Ditemukan 61487 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Farmasi -farmasi
Register : 07-09-2018 — Putus : 31-10-2018 — Upload : 01-11-2018
Putusan PN BANGIL Nomor 473/Pid.Sus/2018/PN Bil
Tanggal 31 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
HENDI BUDI FIDRIANTO, SH
Terdakwa:
RONI EXWANTO bin IKHSAN
215
  • SOLEH dengan cara membeli dengan hargaRp.700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) ; Bahwa Terdakwa bukan Apoteker maupun Dokter dan berkerja dibidangswasta yang tidak ada hubungannya dengan farmasi Terdakwa tidakmemiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai ataumenyimpan narkotika jJenis sabu tersebut;Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidakkeberatan ;Menimbang, bahwa keterangan saksi AHMAD FARIS PRADANAdalam berita acara tingkat penyidikan atas permintaan PenuntutUmum
    RUDI (DPO) ; Bahwa Terdakwa bukan Apoteker maupun Dokter dan berkerja dibidangswasta yang tidak ada hubungannya dengan farmasi Terdakwa tidakmemiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai ataumenjual narkotika jenis sabu tersebut ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut : 1 (Satu) poket shabu dengan berat 0.40 (nol koma empat puluh) grambererta kantong plastiknya, 1 (Satu) HP merk Nokia warna hitam dengan No.Simcard 081295591973, Uang tunai sebesar Rp.100.000
    Bahwa Terdakwa bukan Apoteker maupun Dokter dan berkerja dibidangswasta yang tidak ada hubungannya dengan farmasi Terdakwa tidakmemiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai ataumenjual narkotika jenis sabu tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan
    Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besarFarmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuaidengan ketentuan Undangundang ini;(2). Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanansediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijinkhusus penyaluran Narkotika dari Menteri.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidanganTerdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 04 Mei 2018 sekitar jam 18.30wib di JI.
    tertentu yangmemiliki ijin, dan bukan pula pedagang besar farmasi milik Negara yangmemiliki ijin serta terdakwa bukan petugas Lembaga pendidikan dan pelatihanserta penelitian dan pengembangan yang memiliki ijin, dan terdakwa membelliatau memperoleh Shabushabu bukan dari lembaga yang memperoleh jjin untukmenyalurkan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalammenjual shabushabu tersebut terdakwa tidak berhak atau menjadi perantaraHalaman 9 dari 12 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2018/PN.Bil.jual
Register : 04-08-2020 — Putus : 24-09-2020 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Gpr
Tanggal 24 September 2020 — Penuntut Umum:
MOCH ISKANDAR, SH
Terdakwa:
IMRON ROSADI Als SELO Bin PURNADI
268
  • Mengadili :

    1. Menyatakan terdakwa IMRON ROSADI Alias SELO Bin PURWADI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMRON ROSADI Alias SELO Bin PURWADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, denda
    SELO Bin PURWADI telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidakmemiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1)sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UURI No. 36Tahun 2009 dalam surat dakwaan kesatu kami;2.
    Kediri atausetidaktidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan NegeriKabupaten Kediri, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obatyang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1).Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatansebagai berikut:Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Gpr Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwaIMRON ROSADI Als.
    SELOBin PURWADI merupakan sediaan farmasi berupa obat keras yang telahdiedarkan oleh orang yang bukan tenaga kesehatan dengan keahlian dankewenangan yang dimilikinya. Bahwa terhadap barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapandan penggeledahan di rumah terdakwa IMRON ROSADI Als.
    Menyatakan terdakwa IMRON ROSADI Alias SELO Bin PURWADItersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, ataukemanfaatan dan mutu;2.
Putus : 19-12-2012 — Upload : 22-04-2015
Putusan PN KENDAL Nomor 67/Pid.Sus/2012/PN.KDL
Tanggal 19 Desember 2012 —
12614
  • RIJO Bin LAMIJO bersalahmelakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan,kasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaanmelangar pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo UU RI No. 3 Tahun1997 tentang Peradilan Anak ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIZKI ARI PRATAMA Als.
    Kendal atau setidaktidaknya padai suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Kendal , dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan / alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar , perbuatan tersebutdilakukan terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :e Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Nopember 2012 pukul 09.00 wib di depan SMPI Gringsing Batang terdakwa bertemu dengan Budi Als.
    RIJO Bin LAMIJO bersalahmelakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan,kasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaanmelangar pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo UU RI No. 3 Tahun1997 tentang Peradilan Anak ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwaRIZKI ARI PRATAMA Als.
    Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, kasiat ataukemanfaatan dan mutu ;Ad. 1 Unsur Barang siapa :Yang dimaksud dengan barang siapa adalah semua orang yang merupakan subyek hukumyang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas segala perbuatan yang dilakukan sertadalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
    RIJO Bin LAMIJO, telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana * DENGAN SENGAJATANPA HAK MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHISTANDAR DAN MUTU 2. Menjatuhkan tindakan pidana terhadap terdakwa : RIZKI ARI PRATAMA Als.
Register : 12-06-2017 — Putus : 12-09-2017 — Upload : 10-10-2017
Putusan PN KANDANGAN Nomor 148/Pid.Sus/2017/PN Kgn
Tanggal 12 September 2017 — FAHMI Bin H. FADELAN
283
  • DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IJIN EDAR;
    FADELAN terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatandengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izinedar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UndangUndang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP dalam Dakwaan Alternatif Pertama;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAHMI Bin H.
    FADELAN pada hari Selasa tanggal 02Mei 2017 sekitar pukul 17.45 Wita atau setidaktidaknya pada suatu waktudalam bulan Mei 2017, atau setidaktidaknya pada waktu lain yang masihtermasuk dalam tahun 2017, bertempat di Desa Pandan Sari Kecamatan DahaSelatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriKandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat
    JAPAR, di bawahsumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Keterangan di kepolisian diberikan dibawah sumpah atas persetujuanmajelis hakim BAP nya dibacakan, sbb : Bahwa benar saksi sebagai ahli dibidang kefarmasian;Bahwa benar saat ini Ahli menjabat sebagai Kasi Farmasi di DinasKesehatan Kab.
    Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualatkesehatan yang tidak memiliki ijin edar;ad. 1. Unsur setiap orang ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjekhukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha yang merupakanunsur terpenting dari setiap peraturan perundangundangan sebagai pendukunghak dan kewajiban yang dalam perkara ini adalah Terdakwa atas nama FAHMIBin H.
    FADELAN terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, DENGAN SENGAJAMENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI WINEDAR;2. Menjatuhnkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu denganpidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidakdibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;3.
Register : 20-12-2018 — Putus : 26-02-2019 — Upload : 05-03-2019
Putusan PN WATES Nomor 159/Pid.Sus/2018/PN Wat
Tanggal 26 Februari 2019 — Penuntut Umum:
YOGI ANDIAWAN SAGITA, SH
Terdakwa:
DEWI PUSPITA SARI alias POLO binti PRIYONO
9010
  • M E N G A D I L I

    1. Menyatakan Terdakwa Dewi Puspita Sari Alias Polo Binti Priyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
    Bahwa yang semestinya berhak dan sesuai hukum melakukan peredaransedian farmasi tersebut adalah setiap orang yang memiliki keahlian dankewenangan (Pasal 98 UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan) dan (Pasal 108 UndangUndang Nomor 36 tahun 2009 tentangKesehatan), sesuai dengan Pasal 108 Ayat (1) UndangUndang Nomor 36tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa Praktik Kefarmasiaan yang meliputipembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan,pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian
    Dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, bahwa yang dimaksud dengantenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untukmelakukan praktek kefarmasian adalah Apoteker yang dalampelaksanaannya bisa dibantu oleh Apoteker Pendamping dan/atau tenagaHalaman 13 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2018/PN Wat.teknis kefarmasian yang terdiri dari Sarjana farmasi, D3 Farmasi, AsistenApoteker yang bekerja di fasilitas distribusi (Pedagang Besar Farmasi
    Bahwa obat yang dikemas olehindustri farmasi tidak boleh dikemas ulang, karena ijin yang diberikan olehBadan POM adalah untuk industri obat.
    Bahwa Sesuai dengan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan,yang dimaksud Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaiankegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatanbaik dalam rangka perdagangan, bukan~ perdagangan, ' ataupemindahtanganan.
    Menyatakan Terdakwa Dewi Puspita Sari Alias Polo Binti Priyono terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar sebagaimanadakwaan Kesatu Penuntut Umum.2.
Register : 30-04-2012 — Upload : 10-08-2012
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 96/Pid.Sus/2012/PN.Kdi
DIDIK SUJARWO Als. KIPLI BIN SUMADI
221
  • KIPLI BIN SUMADI, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Tanpa hakmemiliki, menjual sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edarnyasebagaimana dimaksud dalam pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU RI No. 36 Tahun2009 tentang Kesehatan ;22.
    Atau setidaktidaknya pada suatu waktutertentu yang masih termasuk bulan Maret 2012bertempat di tepi jalan keramatdepan SMP Islam Gayam, Kecamatan Gurah,, Kabupaten Kediri, atau setidaktidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukumPengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Setiap orang yang dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yangtidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU RINo. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
    Kediri karena terdakwakedapatan membawa pil jenis LL/Artane sebanyak 200 butir ; Bahwa benar terdakwa ditangkap karena ada informasi dari masyarakat ; Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin untuk menjual pil jenis LL/Artane tersebut ; Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya ; Bahwa benar terdakwa bukan ahli farmasi /Apoteker ; Menimbang, bahwa apakah dari faktafakta dan keadaan tersebut diatasterdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yangdidakwakan
    Rindu bin Jimin yang diajukan ke depanpersidangan dan indentitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana dalamsurat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dipersidangan terdakwa dalam keadaansehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya dapat memberikanketerangan sehingga terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;Dengan demikian unsure ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ; dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatKesehatan yang tidak memiliki
    ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106ayat (1);bahwa dari unsur tersebut diatas dihubungkan dengan hasil pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksisaksi , barang bukti, surat, petunjuk dan keteranganterdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 Maret2012 sekitar jam 10.30 wib di tepi jalan keramat Desa Gayam, Kec.Gurah,Kab.Kediri dengan sengaja dan tanpa hak telah mengedarkan sediaan farmasi berupaobat jenis LL yang dalam pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik
Register : 03-09-2015 — Putus : 12-10-2015 — Upload : 16-03-2016
Putusan PN BATULICIN Nomor 304 / Pid.Sus / 2015 / PN Bln.
Tanggal 12 Oktober 2015 — BUDIANTO Bin M. ROHIP
4516
  • Menyatakan Terdakwa BUDIANTO Bin M ROHIP telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak Memiliki Izin Edar ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDIANTO Bin M ROHIP dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;5.
    Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan, atausetidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Batulicin, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edarsebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), perobuatan tersebut dilakukanoleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa awalnya Saksi ERWIN HADIANSYAH dan Saksi MARIHOTSIANTURI masingmasing anggota Polsek Satui yang sedangmelaksanakan tugas
    piket mendapat informasi dari masyarakat ditempatterdakwa sering terjadi jual beli obat sediaan farmasi ZENIT/ CARNOPHEN,selanjutnya Saksi ERWIN HADIANSYAH dan Saksi MARIHOT SIANTURIdibantu anggota Polsek Satui menindak lanjuti informasi tersebut dengancara mendatangi rumah terdakwa untuk mengamankan tedakwa danmelakukan penggeledahan.
    ROHIP, pada waktu dan tempat sebagaimanatersebut dalam dakwaan primair, tidak memiliki keahlian dan kewenangan untukmelakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108,perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa awalnya Saksi ERWIN HADIANSYAH dan Saksi MARIHOTSIANTURI masingmasing anggota Polsek Satui yang sedangmelaksanakan tugas piket mendapat informasi dari masyarakat ditempatterdakwa sering terjadi jual beli obat sediaan farmasi ZENIT/ CARNOPHEN
    Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Atau AlatKesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar ;Ad.1.
    Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatizin edar ;b. Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhipersyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan ;19c.
Register : 11-08-2016 — Putus : 06-10-2016 — Upload : 13-10-2016
Putusan PN KANDANGAN Nomor 179/Pid.Sus/2016/PN Kgn
Tanggal 6 Oktober 2016 — MARINI Als RIRIN Binti ARDIANSYAH
366
  • dengan sengaja menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dengan tidak memiliki keahlian dan kewenangan
    Menyatakan terdakwa MARINI Als RIRIN Binti ARDIANSYAH terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edarsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UndangUndangNo. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Dakwaan Alternatif Pertama;2.
    Perbuatan tersebut dilakukan terdakwadengan cara sebagai berikut : Berawal dari adanya laporan masyarakat yang menginformasikan bahwaterdakwa akan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenisCarnophen, selanjutnya saksi NOOR WHALISA dan saksi PRITIDWIPAYANTI beserta anggota polisi lainnya berangkat untuk melakukanpatroli dan sesampainya di Jalan Satria Desa Tumbukan Banyu Kec.Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2016/PN.KGNIlKRIlDaha Selatan Kab.
    Perbuatantersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Berawal dari adanya laporan masyarakat yang menginformasikan bahwaterdakwa akan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenisCarnophen, selanjutnya saksi NOOR WHALISA dan saksi PRITIDWIPAYANTI beserta anggota polisi lainnya berangkat untuk melakukanpatroli dan sesampainya di Jalan Satria Desa Tumbukan Banyu Kec.Daha Selatan Kab.
    Mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidakmemiliki izin edar sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)UURI No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan;ad. 1.
    Menyatakan Terdakwa MARINI Als RIRIN Binti ARDIANSYAH terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, denganHalaman 17 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2016/PN.KGN=18=sengaja menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu dengan tidak memiliki keahlian dankewenangan2.
Putus : 03-08-2016 — Upload : 22-08-2016
Putusan PN PASURUAN Nomor 64/Pid.B/2016/PN Psr
Tanggal 3 Agustus 2016 — M. SOLEH Bin M.SANAN
694
  • SOLEH Bin M.SANAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Sengaja Mengedarkan Sediaan farmasi tanpa ijin edar;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa M. SOLEH Bin M.SANAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut, akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; 3.
    Sanan berprofesi sebagai nelayan danbukan seorang apoteker atau farmasi;e Bahwa terdakwa M. Soleh Bin M. Sanan mendapatkan Pil Carnophentersebut dari orang yang bernama Slamet;e Bahwa terdakwa M. Soleh Bin M. Sanan menjual pil carnophenpersepuluh butirnya dijual seharga Rp. 25.000, (dua puluh lima riburupiah) dan untuk perseratus butir dijual seharga Rp. 220.000,, (duaratus dua puluh ribu rupiah) dimana terdakwa M.
    Sanan berprofesi sebagai nelayan danbukan seorang apoteker atau farmasi;e Bahwa terdakwa M. Soleh Bin M. Sanan mendapatkan 400 butir PilCarnophen tersebut dari orang yang bernama Slamet;e Bahwa terdakwa M. Soleh Bin M. Sanan menjual pil carnophenpersepuluh butirnya dijual seharga Rp. 25.000, (dua puluh lima riburupiah) dan untuk perseratus butir dijual seharga Rp. 220.000,, (duaratus dua puluh ribu rupiah) dimana terdakwa M.
    Sanan berprofesi sebagai nelayan danbukan seorang apoteker atau farmasi;Bahwa terdakwa M. Soleh Bin M. Sanan mendapatkan Pil Carnophentersebut dari orang yang bernama Slamet;Bahwa terdakwa M. Soleh Bin M. Sanan menjual pil carnophenpersepuluh butirnya dijual seharga Rp. 25.000, (dua puluh lima riburupiah) dan untuk perseratus butir dijual seharga Rp. 220.000,, (duaratus dua puluh ribu rupiah) dimana terdakwa M.
    Unsur Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar ; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, petunjuk, danketerangan terdakwa didepan persidangan, bahwa kejadiannya pada hari Jumattanggal 29 Januari 2016 dan hari Minggu tanggal 20 Maret 2016, sekira pukul18.00 wib, bertempat di rumah terdakwa jalan Halmahera Rt.04/Rw.03, Kel.Tambaan, Kec.
Register : 08-06-2016 — Putus : 19-07-2016 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN BATULICIN Nomor 189 / Pid.Sus / 2016 / PN Bln
Tanggal 19 Juli 2016 — JAINUDIN Als IJAI Bin M. SAMAN
4332
  • SAMAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Memiliki Izin Edar ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) Bulan ;3.
    tanpa izin dimanamasyarakat melihat seseorang dengan ciriciri seperti terdakwa seringHalaman 3 dari 24 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2016/PN BinForm01/SOP/001/HKIW/20 15melakukan penjualan obat keras yang diduga obat sediaan farmasi danbanyak yang datang membeli obat tersebut sehingga saksi BRIPKA ABD.SYUKUR ODE AYI, BRIGADIR SOPYANG DG dan BRIPDA ILHAM(ketiganya anggota Polres Tanah Bumbu) mendatangi terdakwa JAINUDINdan melakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa dan melakukanpenggeledahan dirumah
    Kalimantan Selatan atau setidaktidaknyapada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Batulicin, tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukanpraktik kefarmasian, perouatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaiberikut :Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dariadanya informasi masyarakat tentang adanya dugaan dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin dimanamasyarakat melihat seseorang dengan
    Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Atau AlatKesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar ;Ad.1. Setiap Orang ;Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaituorang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangankarena adanya Dakwaan dari Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkanserta menuntut Terdakwa JAINUDIN Als WAI Bin M.
    Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatizin edar ;b. Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harusmemenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan;c.
    SAMAN tersebut diatas, telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DenganSengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Memiliki Izin Edar ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 10 (Sepuluh) Bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000, (Satu JutaRupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harusdiganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) Bulan ;3.
Register : 12-02-2018 — Putus : 02-05-2018 — Upload : 30-07-2021
Putusan PN LANGSA Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Lgs
Tanggal 2 Mei 2018 — Penuntut Umum:
REZA RAHIM, SH,MH
Terdakwa:
Denny bin Sunardi
804
  • MENGADILI :

    1. Menyatakan Terdakwa Denny Bin Sunardi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi
    Sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar tidak memiliki catatan ataudokumen produsen atau distridbutornya di Indonesia.
    Suratpersetujuan yang diterbitkan memuat nomor pendaftaran dan nomorpendaftaran tersebut harus dicantumkan pada label produk yangbersangkutan;Bahwa Sediaan farmasi memiliki izin edar dapat dilihat padapenandaan sediaan farmasi sesuai pasal 106 ayat (1) UndangundangNomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan Penandaandan Informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhipersyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan.
    Menara Thailand 1 Ktk OT TIE Bahwa sediaan farmasi meliputi Obat, Bahan Obat, Obat Tradisional,dan Kosmetika. Semua temuan diatas tidak terdaftar di Badan POM RI.Dapat dicek melalui website Badan POM RI www.pom.go.id. . Sebagianproduk pada kemasan tidak ada no izin pendafaran produk Badan POMRI. Sebagian ada tercantum di kemasan namun fiktif. Bahwa menjual sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar adalahperbuatan melanggar hukum.
    farmasi yang tidak memiliki izin edar tidak memilikicatatan atau dokumen produsen atau distributornya di Indonesia.
    Penggunaan sediaan farmasi tanpa izin edar juga memilikiHalaman 27 dari 54 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Lgs risiko bagi kesehatan penggunanya karena sediaan farmasi tanpa izinedar tidak melalui evaluasi pre market sehingga kandungannya belumpernah dilakukan pengujian. Penggunaan Obat Tradisional tanpa izinedar sangat berbahaya karena tidak memiliki jaminan keamanan, mutu,dan khasiat.
Register : 16-09-2019 — Putus : 16-10-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Tlg
Tanggal 16 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
DWI WARASTUTI RAHAYU, S.H.
Terdakwa:
AANG MUSTOFA bin AYUB FIRMANTO
274
    1. Menyatakan Terdakwa Aang Mustofa Bin Ayub Firmanto tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primer Penuntut Umum;
    2. Membebaskan Terdakwa Aang Mustofa Bin Ayub Firmanto dari dakwaan Kesatu Primer tersebut;
    3. Menyatakan Terdakwa Aang Mustofa Bin Ayub Firmanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri dan Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak
    , Terdakwa menyatakan benar sertatidak mengajukan keberatan.Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yaituMasduki, M.Kes, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa ahli merupakan Kepala Farmasi Puskesmas Tunggangsari tahun1992 sampai dengan tahun 1996.
    Ari Irawan;Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan dari Rumah SakitBhayangkara Tulungagung Nomor: SKET/ 10/V/2019 tanggal 17 Mei2019 yang ditandatangani oleh dr.YUYUN WIDYAWATI, dari hasilpemeriksaan urine terhadap Aang Mustofa didapatkan hasil urineterhadap: Gol AMPHETAMINE: Positif (+) dan Gol METAMPHETAMINE:Positif (+);Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengedarkansediaan farmasi berupa Pil LL serta Terdakwa juga bukanlah seorangpetugas farmasi yang berwenang untuk mengedarkan sediaan
    dan sarana penyimpanan sediaan farmasipemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undangundang ini dan didalamketentuan Pasal 39 (2) Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika mengatur bahwa Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dansarana penyimpanan sedian farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud padaayat (1) wajib memiliki izin knusus penyaluran narkotika dari Menteri;Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring,diakses melalui website: www.bahasa.kemdiknas.go.id, bahwa
    Ari Irawan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah ternyata bahwaTerdakwa tidak mempunyai izin untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa PilLL serta Terdakwa juga bukanlah seorang petugas farmasi yang berwenanguntuk mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil LL;Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakimmenyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengedarkan dengan caramenjual Pil LL yang termasuk dalam daftar obat keras, tanpa izin dari pihakyang berwenang dengan maksud untuk
    Menyatakan Terdakwa Aang Mustofa Bin Ayub Firmanto telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:Penyalahgunaan Narkotika Golongan Bagi Diri Sendiri dan DenganSengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar,sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsider dan Kedua Primer;4.
Register : 15-09-2020 — Putus : 03-11-2020 — Upload : 09-11-2020
Putusan PN BREBES Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Bbs
Tanggal 3 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
ANTON MARIANO, SH.,MH
Terdakwa:
WALDI Bin TARJO
11515
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa WALDI BIN TARJO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan
    ataupun alat Kesehatan;Menimbang, bahwa mengedarkan dalam Undangundang ini jugatidak dijelaskan secara gamblang , namun dalam Pasal 1 angka 4 PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang PengamananSediaan Farmasi dan Alat Kesehatan dijelaskan mengenai pengertianHalaman 30dari38PutusanNomor122/Pid.Sus/2020/PN Bbsperedaran yaitu : Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaiankegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatanbaik dalam rangka perdagangan
    , bukan perdagangan atau pemindahtanganan;Menimbang, bahwa sama seperti halnya unsure memproduksibahwa unsure mengedarkan disini melekat pada obyek yang akan diedarkanyaitu berupa sediaan farmasi atau alat kesehatan.
    Mengedarkan disinimerupakan suatu perbuatan aktif seseorang, berupa melakukan penyaluransesuatu barang baik melalui proses perdagangan ataupun tidak, namunyang dimaksud barang (bezit) dalam ilmu hokum adalah sesuatu yangberwujud.Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 dan angka 5 Undangundang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatanmemberikan pengertian mengenai sediaan farmasi dan alat kesehatan,antara lain : Bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat,obat
    /kemanfaatan, dan untuk memenuhi persyaratan keamananHalaman 31idari38PutusanNomor122/Pid.Sus/2020/PN Bbsmaka berdasarkan ketentuan dari Pasal 106 ayat (1) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan :Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelahmendapat izin edar.Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 Ayat (1) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkanbahwa: Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus = aman,berkhasiat
    Dalam ayat (2) Jjelasmenyebutkan bahwa: Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dankewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.Dalam ayat (3) jelasmenyebutkan bahwa: Ketentuan mengenai pengadaan,penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alatkesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkandengan Peraturan Pemerintah.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta dipersidangan bahwaberawal
Register : 27-11-2018 — Putus : 19-12-2018 — Upload : 20-12-2018
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 616/Pid.Sus/2018/PN Gpr
Tanggal 19 Desember 2018 — Penuntut Umum:
1.YUSUF KURNIAWAN ABADI, SH
2.TOMY MARWANTO, SH
Terdakwa:
VISA AINUR RISMA Alias ISA Bin NUR HASIM
326
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Ali Mustofa Als Ogah Bin Muslih tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri dan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat dan mutu;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena
    PN Gpr tanggal 27November 2018 tentang penetapan hari sidang;Berkas perkara dan Suratsurat lain yang bersangkutan;Setelan mendengar keterangan Saksisaksi dan Terdakwa sertamemperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa VISA AINUR RISMA Alias ISA Bin NUR HASIMterbukti bersalah melakukan Tindak Pidana, yang dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :KESATUBahwa ia Terdakwa VISA AINUR RISMA Alias ISA Bin NUR HASIMpada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekitar pukul 20.30 WIB atausetidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018, bertempat diDusun Bloran Desa Canggu RT. 01 RW. 15 Kecamatan Badas Kabupaten Kediriatau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    meliputi obat, obat tradisional dan bahan obat ;Bahwa sediaan farmasi yang dibuat obat bida menimbulkan efek ;Bahwa pil LL termasuk obat dengan nama Triheksifendinidil HCL dan cap LLtersebut adalah cap pabrikan ;Bahwa pil LL fungsi utamanya untuk pengobatan Parkinson ;Bahwa pil LL dan pil putih logo INF adalah sediaan farmasi berupa obat ;Bahwa yang berwenang memproduksi pabrik yang dapat ijin dari Kementriandan BPOM dan mengedarkan obat atau pil harus dengan resep dokter danoleh tenaga kefarmasian
    ,Apt., Dra Fitryana Hawa, danTitin Ernawati, S.Farm, Apt., didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barangbukti nomor: 9260 / 2018 / NOF.: berupa 10 (Sepuluh) butir tablet wamaPutin logo LL dengan berat netto 1,553 gram adalah benar tablet denganbahan aktif Trineksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkinson (tidaktermasuk Narkotika maupun Psikotropika), tetapi termasuk Daftar ObatKeras" ; Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil jenis LLtersebut tidak memiliki izin edar dari
    Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kKemanfaatan dan mutu ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1. unsur barangsiapaHalaman 11 dari 15 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2018/PN GprMenimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah siapaSaja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban ;Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan
Register : 15-08-2019 — Putus : 25-09-2019 — Upload : 24-10-2019
Putusan PN PURWODADI Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Pwd
Tanggal 25 September 2019 — Penuntut Umum:
BRIGITTA SETYORINI,SH
Terdakwa:
LEGOWO Bin MASHURI
234
    1. Menyatakan Terdakwa LEGOWO bin MASHURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki surat ijin edar ;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,-
    Menyatakan terdakwa LEGOWO bin MASHURI bersalah melakukan tindakpidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dalamdakwaan kedua Pasal 197 UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Pwd2.
    AlJebrin bin Abdul Rohman tepatnya di Desa Jatilor Rt. 01 / 01 KecamatanGodong Kabupaten Grobogan atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan dan mutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwadengan cara sebagai berikutBerawal dari terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni
    Al Jebrin bin Abdul Rohman tepatnya di Desa Jatilor Rt. 01 / 01 KecamatanGodong Kabupaten Grobogan atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar, perbuatan tersebut dilakukan terdakwadengan cara sebagai berikut :Berawal dari terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 telahmembeli obat tablet warna kuning dengan logo mf kepada
    Obat danMakanan ) dari distribusi obat hexymer itu sendiri adalah dariperusahaan industri Farmasi menyalurkan ke Pedagang BesarFarmasi ( PBF ) selanjutnya Pedagang Besar Farmasimenyalurkan obat hexyer ke apotek dan unitunit pelayanankesehatan lain dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku;Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan sidangadalah obat termasuk dalam daftar obat keras / Daftar G yangtercantum dalam ijin edar obat BPOM ( Badan Pengawas Obatdan Makanan ) nomor : DKL9933301717A1
    ;Bahwa benar pekerjaan / praktik kefarmasian adalah pembuatantermasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan,Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Pwdpengadaan, penyimpanan, dan pendistribusi atau penyaluranObat, pengolahan obat, pelayanan obat atas resep dokter,pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obatdan obat tradisional sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentangPekerjaan Kefarmasian;Bahwa benar pihak
Register : 27-04-2016 — Putus : 20-07-2016 — Upload : 24-10-2016
Putusan PN BATULICIN Nomor 136/Pid.Sus/2016/PN Bln.
Tanggal 20 Juli 2016 — M.EFENDI Als FENDY Bin M. FADRI (Alm)
4437
  • FADRI (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar sebagaimana dalam Dakwaan Primair;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;3.
    FADRI (Alm) terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MengedarkanSediaan Farmasi yang tidak Memiliki Ijin Edar, sebagaimana diatur dalamPasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Dakwaan PrimairPenuntut Umum.2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M.EFENDI Als.
    Sedangkankantor dinas kesehatan tanah bumbu tidak pernah mengeluarkanRekomendasi jin Edar Sedia Farmasi Dan Alat Kesehatan.Yang berhak atau berwenang mengeluarkan perijinan praktek/kewenanganperacikan obat/zat adiktif lainnya adalah kepala dinas kesehatan.Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat kosmetika.Alat kesehatan adalah instrument aparimplan yang tidak mengandung obatyaitu mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan penyakit, merawat orangsakit, memulinkan manusia dan membentuk struktur fungsi tubuh.Tenaga
    Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat(1) (yang berbunyi Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapatdiedarkan setelah mendapat izin edar)Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanmasingmasing unsur sebagai berikut ;Ad.1.
    Unsur Memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memilikiizin edar sebagaimana dimaksud dalamPasal 106 ayat (1) (yang berbunyi Sediaan farmasi dan alat kesehatanhanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar) :Menimbang bahwa unsur memproduksi dan mengedarkan dalam unsurtersebut diatas bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur terpenuhi makaunsur yang lain tidak perlu dibuktikan.
    FADRI (Alm) tersebutdiatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar*sebagaimana dalam Dakwaan Primair;2.
Register : 07-10-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 14-02-2020
Putusan PN MARISA Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Mar
Tanggal 18 Desember 2019 — Penuntut Umum:
SUKARNO, SH.,MH
Terdakwa:
FANGKI AJIRIA Alias ANGKI
9639
  • pembelaannya;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:DAKWAANBahwa terdakwa, Pada Hari jumat tanggal 26 juli 2019 pukul 21.30 Witaatau setidaktidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan juli tahun 2019,bertempat di Desa Bunuyo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato, atausetidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam DaerahHukum Pengadilan Negeri Marisa, yang dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi
    Setiap orang;Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhistandar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatandan mutu;3. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarangmengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan danmengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat:4.
    Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan,promosi, mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harusmemenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan denganperaturan pemerintah;Ad. 1).
    Unsur Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standardan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MvT) bahwa yangdimaksudkan dengan sengaja atau opset itu adalah willen en wetens dalamarti bahwa pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebutdan juga harus mengerti (weten) akan akibat dari pada perbutan tersebut;Menimbang, bahwa kehendak dan apa
    Menyatakan Terdakwa FANGKI AJIRIA Alias ANGKI tersebut diatas, telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaTidak berwenang untuk mengedarkan sediaan Farmasi sebagaimanadalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidanapenjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 300.000.000, (tigaratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayardiganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;3.
Register : 14-08-2017 — Putus : 04-10-2017 — Upload : 27-11-2017
Putusan PN JOMBANG Nomor 473/Pid.Sus/2017/PN Jbg
Tanggal 4 Oktober 2017 — HIDAYAT
293
  • Menyatakan Terdakwa HIDAYAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standart Keamanan Dan Mutu ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sebesar Rp.
    Menyatakan Terdakwa HIDAYAT bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, kekasiat ataukemanfaatan dan mutu sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 196UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;2.
    Jombang atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi tanpa dan atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar atau persyaratan keamanan, kekasiat atau kemanfaatan danmutu, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan caracara sebagaiberikut : Bermula ketika Saksi NANANG HARIANTO bersamasama dengan SaksiMARDA , Saksi SURYA ADI dan Saksi MISWANTO yang merupakananggota satreskrim Polsek Sumobito
    Jombang menerangkanbahwa secara aturan yang sah dan peredarannya, TRIHEKSIPHENIDIL HCLharus didapat dari sumber resmi dengan dokumentasi yang dapatdipertanggungjawabkan, sedangkan masyarakat hanya dapat memperolehsediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, keteranganterdakwa dengan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperolehfaktafakta hukum sebagai berikut : Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 malam sekitar pukul
    Jombang menerangkanbahwa secara aturan yang sah dan peredarannya, TRIHEKSIPHENIDIL HCLharus didapat dari sumber resmi dengan dokumentasi yang dapatdipertanggungjawabkan, sedangkan masyarakat hanya dapat memperolehsediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter ;Menimbang, bahwa atas pertimbanganpertimbangan diatas makaMajelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan telah terpenuhi;Ad.3.
    dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutupelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mengedarkan sediaanfarmasi tersebut haruslah memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yangditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum bahwa Terdakwabukanlah orang yang mempunyai keahlian untuk mengedarkan obat pil double Ltersebut dan tidak mengetahui apakah obat yang diedarkan tersebut telahmemenuhi standar pelayanan
Register : 23-02-2021 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 23-08-2021
Putusan PN PONOROGO Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Png
Tanggal 24 Maret 2021 — Penuntut Umum:
ADI PRASETYO, S.H.
Terdakwa:
Agung Mujianto Als.Pentung Bin Sukarni
695
    1. Menyatakan terdakwa AGUNG MUJIANTO als PENTUNG bin SUKARNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat dan mutu sebagaimana dakwaan Alterantif ke satu Penuntut Umum;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan
    dan alatkesehatan; Bahwa benar barang bukti berupa obat warba putin yang terdapattulisan LL: dengan bahan aktif TRIHEKSIFENIDIL HCL yang telah disitaHalaman 8 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Pngoleh petugas tersebut merupakan sediaan farmasi dan termasuk dalamgolongan obat keras Daftar G; Bahwa ciriciri fisik obat yang termasuk dalam daftar G atau obat kerasadalah pada kemasannya ada simbol atau gambar lingaran merah bergaristepi hitam dan didalamnya ada huruf K ada tulisan harus dengan
    (Obat yang dapat mempengaruhi gangguan sususan syarafpusat); Bahwa benar menurut pendapat ahli, orang yang mengkonsumsi obatyang mengandung bahan aktif TRIHEXYPHENIDYL HCI tersebut jika tidakHalaman 10 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Pngsesuai dengan aturan pakai akan menyebabkan euphoria (rasa gembirayang berlebihan); Bahwa benar barang bukti berupa obat warba putin yang terdapattulisan LL: dengan bahan aktif TRIHEKSIFENIDIL HCL yang telah disitaoleh petugas tersebut merupakan sediaan farmasi
    dan/atau alat kesehatan secara tegas ditentukan dalamPasal 98 ayat (2) UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yangmenyatakan bahwa Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dankewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obatdan juga juga dalam Pasal 98 ayat (3) UURI No. 36 Tahun 2009 TentangKesehatan yang menyatakan bahwa Ketentuan mengenai pengadaan,penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alatkesehatan
    haruSs memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yangditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SaksiSaksi, Ahli danTerdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa benarTerdakwa ditangkap oleh Petugas Polsek Sambit pada hari Jumat tanggal01 Januari 2021 sekira Pukul 03.00 Wib bertempat di rumah DukuhKapinan III Rt 01 Rw. 01 Desa Kaponan Kec.
    Menyatakan terdakwa AGUNG MUJIANTO als PENTUNG binSUKARNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat dan mutusebagaimana dakwaan Alterantif ke satu Penuntut Umum;2.
Register : 06-11-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 24-01-2020
Putusan PN Penajam Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Pnj
Tanggal 12 Desember 2019 — Penuntut Umum:
EKA RAHAYU, S.H.
Terdakwa:
RIRIN binti SUHERMAN
5523
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Ririn Binti Suherman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum ;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan
    Menyatakan Terdakwa RIRIN Binti SUHERMAN terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UndangUndang RI Nomor 36Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan AlternatifKesatu Jaksa Penuntut Umum ;2.
    sebagai berikut:KESATU :Bahwa Terdakwa RIRIN Binti SUHERMAN pada hari Selasa tanggal 27Agustus 2019 sekira pukul 16.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulanAgustus Tahun 2019, bertempat di Pelabuhan Klotok Rt. 007 KelurahanPenajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau padasuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriPenajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telahmelakukan perbuatan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi
    Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan pekerjaankefarmasian dan Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenanganmengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkanobat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan,pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yangmemenuhi standar mutu pelayanan farmasi.
    Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalamPasal 106 ayat (1);Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut, Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut :ad. 1.
    Menyatakan Terdakwa RIRIN Binti SUHERMAN telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, sebagaimanadakwaan pertama Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesarRp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidakdibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;3.