PUTUSANNomor 1927 K/PID.SUS/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor pada tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:Nama : DAUD LATIF, SKM;Tempat lahir : Parepare;Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/11 Mei 1968;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : BTN Minasa Upa Blok L 11 Nomor 16Makassar;Agama : Islam;Pekerjaan : PNS pada Dinas Kesehatan ProvinsiSulawesi Selatan;Terdakwa ditahan dalam

Dr.Krisna Harahap, S.H., M.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada MahkamahAgung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emmy Evelina Marpaung, S.H., PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan PenuntutUmum.HakimHakim Anggota : Ketua Majelis :ttd./ MS. Lumme, S.H. ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.LM.ttd./ Prof. Dr.

Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2018 sampaidengan tanggal 2 April 2018 ;Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Lhoksukon sejak tanggal3 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018 ;Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal14 Mei 2018 ;Majelis Hakim sejak tanggal, 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12Juni 2018;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 13 Juni2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018;Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

Banda Acehsejak tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 10 September2018 ;Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejaktanggal 11 September 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018 ;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik M.

Pidana Korupsi25)Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan EDDY SUPARTA, SH Hakim AdHoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung,putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidanganyang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang dihadirioleh HakimHakim Anggota tersebut yang dibantu oleh TAT SUWARTIPanitera Pengganti Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi BangkaBelitung tanpa dihadiri olen Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota Tipikor

, Ketua Majelis Hakim Tipikor,1.MARTINI MARJA SH, MH.

Panitera Muda Pidsus Tipikor pada Pengadilan TinggiMedan selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umumdan Terdakwa maupun kuasanya.HAKIMHAKIM ANGGOTA : HAKIM KETUA MAJELIS,ROBERT SIMORANGKIR, SH.MH. RUSTAM IDRIS, SH. MARYANA, SH.MH.PANITERA PENGGANTI,HARSONO, SH.MH.Halaman 11 dari 11 halaman,Putusan perkara Pidana Nomor : 501/PID/2016/PTMDN.

Pemberkasan/Penjilidan/ : Rp. 136.000,Pengiriman, dllJumlah : Rp. 150.000,( seratus lima puluh ribu rupiah )PENGESAHAN :Salinan dinas sesuai dengan aslinyaPengadilan Tinggi MakassarpaniteraPih Panitera Muda Tipikor,H. SYAHRIR DAHLAN, SH.Nip.19651120 198903 1 004Halaman 12 dari 12 halaman perkara Nomor : 95/PDT/2018/PT.MKS

Belanak Raya nomor 25 ARawamangun Jakarta Timur ;Agama : Islam ;Pekerjaan : PNS Kementerian Kesehatan (MantanStaf Ahli Menkes bidang PeningkatanKapasitas Kelembagaan danDesentralisasl) ;Terdakwa dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negarara (RUTAN) oleh :1.2.Penuntut Umum sejak 4 Oktober 2016 sampai dengan 23 Oktober 2016Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusatsejak 19 Oktober 2016 sampai dengan 17 November 2016 ;.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri JakartaPusat sejak tanggal 18 November 2016 sampai dengan tanggal 16Januari 2017 ;. Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Tipikor Jakarta untukperpanjangan penahanan tahap pertama sejak tanggal 17 Januari 2017sampai dengan tanggal 15 Februari 2017 ;. Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Tipikor Jakarta untukperpanjangan penahanan tahap kedua sejak tanggal 16 Februari 2017sampai dengan tanggal 17 Maret 2017 ;.

Kontra Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 8 Mei 2017 yangditerima Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat padatanggal 9 Mei 2017 ;6. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal9 Mei 2017 yang diterima Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri JakartaPusat pada tanggal 9 Mei 2017 ;7. Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori BandingNomor : 11/Akta.Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST kepada Penuntut Umumtertanggal 12 Mei 2017;8.

Faktafakta hukumdalam persidangan tingkat pertama yang patut dan penting untukdipertimbangkan oleh Majelis Judex Facti tingkat Banding yang dapatmembuktikan bahwa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam perkara a quobukanlah murni kesalahan dari Terbanding seorang dan tujuan daridilaksanakannya pengadaan alat kesehatan tahun 2006 tidak menyalahi hukum.Penerapan Pasal 3 UndangUndang Tipikor dan vonis penjara 3 (tiga) tahun 6bulan telah mencerminkan suatu keadilan bagi Terbanding.Menimbang, bahwa atas

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari Nomor 12/Pid.SusTPK/2019/PN.Kdi tanggal 20 Juni 2019 tentang Penunjukan dan Susunan MajelisHakim yang mengadili;2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kendari Nomor 12/Pid.SusTPK/2019/PN.Kdi tentang Penetapan Hari Sidang pada hari Kamis, tanggal 27Juni 2019;3. Berkas Perkara dan suratsurat lain atas nama Terdakwa JUMRIN PAGALA,S.Sos, M.M.

TOEMION, dengan demikianunsur melawan hukum ini Majelis Hakim Tipikor mengikuti Yurisprudensi MARI yangsudah tetap atau konstan, sehingga melawan hukum dalam tindak pidana korupsiadalah baik melawan hukum Formil maupun Materill;Halaman ke 179 dari 223 halaman Putusan Perkara No.12/Pid. SusTPK/2019/PN.

Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurutMajelis Hakim Tipikor, unsur ke3 (tiga) "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya telah terpenuhisecara hukum;Ad. 4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian NegaraMenimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini dalam penjelasan Pasal 2Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo.

Jumlah penyetoran kembali yang telahdilakukan ke Kas Daerah sesuai STS Rp.295.000.000,Kerugian Keuangan Negara (123) Rp.4.535.000.000, Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurutMajelis Hakim Tipikor, Unsur ke 4 (empat) dari dakwaan Subsidair Penuntut Umumtersebut telah terpenuhi menurut hukum;Ad. 5.

dibantu ARRIYANI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tipikor Kendari dan dihadiri oleh JaksaPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe di Unaaha serta dihadiri pula olehTerdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut.Hakim Anggota dan Il, Hakim Ketua,MULYONO DWI P., Ak, SH, M.AB, CFE ANDRI WAHYUDI, SHDARWIN PANJAITAN, SHPanitera Pengganti,ARRIYANI, SHHalaman ke 223 dari 223 halaman Putusan Perkara No.12/Pid.

Santoso, SH, NIP:196605261993061001.1 (satu) buah Kartu Tanda Pengenal Pengadilan Negeri/TIPIKOR JakartaPusat, atas nama: MUH SANTOSO, SH, NIP: 196605261993061001, denganjabatan: Panitera Pengganti.1 (satu) buah KTP Provinsi DKI Jakarta, NIK: 3173072808740008, atas nama:AHMAD YANI.1 (satu) bundel surat kepada PT. Kapuas Tunggal Persada Permata KuninganBuilding 20th Floor Jl.

SK25/WY/1015, Tanggal 22Oktober 2015, dengan pemberi kuasa Daniel Tandias atas nama PTHal 56 Putusan No. 92/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst.Mitra Maju Sukses.5. 1 (satu) lembar asli Penetapan Hakim No.503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST yang ditandatangani oleh KetuaPengadilan Negeri/Niaga HAM/Tipikor dan Hubungan IndustrialJakarta Pusat (DR.

Gusrizal, SH, M.Hum tanggal 2 Desember 2015.6. 1 (satu) lembar asli Penetapan Hakim No.503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST yang ditandatangani oleh KetuaPengadilan Negeri/Niaga HAM/Tipikor dan Hubungan IndustrialJakarta Pusat (DR. Gusrizal, SH, M.Hum tanggal 30 Oktober 2015.7.1 (satu) lembar asli Surat Penunjukan Panitera Pengganti No.503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST yang ditandatangani oleh PaniteraPengadilan Negeri Niaga/HAM/TPKOR dan HI Jakarta Pusat (H. EdyNasution,SH.

Santoso menyatakan baru kali ini dia tahu apa isi amar putusannya,sehingga sebelum tanggal 30 Juni 2016 Santoso belum mengetahui isi dari putusantersebut.Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Juni 2016 sekitar jam 14.15 perkaratersebut diputus oleh Majelis Hakim yang dipimpin oleh Partahi dengan HakimAnggota Agustinus, sedangkan Casmaya tidak ikut sidang putusan, karena adaperkara Tipikor yang harus dia sidangkan, sehingga Casmaya diganti oleh MarulakPurba.Bahwa ini dari amar putusan perkara tersebut

Santoso, SH, NIP:196605261993061001.1 (satu) buah Kartu Tanda Pengenal Pengadilan Negeri/TIPIKOR JakartaPusat, atas nama: MUH SANTOSO, SH, NIP: 196605261993061001, denganjabatan: Panitera Pengganti.1 (satu) buah KTP Provinsi DKI Jakarta, NIK: 3173072808740008, atas nama:AHMAD YANI. 1 (satu) lembar kartu nama atas nama ROUL ADITHYA W.. 1 (Satu) bundel surat kepada PT. Kapuas Tunggal Persada Permata KuninganBuilding 20th Floor Jl.

PUTUSANNomor. 1251 K/Pid.Sus/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : HURUKA JORA ;tempat lahir : Gaura ;umur / tanggal lahir : 42 tahun / 05121966 ;jenis kelamin : Lakilaki ;kebangsaan : Indonesia ;tempat tinggal : Kampung Hodi Desa Gaura KecamatanLamboya Barat Kabupaten Sumba Barat;agama : Kristen Protestan ;pekerjaan : Kepala Desa Gaura ;Pemohon

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada MahkamahAgung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut,dan dibantu oleh Dulhusin, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri olehPemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota : Ketua,ttd./Prof.Dr.Abdul Latif, SH.,M.Hum ttd./Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,MH.Panitera Pengganti,ttd./Dulhusin, SH.

Hakim Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 18Januari 2017 sampai dengan tanggal 16 Februari 2017;4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Pada PengadilanNegeri sejak tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan tanggal 17 April2017;5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18April 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017;Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 324 K/Pid.Sus/20186.

PUTUSANNomor. 1275 K/Pid.Sus/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana Tipikor dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : BURHAN, SH bin UMAR ;tempat lahir : Palopo ;umur / tanggal lahir : 52 Tahun /07 Agustus 1957 ;jenis kelamin : Lakilaki ;kebangsaan : Indonesia ;tempat tinggal : Cillelang, Kecamatan Kamanre,Kabupaten Luwu ;agama : Islam ;pekerjaan : Staf Ahli (Mantan KadisnakertransKabupaten Luwu ;Terdakwa

,MH., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariitu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim anggota tersebut, dan dibantuoleh Dulhusin, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh PemohonKasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.AnggotaAnggota : Ketua :ttd./Prof.Dr.H. Abdul Latif, SH.,M.Hum., ttd./H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.,ttd./ H. Surachmin, SH.,MH.,Panitera Pengganti :ttd./ Dulhusin, SH.

Bahwa penetapan sebagai tersangka kepada Pemohon karena adanyadugaan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik olehPemohon yang didasarkan isi postingan Pemohon dalam akun FaceBooknya pada tanggal 20 Juni 2018 atau setidaknya dalam bulantersebut yang memposting sebuah berita yang dikutip dari berita harianonline habadaily.com dan kutipan dari pasal 4 UU TIPIKOR No. 31Tahun 1999 serta penjelasannya.Bahwa isi postingan pemohon adalah sebagai berikut Haba Daily.compernah memberitakan kasus korupsi

Bahwa karena isi postingan tersebut merupakan kutipan dari berita onlinehabadaily.com terkait putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.No.51/Pid.SusTPK/2014/PN Bna dan kutipan dari pasal 4 UU TIPIKOR No.31 Tahun 1999 maka dapat dipastikan bahwa isi postingan tersebutadalah mengandung kebenaran bukan sebuah karangan..

Selain itu kasustersebut sudah berkali kali dimuat di media cetak maupun media online.14.Bahwa dengan pengembalian uang tersebut tentu' tidak bisamenghilangkan tindak pidananya kecuali hanya dapat meringankan hukumansesuai pasal 4 UU TIPIKOR 1999.15.Bahwa jika kemudian apa yang diposting oleh Amri Sinulingga tersebutdijadikan sebagai alat bukti tentu tidak signifikan dan kuat untuk menetapkanyang bersangkutan sebagai tersangka.16.Bahwa dengan penetapan tersangka kepada Pemohon oleh pihak PolresAceh

Dadang Hasbi untuk memenuhi kembali gabahyang hilang dan diduga telah dijual oleh suami Muslimah dan mengembalikannya ke Gudang Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon yang terletakdi Desa Cisaat sehingga dari kedua peristiwa keluarnya Gabah stokcadangan pangan dari Gudang Dinas ketahanan Pangan KabupatenCirebon, sehingga dalam hal ini tidak ada Kerugian Negara sebagai salahsatu unsur delik Pasal 2 dan 3 UU Tipikor yang juga harus terpenuhi sebagaikonsekuensi bergesernya kualifikasi tindak pidana

agar tindakan penyidik tidaksewenangwenang mengingat seseorang mempunyai hak asasi yang harusdilindung);Bahwa, sampai saat Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka, sama sekallitidak terdapat buktibukti, baik berupa saksisaksi maupun bukti surat yangmelahirkan Fakta Hukum tentang adanya perbuatan dari Pemohonbaiksebagai Pelaku (pleger), Yang menyuruh melakukan (doen plegen), atausebagai Yang tutut melakukan (medeplegen) tindak pidana Korupsisebagaimana di atur dan diancam dalam Pasal 2, 3 dan 11 UU Tipikor

Sampai Saat Pemohon ditetapkan sebagai tersangka, samasekali tidak terdapat buktibukti baik berupa saksi maupun surat yangmelahirkan fakta hukum tentang adanya perbuatan dari permohonsebagai pelaku (pleger), yang menyuruh melakukan (doen pleger)atau sebagai yang turut melakukan (medepleger) tindak pidanakorupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2, 3 dan11 UU Tipikor.

Pid /Tipikor /2020/PN.Bgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu Klas IA yangmenerangkan bahwa pada tanggal 20 Mei 2020, Jaksa Penuntut UmumHal. 40 dari 44 halaman , Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2020/PT BGL.mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebutdan Akta Permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Juru sitaPengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu kepada terdakwa pada tanggal 26 Mei2020 secara sah;Membaca Akte Pemberitahuan Permintaan banding Jaksa

Pid /Tipikor /2020 /PN.Bgl padatanggal 26 Mei 2020;Membaca Akta Pemberitahuan Memori banding Jaksa Penuntut UmumNomor 9/Akta.

Pid /Tipikor /2019 /PN.Bgl kepada Terdakwa pada tanggal 26Desember 2019;Membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara(Inzage) kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masingmasing Nomor :W8.U1/2288/pid.SusTPK.01.10/5/2020, masingmasing tertanggal 27 Mei 2020baik kepada terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum diberi kKesempatan untukmempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal27 Mei 2020 sampai dengan tanggal O02 Juni 2020, sebelum berkas perkaradikirim ke Pengadilan

Pematang Reba Lintas TimurKecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaktidaknya padasuatu tempat tertentu yang berdasarkan Undangundang RI Nomor 46 Tahun 2009Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI No022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, atau setidaktidaknya Pengadilan Tipikor

Pematang Reba Lintas Timur KecamatanRengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaktidaknya pada suatu tempattertentu. yang berdasarkan Undangundang RI Nomor 46 Tahun 2009 TentangPengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI No022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, atau setidaktidaknya Pengadilan Tipikor

Ahmad Dahlan, Kelurahan Kayu Putih,Kecamatan Oebobo, Kota Kupang ;agama : Islam ;pekerjaan : Karyawan PD Flobamor (Kepala DevisiPerkapalan PD Flobamor) ;Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan ;1.2.Penyidik, tidak di tahan ;Jaksa/Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Mei 2011 sampai dengan tanggal24 Mei 2011 ;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Kupang sejak tanggal 25 Mei 2011 s/d tanggal 23 Juni 2011 ;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, sejak tanggal 09 Juni

2011 sampaidengan tanggal 08 Juli 2011 ;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriKupang, sejak tanggal 09 Juli 2011 sampai dengan tanggal 06 September2011 ;Perpanjangan penahanan tahap pertama oleh Ketua Pengadilan TinggiTipikor Kupang, sejak tanggal 07 September 2011 sampai dengan tanggal06 Oktober 2011 ;Perpanjangan penahanan tahap kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi TipikorKupang, sejak tanggal 07 Oktober 2011 s/d tanggal 05 Nopember 2011 ;Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Tipikor Kupang sejak tanggal 14 Oktober2011 sampai dengan tanggal 12 November 2011 ;Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Kupang sejaktanggal 13 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 11 Januari 2012 ;Hal. 1 dari 86 hal.

Olehnya itu,pertimbangan Judex Facti jauh dari rasa keadilan dan kepastian hukumserta keliru dalam menerapkan hukum terkait unsur melawan hukum,karena Judex Facti membuktikan unsure melawan hukum denganmengabaikan unsur memperkaya diri yang sama sekali tidak terbuktidalam serangkaian faktafakta ;Mengingat kekeliruan mendasar pada tataran implementasi dan hasilrekomendasi UNCAC 2003, maka dalam Perubahan UU Tipikor dari UUNomor 31 tahun 1999 ke UU Nomor 20 Tahun 2001, ajaran perbuatanmelawan dan ajaran

HakimHakimAdHoc Tipikor pada Mahkamah Agung R.I. sebagai Anggota, dan diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelisdengan dihadiri oleh WHakimHakim Anggota tersebut serta LindawatySimanihuruk, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh PemohonKasasi/ Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.HakimHakim Anggota, Ketua,Ttd/ H. Surachmin, S.H., M.H., Ttd/ Timur P. Manurung, S.H., M.M.,Ttd/ M. S.

Bahwa saksi SU HENDRI ATMOKO, saksi MUF ASRAR danTim dari Subdit Tipikor Polda Kepulauan Riau mendatangi TerdakwaWILDAN, S.SI Bin DANU RAHMAN dan langsung bertanya denganHalaman 15 dari 115 Putusan Nomor 1/PID.SUSTPK/2022/PT PBRmenyampaikan Pak WILDAN ya ?

dan dijawab lya benar Pak Timdari Kepolisianmengatakan Kami dar Tipikor Polda KepriSelanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa Bapak baru terima Amplopcoklat dari bawah meja ya Dan dijawab Ilya Pak , Apa isiamplopnya, siapa yang tadi menyerahkan amplop tersebut Dijawaboleh Terdakwa isinya uang dikasih oleh saksi LEXSI MAUKAR AlsALEX Selanjutnya saksi SUHENDRI ATMOKO, saksi MUF ASRARdan Tim dari Subdit Tipikor Polda Kepulauan Riau membawaTerdakwa WILDAN, S.SI Bin DANU RAHMAN menuju ke KantorKarantina Ikan

Vaname tS 10.000 730.000Segar26. 30Apr 21 Udang Vaname 72 10.000 720.000SegarTOTAL 1.245 12.450.000 Bahwa Selanjutnya saat itu juga pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021pukul 13.50 Wib setelah Uang tersebut di terima Terdakwa WILDAN,S.SI Bin DANU RAHMAN lalu saksi LEXSI MAUKAR Als ALEX langsungpergi meninggalkan Terdakwa, pada saat saksi LEXSI MAUKAR AlsALEX berada dekat mobilnya yang terparkir di Area parkir MorningBakery KBC Kota Batam tersebut didatangi 2 (Dua) orang Anggota Polisidari Subdit Tipikor

Bahwa saksi SUHENDRI ATMOKO, saksi MUF ASRAR dan Tim dariSubdit Tipikor Polda Kepulauan Riau mendatangi Terdakwa WILDAN,S.SI Bin DANU RAHMAN dan langsung bertanya dengan menyampaikanPak WILDAN ya ?

dan dijawab lya benar Pak Tim dariKepolisianmengatakan Kami dari Tipikor Polda Kepri Selanjutnyaditanyakan kepada Terdakwa Bapak baru terima Amplop coklat daribawah meja ya Dan dijawab lya Pak,Apa isi amplopnya, Siapa yangtadi menyerahkan amplop tersebut Dijawab oleh Terdakwa isinya uangdikasih oleh saksi LEXSI MAUKAR Als ALEX Selanjutnya saksiSUHENDRI ATMOKO, saksi MUF ASRAR dan Tim dari Subdit TipikorPolda Kepulauan Riau membawa Terdakwa WILDAN, S.SI Bin DANURAHMAN menuju ke Kantor Karantina Ikan

Akan tetapi Majelis HakimTingkat Banding tidaksependapat dengan alasan dari yudex factie pengadilan Tipikor Palu yangdipergunakan untuk membebaskan dari dakwaan primer vide pasal 2 UUTipikor;Pengadilan tingkat pertama berpendapat bahwa tidak diketemukansecara pasti adanya penambahan kekayaan secara signifikan pada diriterdakwa atau orang lain atau suatu korporasi yang terkait (putusan halaman219), sehingga unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi, tidak terpenuhi dan terbukti

secara hukum; Namun disisi lainterdakwa dikenakan hukuman tambahan vide pasal 18 UU Tipikor berupapidana tambahan agar membayar uang pengganti sejumlah Rp103.378.139,00(seratus tiga juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tiga puluh Sembilanrupiah).

, satu dan lain halkarena Tipikor pasal 3 pada hakekatnya adalah termasuk dan mestimemenuhi tipikor pasal 2.

Oleh karena itu akan dikaji dan ditelaan secaraHalaman 66 dari 88 Putusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2020/PT PALseksama baik dari sudut pandang teori/doktrin maupun praktek peradilanTindak pidana korupsi (Tipikor) selama ini ;Menimbang, bahwa baik doktrin hukum pidana maupun praktekperadilan hingga kini tidak hentihentinya mengkaji dan menelaah pasal 2ayat (1) dan pasal 3 UU Tindak pidana Korupsi, dan ternyata secara hakekatbelum terdapat kesamaan pendapat, Utamanya terhadap unsur esensial pasal2 ayat (

Oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding sependapatdengan pendapat Penuntut Umum dalam surat tuntutannya maupun padapendapat Majelis Hakim tipikor tingkat pertama dalam putusannya mengenaiunsur ini, bahwa Terdakwa telah ternyata menyalahgunakan kewenangan.Karenanya lebih tepat dikonstruksi sebagai penyalahngunaan wewenang videpasal 3 UU TPK dari pada melawan hukum vide pasal 2 ayat (1) UU TPK.Sehingga menurut majelis hakim tingkat banding, adalah lebih tepat jikaTerdakwa dikenakan pasal 3 UU

keyakinan Majelis Hakim Terdakwa bersalahmelakukan Tindak Pidana Korupsi, maka Kami mohon jatuhkanlahputusan sesuai perbuatannya, akan tetapi bila Terdakwa tidakbersalah bebaskanlah Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutanJaksa/Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Tipikorpada Pengangadilan Tinggi Ambon dan pada Pengadilan NegeriAmbon, karena bagi saya sebagai Terdakwa tidak sependapatHalaman 59 dari 94 halaman Putusan Nomor 1373 K/Pid.Sus/2017dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tipikor

tingkatBanding dan putusan Pengadilan Tipikor pada tingkat Pertama;.

Bahwa Pengadilan Tipikor pada Pengadian Tinggi Ambon (JudexFacti) tidak menerapkan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, huruf bdan huruf c KUHAP, sehingga tanpa memeriksa secara cermat danjelas faktafakta hukum yang terungkap dalam persidangan,Pengadilan Tipikor Tingkat Banding telah mengambil alihpertimbangan hukum Pengadilan Tipikor tingkat pertama untukdijadikan pertimbangan hukum dari Judex Facti dan berkesimpulanbahwa putusan Pengadilan Tipikor tingkat pertama dikuatkan untukselebihnya dan

dandipertimbangkan seakanakan mereka hadir dan juga yang tidak hadirHalaman 65 dari 94 halaman Putusan Nomor 1373 K/Pid.Sus/2017telah dibacakan di Pengadilan ini merupakan suatu hal yangbertentangan dengan hukum acara yang baik dan benar;11.Bahwa adalah beralasan menurut hukum pertimbangan hukumPengadilan Negeri Ambon dan Pengadilan Tinggi Maluku yang salahdan keliru serta menyimpang dari ketentuan hukum acara pidanaharuslah dibatalkan dan diperbaiki oleh Mahkamah Agung;Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tipikor

PUTUSANNomor : 03/ PID/TPK/ 2014 / PT BABELDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan TinggiTindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) padaPengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkaratindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama lengkapTempat lahirUmur/Tanggal lahirJenis kelaminKebangsaanTempat TinggalAgamaPekerjaanPendidikan: Drs.H. MALIKUL AMJAD Bin ABD.

Batin Tikal No. 185 Kota Pangkalpinang Provinsi BangkaBelitung, bertindak sendirisendiri maupun bersamasama, berdasarkan suratkuasa tertanggal 04 Maret 2014 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Pangkalpinang.PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT.Telah membaca berkas perkara dan suratsurat lain yangbersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan tindak pidana korupsi(TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tertanggal 03 Maret 2014,reg. perkara No. 12/Pidb/TPK