Ditemukan 19085 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tipiter
Register : 16-04-2019 — Putus : 19-06-2019 — Upload : 29-07-2019
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 149/Pid.B/2019/PN Tjb
Tanggal 19 Juni 2019 — Penuntut Umum:
SITILISA EVRIATY BR TARIGAN SH
Terdakwa:
LASIRA RUSDI ALIAS LASIRAN RUSDI ALIAS L RUSDI ALIAS RUSDI
816
  • Pekerjaan : Wartawan Tipikor SumateraTerdakwa ditangkap tanggal 4 Februari 2019 berdasarkan Surat PerintahPenangkapan Nomor : SP.Kap/11/II/RES.1.11./2019/Reskrim;Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari2019;2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2019sampai dengan tanggal 5 April 2019;3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 23 April2019;4.
    Rusdi AliasRusdi dengan total keseluruhannya sejumlah Rp199.300.000,00 (seratussembilan puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) untuk biayakepengurusan saksi Johari untuk menjadi anggota Polri;Bahwa kejadian tersebut berawal sekitar bulan Juli tahun 2017sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Batubara saksi bertemu denganTerdakwa kemudian berbincangbincang dan Terdakwa mengajak saksiuntuk bergabung dengan Tipikor Sumatera sebagai wartawan danTerdakwa mengatakan jika ada yang mau bergabung boleh juga
    diajakyang lain selanjutnya saksi berbicara dengan saksi Jumin danmengajaknya bergabung bersama saksi masuk wartawan Tipikor danHalaman 15 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Tjbsaksi bersama saksi Jumin membuat permohonan untuk bergabungbersama Tipikor di rumah saksi Jumin dan Terdakwa juga ikut dan padasaat itu Terdakwa langsung memberikan Kartu.
Putus : 13-07-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1247 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 13 Juli 2012 — Drs. H. MASRUL SIREGAR
5027 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNo. 1247 K/Pid.Sus/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus TIPIKOR dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : Drs. H. MASRUL SIREGAR ;Tempat lahir : Siparepare Tengah;Umur/tanggal lahir : 62 tahun / 3 Maret 1949;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Jalan Mas Manayur No. 9 A Kisaran;Agama : Islam;Pekerjaan : Pensiunan PNS;Terdakwa berada di dalam tahanan ;1.
    Saprin, Fadillahdan Ahmad Fuadi (telah dipidana dalam berkas terpisah) benar telahdinikmati oleh orang lain dalam hal ini Suhardi S.; Bahwa dengan fakta hukum demikian tidaklah dapat dibenarkanHakim Judex Facti baik Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriMedan maupun Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan dengan sertamerta memberikan pertimbangan yang membebaskan Terdakwa dankewajiban membayar pidana uang pengganti; Bahwa Hakim Judex Facti, semestinya harus melihat fakta hukumsecara komprehensif (luas
    Saprin, Fadillah dan AhmadFuadi;Bahwa fakta ini dikuatkan dengan kesimpulan Hakim Judex Facti(Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan) yangpertimbangannya juga diambil alin oleh Hakim Pengadilan TinggiMedan, dimana dalam pertimbangan putusannya pada halaman 59alinea ke2 yang isiselengkapnya adalah sebagai berikut :e ......Maka hal ini dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perbuatantersebut mempunyai hubungan sedemikian rupa antara satudengan lainnya sehingga harus dipandang sebagai
    H.AbdulLatif, SH.M.Hum., HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agungsebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hariitu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dibantu olehHal. 38 dari 39 hal. Put. No. 1247 K/Pid.Sus/2012Purwanto, SH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi Il/Terdakwa.HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./ H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.MH. ttd./Dr. H. M.
Register : 26-10-2017 — Putus : 09-11-2017 — Upload : 15-12-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 131/Pdt.P/2017/PN Tpg
Tanggal 9 Nopember 2017 — Pemohon:
HENDY
365
  • Rp 5.000,MateraiPenetapan Rp 6.000,JUMIAN oo. occ cceccecccceceeeeeeeeseeeeesaaeeseeeeesaaaenees Rp. 221.000,(duaratus duapuluh satu ribu rupiah)Salinan Penetapan ini diberikan kepada Pemohon ( HENDY)atas permintaannya pada tanggal : 13 Nopember 2017.Pada Tanggal 13 Nopember 2017Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan No. 131/Padt.P/2017/PN TpgPANITERA PENGADILAN NEGERI /HI /PERIKANAN/TIPIKOR TANJUNGPINANG KELAS 1AFLORIBERTA SETYOWATI, SH MH.NIP.19610423 198103 2 002.
Register : 02-03-2020 — Putus : 15-04-2020 — Upload : 23-04-2020
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 44/B/2020/PT.TUN.MKS
Tanggal 15 April 2020 — Pembanding/Penggugat : AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M,Si
Terbanding/Tergugat : WALIKOTA TUAL Diwakili Oleh : RINI ATBAR SH
7324
  • Gugatan Penggugat tidak diterima denganpertimbangan hukum yang intinya sebagai berikut: bahwa objek sengketa a quo adalah Keputusan Walikota Tual Nomor 290Tahun 2019, tanggal 19 April 2019 (Bukti P1=T15); bahwa berdasarkan Bukti T5, T4, T6, T7, T8, T11, T10, T9menunjukan Tergugat mendapat data Penggugat terkait Tindak PidanaKorupsi dan telah diputus terbukti melakukan tindak pidana korupsibersamasama; Bahwa pada tanggal 8 April 2019 telah dilaksanakan rapat yangmembahas PNS yang terkena perkara Tipikor
Register : 21-10-2015 — Putus : 18-05-2015 — Upload : 01-08-2016
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 29 /Pid.Sus/TPK/2015/PN.Pgp.
Tanggal 18 Mei 2015 — Ir H IMAM MARDI NUGROHO, MT Bin R.SOEMARDI
13585
  • SUYONO BinSLAMET KARTOJOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah danperkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dijatuhi dipidanaoleh Pengadilan Tipikor pada PN Pangkalpinang) selaku Ketua Perwakilan /Cabang Yayasan El JOHN Indonesia Cabang Bangka Belitung ProvinsiKepulauan Bangka Belitung, bersamasama atau bertindak sendirisendiridengan DR.
Putus : 09-01-2015 — Upload : 04-11-2015
Putusan PN PALU Nomor 112/Pdt.G/2014/PN Pal
Tanggal 9 Januari 2015 — RITA KASTANYA vs JHON HAVELAAR
668
  • RP 331.000,00(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)SALINAN PUTUSAN SESUAI ASLINYAPENGADILAN NEGERI KLAS IA/HUBUNGAN INDUSTRIAL/TIPIKORPANITERA,LA ODE MULAWARMAN,S.H,MHNIP. 19641231 199503 1 013Catatan : Putusan ini telah berketetapan Hukum Tetap.PENGADILAN NEGERI KLAS IA/11HUBUNGAN INDUSTRIAL/TIPIKOR PALUPANITERA,LA ODE MULAWARMAN,S.H,MHNIP. 19641231 199503 1 013.
Register : 20-06-2019 — Putus : 15-07-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PN BOJONEGORO Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Bjn
Tanggal 15 Juli 2019 — Pemohon:
Syamsul Hadi, Ak, CA.
Termohon:
Kejaksaan Negeri Bojonegoro
8642
  • Pemerintahan memperoleh Wewenangmelalui Delegasi apabila: c. merupakan Wewenang pelimpahanatau sebelumnya telah ada.Halaman 10 dari 65 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN BjnDalam surat penetapan tersangka oleh Termohon menyatakan bahwaPemohon menjadi TERSANGKA dalam perkara Dugaan TindakPidana Korupsi dalam tindak pidana korupsi penyalahgunaanwewenang.Dalam surat penetapan tersebut terdapat dua hal yang salingbertentangan yaitu tindak pidana korupsi dan Penyalahgunaanwewenang.Didalam UndangUndang Tipikor
    di dalam Undangundang lain, selain UU Pemberantasan TindakPidana Korupsi, tidak dinyatakan secara tegas bahwa pelanggaranatas ketentuan pidana dalam UU tersebut bukan merupakan tindakpidana korupsi maka yang diberlakukan adalah undangundangtersebut bukan UU Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiDengan demikian maka tidak tepat jika penyalahgunaan wewenangdan sanksi administrasi yang sudah diatur secara khusus dalam UUNomor 30 Tahun 2014 kemudian ditarik kewilayah tindak pidanakhusus (UndangUndang Tipikor
    Alasan Pemohon yang menyampaikan bahwa dalam Surat PenetapanTersangka Nomor : Print01/0.5.16/Fd.1/02/2019 tanggal O6 Februari2019, Pemohon disangkakan pada pasal 2 ayat (1) subsidair pasal 3 Jopasal 18 UndangUndang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 tahun 1999Halaman 37 dari 65 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Bjnsebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mana dalamPasal 2 ayat (1) UU Tipikor tidak menyebutkan pasal dari Undangundang
    Korupsi dan Undangundang Nomor 30tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.Atas alasan Pemohon, kami menanggapi sebagai berikut :Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi sesungguhnya mempunyai kompetensi yang berbeda dantidak perlu. disinggungkan karena konteks penyalahgunaanwewenang yang menjadi obyek masingmasing adalah berbeda.Tidak terdapat konflik norma antara pasal 21 UUAP maupun pasal 3UUPTPK, karena baik dalam Peradilan Tata Usaha Negara maupunPengadilan Tipikor
    Unsurmenyalahgunakan kewenangan dalam UUPTPK memiliki pengertianyang berbeda dengan penyalahgunaan wewenang yang menjadikompetensi Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalamUUAP.Selanjutnya untuk dapat mengualifikasikan keputusan dan/atautindakan pejabat pemerintahan sebagai Tipikor apabila telah terjadiperbuatan melawan hukum pidana yang didahului dan diikuti sikapbatin jahat (mens rea) dari Pejabat Publik yang bersangkutan.
Putus : 10-02-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2293 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 10 Februari 2014 — PUJI HARTONO, S.Ip. Bin MARTO DIHARDJO
7645 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNo. 2293 K/Pid.Sus/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus TIPIKOR dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama :PUJI HARTONO, S.lp.
    Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 5.000, (lima ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Yogyakarta Nomor : 22/TIPIKOR/2013/PTY., tanggal 26 September 2013yang amar selengkapnya sebagai berikut:MENGADILI: Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Wates.; Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Yogyakarta No.03 /Pid.Sus/2013/P.T pkor.Yk. tanggal 16 Juli 2013yang
    No. 03/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk, Jo.No. 22/TIPIKOR/2013/PT.Y yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan, bahwapada tanggal 11 Oktober 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriWates mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggitersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Oktober 2013 dariJaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
    Nomor 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wates tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 22/TIPIKOR
    H.Surachmin, S.H., M.H., HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agungsebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hariitu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dibantu olehPurwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh PemohonKasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota : Ketua:tid./ Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H, ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.,ttid./ Dr. H. Surachmin, S.H., M.H.,Hal. 62 dari 63 hal.
Putus : 26-11-2014 — Upload : 12-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 132 PK/PID.SUS/2014
Tanggal 26 Nopember 2014 — Prof. Dr. H. ABDUS SALAM, Dz, MM
13077 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara padakedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.5.000, (limaribu rupiah) ;Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 1287 K/Pid.Sus/2013tanggal 30 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Cirebon tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor : 12/TIPIKOR/2013/PT.Bdg., tanggal 8 April2013
    No. 132 PK/PID.SUS/2014tersebut benar adanya apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung yangmemutus permohonan Kasasi menyempatkan diri melihat amar putusanJudex Facti pada putusan Nomor 12/TIPIKOR/2013/PT.BDG, tanggal 8April 2013 pada halaman 58 yang menyatakan:Menyatakan Terdakwa Prof. DR. H. Abdus Salam, Dz.
    No. 132 PK/PID.SUS/20149.10.Bahwa terhadap tuntutan maksimal pidana penjara selama 2 (dua)tahun dan denda sebesar Rp50.000.000, (lima puluh juta rupiah)kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana telah dikabulkan olehJudex Facti melalui putusan Nomor 12/TIPIKOR/2013/PT.BDG tanggal8 April 2013, namun dikarenakan uang pengganti tidak dikabulkankarena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidanganPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak pernah mendapatkeuntungan materi dari perobuatannya, maka
    ABDUS SALAM, Dz, MM. tersebut;Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1287 K/Pid.Sus/2013tanggal 30 Juli 2013 jo. putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor 12/TIPIKOR/2013/PT.Bdg. tanggal 8 April2013 jo. putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBandung Nomor 55/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg tanggal 21 Januari 2013tersebut;MENGADILI KEMBALI1. Menyatakan Terdakwa Prof. DR. H.
    Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum hariitu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantuoleh Judika Martine Hutagalung, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidakdihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/PenuntutUmum.HakimHakim Anggota; Ketua;ttd. ttd.H. Suhadi, S.H., M.H. Dr. H.M.
Register : 23-02-2012 — Putus : 26-03-2012 — Upload : 06-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 11/PID.TPK/2012/PT BDG
Tanggal 26 Maret 2012 — Pembanding/Terdakwa : Drs.H Maman Sukhman , MSi
Terbanding/Jaksa Penuntut : Suroto Sumpena Sh
214110
  • PUTUSANNomor : 11/TIPIKOR/2012/PT.Bdg. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGIBANDUNG, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsi dalamperadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :Nama lengkap : Drs. H.
    ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan: Penyidik TIDAK DILAKUKAN PENAHANAN ; Penuntut Umum TIDAK DILAKUKAN PENAHANAN ; Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung menahanTerdakwa dengan status Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 05Januari 2012 sampai dengan 03 Pebruari 2012 ; Penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penetapan Wakil Ketua PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Tanggal : 08 Pebruari 2012Nomor : 16/Pen/ Tipikor
    Barang, Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota BandungTahun Anggaran 2008 bersamasama dengan saksi DJOKO PRIHATNA KADIR selakuPejabat Pengadaan Barang/Jasa dan saksi MIMIN MARGIJO selaku Pemeriksa Barang/Jasapada waktu sekitar bulan April sampai dengan bulan Agustus Tahun 2008 atau setidaktidaknyapada suatu waktu dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Kecamatan Ujung Berung jalan Alunalun Utara No. 211 Bandung atau setidaknya pada suatu tempat dalam wilayah hukumPengadilan Tipikor
    Hakim Tinggi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan TRWANRAMBE, SH., MH. hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandungyang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bandung tanggal 20 Pebruari 2012 No. 06/PEN/TIPIKOR/2012/PT.BDG. ditunjuk selakuMajelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding.
Register : 09-08-2019 — Putus : 05-12-2019 — Upload : 10-12-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 164/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 5 Desember 2019 — Penggugat:
PIRMAN
Tergugat:
MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
425236
  • VIII/PB/2014dan No. 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan PelaksanaPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara DanReformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimanatelan diubah dengan Peraturan Menteri PendayagunaanAparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RepublikIndonesia Nomor 46 Tahun 2013, Tentang JabatanFungsional Dosen Dan Angka Kreditnya tanggal 12 Agustus2014, (print out);: Surat Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Nomor4/M/RHS/IX/2018 tentang Penegakan Disiplin ASN yangtersangkut Tipikor
    Nomor 164/G/2019/PTUNJKTtidak seperti dengan Pemberhentian Dengan Hormat, jadi ada 2 caramenghukum pertama bersifat final dan bersifat pembinaan, yang bersifatfinal termasuk dalam konteks yang kita sidangkan (PTDH) dan kalau PTDHtidak harus dipanggil dulu, tidak diperiksa, setelah ada putusan inkrachtmaka dia harus dijatuhi sanksi hukuman sesuai dengan tingkatkesalahannya, yang membedakan cuma kalau yang kejahatan diluar jabatanitu tidak divonis atau lihat dulu berapa vonisnya seperti korupsi (Tipikor
    ) tapikalau yang lain selain tindakan jabatan itu kita linat vonis, seperti contohmisalnya Tipikor diputus 1 tahun 8 bulan itu tidak lihat vonis kejahatanjabatannya, tapi kalau yang 1 tahun apakah dia berencana atau tidak danlainlain ini memang ada perhitungan secara norma menurut UndangUndang ASN dan PP No. 11 Tahun 2017;Bahwa pengertianpengertian tindak pidana kejahatan apakah sama dengankorupsi, Ahli akan menjawab sesuai dengan referensi Ahli, kalau pengertiantindak pidana kejahatan sama dengan
    melakukan penjatuhanhukuman disiplin terhadap bawahannya dan kepadanya dikenakan hukumanyang sama, Ahli tidak menilai karena memang ditentukan di Pasal 253 PPNo. 11 Tahun 2017, karena kalau yang final itu Sudah jelas; Bahwa sebetulnya di PP 53 Tahun 2010 itu tidak ada final yang adapembinaan, dalam PP 53 itu tujuannya adalah memang pembinaan judulnyaitu hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil, UndangUndang tidak harusdibaca tapi dia sebagai filosofisnya, landasannya mengapa kalau di UndangUndang Tipikor
    Bapak Pirman dansetelah ada Putusan pernah ada pertemuanpertemuan dengan Pak Pirman;Bahwa tentang proses pengusulan, pada saat konsep surat itu Saksiposisinya masih staf pada pertengahan 2018, dan Saksi diangkat diKepegawaian itu tahun 2019, sehingga yang mengusulkan konsep Surat ituKepala Bagian dan konsep surat itu diketahui oleh pimpinan yang baru,konsep masuk dalam domain tentang pengusulan pertama, surat masuk ditanggal 21 September 2018 tentang disiplin ASN yang sudah melakukantindak pidana Tipikor
Register : 23-02-2017 — Putus : 27-03-2017 — Upload : 26-07-2019
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 2/PID.SUS.TPK/2017/PT TJK
Tanggal 27 Maret 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : ARINTO KUSUMO,SH
Terbanding/Terdakwa : ALBAR HASAN TANJUNG
15970
  • dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara:e Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengantanggal 5 Juni 2016;e Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juni2016 sampai dengan tanggal 13 Juli 2016;e Penahanan oleh Penuntut Umum,sejak tanggal 14 Juli 2016 sampaidengan tanggal 2 Agustus 2016;e Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang,sejak tanggal 3 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2016;e Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor
    pada Pengadilan NegeriTanjungkarang, sejak tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20September 2016;e Perpanjangan penahanan olehKetua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Tanjungkarang, sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengantanggal 19 November 2016;e Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 20 November2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016; Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan
    TIKe Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiTanjungkarang, sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 10Februari 2017;e Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 11 Februari 2017 sampai dengan tanggal11 April 2017;Terdakwa dalam persidangan di pengadilan tingkat pertama didampingiPenasihat Hukum Abd.Kodrat, S.H.,M.H. dan Dina Adhareni,S.H.
    Tjkyang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa Jaksa PenuntutUmum pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 telah mengajukan bandingterhadap putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri TanjungkarangNomor 22/Pid.SusTPK/2016/PN.Tjk tanggal 9 Januari 2017, dan permintaanbanding tersebut diikuti dengan penyampaian memori banding tertanggal 23Januari 2017.
    Bahwa Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang di dalamputusannya telah membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primer oleh karenaunsur melawan hukum di dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1)Hal. 50 dari 84 hal. Puts No. 2/PID/TPK/2017/PT.TJKUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tidak terbukti.
Putus : 07-05-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 824 K/PID.SUS/2013
Tanggal 7 Mei 2013 — Ir. GATOT SUHENDRO, MM., MT
56196 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;Tempat Lahir : Probolinggo;Umur/Tanggal Lahir =: 51 Tahun/16 Desember 1960;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat Tinggal : Jalan Tulus Harapan, C2/5, KelurahanSendang Mulyo, Kecamatan Tembalang, KotaSemarang;Agama : Islam;Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;Terdakwa ditahan:1 Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2012 sampai dengan tanggal 4Februari 2012;2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2012 sampaidengan tanggal 15 Maret 2012;3 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor
    Semarang sejaktanggal 16 Maret 2012 sampai dengan tanggal 14 April 2012;4 Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2012 sampai dengan tanggal 2Mei 2012;5 Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang sejaktanggal 9 Mei 2012 sampai dengan tanggal 7 Juni 2012;6 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Semarang sejak tanggal 8 Juni 2012 sampai dengan tanggal 06Agustus 2012;7 Perpanjangan (I) Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang sejak tanggal 7 Agustus
    Nomor 824 K/Pid.Sus/20138 Perpanjangan (II) Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang sejak tanggal 6 September 2012 sampai dengan tanggal 5Oktober 2012;9 Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang sejak tangga 24 September 2012 sampai dengan tanggal 23Oktober 2012;10 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang sejak tanggal 24 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 22Desember 2012 ;11 Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b
Register : 07-12-2020 — Putus : 14-01-2021 — Upload : 14-01-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 29/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG
Tanggal 14 Januari 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : OTNIEL LONA.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ANDHI GINANJAR, SH., MH.
229110
  • Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA Tahap sejak tanggal28 April 2020 sampai dengan 27 Mei 2020.Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA Tahap II sejak tanggal28 Mei 2020 sampai dengan 26 Juni 2020.Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni sampai dengan 14 Juli 2020.Majelis Hakim sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8Agustus 2020.Ketua Pengadilan Tipikor
    Tingkat Bandingmembaca, memperhatikan dan meneliti dengan seksama berkas perkara,salinan resmi putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 23/Pid.SusTPK/2020/PN.Kpg., tanggal 17 November 2020 serta Memori Banding dariTerdakwa dan Penuntut Umum seperti diuraikan di atas, Pengadilan TipikorTingkat Banding berpendapat yang dikemukakan oleh Terdakwa maupunPenuntut Umum telah dikemukakan dipersidangan tingkat pertama dan tidakhalhal baru yang perlu dipertimbangkan;Menimbang, bahwa Pengadilan Tipikor Tingkat
    keuangan dan memanfaatkan anggaransebagaimana mestinya;Menimbang, bahwa terkait aspek dampak menurut Pengadilan TipikorTingkat Banding, perbuatan Terdakwa memenuhi skala dampak rendahsebagaimana disebutkan pada pasal 10 huruf b angka 1 PERMA Nomor 1Tahun 2020, yaitu perbuatan Terdakwa mengakibatkan berbagai pelaksanaankegiatan desa desa bertempat Desa Uitao, Kecamatan Semau, KabupatenKupang tidak terwujud sebagaimana ditargetkan;Menimbang, bahwa terkait aspek keuntungan Terdakwa, menurutPengadilan Tipikor
    Tingkat dampak : skala rendah. (3) Tingkat keuntungan : skalatinggi dan (4) Tingkat kerugian Negara : skala sedang;Menimbang, bahwa dengan Pengadilan Tipikor Tingkat Bandingberpedoman PERMA Nomor 1 tahun 2020, berkaitan dengan penjatuhanpidana dimaksudkan untuk memenuhi rasa keadilan yang diharapkan olehmasyarakat dan sesuai dengan hukum yang berlaku;Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada PERMA Nomor 1Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana
    Korupsi maka Pengadilan TipikorTingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana serta denda yangdijatunkan oleh Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama, selanjutnya akan diperbaikisepanjang mengenai lamanya pidana dan denda yang dijatuhkan, yangselengkapnya sebagaimana diuraikan dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, sementarasaat ini Terdakwa dalam tahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1)Halaman 67 dari 74 halaman Putusan Perkara No29/PID.SUSTPK
Putus : 21-02-2017 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2022 K/PID.SUS/2016
Tanggal 21 Februari 2017 — ANDI NURHAWAISA, S.Pd binti NYIWI
886689 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perakara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar, yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim berpendapat ... [Selengkapnya]
  • ., sehingga secara tidak langsung Judex Facti belum dapat menggallnilainilai hukum baik yang ada dalam masyarakat maupun dalam hukumpositif yang berlaku;Keberatan Kedua.Bahwa berdasarkan mengenai pertimbangannya pada halaman 19 putusanNomor 34/Pid.Sus.kor/2015/PT.Makassar, tertanggal 22 Oktober 2015 yangpada dasarnya hanya menguatkan pertimbangan hukum yang telah diambiloleh Judex Facti Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Tipikor Makassardalam memutus perkara Nomor 08/Pid.Sus.Tpk/2014/PN.Mks.,
    melawan hukum yang didakwakan oleh JaksaPenuntut Umum dengan mana Pemohon Kasasi dengan tujuanmenguntungkan dan atau memperkaya diri sendiri, orang lain dan atausuatu koorporasi tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;Keberatan Ketiga.Bahwa berdasarkan mengenai pertimbangannya pada halaman 19 putusanNomor 34/Pid.Sus.Kor/2015/PT.Makassar, tertanggal 22 Oktober 2015 yangpada dasarnya hanya menguatkan pertimbangan hukum yang telah diambiloleh Judex Facti Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Tipikor
    51 Ayat (1)atau Ayat (2) KUHPidana, sehingga unsur delik menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatanatau kedudukan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan olehPemohon Kasasi:Keberatan Keempat.Bahwa berdasarkan mengenai pertimbangannya pada halaman 19 putusanNomor 34/Pid.Sus.Kor/2015/PT.Makassar, tertanggal 22 Oktober 2015 yangpada dasarnya hanya menguatkan pertimbangan hukum yang telah diambiloleh Judex Facti Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Tipikor
    Pertimbangan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassarmempertimbangkan bahwa dari faktafakta hukum tersebut di atas MajelisHakim berkesimpulan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukanTerdakwa adalah melekat pada jabatan atau kedudukan besertakewenangan pada diri Terdakwa yang merupakan unsur dari Pasal 3UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo.
Putus : 28-05-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2112 K/Pid/2012
Tanggal 28 Mei 2013 — JINAL Bin SANGGAL ;dkk
84116 Berkekuatan Hukum Tetap
  • permohonan kasasi padatanggal 5 September 2012 serta memori kasasinya telah diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 18 September 2012dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasanalasannya telahdiajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undangundang, olehkarena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon KasasiI/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Pengadilan Tinggi/Tipikor
    tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan bahwa HakimMajelis Pengadilan Negeri Singkil tidak menerapkan atau menerapkan peraturanhukum tidak sebagaimana mestinya dan Majelis Hakim dalam mengadili tidakdilaksanakan menurut ketentuan undangundang yaitu dengan sama sekali tidakmempertimbangkan Memori Banding dan hanya mempelajari dan menelitiputusan Pengadilan Negeri Singkil sesuai putusannya dalam halaman 19(sembilan belas) putusan tersebut.Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor
    Banda Acehnyatanyata telah tidak sesuai dengan fakta dan ketentuan yang ada dan olehkarena putusan dimaksud cacat hukum.Oleh karena putusan tersebut cacat hukum maka putusan Majelis HakimPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh menguatkan putusan pengadilan tingkatpertama harus dibatalkan.Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas kami berpendapat paraTerdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana secara terangteranganbersamasama menggunakan kekerasan terhadap barang .Menimbang, bahwa alasanalasan
Register : 12-09-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PTUN PADANG Nomor 36/G/2019/PTUN.PDG
Tanggal 17 Desember 2019 — Penggugat:
Zul Apris
Tergugat:
WALIKOTA PAYAKUMBUH
261115
  • Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yangmelakukan Tipikor sebelum berlakunya UU No.5 Tahun 2014;Halaman 17 dari 38 HalamanPutusan Nomor: 36/G/2019/PTUN.PDG2. Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yangmelakukan Tipikor setelah berlakunya UU No.5 Tahun 2014 tetapisebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11;3. Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yangmelakukan Tipikor setelah berlakunya UU No.5 Tahun 2014 dan PPNo.11 Tahun 2017.
Register : 30-10-2019 — Putus : 28-11-2019 — Upload : 27-04-2020
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 63/PDT/2019/PT PLK
Tanggal 28 Nopember 2019 — Pembanding/Penggugat : Drs. Elvirandy Lombah
Terbanding/Tergugat I : BATUAH USIL BUYA
Terbanding/Tergugat II : HATMAN PASAK
16453
  • Murjani No.02 Rt.002 / Rw.009,Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota PalangkaRaya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan PenetapanKetua Pengadilan Negeri / Tipikor / Hubungan IndustrialPalangka Raya Kelas A, Nomor6/Pen.K.Insidentil/2019/PN.Plk., tanggal 17 Juni 2019, sebagaiTerbanding semula Tergugat 2.
Register : 29-10-2018 — Putus : 06-11-2018 — Upload : 22-07-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 53/PID.SUS-Anak/2018/MKS
Tanggal 6 Nopember 2018 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
5132
  • Penetapan Plh Panitera Muda Tipikor penunjukan Panitera Penggantitanggal 29 Nopember 2018 Nomor: 53/Pid.SusAnak/2018/PT. MKS;3. Berkas perkara dan suratsurat lain yang berhubungan dengan perkaratersebut ;Hlm 2 dari 10 hlm. Put.No.53/Pid.SusAnak/2018/PT.MksMenimbang, bahwa anak diajukan ke depan persidangan karenadidakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam suratdakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan f'~7~tanggal 24 September 2015 NO. Reg.
Register : 20-05-2019 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 279/PID.SUS/2019/PT MKS
Tanggal 28 Mei 2019 — Pembanding/Penuntut Umum VII : AKBAR BAHARUDDIN, SH
Terbanding/Terdakwa : RUSDI, SP
8132
  • ./2019/PT MKSPanitera Muda Tipikor(H.SYAHRIR DAHLAN, S.H)Nip. 196511261989031004Him 9 dari 8 hlm Put No.279 /PID./2019/PT MKSHim 10 dari 8 hlm Put No.279 /PID./2019/PT MKS