persatuan Pembangunandan Tergugat adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai PersatuanPembangunan;Bahwa secara hukum, partai politik mempunyai indenpedensi untukmengurus rumah tangga organisasi secara mandiri, hal ini diatur dalam :1) Pasal 12 huruf b UU No. 2 tahun 2008, yang berbunyi: Partai Politikberhak mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secaramandiri;2) Pasal 32 ayat (1)UU Nomor 2 Tahun 2011

tentang Perubahan AtasUU No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, yang berbunyiPerselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur dalam AD dan ART;3) Pasal 32 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan AtasUU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang berbunyi :Penyelesaian perselisihann internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politikatau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;4) Surat Edaran

Bahwa adapun isi Pasal 32 UU No. 2 Tahun 2011 tersebut adalah sebagaiberikut :1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur didalam AD dan ART;2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politikatau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik3) Susunan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;4) Penyelesaian perselisinan