Sulfi Hendra;Setelah selesai masa jabatan 2 2 tahun pertama sebagai Anggota DPRDKota Lubuklinggau 2009 2014 tersebut tidak akan terjadi prosespergantian antar waktu (PAW) atas diri saya sebelum berakhirnya masajabatan 2 2 tahun pertama tersebut;Hal. 3 dari 15 hal Put.

) atas diri PENGGUGATyang ditujukan kepada DPP PKB di Jakarta, selanjutnya DPP PKB di Jakartatanpa mengadakan konfirmasi dan penelitian lebih lanjut dengan PENGGUGATdengan kewenangan yang ada padanya mengeluarkan surat No. 10781/DPP03/V/B.1/VI/2012 tertanggal 19 Juni 2012 Perihal: Persetujuan Pergantian AntarWaktu (PAW) Anggota DPRD Kota Lubuklinggau An.

Sulaiman yang hanyaberdasarkan : Surat DPC PKB Kabupaten Lubuklinggau yang ditujukan kepadaDPW PKB Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 128/DPC03/V/A.1/V2012tertanggal 30 Mei 2012 perihal Mohon Rekomendasi Pergantian Antar Waktu(PAW) a/n. M. Sulaiman Anggota DPRD Kota LubuklinggauHal. 4 dari 16 hal Put. Nomor .....

Majelis Hakim untuk mengeluarkanpenetapan yang menyatakan menangguhkan dan menunda proses rencana PAW(PENGGUGAT)) dari Partai Pembangkitan Bangsa sebagai anggota DPRD KotaLubuklinggau masa jabatan tahun 2009 2014 kepada Drs. Sulfi Hendrasebelum ada keputusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap (I/nkracht) dariPengadilan Negeri Lubuklinggau;Hal. 5 dari 15 hal Put.

Majelis Hakim untuk mengeluarkan penetapan yang menyatakanmenangguhkan dan menunda proses rencana PAW (PENGGUGAT) dari PartaiPembangkitan Bangsa sebagai anggota DPRD Kota Lubuklinggau masa jabatan tahun2009 2014 kepada Drs.

Tergugat mengeluarkan keputusanperesmian Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD dalam keadaanaktif, menyetujui mekanisme PAW anggota DPRD. Tergugat dalam menerbitkankeputusan peresmian mestinya sudah mengetahui jalan atau mekanisme yangtepat dari PAW anggota DPRD.

Huruf f menyebutkan : dilakukan rekomendasi PAW oleh Dewan PengurusKabupaten Partai Demokrasi Kebangsan Kabupaten Barito Utara(selanjutnya disebut DPK PDK) pada tanggal 19 Agustus 2013 melalui suratnomor PDK/PBU/43/VIIV/2013;b. Huruf g menyebutkan : dilakukan pemberhentian oleh DPK PDK padatanggal 12 September 2013 melalui surat nomor PDK/SKBU/44/IX/2013;Telah terjadi proses yang salah sebelum diterbitkannya objek sengketa yaknidilakukannya PAW terlebih dahulu kemudian pemberhentian.

Barito Utara, PerihalB.15/293/2013 Pengganti Antar Waktu (PAW)c 30 Oktober 2013 Ketua Komisi Pemillihan Umum (KPU)243/KPU.Kab020/X/2013 Kab. Barito Utara, Perihal PAW AnggotaDPRD Kab. Barito Utara dari PartaiDemokrasi Kebangsaand 30 Oktober 2013 KPU Kab. Barito Utara, Perihal Beritaacara tentang pemeriksaan pemenuhanpersyaratan calon PAW Anggota DPRDKab. Barito Utara hasil Pemilihan UmumTahun 2009 29.

/PPSJ/029/VV2013tertanggal 14 Juni 2013 Perihal PAW (Pergantian AntarWaktu) Saudara H.

Perihal PAW (Pergantian AntarWaktu) Saudara H.

sebagaipelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik dan menyalahgunakankewenangan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan tersebut di atas ;Bahwa berhubung pengajuan penggantian antar waktu atas dirt Penggugat darikedudukannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenTrenggalek oleh Tergugat kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Trenggalekdimaksud, nyatanyata telah bertentangan dengan peraturan perundangundangan, maka konsukuwensi hukumnya adanya Usulan/ pengajuan PAW

20123NegeriPerkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan oleh PengadilanNegeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Makamah Agung paling lama 30 hari(tiga puluh hari) sejak memori kasasi terdaftar di Kepaniteraan MakamahAgung ;bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohon kepada PengadilanTrenggalek agar memberikan putusan sebagai berikut :DALAM PROVISI :Menetapkan, menunda/menangguhkan usulan/pengajuan PAW

(Penggantianantar waktu) atas diri Penggugat dari kedudukannya sebagai Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek oleh DPRD KabupatenTrenggalek sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;Memerintahkan Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Trenggalek untuk segeramemberitahukan Penetapan Penundaan/Penangguhan tentang Usulan/Pengajuan PAW (Penggantian Antar waktu) Penggugat dari kedudukannyasebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Trenggalekkepada DPRD Kabupaten Trenggalek dan atau instansiinstansi terkait ;DALAM POKOK PERKARA :123Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;Menyatakan, usulan/pengajuan PAW (Penggantian Antar Waktu) atas diriPenggugat dari kedudukannya sebagai anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Trenggalek oleh Tergugat kepada Pimpinan DPRDKabupaten Trenggalek berdasarkan Surat Nomor : PAN/13/TL/B/KS/08/VII/2011 tertanggal 15 Agustus 2011 adalah merupakan pelanggaran terhadap hakanggota Partai Politik

(penggantian antarwaktu) atas diri Penggugat dari kedudukannya sebagaianggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenTrenggalek oleh Tergugat kepada pimpinan DPRDKabupaten Trenggalek berdasarkan surat nomor: PAN/13/TL/B/KS/08/VUI/ 2011 tertanggal 15 Agustus 2011adalah merupakan pelanggaran terhadap hak anggotapartai politik dan penyalahgunaan kewenangan ;3 Menyatakan usulan/pengajuan PAW (penggantian antarwaktu) atas diri Penggugat dari kedudukannya sebagaianggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Penggugat oleh Tergugat atas dasar SK Masa Tugasserta dilaksanakannya proses PAW tersebut oleh Para Turut Tergugat adalah merupakanPerbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad) karena bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku, sebagai berikut :a Bahwa berdasarkan ketentuan PAW sebagaimana diatur dalam Pasal 383UURI No.27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, terdapat 3(tiga) persyaratan pemberhentian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kotayakni : meninggal dunia,

mengundurkan diri atau diberhentikan, berkenaanaturan tersebut jelas terbukti tidak terdapat dasar hukum Pengajuan PAW atasdasar Keputusan Pembagian Paruh Waktu Masa Tugas Anggota Dewan,sehingga pengajuan PAW demikian tidak berdasarkan hukum dan harusditolak, oleh karenanya Tindakan Tergugat dan Para Turut Tergugat yangtetap memproses PAW atas diri Penggugat berdasarkan SK Tergugat perihalPembagian Paruh Waktu Masa Tugas Anggota DPRD adalah perbuatanmelawan hukum ;b Bahwa SK Pembagian Paruh Waktu

Penggugatmerupakan perbuatan melawan hukum ;17 Bahwa hingga saat ini Proses PAW atas diri Penggugat masih berlangsung dan sedangdiproses oleh Para Turut Tergugat, oleh karenanya Penggugat menarik Para TurutTergugat IV (Ketua DPRD Kota Tanjung Pinang, Walikota Tanjung Pinang, GubernurKepulauan Riau dan Ketua KPUD Kota Tanjung Pinang) selaku pihakpihak yangberwenang memproses pengajuan PAW atas diri Penggugat oleh Tergugat ( vide UURINo. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD jo Peraturan PemerintahNo

( bukti P11.1 );23 Foto copy Surat Rain Maker No.010/SP/RMA/XI/2012 tanggal 9 Nopember2012 perihal Permohonan Penundaan PAW ( bukti P11.2 );24 Foto copy Surat Rain Maker No.013/SP/RMA/XI/2012 tanggal 9 Nopember2012 perihal Permohonan Penundaan PAW ( bukti P11.3 );25.

Foto copy Surat Rain Maker No.018/SP/RMA/XI/2012 tanggal 9 Januari 2013perihal Permohonan Penundaan PAW( bukti P11.4 );26 Foto copy Surat Rain Maker No.No.017/SP.ISus/RMA/XI/2012 tanggal 27Nopember 2012 Permohonan Penundaan PAW( bukti P11.5 );27 Foto copy Surat Rain Maker No. 09/SP/RMA/XI/2012 tanggal 9 Nopember2012 perihal Permohonan Penundaan PAW( bukti P11.6 );28 Foto copy Surat DPRD Kota Tanjung Pinang No.191/DPRD/2012 tanggal 28Nopember2012 perihal PAW Anggota DPRD Kota Tanbjuyng pinang an Jamal

surat dari PNBK Kabupaten Lingga sesuai Nomor : 06 /DPCPNBK / KL / 2808 Perihal meminta laporan kinerja legislator PNBKkabupaten Lingga tertanggal 28 Februari 2008 ;e 1 (satu) lembar surat keputusan Nomor : SK 258/DPPPNBK/KPTSIV/2008 tentang Pemecatan dan Pencabutan kartu tanda anggota PNBKatas nama VONNY ENGELIN LUMEMPOUW tanggal 22 April 2008 yangdikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat PNBK (Partai Nasional BantengKemerdekaan) ;e 2 (dua) lembar surat perihal rekomendasi Penggantian Antar Waktu(PAW

Daerah Kepulauan RiauPNBK ;e 2 (dua) lembar Surat Perihal Laporan Permohonan Penegasan PAWsesuai Nomor : 010 / DPC.PNBK / INT / Il / 2008 tertanggal 27 Maret2008 yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten LinggaPNBK ;e 1 (Satu) surat keterangan nomor : 070 / DPRD 124 yang diterangkanWakil Ketua DPRD Kabupaten Lingga tertanggal 22 Maret 2008 ;e Surat Keterangan Nomor : 070 / DPRD 137 yang diterangkan WakilKetua II DPRD Kabupaten Lingga tertanggal 3 Juni 2008 ;e Surat sanggahan tentang PAW

VONNY ENGELIN LUMEMPOUW,S.E., kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lingga tertanggal 20 Mei2008 ;e Surat sanggahan tentang PAW Hj.

., kepada Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Lingga tertanggal 20 Mei2008;e 1 (satu) eksemplar koran / Surat Kabar Mingguan Radar Kepri edisi 50tahun II minggu IV 2 (dua) lembar surat dari DPD PNBK Kepri perihalRekomendasi PAW Nomor Surat 108 / DPD.PNBK / REC / 08 tertanggal14 April 2008;e Mei 2008 yang dikeluarkan Surat kabar Radar kepri;e 2 (dua) lembar surat dari DPCPNBK Kabupaten Lingga perihal : Laporandan Permohonan Penegasan antar waktu yang dikirim ke DPDPNBKNomor surat 010 / DPC.PNBK/ INT / II

No. 365 K/Pid/2011e Surat Keterangan Nomor : 070 / DPRD 137 yang diterangkan WakilKetua II DPRD Kabupaten Lingga tertanggal 3 Juni 2008 ;e Surat sanggahan tentang PAW Hj. VONNY ENGELIN LUMEMPOUW,S.E., kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lingga tertanggal 20 Mei2008 ;e Surat sanggahan tentang PAW Hj.

L;Bahwa Pimpinan DPRD Kabupaten Gowa selaku TERGUGAT Sampai saatGugatan ini dalam tahap Mediasi dan perbaikanmaret 2014 belummelaksanakan usulan PAW sebagaimana mestinya, hanyamelakukan suratmenyurat ke KPUD kab, Gowa namun tidak melengkapi kelengkapan berkassehingga bagaikan bola pimpong antara Pimpinan DPRD kab, Gowa denganKPUD Kab, Gowa sehingga proses PAW belum terproses sebagaimanaselayaknya.Bahwa perbuatan TERGUGAT jelasjelas merugikan PENGGUGAT baik secaraMoril maupun secara Materiildan telah

(delapan Ratus juta Rupiah) Atas keterlambatan Proses PAW, danRp. 2.000.000.000.

Sehingga pertimbangan JudexFactie Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menganggap putusan MahkamahPartai Demokrat yang menjatuhkan sanksi pemberhentian kepada ANDI LUKMAN,MM dari keanggotaan Partai Demokrat dapat langsung dilaksanakan atau dijadikanacuan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Gowa dalam memproses Pergantian AntarWaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Gowa dari Fraksi Partai Demokrat atasHal. 14 dari 24 hal.

) terhadap ANDILUKMAN, MM., malah tidak menghendaki untuk dilakukan PAW terhadap yangbersangkutan.

Untuk itu, sangatlah keliru jika Judex Factie Pengadilan NegeriSungguminasa malah menyalahkan Tergugat serta membebankan pembayaran gantirugi kepada Tergugat atas tidak dilaksanakannya PAW terhadap ANDI LUKMAN,MM., sementara tidak dapat dilakukannya PAW terhadap yang bersangkutan karenaDewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Gowa selaku pihak yangberwenang mengusulkan PAW tidak menghendaki untuk dilakukan PAW terhadapkadernya tersebut;Hal. 17 dari 24 hal.

Effendy Choirie dari Keanggotaan Partai KebangkitanBangsa yang ditandatangani oleh Tergugat;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan DPP PKB No. 7177/DPP02/V/A.1/III/2011, kemudian pada tanggal 7 Maret 2011 Tergugat mengajukan Surat Nomor:7193/DPP03/V/A.1/IM/2011 tertanggal 7 Maret 2011 perihal PermohonanPergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRRI atas Nama Dr. H. A. EffendyChoirie dengan calon pengganti Drs. H.

Demikian pula SuratNomor: 7193/DPP03/V/A. 1/III/2011 perihal Permohonan Pergantian AntarWaktu (PAW) Anggota DPRRI atas Nama Penggugat;Bahwa Tergugat dengan sengaja tidak memberi ruang dan kesempatan kepadaPenggugat untuk melakukan pembelaan yang berkaitan dengan pemberhentiantersebut di tingkat internal partai;Surat Keputusan DPP PKB No. 7177/DPP02/V/A. 1/III/2011 tentang PenetapanPemberhentian Dr. H. A.

Effendy Choirie dari keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa.Berdasarkan Surat Keputusan Tergugat a quo kemudian pada tanggal 7Maret 2011 Tergugat mengajukan Surat Nomor: 7193/DPP03/V/A.1/III/ 2011perihal Permohonan PAW Anggota DPR RI atas nama Dr. H. A. EffendyChoirie dengan calon pengganti Drs. H.

Selain dari pada itu, dasarhukum PAW diatur dalam Pasal 16 Undangundang No. 2 Tahun 2011 tentang PAWanggota DPR;Dengan demikian Judex Facti hanya mempertimbangkan Pasal 213 ayat 2 huruf eUndangUndang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Pasal16 Undangundang No. 2 Tahun 2011 dalam pertimbangannya;Bahwa oleh karena Judex Facti hanya mempertimbangkan kewenangan partaitentang PAW Pasal 213 ayat 2 huruf c UndangUndang No. 27 Tahun 2009 tentangMPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Pasal 16 Undangundang

maka berakibat batal demi hukum;Oleh karenanya UndangUndang memberikan ruang untuk mengujinya baik diMahkamah Partai maupun di Pengadilan agar pemberhentian sebagai anggota partaiyang dilanjutkan dengan usulan PAW tidak dilakukan secara sewenangwenang olehpartai politik;Bahwa mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 38/PUUVIII/ 2010berbunyi: 3.17.5 Bahwa meskipun partai politik berwenang melakukan PAW bagianggotanya yang bertugas sebagai anggota DPR/DPRD namun di dalampelaksanaannya haruslah

Surat Tergugat Nomor:10/DPP PKPI/U/PAW/VIII/2017 tentangSuratTindak Lanjut Usulan Pencabutan Keanggotaan Partai dan Penggantianantar Waktu anggota DPRD Kab.Siak, Kota Dumai dan Kab.Rokan Hilir,tertanggal 16 agustus 2017;b. Surat Tergugat II Nomor: 131/DPN PKP IND/IX/2017, tertanggal 05September 2017, tentang Persetujuan Penggantian Antar waktuPenggugat sebagaiAnggota DPRD Kab.

Rokan Hilir, dan Surat Nomor:181/DPN PKP IND/XI/2017, tertanggal 21 November 2017 tentangPenjelasan Status Kepengurusan dan PAW;c. Surat Tergugat Ill Nomor:072/DPK PKPI/Rohil/I/2018, tertanggal 10Januari 2018, tentang hal Penunjukan PAW Sdr.Efrata Ginting Dapil 2(dua) Anggota DPRD Rokan Hilir kemudian menunjuk PAW. sdr.IshaqYunus Dapil 1 (Satu) dari PKP Indonesia Kab. Rokan Hilir;6.

Bahwa Tergugat II menerbitkan surat pada tanggal 21 November 2017Nomor: 181/DPN PKP IND/XI/2017, prihal penjelasan statuskepengurusan dan PAW pergantian atasnama Penggugat oleh saudaraIshaq Yunus yang berasal dar daerah pemilihnan (Dapil) yang berbeda,kepada ketua DPRD Kab.Rokan Hilir yang ditanda tangani olehTergugat Il, di Jakarta;.

Bahwa Tergugat Ill telah menerbitkan surat Nomor: 072/DPKPKPI/Rohil/I/2018, dalam Hal Penunjukan PAW saudara Penggugatdengan Poin 1 huruf a, b, c, d, e dan F masingmasing telahmengundurkan diri dari keanggotaan Partai PKPI Kabupaten RokanHilir, dan pada Poin 2 Bahwa Tergugat III menunjuk PAW anggotaDPRD Kab.Rokan Hilir atas nama saudara Ishaq Yunus Dapil dariPKPI Kab.Rokan Hilir yang ditanda tangani oleh Tergugat Ill, padatanggal 10 Januari 2018 di Bagan Siapiapi;.

RokanHilir, dan Surat Nomor: 181/DPN PKP IND/XI/2017, tertanggal 21November 2017 tentang Penjelasan Status Kepengurusan dan PAW;Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Tergugat III Nomor:072/DPKPKPI/Rohil/I/2018, tertanggal 10 Januari 2018, tentang hal PenunjukanPAW Sdr.Efrata Ginting Dapil 2 (dua) Anggota DPRD Rokan Hilir kKemudianmenunjuk PAW sdr.

Bahwa tindakan Tergugat yang tidak memberikan keputusan atas permohonanpergantian antar waktu (PAW) Anggota DPR RI dari PKB atas nama Dr. HAEffendy Choirie dan Hj.

Bahwa karena Tergugat tidak memberikan tanggapan atau jawaban atas suratPenggugat yakni menolak untuk meneruskan usulan Penggugat perihal PergantianAntar Waktu ( PAW) Anggota DPR RI a/n. Dr. HA Effendy Choirie dan Hj.

Lily Chadidjah Wahid dengan Calon Pengganti JazilulFawaid, SQ., tanggal 7 Maret 2011 dan Nomor Surat : 7193/DPP03/V/A.1/MI/2011 Perihal: Permohonan PAW Anggota DPR RI Atas NamaDr.H.A. Effendy Choirie dengan Calon Pengganti Drs. H.

Bukti TII 7Partai Kebangkitan Bangsa, (foto kopi dari foto kopi) ; : Surat Nomor : 7190/DPP03/V/A.1/III/2011 PerihalPermohonan PAW Anggota DPR RI Atas Nama Hj.

Effendy Choirie sudah diberhentikan dari pengurusan PKB,dan diikuti dengan surat permohonan PAW ; Bahwa setahu saksi Dr. HA. Effendy Choirie sudah berkalikali mengajukan gugatan ke PN Pusat ; Bahwa yang saksi ketahui gugatan Dr. HA.

Bahwa gugatan Penggugat adalah salah alamat karena Tergugat IV(empat) menerbitkan Surat Tertanggal 3 Januari 2011 Nomor : 170/06/DPRD/2011 Perihal Permohonan Verifikasi Calon Pengganti Antar Waktu(PAW) a.n. Sdr.

Bahwa gugatan Penggugat adalah salah alamat karena TergugatIV (empat) menerbitkan Surat Tertanggal 3 Januari 2011 Nomor :170/06/DPRD/2011 Perihal Permohonan Verifikasi Calon PenggantiAntar Waktu (PAW) a.n. Sdr.

Saifuddin dan Surat Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo Nomor.170/06/DPRD/2011, tertanggal 3 Januari 2011 tentang Permohonan VerivikasiPersyaratan Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) atas nama Sdr.

44Dalam PAW anggota DPRD Kabupaten/kota ditentukan secara jelasterhadap anggota DPRD Kabupaten/Kota yang digantikan antar waktu,setelah melalui verifikasi administrasi. Bersifat Individual, karena anggotaDPRD Kabupaten yang digantikan jelas tentang siapa orang yang dituju.Bersifat final (definitif) setelah pengajuan PAW tersebut diresmikan olehgubernur dengan mengeluarkan keputusan peresmian PAW anggota DPRD,maka pada saat itu sudah dinyatakan berlaku;6.

PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota yang telah dikeluarkan keputusannyaoleh Gubernur, menimbulkan kedudukan anggota DPRD Kabupaten/Kotabersangkutan tidak lagi sama sebelum ia diberhentikan.

Bahwa kesalahan prosedur iniSepatutnya ditujukan kepada DPP dan DPC Partai Demokrat yangmemutuskan dan mengusulkan PAW dan bukan merupakan kesalahanTergugat yang tidak berurusan dengan masalah Internal Partai Demokrat(Putusan halaman 58));2. Bahwa Penggugat terlibat masalah narkoba sebagai pengguna (Bukti T6)dan karena sebagai pengguna yang dianggap sebagai korban, diselesaikandengan cara rehabilitasi adalah merupakan fakta.

Bahwa sebab bergulirnya kasus ini adalah diawali Penggugat yangHalaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 72/B/2017/PT.TUNMDNFormul02/Proksi01/KIMtertangkap razia narkoba oleh BNN Propinsi Sumatera Selatan, sehinggasetelah melalui berbagai tahapan proses bermuara pada PAW oleh DPPPartai Demokrat lewat Surat Keputusan Nomor 44/SKDPP.PD/V/2016tanggal 31 Mei 2016 (Bukti T3) dan Surat usulan DPC Partai DemokratKabupaten Banyuasin kepada Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin perihalPAW (Bukti Th 4); === === ==

= Menimbang,bahwa sampai disini secara materiil sebab dan akibat yang melatar belakangiterbitnya obyek perkara adalah dikarenakan ulah/perbuatan Penggugat sendiri(nuansa perbuatan pidana dalam hal ini Narkoba) sehingga terkena sanksiberupa PAW oleh internal Partai Demokrat (nuansa politik dalam hal ini PAW).Bahwa dengan kata lain Partai Demokrat mulai DPP, DPD Provinsi, dan DPCKabupaten telah merespon hal ini.

Bahwa akibat hukum berupa PAW atasnama Penggugat yang diganti dengan Sdr. Sahiridi, ini merupakankebijakan/kehendak dari DPP Partai Demokrat; 5).

Bahwaberdasar PAW yang diputuskan DPP Partai Demokrat maka DPC sPartaiDemokrat Kabupaten Banyuasin mengusulkan PAW ke DPRDKabupaten Banyuasin, dan DPRD Kabupaten Banyuasin meneruskan keGubernur Sumatera Selatan melalui Bupati Banyuasin yang akhimyaBupati Banyuasin meneruskan ke Gubernur Sumatera Selatan dan terbitlahSK obyek perkara (Bukti T3,T4,T5,T2,T 1 ) Menimbang,bahwa pada tahapan inimenunjukkan bahwa latar belakang terbitnya SK obyek perkara serta akibathukum dari penerbitan SK obyek perkara

Jasman Ranidan Tergugat I (DPP Partai Demokrat) menyetujuinya berdasarkan rekomendasi dariDPD Partai Demokrat Aceh sebagaimana dimaksud dalam posita 12 di atas,sehingga menerbitkan Surat Nomor 145/INTDPP.PD/VII/2010 tertanggal 12Agustus 2010 perihal Penundaan Proses PAW;Bahwa selanjutnya Tergugat II telah diberhentikan sebagai Ketua DPC PartaiDemokrat Kabupaten Bireuen dan mengangkat Sdr. Aminullah Amin, S.Sos.

Jasman Rani (Penggugat) dengan Tergugat II yangditujukan kepda Pimpinan DPRK Bireuen;Bahwa terhadap Surat Nomor 02/DPC.PD/PAW/II/2012 tanggal 8 Februari 2012kepada Pimpinan DPRK Bireuen sebagaimana yang dimaksud pada posita 16 di atasadalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum serta batal demi hukum, karena bukanditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Bireuenyang sah, tetapi ditandatangani oleh Tergugat II (M. Ali M. Amin) dan Tergugat III(Ismuhar, SKM.)

Surat DPD Partai Demokrat Provinsi Aceh Nomor 28/SK/DPD.PD/DPC/VII/2010 tanggal 30 Juli 2010;Bahwa terhadap SK dari Tergugat I dengan Nomor 73/SK/DPP.PD/DPC/III/ 2012tertanggal 10 Maret 2012, DPC Partai Demokrat Kabupaten Bireuen yang sah telahmenerbitkan Surat Nomor 063/Pen/DPC.PD/Bir/2012 tanggal 07 Juni 2012 tentangPeninjauan Kembali PAW terhadap Penggugat, oleh karenanya tidak ada alasanhukum bagi KIP Kabupaten Bireuen, DPRK Bireuen dan pihak lainnya untukmelanjutkan proses PAW terhadap Penggugat

Rani sebagai Anggota Partai Demokrat;e Surat Nomor 61/EXT/DPP.PD/IV/2010 tanggal 14 April 2010, tentangUsulan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRK Bireuen atasnama Jasman A.

Rani;e Surat Nomor 30/INT/DPP.PD/IV/2010 tanggal 19 April 2010 tentangInstruksi Pelaksanaan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) AnggotaAnggota DPRD di Provinsi Aceh;e Surat Nomor 145/INT/DPP.PD/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010, tentangPenundaan Proses Pemberhentian Antar Waktu (PAW) AnggotaAnggotaDPRD AnggotaAnggota DPRD di Provinsi Aceh;e Surat Nomor 129/INT/DPP.PD/I/2012 tanggal 24 Januari 2012, tentangPenyelesaian Sengketa Internal Pileg 2009;Adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;8Menyatakan

BARAT, berkedudukan diLabuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten ManggaraiBarat;Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan PengadilanNegeri Labuan Bajo dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikanputusan sebagai berikut:Dalam Provisi: Menunda proses Pergantian Antar Waktu (PAW

Menyatakan usulan PAW Para Tergugat adalah tindakan perbuatanmelawan hukum. Menyatakan hukum Penggugat adalah kader Partai Bulan Bintang yangtelah melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan dalam AD dan ARTmaupun Instruksi DPP Partai Bulan Bintang.

Surat A.017/DPW NTTSek/VIII/2016 tertanggal 11 Agustus 2016,berprihal : Instruksi PAW, yang ditujukan kepada Ketua DPC PartaiBulan Bintang Mangarai Barat.b. Suratnya Nomor B.014/DPW NTTSek/X/2016 tanggal 18 Oktober2016 berprihal : Penegasan PAW ADPRD yang ditujukan kepadaKetua DPRD Kabupaten Mangarai Barat.c.

Pengantar Rekomendasi DPP yang ditujukan kepadaKetua DPRD Manggarai BaratMenghukum Tergugat II untuk segera mencabut dan/atau membatalkanSurat Nomor 07/E/DPC.PBBMABAR/IX/2016 tanggal 19 September2016 berprihal Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD dari Partai BulanBintang Atas Nama Agustinus Galut ditujukan kepada Ketua DPRDKabupaten Manggarai Barat.Menghukum Tergugat III untuk segera mencabut dan/atau membatalkanSurat Nomor A259/DPPSek/04/1438 H tertanggal 31 Januari berprihalPersetujuan Penetapan PAW

perjuangan dan pengorbanan yangkeras baik pengorbanan tenaga, waktu dan dana yang tidaksedikit untuk dapat duduk sebagai Anggota DPRDKabupaten Kayong Utara yang mewakili konstituen/pemilih sejumlah Suara Sah Pemilih sebanyak 1048 suaradan bukan hasil pemberian atau adanya belas kasihan dariTergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dimana apabilaTergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berusahamelakukan upayaupaya Pemberhentian Antar Waktuterhadap Penggugat untuk dilakukan Pergantian AntarWaktu (PAW

yang dalam PEMILULegislatif Tahun 2009 masuk Daftar Calon AnggotaDPRD Kabupaten Kayong Utara Daerah PemilihanKayong Utara 1 yang hanya memperoleh Suara Sahsebanyak 360 Suara saja ;Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II danTergugat III yang bertentangan dengan asas kepatutan,ketelitian dan sikap hatihati yang seharusnya dimilikiseseorang dalam kehidupan bermasyarakat yang baik sertamelanggar Hak subjektif orang lain dan Melawan Hukumdalam usahausaha untuk melakukan Pergantian AntarWaktu (PAW

) menimbulkan kerugian bagi Penggugatberupa kerugian Materil dan Immateril dengan perinciansebagai berikut :a Kerugian Materil :Yakni kerugian jika terjadi PAW dari Penggugat untuk dilakukan PenggantianAntar Waktu kepada AKHMAD SUANDI yang dalam PEMILU LegislatifTahun 2009 masuk Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten Kayong UtaraDaerah Pemilihan Kayong Utara 1 yang hanya memperoleh Suara Sahsebanyak 360 Suara saja yang akan dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat IT danTergugat HI secara Melawan Hukum akan

K/Pdt.Sus/20121010alasan yang jelas dan tanpa diberikan Surat Peringatan terlebihdahulu kepada Penggugat serta Penggugat tidak pernahdiberikan/tidak pernah menerima dan tidak pernah mengetahuiadanya Surat Keputusan tersebut adalah perbuatan yangbertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan sikap hatihati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam kehidupanbermasyarakat yang baik serta melanggar Hak subjektif oranglain dan Melawan Hukum dalam usahausaha untukmelakukan Pergantian Antar Waktu (PAW

DimanaBukti Surat yang keliru atau tidak dipertimbangkan yaitu :Copy Surat dari Dewan Pengurus Nasional Partai Demokrasi Kebangsaan yangditujukan kepada Ketua Umum DPP PDK Provinsi Kalimantan Barat Nomor :PDK/A/PPSJ/167/V/2011 tanggal 30 Mei 2011 perihal : PAW (PergantianAntar Waktu) Saudara RUDIANSYAH, Anggota DPRD Kabupaten KayongUtara (Bukti P8 = Identik dengan Bukti TI, TIl, T.1M18).

Saksi RUBIYA AHYA ALIAS AYA, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 pukul 02.30 WIB dirumah Saksi di Dusun VII Desa Air Hitam Kecamatan GebangKabupaten Langkat Terdakwa telah mengambil sepeda motor HondaBeat warna merah putin dengan pelat nomor BK 6373 PAW milik Saksitanpa jjin; Bahwa Terdakwa menghidupkan sepeda motor menggunakan kuncisepeda motor yang Saksi letakkan di laci sepeda motor; Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang perbuatan

Saksi MAIRITA ALIAS MAI, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 pukul 02.30 WIB dirumah Saksi di Dusun VII Desa Air Hitam Kecamatan GebangKabupaten Langkat, Terdakwa engambil sepeda motor Honda Beatwarna merah putih dengan pelat nomor BK 6373 PAW milik anak Saksiyaitu saudari Rubiya Ahya Alias Aya;Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang perbuatan Terdakwa padaawalnya, kemudian pada saat itu Saksi dan Saksi korban dibangunkanoleh tetangga

Saksi ROSLINA Alias ROS, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 pukul 02.30 WIB dirumah Saksi di Dusun VII Desa Air Hitam Kecamatan GebangKabupaten Langkat, Terdakwa engambil sepeda motor Honda Beatwarna merah putin dengan pelat nomor BK 6373 PAW milik Saksikorban yaitu Saudari Rubiya Ahya Alias Aya;Bahwa bermula saat itu. anak Saksi yang pulang ke rumahmemberitahukan kepada Saksi bahwa anak Saksi melihat seseorangkeluar dari gang sambil

StbBahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugiansebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwamembenarkannya;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 pukul 02.30 WIB dirumah Saksi di Dusun VII Desa Air Hitam Kecamatan GebangKabupaten Langkat, Terdakwa engambil sepeda motor Honda Beatwarna merah putin dengan pelat nomor BK 6373 PAW

turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN StbMenimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan dalam perkara ini, setelan dihubungkan satu sama lainnya, MajelisHakim memperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 pukul 02.30 WIB dirumah Saksi di Dusun VII Desa Air Hitam Kecamatan GebangKabupaten Langkat, Terdakwa engambil sepeda motor Honda Beatwarna merah putin dengan pelat nomor BK 6373 PAW

Mengabulkan Pengaduan dari Pengadu untuk selurunnyaZ, Menyatakan melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) dariTeradu atas nama Bahriun Rambe, SH dan dari Teradu II atas namaManingar, SP sebagai anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatanperiode 20142019 dari Partai Bulan Bintang kepada Calon Legislativelainnya di Kabupaten Labuhanbatu) Selatan sesuai peraturanPerundangan yang berlaku6.

Mahkamah PartaiBulan Bintang) telah mengadili Penggugat, dengan menyatakan melakukanPergantian Antar Waktu (PAW) dari Teradu atas nama Bahriun Rambe, SHdan dari Teradu II atas nama Maningar, SP sebagai anggota DPRD KabupatenLabuhanbatu Selatan periode 20142019 dari Partai Bulan Bintang lainnya diKabupaten Labuhanbatu Selatan sesuai dengan Peraturan Perundangan yangberlaku.2.

Ketua DPC PBB Labusel)sangat berkeinginan untuk melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW)terhadap Penggugat.10.

Bahwa untuk menjamin kepentingan hukum penggugat danmemberikan kepastian hukum untuk para pihak, mohon kepada yang muliaMajelis Hakim dalam perkara A guo untuk dapat memberikan keputusanProvisi, yang berisi berupa penundaan terhadap proses Pergantian AntarWaktu (PAW) terhadap diri Penggugat sampai gugatan ini memperolehkekuatan hukum tetap.21.

Menyatakan batal dan tidak berlaku Putusan Nomor 13 A/MP/PP/XI/2017tanggal 9 Februari 2018 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) atas namaPenggugat.3. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum(Onrechtmattigedaad)4. Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian Immaterial sebesarRp1.000.000.000.00 (satu miliyar rupiah) kepada Penggugat.5. Mengabulkan Tuntutan Provisi yang dimohonkan.6.

PAW. No.888/Pdt.P/2020/Ms.SgiMengurus Rumah Tangga, KewargaNegaraan Indonesia, Alamat : GampongBeurawe, Kecamatan Kuta Alam, KotaBanda Aceh, Provinsi Aceh, di sebutSebagai Pemohon III;Dalam hal ini Pemohon I s/d III diwakili oleh Kuasanya USTAMAM,S.HIAdvokata/ Penasehat hukum pada kantor Advokat/Penasehat Hukum (Law Office) BUSTAMAM &PARTNERS yang beralamat Jl. Medan Banda Aceh Km 105,Gp. Karieng. Grong grong, Kabupaten Pidie.

PAW No.888/Pdt.P//2020/Ms.Sgi1. Bahwa pada tahun 1965 telah melangsungkan pernikahanantara Muhammad Gade Bin Yakob dengan Tihawa BintiIbrahim (Pemohon I) dan dari pernikahan tersebut tidak dikarunia keturunan;2. Bahwa pada tahun 2012 telah meninggal dunia SuamiPemohon I atau Paman kandung Pemohon II dan Pemohon IIIyang bernama Muhammad Gade Bin Yakob di rumahnyaGampong Puuk Kecamatan Delima, Kab.Pidie denganmeninggalkan ahliwarisny yaitu :2.1. Tihawa Binti Ibrahim (Isteri);2.2.

PAW No.888/Pdt.P//2020/Ms.Sgi2. Nuraini binti Husen (anak perempuan saudara kandung)pemohon II;3. Ainul Mardhiah binti Husen (anak perempuan saudarakandung) Pemohon IIIo Bahwa saksi yakin bahwa almahum Muhammad Gademeninggal dunia meninggalkan ahli waris sebagaimanadisebutkan diatas dan tidak ada lagi ahli waris yang lain;oBahwa saksi mengatahui para Pemohon /Kuasanyamengajukan permohonan ini untuk keperluan warisan darialm Muhammad Gade;;o Bahwa saksi mengetahui alm.

PAW No.888/Pdt.P//2020/Ms.Sgisedangkan secara materil suratsurat bukti tersebutdipertimbangkan sebagai berikut;Berdasarkan bukti P1 s/d P3 (Foto kopi SuratKeterangan Kependudukan) atas nama para Pemohonmerupakan bukti bahwa para Pemohon berada dalamwilayah hukum Mahkamah Syar iyah Sigli ;Berdasarkan bukti P4 (Foto kopi Surat KeteranganMeninggal dunia) atas nama M.

PAW No.888/Pdt.P//2020/Ms.Sgi(Pemohon 1) dan 2 (dua) orang anak perempuan saudarakandung sebagaimana disebutkan diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) danPasal 174 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 jo. AlQuranSurat AlNisa Ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut yangmaknanya;9ig SV lg ob sll Jz i lk.

Bahwa pada tanggal 22 Januari 2018, Tergugat melalui suratnya Nomor :171/18/DPRD, Lampiran : 2 (dua) berkas, Perihal : PAW Anggota DPRDKab. Gowa dari Partai Demokrat, yang ditujukan kepada Pimpinan KPUKabupaten Gowa /n Casu Turut Tergugat, yang tembusannya jugadisampaikan kepada Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Gowa, dimanaisi Surat Tergugat tersebut didasarkan pada salinan Putusan PengadilanNegeri Sunggumina Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.

Karenasejak Penggugat mengetahui bahwa Tergugat melakukan proses PAW yangtidak berdasar hukum tersebut, maka Penggugat telah terganggu dalamtugas dan tanggungjawabnya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Gowasehingga Tergugat berupaya menempuh upaya hukum dengan mengangkatAdvokat untuk mengajukan somasi dan gugatan dalam perkara a quokepada Tergugat ; Bahwa adapun jumlah kerugian materiil yang dialamiPenggugat sehubungan dengan perbuatan Tergugat yaitu sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah

Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat sesuai suratnya Tanggal 22Januari 2018, Nomor : 171/18/DPRD, Lampiran : 2 (dua) berkas, Perihal :PAW Anggota DPRD Kab. Gowa dari Partai Demokrat, yang ditujukankepada Pimpinan KPU Kabupaten Gowa atas nama ANDI LUKMAN MMDg. NABA /n Casu Penggugat adalah merupakan perbuatan melawanhukum, sehingga patut dan beralasan hukum jika Tergugat dihukum untukmembayar kerugian materiill yang dialami Penggugat sebesar Rp.150.000.000.

Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang melakukan proses PAWsesuai surat Tanggal 22 Januari 2018, Nomor : 171/18/DPRD, Lampiran : 2(dua) berkas, Perihal : PAW Anggota DPRD Kab. Gowa dari PartaiDemokrat, yang ditujukan kepada Pimpinan KPU Kabupaten Gowa atasnama ANDI LUKMAN MM Dg. NABA In Casu Penggugat, tidak berdasarkanhukum adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;3.

Menghukum Tergugat untuk mencabut dan menarik kembali suratTergugat Tanggal 22 Januari 2018, Nomor : 171/18/DPRD, Lampiran : 2(dua) berkas, Perihal : PAW Anggota DPRD Kab. Gowa dari PartaiDemokrat, yang ditujukan kepada Pimpinan KPU Kabupaten Gowa;4. Menghukum Tergugat untuk menunda proses Penggantian Antar WaktuAnggota DPRD Kabupaten Gowa dari Partai Demokrat atas nama ANDILUKMAN MM Dg. NABA In Casu Penggugat, sampai putusan dalam perkaraperdata Nomor : 48/Pdt. G/2017/PN.

Menyatakan Surat Usulan Pengganti Antar Waktu (PAW) Ketua DPRDKabupaten Bintan atas nama Penggugat (H. Lamen Sarihi, S.H, M.H) yangdiajukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Bintan Cq.Fraksi Golkar DPRD Kaupaten Bintan tidak sesuai dan bertentanganHalaman 2 dari 6 hal.

Put.Nomor 565 K/Padt.SusParpol/2018dengan tahapan, mekanisme dan proses yang diatur dalam PP Nomor 16Tahun 2010, UU Nomor 2 Tahun 2011, Tata Tertib DPRD KabupatenBintan Nomor 004/KPTS/DPRDBintan/2016 dan UU MD3 Nomor 17Tahun 2014; Cacat hukum dan batal dengan segala akibat hukum;Menyatakan batal demi hukum surat usulan Pengganti Antar Waktu(PAW) Ketua DPRD Kabupaten Bintan atas nama Penggugat (Sdr.

H.Lamen Sarihi, SH) atau setidaktidaknya dinyatakan tidak berlaku;Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tidak memproses lebih lanjutsurat usulan Pengganti Antar Waktu (PAW) Ketua DPRD Kabupaten Bintanatas nama Sdr. H. Lamen Sarihi, S.H., M.H., (Penggugat) sampai putusandalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap (in kracht);Memerintahkan kepada Dewan Pimpinan Partai Golkar Kabupaten BintanCq.

Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Bintan untuk membayar dendasebesar Rp100,00 (seratus rupiah) setiap hari lalai melaksanakan isiputusan ini;Memerintahkan kepada Turut Tergugat dalam Putusan Sela untukmenunda Proses Usulan Pengganti Antar Waktu (PAW) Ketua DPRDKabupaten Bintan atas nama Sdr. H. Lamen Sarihi, S.H, M.H.

berikut:1:2.Menyatakan perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;Menyatakan surat pengunduran diri atas nama Sudirman Ruslan tanggal1 Mei 2017 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;Menyatakan sidang Majelis Kehormatan Partai Gerindra tanggal 13 April2017 tentang anggota Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan RakyatDaerah, Kabupaten Banyuasin atas nama Sudirman Ruslan tidak sah dantidak berkekuatan hukum,Menyatakan Surat Tergugat Nomor 050112/A/DPPGERINDRA/2017tanggal 16 Mei 2017 Perinal PAW

Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah, Kabupaten Banyuasin atas nama Sudirman Ruslan tidak sah dantidak berkekuatan hukum;Menyatakan semua tindakan Tergugat melakukan Pergantian AntarWaktu (PAW) Sudirman Ruslan selaku anggota DPRD KabupatenBanyuasin periode 20142019 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat secaratunai Sebesar Rp101.000.000.000,00 (seratus satu miliar rupiah);Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh jurusita

Menyatakan Surat Tergugat/Termohon Kasasi Nomor 050112/A/DPPGERINDRA/2017 tanggal 16 Mei 2017 Perihnal PAW Anggota DPRDKabupaten Banyuasin atas nama Sudirman Ruslan tidak sah dan tidakberkekuatan hukum;5. Menyatakan semua tindakan Tergugat/Termohon Kasasi melakukanPergantian Antar Waktu (PAW) Sudirman Ruslan selaku anggota DPRDKabupaten Banyuasin periode 20142019 tidak sah dan tidak berkekuatanhukum;Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 721 K/Pdt.SusParpol/20196.