Berdasarkan pendapat kami tersebut di atas, demi kebenarandan keadilan, kami mohon agar Pengadilan Militer Tinggi Ill Surabayamemperkuat putusan Pengadilan Militer IIl16 Makassar Nomor : 159K/PM.III16/AD/IX/2013 tanggal 13 Pebruari 2014.Bahwa terhadap keberatan yang diajukan Penasihat HukumTerdakwa di dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim TingkatBanding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yangmenyatakan bahwa perkara Terdakwa adalah perkara perdata,mendasari

Mendasari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim TingkatBanding menilai bahwa perkara Terdakwa adalah perkara pidanayaitu Penipuan sebagaimana diatur dan diancam sesuai pasal378 KUHP, sehingga keberatan Penasihat Hukum Terdakwadalam Memori Bandingnya tidak dapat diterima dan haruslahditolak.Bahwa terhadap kontra Memori Banding Oditur Militer Majelis HakimTingkat Banding dapat menerimanya dan oleh karena sifatnyasependapat dengan Putusan Pengadilan Militer IIl16 MakassarNomor : 159K/ PM Ill16

Bahwa benar hingga perkara ini disidangkan Terdakwa tidakmampu mengembalikan uang yang ia pinjam dari Saksi 2(Sdr.Jamuddin) dan mobil yang Terdakwa berikan kepada Saksi 2(Sdr.Jamuddin) sebagai jaminan juga sudah diambil olehTerdakwa, sehingga Saksi 2 (Sdr.Jamuddin) dirugikan atasperbuatan Terdakwa uang sebesar Rp. 52.000.000, (lima puluhdua juta rupiah).Bahwa dengan mendasari faktafakta hukum tersebut di atas, makaMajelis Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Majelis HakimPengadilan Militer IIl16

Halini mendasari dari keterangan terdakwa (keterangan terdakwa sdr. Raden Wahyu SigitAribowo) maupun dari keterangan istrinya, sdri.

Berdasarkan barang bukti yang ditentukan pada saat terdakwaRaden Wahyu Sigit Aribowo ditangkap dihalaman Mapolres Pangkalpinang dandari Berita Acara Pemeriksaan terdakwa yang Ahli baca bahwa barang buktitersebut untuk dikonsumsi sendiri dan jumlahnya tidak melebihi 1 gram.Dengan mendasari Surat Edaran Mahkamah Agung No.04 tahun 2010klasifikasi pecandu adalah :Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri atau BNN dalam kondisitertangkap tangan.saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan

Halini mendasari dari keterangan terdakwa (keterangan sdr. Raden Wahyu Sigit Aribowo)maupun dari keterangan istrinya, sdri.

Dengan mendasari Surat Edaran Mahkamah Agung No.04 tahun 2010klasifikasi pecandu adalah :e Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri atau BNN dalam kondisitertangkap tangan.e saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian satuhari dengan perincian antara lain sebagai berikut : kelompok methapethamine (shabu)tidak melebih gram, hal ini sesuai dengan fakta pada saat penangkapan dan hasilpenimbangan barang bukti terdakwa Raden Wahyu Sigit Aribowo tidak melebihi

Hal ini mendasari dari keterangan terdakwa(keterangan sdr.

UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah AgungRI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;;Hal. 7 dari 13 Put.nomor 1705/Pdt.G/2013/PA.BdwMenimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat sertaketerangan para saksi yang dikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbuktibahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sahdan telah dikaruniai 2 orang anak ;;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

dekatdengan kedua belah pihak sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasing bernama SAKSI dan SAKSI, telah memberikan keterangan di bawah sumpahyang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

Namun Judex Facti telah menjatuhkan pidana penjaraselama 3 (tiga) bulan dan menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani,kecuali apabila di kKemudian hari atas putusan Hakim, Terdakwa dinyatakanbersalah melakukan tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 6(enam) bulan ;Bahwa pertimbangan Judex Facti yang mendasari ditetapkannya pidanapercobaan sebagaimana tersebut di atas tanpa disertai pertimbangan hukumyang tepat dan benar, yaitu alasanalasan yang relevan yang kemudiandijadikan dasar

Adapun faktor/alasan yang dapatdijadikan sebagai dasar penjatuhan pidana tanpa percobaan dalam perkara iniadalah tidak adanya perdamaian serta itikad baik dari Terdakwa untuk memintamaaf kepada korban untuk menyesali perbuatannya ;Menimbang, bahwa sejalan dengan yurisprudensi putan MahkamahAgung RI Nomor : 2446 K/Pid.Sus/2009 yang pada pokoknya menyatakanbahwa pertimbangan Judex Facti yang mendasari ditetapkannya pidanapercobaan sangat tidak relevan dan bukan merupakan faktor yang meringankandan

Kuitansi pembayaran yang dilakukanpada tanggal 6 Agustus 2015 ;Bahwa dari alat bukti surat Tergugat tersebut di atas beserta dokumenpendukungnya sebanyak 1 (satu) bundle, hakim menemukan terdapatfakta adanya pembayaran uang senilai Rp. 122.591.200,00 (SeratusHalaman 2 dari 4 halaman Putusan Nomor 612/Padt.G.S/2018/PN Smddua puluh dua juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratusrupiah) yang diterima oleh ICAH atas bidang atas nama kepalakeluarga yang berhak ICAH/KAWI B RAKSA; Bahwa dengan mendasari

Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 1981 yangmenyatakan :Bahwa dalam hal perkara yang diajukan oleh Jaksa PenuntutUmum Terdakwanya tidak hadir dan tidak ada jaminan bahwa Terdakwa dapatdihadapkan ke persidangan, perkara demikian dinyatakan tidak dapat diterima.Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Pratu Tomi Siagian NRP31081552210286 Oditur Militer tidak dapat menjamin bisa menghadirkanTerdakwa Pratu Tomi Siagian NRP 310815522102868 ke persidangan PengadilanMiliter Il08 Jakarta oleh karena itu dengan mendasari

bernamaXXX ,umur 30 tahun,Agama Islam,pendidikan S.i kepekerjaan Guru bertempattinggal di Jalan XXX,keluarahan XXX Kecamatan Paleteang KabupatenPinrang.mengemukakan sebagai berikut :Bahwa Ibu kandung XXX ihlas memberikan anaknya untuk diangkat sebagaianak angkat karena bermaksud baik ingin membantu saya membiayai danmendidik dan saya sudah bicarakan juga dengan suami dan menyetejuinyajuga saya piker baik tanpa ada tekanan dan saya bersaudara kandung denganpemohon hanya saya mempunyai anak satu yang mendasari

.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militeryang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat buktiadalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidangPengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf amenerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorangSaksi, Hakim harus dengan sungguhsungguhmemperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satudan yang lain.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas makaMajelis Hakim menilai

Putusan Nomor 23K/PM.102/AD/III/2019MenimbangBahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas makaMajelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan olehTerdakwa di persidangan dapat memberikan keyakinankepada Majelis Hakim tentang adanya perbuatan seperti apayang telah didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diriTerdakwa, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat untukperkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti keteranganTerdakwa.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 176 UndangUndangRI Nomor 31

menurut ketentuan peraturanperundangundangan atau surat yang dibuat oleh pejabatmengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yangmenjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagipembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuatpendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatuhal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;d. surat lain yang hanya dapat berlaku apabila adahubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.Bahwa dengan mendasari

Hal ini didasari oleh alasanalasan di bawah ini: Bahwa gugatan a quo tidak menjelaskan dan tidak terdapat dasarhukum (recht ground) yang mendasari gugatan;= Bahwa mantan Hakim Agung MA Yahya Harahap dalam bukunyamenjelaskan, eksepsi Gugatan Kabur dapat diajukan atas alasan TidakJelasnya Dasar Hukum Dalil Gugatan, yaitu posita (fundamentum petendi)tidak menjelaskan kejadian atau peristiwa secara jelas dan rinci yangmendasari gugatan, serta tidak menjelaskan dasar hukum (rechtground)yang mendasari

vide: Yahya Harahap, Hukum AcaraPerdata, Sinar Grafika, 2005, h. 449;= Bahwa Tergugat yang menyelipkan dalildalil dasar hukum padabagian replik adalah tidak dapat dibenarkan dan melanggar ketentuanhukum yang berlaku;Sudah sepatutnya Penggugat mencabut gugatan terlebih dahulu apabilaPenggugat ingin merubah dasar hukum gugatan;Bahwa dengan demikian maka sudah jelas dan terang benderang bahwagugatan a quo kabur dan tidak jelas karena tidak menjelaskan dan tidakterdapat dasar hukum (recht ground) yang mendasari

Menyatakan girik-girik dan akta-akta yang mendasari peralihan hak dari Tergugat I atau Tergugat II yaitu untuk kaveling 67 terdiri girik C. 568 dan C. 87 serta untuk kavling 68, terdiri dari girik C. 778 dan C. 530, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;7. Menyatakan putusan No. 215 PK/Pdt/2004, tanggal 10 Oktober 2005, jo. No.285 K/Pdt/2000 tanggal 31 Juli 2003 jo. No. 653/Pdt/1998/PT.DKI tanggal 1 April 1999 jo.

Menyatakan girikgirik dan aktaakta yang mendasari peralinan hak dariTergugat atau Tergugat II yaitu untuk kaveling 67 terdiri girik C. 568 dan C.87 serta untuk kavling 68, terdiri dari girik C. 778 dan C. 530, adalah sah danmempunyai kekuatan hukum.6. Menyatakan putusan No. 215 PK/Pdt/2004, tanggal 10 Oktober 2005,jo. No.285 K/Pdt/2000 tanggal 31 Juli 2003 jo. No. 653/Pdt/1998/PT.DKItanggal 1 April 1999 jo.

Dasar Aktanya adalah akta No. 8 jo akta No. 52 dibuatdihadapan Notaris Warda Sungkar Alurmei, SH.e Bahwa setelah itu ada aktaakta lain yaitu akta pemindahan danpenyerahan hak (cessie), yang mendasari peralihan 15 giriktersebut, Bahwa peralinan hak dari PT. ISO kepada PT. GMN dibuatdengan akta pemindahan dan penyerahan hak (cessie).e Bahwa yang diganggu hanya kavling 67 dan 68, sedangkankavling lain tidak diganggu.

.530 seluas kurang lebih 1.200 M2 yang batasbatasnyasebagai berikut:Sebelah Selatan : Tanah ex Asrama CPM ( PN Pertamina)Sebelah Utara : Kav. 67Sebelah Barat : Jin Jend Sudirman Senopati, Terusan JendSudirman SenopatiSebelah timur : Apartemen SenopatiMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas makapetitum ke empat beralasan dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan petitum ke 5 yang menyatakan girikgirik dan aktaaktayang mendasari

dihubungkan dengan bukti P4 sampai dengan P14:e Bahwa Kav.63 sampai dengan Kav.68 sudah dibeli PT.GrahaMetropolitan Nuansa (GMN)/Penggugat dari Tergugat dan Tergugat IIsesuai dengan Akta No.8 tanggal 1 Nopember 1989 Jo.Akta No.52tanggal 6 Februari 1990 ;e Bahwa Kav.67 terdiri dari 2 (dua) girik yaitu girik C. 568 dan girik C. 87dan Kav.68 terdiri dari 2 (dua) girik yaitu girik C. 778 dan girik C. 530.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurutMajelis Hakim girik girik dan akta akta yang mendasari

Menyatakan girikgirik dan aktaakta yang mendasari peralihnan hak dariTergugat atau Tergugat II yaitu untuk kaveling 67 terdiri girik C. 568 dan C.87 serta untuk kavling 68, terdiri dari girik C. 778 dan C. 530, adalah sah danmempunyai kekuatan hukum;7. Menyatakan putusan No. 215 PK/Pdt/2004, tanggal 10 Oktober 2005, jo.No.285 K/Pdt/2000 tanggal 31 Juli 2003 jo. No. 653/Pdt/1998/PT.DKItanggal 1 April 1999 jo.

Arara Abadidari dalam gudang untuk disalurkan ke lokasi perkebunan / petak yangakan diberi pupuk;Bahwa Terdakwa tidak diperbolehkan membawa atau menyimpanpupuk tersebut di rumah Terdakwa;Bahwa Terdakwa tidak diperbolehkan menjual pupuk tersebut;Bahwa yang mendasari Terdakwa mengangkut pupuk milik PT. AraraAbadi yakni atas dasar kerjasama antara PT. Arara Abadi dan PT.

AraraAbadi Distrik Sorek Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan KurasKabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh Terdakwa;Bahwa, benar Terdakwa bekerja sebagai supir pada perusahaan PT.Eka Dwi Jaya;Bahwa, benar Terdakwa bertugas mengantarkan pupuk milik PT.Arara Abadi dari dalam gudang untuk disalurkan ke lokasi perkebunanyang akan diberi pupuk ;Bahwa, benar yang mendasari Terdakwa mengangkut pupuk milikPT. Arara Abadi yakni atas dasar kerjasama antara PT. Arara Abadidan PT.

Eka Dwi Jaya;Menimbang, bahwa Terdakwa bertugas mengantarkan pupuk milik PT.Arara Abadi dari dalam gudang untuk disalurkan ke lokasi perkebunan yangakan diberi pupuk;Menimbang, bahwa yang mendasari Terdakwa mengangkut pupukmilik PT. Arara Abadi yakni atas dasar kerjasama antara PT. Arara Abadi danPT.

Cambai kota Prabumulih pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2014sekitar pukul 21.00 Wib;Bahwa Yang mendasari kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalahdari Informasi yang disampaikan oleh masyarakat bahwa di jalan jendralsudirman kel. Sindur Kec.

Bahwa mengenai keterbuktian unsurunsur DakwaanKesatuPasal 378 KUHP yaitu "Barang siapa dengan maksuduntuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum,dengan rangkaian kebohongan, untuk menyerahkanbarangsesuatu. kepadanya, Majelis Hakim Tingkat Bandingmemberikan pendapatnya dengan mendasari fakta hukum yangterungkap di persidangan Pengadilan Militer IIl12 Surabayadalam perkara a quo sebagai berikut :a.

Terdakwa kepada Saksi2,sehingga dari fakta hukum tersebut membuktikan bahwatindakan Terdakwa adalah dilandasi dengan tipu muslihatdan rangkaian katakata bohong oleh Terdakwa sehinggaSaksi2 menyerahkan uangnya sebesar tersebut di ataskepada Terdakwa.Bahwa mengenai keterbuktian unsurunsur Dakwaan KeduaPasal 284 Ayat (1) ke2 huruf a KUHP yaitu "Seorang pria yangturut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turutbersalan telah nikah, Majelis Hakim Tingkat Bandingmemberikan pendapatnya dengan mendasari

Bahwa mendasari uraian tersebut di atas dan setelah mengkajiPutusan Pengadilan Militer IIl12 SurabayaNomor 147K/PM.IIl12/AD/VIII/2021 tanggal 29 November 2021, Majelis HakimTingkat Banding berpendapat Pengadilan Tingkat Pertamadalam mempertimbangkan keterbuktian unsurunsur tindakpidana telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benarsesuai fakta hukum dan perundangundangan, oleh karena itupembuktian unsurunsur tindak pidana dalam PutusanPengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan.Bahwa mengenai

belum mempunyai kekuatanhukum tetap, sehingga tidak ada alasan yang sah Tergugat Rekonpensi menjadikannya sebagaidasar ;Bahwa oleh karena dalam pengakuan Tergugat Rekopensi bahwa, tanah obyek sengketa adalahdiatas Kay. 1346 terletak di Desa Salembaran Jaya Rt.06 /Rw Oil Kecamatan KosambiKabupaten Tangerang, maka apabila dihubungkan antara obyek sengketa pada Kaveling No.1344 milik Penggugat Rekonpensi, maka tidak ada relevansinya sama sekali ; untuk itu KavelingNo. 1346 yang dike luarkan untuk mendasari

Sebelah Barat : berbatasan dengan kaveling No. 1943dibuat dihadapan Notaris MARTIANIS S.H /Pejabat PPAT adalah sah danmengikat menurut hukum ;Bahwa demikian pula dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1170 yang dikeluarkan oleh KepalaBPN Kabupaten Tangerang yang mendasari kepemilikan Kaveling No. 1344 milik PenggugatRekopensi yang terletak di Desa Salembaran Jaya Rt.06/11 Kecamatan Teluknaga setelahdimekarkan menjadi Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang, dengan batasbatas : Sebelah Utara : berbatasan

Menyatakan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 1170 yang dikeluarkan oleh Kepala BPNKabupaten Tangerang yang mendasari kepemilikan Kaveling No. 1344 milik PenggugatRekopensi yang terletak di Desa Salembaran Jaya Rt.06/11 Kecamatan Teluknaga setelahdimekarkan menjadi Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang, dengan batas batas : Sebelah Utara : berbatasan Jalan Kaveling Sebelah Timur : berbatasan dengan kaveling No. 1345 Sebelah Selatan : berbatasn dengan kaveling No. 1349 Sebelah Barat : berbatasan dengan

Bahwa oleh karena dalam pengakuan Tergugat Rekopensi bahwa, tanah obyeksengketa adalah diatas Kay. 1346 terletak di Desa Salembaran Jaya Rt.06 /Rw Oil KecamatanKosambi Kabupaten Tangerang, maka apabila dihubungkan antara obyek sengketa padaKaveling No. 1344 milik Penggugat Rekonpensi, maka tidak ada relevansinya sama sekali ;untuk itu Kaveling No. 1346 yang dike luarkan untuk mendasari kepemilikan " obyek sengketa "adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat serta harus dibatalkan ;Bahwa

Menyatakan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 1170 yang dikeluarkan oleh Kepala BPNKabupaten Tangerang yang mendasari kepemilikan Kaveling No. 1344 milik Penggugat Rekopensiyang terletak di Desa Salembaran Jaya Rt.06/11 Kecamatan Teluknaga setelah dimekarkan menjadiKecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang, dengan batas batas : Sebelah Utara : berbatasan Jalan Kaveling Sebelah Timur : berbatasan dengan kaveling No. 1345 Sebelah Selatan : berbatasn dengan kaveling No. 134910.

, pekerjaanWiraswasta, tempat kediaman XXXXXXXXXX , selanjutnyadisebut sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat;Telah memeriksa buktibukti di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannyabertanggal 03 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Cibinong dengan Nomor Register 838/Pdt.G/2016/PA.Cbn telahmengajukan halhal sebagai berikut:Adapun alasanalasan yang mendasari

XXXXX Kabupaten Pasuruan pada tanggal27 Januari 2005 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, tanggal 27 Januari2005 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidakharmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena ituPemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimanadiatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

cukup upaya yang dilakukan, makaakan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnyalebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberipetunjuk sebagai berikut:Artinya : Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencankemaslahatan,Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari

Wiraswasta, tempatkediaman di Kampung Cisitu RT 001 RW 001 Desa KujangSari, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;,sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Duduk PerkaraMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinongdalam register perkara Nomor 4708/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 02 Oktober2020, mengemukakan halhal sebagai berikut :Adapun alasanalasan yang mendasari

perkara ini Jaksa Penuntut Umum meskipunmengajukan banding akan tetapi tidak mengajukan memori banding;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa danmempelajari secara seksama berkas perkara dan semua suratsurat yangberhubungan dengan perkara ini, berikut turunan resmi Putusan Pengadilan NegeriTarutung nomor : 122/Pid.Sus/2015/PN.Trt, tanggal 12 Agustus 2015 dan buktibukti surat lain yang bersangkutan, berpendapat bahwa pertimbangan hukumMajelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari

tidak dapat membuktikandalil dalil gugatannya tersebut sesuai yang ditentukanPasal 163 HIR, tidak ada keterangan baik berupa surat atausaksi yang menerangkan kapan dan berapa lamaPenggugat/Terbanding tidak diberi nafkah dan kapan dandimana peristiwa pemukulan terjadi ;Menimbang, bahwa oleh karena tidak adabukti buktiyang menguatkan dalil gugatan Penggugat/Terbanding, makadengan sendirinya fakta kejadian yang didalilkan harusdianggap tidak pernah terjadi dan oleh karena itu tidakada fakta hukum yang mendasari

dari 4 Halaman Putusan Nomor 426/Pid/2021/PT MDNMenimbang, bahwa setelan Hakim Majelis Tingkat Banding mempelajaridengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa yangterdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara PemeriksaanPersidangan Pengadilan Negeri Rantauprapat dan turunan resmi PutusanPengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 24 Februari 2021 Nomor74/Pid C/2021/PN Rap, Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbanganhukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari