Ditemukan 17962 data
62 — 34
Pasal 19 ayat (2) (c)yang dapat dikutip sebagai berikut:"pemberian surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat";Bahwa menurut pasal 1 butir 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997tentang Pendaftaran tanah yang dapat dikutip sebagai berikut ini: "Sertifikatadalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2)huruf (c) Undangundang Pokok Agraria untuk hak atas tanah, hakpengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan haktanggungan yang masingmasing
Pasal 19 ayat (2) (c) yangdapat dikutip sebagai berikut:"pemberian surat tanda bukti hak yang bertaku sebagai alat bukti yang kuat"Bahwa menurut pasal 1 butir 20 Peraturan Pemerintahan Nomor 24 tahun 1997tentang pendaftaran tanah yang dapat dikutip sebagai berikut ini: "Sertifikatadalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2)huruf (c) Undangundang Pokok Agraria untuk hak atas tanah, hak pengelolaan,tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susundan hak tanggungan yang masingmasing
72 — 70
dibuat berdasarkan jual beli yang cacadyuridis, maka Sertifikat tanah yang cacad yuridis dan tidak mempunyaikekuatan bukti mengikat kepada siapapun juga ;Bahwa sampai saat sekarang ini Tanah Sawah Sengketa dengan SertifikatHak Milik No. 875 Gambar Situasi No. 2072/1996 tanggal 7 Agustus 1996masih tetap atas nama Dyahmat alias Haji Akhmad Wahidin, sehinggadengan demikian penguasaan yang dilakukan oleh Haji Sulaiman/Tergugat 1 yang berdalih bahwa Tanah Sawah Sengketa adalah telahdiwakafkan menjadi wakaf
Bahwa sampai saat sekarang ini Tanah Sawah Sengketa denganSertifikat Hak Milik No. 875 Gambar Situasi No. 2072/1996 tanggal 7Agustus 1996 masih tetap atas nama Dyahmat alias Haji AkhmadWahidin, sehingga dengan demikian penguasaan yang dilakukan olehHaji Sulaiman / Tergugat 1 asal / Terbanding1 yang berdalin bahwaTanah Sawah Sengketa adalah telah diwakafkan menjadi wakaf MasjidRungkang adalah dalih yang tidak benar, dan melawan hukum, karenasenyatanya Tanah Sawah Sengketa dengan Sertifikat Hak Milik
Wahidin yang sekarang telah menjadimilik Masjid yang berasal dari wakaf secara lisan setelah H. Wahidinmeninggal dunia. Bahwa H.
1.HJ. MUTMAINAH KARIM SPd.I
2.YULIANTO
Tergugat:
Hj. LULUK WIGATI, SH., M.Hum
44 — 9
Pembayaran Tahap kedua sebesar Rp. 250.000.000, (dua ratuslima puluh juta rupiah) dikurangi Tergugat sebagai wakaf AlmarhumBapak Hardjo dan Almarhumah Ibu Juminah sebesarRp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah) sisa pembayaran sebesarRp. 190.000.000, (Seratus Sembilan puluh juta rupiah) akandibayar lunas oleh Para Penggugat dengan persyaratan setelahproses balik nama Sertifikat Hak Milik Balik Nama menjadi Tergugatyaitu Hj. Luluk Wigati SH,Mhum.4.
Milik Nomor 751 dengan luas 121 m2 atas nama Sulasmi, danHak Milik Nomor 579 dengan luas 62 m2 atas nama Sariman, tanggal 21 Juni2016 dengan kesepakan harga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah),dimana telah dibayar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah),dimana biaya balik nama sertifikat Ssebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh jutarupiah) ditanggung Para Penggugat dan juga sudah diserahkan, sehinggamasih kurang Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang akandikurangi biaya wakaf
121m2 atas nama SULASMI, dan atas nama SARIMAN Hak Milik No 579 denganHalamani17dari24Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.MadLuas 62 m2 dengan kesepakatan harga Rp400.000.000,00 (empat ratus jutarupiah), dimana telah dibayar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh jutarupiah), dimana biaya balik nama sertifikat Sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) ditanggung Para Penggugat dan juga sudah diserahkan,sehingga masih kurang Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)yang akan dikurangi biaya wakaf
101 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
Wakaf;Zakat;g. Infaq;h. Shadaqah; dani. Ekonomi syariah.Pasal 50 .(2) apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).yang subjek hukumnya antara orangorang yang beragama Islam, obyeksengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersamasama perkarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 49. Bahwa sumber hukum yang dipakai oleh Pengadilan Agama antara lain :Hukum Materiil Peradilan Agama dan Mahkamah Syariyah:1) UndangUndang Nomor 22 Tahun 1946 jo.
Perkara perdata yang disengketakan mengenai perkawinan, waris,wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syar'iyah;3. Hubungan hukum yang melandasi berdasarkan pada hukum Islam,oleh karena itu acara penyelesaiannya berdasarkan hukum Islam.(Vide Pembaruhan Hukum Acara Peradilan Agama, Dr. AhmadMujahidin, M.H, Ghalia Indonesia, 2012 halaman 3435);b.
tergantungpada ada atau tidaknya eksepsi dari Tergugat tentang ketidakwenangnya itu.Setiap saat selama persidangan berlangsung dapat diajukan tangkisanbahwa hakim tidak wenang memeriksa perkara tersebut (Pasal 132 Rv, 134HIR, 160 R.Bg.);10.Peradilan agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan11kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagirakyat pencari keadilan dalam perkara tertentu antara orangorang yangberagama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
77 — 19
Perigi sekarang berganti menjadiJalan Brigadir Jenderal Katamso No.712 Medan seperti ternyata dari GRAND SULTAN Nomor134, tertanggal 20 Mei 1919 atau Surat Menentukan Hak Kebon, tertanggal 20 Mei 1919Nomor 134 terdaftar atas nama ENCIK DATYAH berikut dengan segala sesuatu yang tumbuh,ditanam dan didirikan diatas tanah tersebut dengan batasbatas sebagai berikut := Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Haji Majid dan Rifin, panjangnya 182,30M;= Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Moncot dan tanah Wakaf
diatasnyayang terletak dahulu di Jalan Perigi sekarang berganti menjadi Jalan Brigadir JenderalKatamso Nomor 712 Medan (eks KEBUN BINATANG MEDAN) yang dimaksudkandalam GRAND SULTAN Nomor 134, tertanggal 20 Mei 1919 terdaftar atas namaENCIK DATYAH berikut dengan segala sesuatu yang tumbuh, ditanam dan didirikandiatas tanah tersebut, dengan batasbatas sebagai berikut := Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Haji Majid dan Rifin, panjangnya 182,30M;= Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Moncot dan tanah Wakaf
M2 yang terletak dahulu di Jalan Perigi sekarang berganti menjadiJalan Brigadir Jenderal Katamso No.712 Medan (eks KEBUN BINATANG MEDAN)yang dimaksudkan dalam GRAND SULTAN Nomor 134, tertanggal 20 Mei 1919terdaftar atas nama ENCIK DATYAH berikut dengan segala sesuatu yang tumbuh,ditanam dan didirikan diatas tanah tersebut dengan batasbatas sebagai berikut := Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Haji Majid dan Rifin, panjangnya 182,30M;= Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Moncot dan tanah Wakaf
39 — 6
sesorang untukmelakukan sesuatu perobuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingandan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tuayang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum;Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 49 Undang Undang Nomor 3Tahun 2006 Tentang perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun1989, Peradilan Agama mempunyai tugas dan wewenang untukmenerima, memeriksa, dan mengadili perkaraperkara tertentu antaraOrangorang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan,wakaf
51 — 6
memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
SUROYO
Tergugat:
1.RITA KUSUMAWATI
2.LASTRI ASTUTI KUSUMA RINI
3.JONI CAHYO KUSUMARGONO
4.ELA NURLAILA DEWI KUMALASARI
164 — 39
Hal ini menujukkanbahwa Peradilan Agama menganut asas personalitas keislaman;Bahwa berdasarkan pasal 49 UUPA menyebutkan Pengadilan Agamaberwenang memeriksa dan memutus perkara antara orangorang yangHalaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pat.G/2020/PN Watberagama Islam yaitu dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf,zakat, infag, shadagah dan ekonomi syari'ah;Menimbang, bahwa karena gugatan ini menyangkut pembatalanhibah antara Penggugat dan Para Tergugat yang beragama Islam, maka
69 — 30
(Sekarang) dengan mempergunakan hasil dari penjualantanah persawahan seluas 10.000 M2 seperti tersebut pada point (7)diatas, dengan batasbatas sebagai berikut : sebelah Utara berbatasan dengan Sei Batang Serangan ...146 M; sebelah Selatan berbatasan dengan tanah wakaf ...183 M; sebelah Timur berbatasan dengan tanah Amin, Jahir, Yakub,Sapar ..... 265 M; sebelah Barat berbatasan dengan Sei Batang Serangan .. 347 M;dan sisa dari pembelian tanah darat tersebut diatas dipergunakanHal 1 dari 31 hal Put
/Pdt.G/2020/PA.Stb sebelah Timur berbatasan dengan tanah yang dikuasai olehSukiman .59 M;= sebelah Barat berbatasan dengan tanah wakaf ....... 51M;semula tanah yang tengah dikuasai oleh ... (Penggugat II) adalah seluaskurang kebih 8.000 M2, namun sekitar bulan Mei 2018 Hj. Nurmi(Penggugat III/saudara kandung Penggugat II) telah menjual kepada H.
Atinseluas kurang lebih 5.400 M2 dengan harga Rp. 80.000.000, (Delapanpuluh juta rupiah) dengan batasbatas sebagai berikut :; Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Sukimaan ....... 59 M; Sebelah Barat berbatas dengan tanah Wakaf ................4. 51 M; Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Atin .............. 76M;x Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Muhayan ...35 &22M;dengan demikian tanah yang masih berada dalam penguasaan ...
14 — 2
Bahwa berkaitan dengan wakaf tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak MilikNomor: 00831 dengan luas 3020 m?dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1651 denganluas 1786 m?
71 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanah Wakaf dibuktikan dengan Akta Ikrar Wakaf, d. Hak milikatas satuan rumah susun dibuktikan dengan akta pemisahan, e.
61 — 1
tersebut bersifat /stifadhah/Testimonium De Auditu, namunke re orang saksi Pemohon dan Pemohon Il tersebut dapatetka ala IE ol kti dalam persoalan pernikahan in cassu itsbat nikah, danendapatEeAa Bit diambil alih menjadi pendapat majelis dalam pertimbangan car Pee en ini, sebagaimana terdapat di dalam AlFigh ALIslamiy WaAdillatah juz 8, halaman 171 kesaksian istifadhah (testimonium de auditu)dapat diterima dalam perkara nasab, telah terjadinya pemikahan, cerita tentangkematian seseorang, kepemilikan, wakaf
Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2016/PA.Mab. ne secara sangkil dan mangkus berperan dalam mewujudkan penegakan hukumyang berasaskan keadilan, kebenaran dan kejujuran, rasanya tidak salah kalaujangkauan penerapannya dapat dielaborasi kepada bidang sengketa yang lainnya (dalam tulisan tersebut penulis membahas sengketa perwakafan):Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu memperhatikanhasil Rakernas Mahkamah Agung R.. tahun 2007 dan Rakerda PTA Jambitahun 2014 bahwa dalam perkara wakaf dan nikah secara
ERMAINI
134 — 37
dikuatkan oleh keterangan saksi Baharuddin, didapatkan fakta hukumbahwa Pemohon bernama Ermaini adalah seseorang yang beragama Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama mengatur bahwaPengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang:a. perkawinan;b. waris;wasiat;hibah;wakaf
104 — 27
., MH & Paramita, yang berkantor di Jalan Rawa Mangun No. 2,Simpang Lima Labersa, Kelurahan Tangkerai Labuai, KecamatanBukit Raya, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.148/SKABS/IX/2020, tanggal 21 September 2020 yang telahterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor417/2020, tanggal 14 September 2020, selanjutnya disebut sebagaiTergugat Il;YAYASAN WAKAF ALUBUDIYAH PEKANBARU yang beralamat JalanDelima Gang Delima XII, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan,Kota Pekanbaru, Provinsi
470 — 69
:Sebelah Utara : Tanah wakaf Masjid,Sebelah Barat : Solokan/kali, Djalan Banten,Hal. 4 dari 68 hal.
32 desa Lopang, luas 3.275 m2 atas pemegang hak PTIndustriPakuSerang Djaja yang diterbitkan oleh Kepala KantorPendaftaran Tanah Kabupaten Serang pada tanggal 19 April 1963melalui Konversi MilikIndonesia;Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (20) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP PENDAFTARAN TANAH)yang berbunyi sebagai berikut:Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalamPasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan,tanah wakaf
Serang, jang batasbatasnya sbb:Sebelah Utara : Tanah wakaf MasjidSebelah Barat : Solokan/kali, Djalan Banten,Sebelah Selatan : Milik adat,Sebelah Timur : Milik ada.Vide Halaman 5 Nomor 4 huruf (c) GUGATAN yang berbunyi sebagaiberikut:Diuraikan dalam surat yang diterbitkan oleh Kantor Tjabang Padjak HasilBumi Serang tertanggal 25 April 1963 yang memperlihatkan peta lokasitanah dengan batasbatasnya Sebelah Utara Wakaf Masdjid, SebelahSelatan Milik adat, Sebelah Timur Milik adat, Sebelah Barat lrigasi
Serang, jang batasbatasnya sbb:Sebelah Utara : Tanah wakaf MasjidSebelah Barat : Solokan/kali, Dijalan Banten,Sebelah Selatan : Milik adat,Sebelah Timur : Milik adat,Diuraikan dalam surat yang diterbitkan oleh Kantor Tjabang PadjakHasil Bumi Serang terlanggal 25 April 1963 yang memperlihatkanpeta lokasi tanah dengan batasbatasnya Sebelah Utara WakafMasdjid, Sebelah Selatan Milik adat, Sebelah Timur Milik adat,Sebelah Barat Ilrigasi dan Djalan Banten atas nama Dulgani C No.865Ps. 26 d/ll seluas 3375
mutlak bahva sawahsengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuktersebut.Vide PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 84K/Sip/1973:Catatan dari buku Desa (letter C) tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milikJika tidak disertai dengan buktibukti lain.Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (20) PP PENDAFTARAN TANAH yangberbunyi sebagai berikut:Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalamPasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan,tanah wakaf
20 — 8
memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
16 — 7
sebagaimana padadalildalil permohonan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
Eka Rafika binti M. Isa Abdulah
15 — 2
memeriksa,mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yangberagama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan,b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
66 — 50
- Mengabulkan permohonan Pemohon:
- Menyatakan sah wakaf H.
27 — 10
Wakaf;f. Zakat;g. Infaq;h. Shadagoh; dani. Ekonomi Syariah ;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Buku II Pedoman PelaksanaanTugas dan Administrasi Peradilan Agama tahun 2013 halaman 61 dan 62disebutkan dengan tegas bahwa pedoman umum dalam perkara permohonanhalaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1681/Pdt.P/2019/PA.Jr(volunter) angka 6, jenisjenis permohonan yang dapat diajukan melalui pengadilanagama antara lain ;a.