Ditemukan 12306 data
15 — 2
.9 Tahun 1975 jo. psl 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, namun demikianMajelis berpandangan lain pisahnya perkawinan bukan lagi karena alasanpermohonan Pemohon namun karena rusak Aqad Nikahnya sehingga harusdiputus dengan Fasakh ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah danditambah dengan undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagidengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Yurisprodensi MahkamahAgung RI Nomor 409
10 — 3
Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danPutusan Nomor 0928/Pdt.G/201 7/PA.Bkl, Halaman 9 dari 11Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
9 — 3
Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 TahunPutusan nomor 0588/Pdt.G/2016/PA.BkI, Halaman 9 dari 122009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
12 — 3
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 yang mengaturtentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap, juncto Surat KetuaMuda Uldilag Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002tanggal 22 Oktober 2002, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor: 409
10 — 3
Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan ;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 409
17 — 0
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
16 — 0
terhadap Termohon di depan sidangPengadilan Agama Bangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
8 — 0
Tergugat menawarkan rumah orang tua Penggugat kepada orang laintanpa sepengetahuan orang tua Penggugat;Bahwa puncak perselisinan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulanJuni tahun 2013, yang akibatnya Penggugat pulang tanpa pamit ke rumahorang tuanya sendiri dengan alamat Jalan Raya Roomo Sekarsore RT.01RW. 01 No. 409 Desa Roomo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresikhingga terjadi berpisah dengan Tergugat selama 1 tahun 8 bulan sampaisekarang;Bahwa selama berpisah 1 tahun 8 bulan tersebut, Tergugat
88 — 66
M.JARNI .S.pdi, 409 suara, SDR.A.SABIRIN 478 suara, SDR. MUNSYI 168 suara ; DALAM EKSEPSI :Tentang Kompetensi Absolut Pengadilan;Menimbang, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsimengenai pengadilan tata usaha negara Banjarmasin tidak mempunyaikewenangan untuk mengadili perkara ini, dengan alasan bahwa KeputusanTUN objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding adalahKeputusan Badan Permusyawaratan Desa Sungai Bakung Nomor 01Hal 8 dari hal 12 Put.
127 — 21
Fotokopi sertipikat hak milik Nomor : 00042, tertanggal 25 Maret 2008, atasnama : HARIO BIMO PUTRO ( Bukti P 3 ) ;Fotokopi Perjanjian Kredit antara PT.BNI (Persero) Tbk, di Jakarta denganHARIO BIMO PUTRO, Nomor : YGK/021.2008/003/GRIYA, tertanggal 29Januari 2008 ( Bukti P 4) ;Fotokopi surat yang ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasionaltertanggal 22 Februari 2010, Nomor : MGL/02.2/409 ( Bukti P 5 ) ;Fotokopi sertipikat hak milik Nomor : 00042, tertanggal 12 Maret 2010, atasnama : YULIANTO ( Bukti
13 — 7
berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukunnikah terdiri dari :1) Calon suami;2) Calon isteri;Hal. 8 dari 123) Wali nikah;4) Dua orang saksi dan5) Ijab dan kabul;Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh pasal 14 Kompilasi HukumIslam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukan oleh ahli figh darikalangan mazhab Syafiiy dalam kitab AlFiqh alaa AlMazaahib AlArbaahkarangan Abd Al Rahman AlJaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alihmenjadi pendapat majelis, yaitu :3 ZA ' . x, , tn 4h 409
11 — 3
berdasarkanpasal 125 HIR dapat dkabulkan dengan verstek ;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
17 — 1
dianggap mampu dan kesanggupan Pemohontelah dianggap layak untuk Termohon dan anaknya, maka terhadap kewajibanPemohon tersebut akan ditetapkan dalan amar putusan seebagaimana kesanggupanPemohon 5 == 222 nnn nnn nn nn nn ne nn nnn nnnMenimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undangundang Nomor7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undangundang No.3 Tahun2006 dan diubah lagi dengan Undangundang No.50 Tahun 2009 tentang PeradilanAgama serta berdasarkan yuris prudensi Mahkamah Agung RI No 409
16 — 0
terhadap Termohon di depan sidang PengadilanAgama Bangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
8 — 4
./409/V1/2019/PA.Slw, tanggal 26 Juni 2019,sebagai Penggugat;melawanTERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta,Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempatkediaman XXXXX, Kabupaten Tegal, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Juni 2019 telahmengajukan gugatan perceraian yang telah
17 — 9
Madiun nomor 409/AD/955/G/2015 tanggal 24 Agustus 2015;Menimbang, bahwa ternyata surat kuasa khusus tersebut dibuat danditandatangani sendiri oleh Pemohon sebagai pemberi kuasa dan KUASAHUKUM PENGGUGAT sebagai penerima kuasa.Menimbang, bahwa berdasarkan kartu identitas advokat penerimakuasa, KUASA HUKUM PENGGUGAT yang bersangkutan adalah advokatanggota Peradi dengan masa berlaku kartu keanggotaan hingga tanggal 31Desember 2015 dan yang bersangkutan telah disumpah secara resmi olehKetua Pengadilan
10 — 4
terhadap Termohon di depan sidang PengadilanAgama Bangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
9 — 5
Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danPutusan Nomor 0647/Pat.G/2017/PA.BkI, Halaman 9 dari 11Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
10 — 3
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
17 — 0
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409