Putusan No.1697/Pdt.G/2018/PA.Sda.hukum dalam perkara TIPIKOR pada bulan Desember 2017 denganregister perkara: 276/Pid.SusTPK/2017/PN.Sby dan perkara dimaksudtelah diputus dan berkekuatan hukum yang tetap pada bulan Maret 2018yang lalu, dengan vonis penjara 1 (Satu) tahun 6 (enam bulan) sertasubsider 6 (enam) bulan), dan saat gugatan ini diajukan Tergugat berada diLAPAS Kias IIA Sidoarjo;8.

MH masing masingsebagai Hakim Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua PengadilanTinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 11 Februari 2016, Nomor 15/Pen.Pdt/2016/PTBNA, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding,putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbukauntuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim Hakim anggotadan dibantt RI DWAN, SH selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi BandaAceh, dengan tidak dihadiri

Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelan berumah tanggadengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan tahun 2013 karenasejak saat itu Tergugat tersandung kasus Tindak Pidana Korupsi atastuduhan mark up terhadap proyek pengadaan barang dan jasa AlatKesehatan (ALKES) yang menjadikan Tergugat sebagai Tersangka sampaidengan menjadi Terpidana dengan Putusan Hakim Pengadilan Tipikor 4(empat) tahun Penjara;8.

Perpanjangan Penahanan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya 29Agustus 2015 sampai dengan tanggal 27 September 2015;4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 11Oktober 2015;5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan sejaktanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2015;6. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Surabaya tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan 10 Nopember 2015;7.

PUTUSANNomor. 1251 K/Pid.Sus/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : HURUKA JORA ;tempat lahir : Gaura ;umur / tanggal lahir : 42 tahun / 05121966 ;jenis kelamin : Lakilaki ;kebangsaan : Indonesia ;tempat tinggal : Kampung Hodi Desa Gaura KecamatanLamboya Barat Kabupaten Sumba Barat;agama : Kristen Protestan ;pekerjaan : Kepala Desa Gaura ;Pemohon

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada MahkamahAgung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut,dan dibantu oleh Dulhusin, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri olehPemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota : Ketua,ttd./Prof.Dr.Abdul Latif, SH.,M.Hum ttd./Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,MH.Panitera Pengganti,ttd./Dulhusin, SH.

Hakim Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 18Januari 2017 sampai dengan tanggal 16 Februari 2017;4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Pada PengadilanNegeri sejak tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan tanggal 17 April2017;5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18April 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017;Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 324 K/Pid.Sus/20186.

PUTUSANNomor. 1275 K/Pid.Sus/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana Tipikor dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : BURHAN, SH bin UMAR ;tempat lahir : Palopo ;umur / tanggal lahir : 52 Tahun /07 Agustus 1957 ;jenis kelamin : Lakilaki ;kebangsaan : Indonesia ;tempat tinggal : Cillelang, Kecamatan Kamanre,Kabupaten Luwu ;agama : Islam ;pekerjaan : Staf Ahli (Mantan KadisnakertransKabupaten Luwu ;Terdakwa

,MH., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariitu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim anggota tersebut, dan dibantuoleh Dulhusin, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh PemohonKasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.AnggotaAnggota : Ketua :ttd./Prof.Dr.H. Abdul Latif, SH.,M.Hum., ttd./H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.,ttd./ H. Surachmin, SH.,MH.,Panitera Pengganti :ttd./ Dulhusin, SH.

Arsip .sy Model 03/Pid/PNPenetapan perintah penahanan dari HakimPengadilan Negeri ( Pasal 26 ayat (1) KUHAP )PENETAPANNomor: 43/Pen.Pid/Tipikor/2013/PN.BJMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAHakim Pengadilan Negeri Banjarmasin;Membaca surat/berkas perkara pidana No:43/Pen.Pid/tipikor/2013/PN.BJM atas terdakwa :Nama HERLINA BINTIH. KURSANI.Tempat lahir : Balikpapan.Umur/tgl.lahir : 51 tahun /09 September 1962.Jenis kelamin : Perempuan.Kebangsaan : IndonesiaTempat tinggal JI.

OKTOBER 2013MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI BANJARMASINKetua ,Tembusan CHRISFAJAR SOSIAWAN.SH.MH.1 Terdakwa.2 Keluarga terdakwa3 Kepala Rumah Tahanan Negara di Banjarmasin.4 Arsip.Model 03/Pid/PNPenetapan perintah penahanan dari HakimPengadilan Negeri ( Pasal 26 ayat (1) KUHAP )PENETAPANNomor: 43/Pen.Pid/Tipikor/2013/PN.BJMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAHakim Pengadilan Negeri Banjarmasin;Membaca surat/berkas perkara pidana No:43/Pen.Pid/tipikor/2013/PN.BJM atas terdakwa :Nama HERLINA

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin tertanggal 27 Desember 2011Nomor :32/Pen.Pid.Sus/ Tipikor/2011/PN.Bjm. tentang penunjukan Hakim Majelisuntuk mengadili perkara terdakwa H.YUSERAN FAHMI bin HELMY ;2. Pelimpahan Perkara ERWAN SUWARNA, SH,MH Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Banjarmasin tertanggal 22122011 Nomor B.2237/Q.3.11/Ft. 1/12/2011 atas perkara terdakwa Reg.Pid. No.32/Pid.Sus/Tipikor/2011/PN.Bjm ; 2 22222 n enn nn nnn nnn nnn nnn n=Mengingat Pasal 152 KUHAP (UU.

Hakim Pengadilan Negeri BanjarmasinASTEA BIDARSARI, SH.MH.PENETAPAN No. 19/Pen.Pid.Sus/Tipikor/2011/PN.Bjm.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAHakim Pengadilan Negeri Banjarmasin;Membaca surat :1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin tertanggal 23 Mei 2011 nomor02/Pen.Pid.Sus/Tipikor/2011/PN.Bjm. tentang penunjukan Hakim Majelismengadili perkara terdakwa NARYONO,SE bin KARTO DASI ;2.

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin tertanggal 28092012 Nomor19/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.Bjm. tentang penunjukan Hakim Tunggal untukmengadili perkara terdakwa MARYAM AGUSTINA,S,Psi.M.Kes binti ABDULKARIM(alm).2.Pelimpahan Perkara Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasintertanggal 28092012 Nomor B03/Q.3.10/Ft.1/09/2012, atas perkaraterdakwa Reg.Pid. 918/ Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.Bjm. ; Mengingat Pasal 152 KUHAP (UU. No. 8 tahun 1981 ) ;MENETAPKAN1.

, tanggal 08 Desember 2014 tidak menerapkan hukumsebagaimana mestinya dalam hal :Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya sebagaimana PutusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka RayaNomor : 08/PID.SUSTPK/2014/PT.PLK, tanggal 08 Desember 2014, halaman61 alinea tiga/akhir dikutip sebagai berikut : Menimbang, bahwa mengenai ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP yangjuga dijadikan dasar dakwaan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim TingkatBanding sependapat dengan Pengadilan Tipikor

dilakukan secara bersamasama, karena telah terbukti dipersidangan perbuatan Terdakwa dilakukan bersamasama sehingga pertimbangan hukum tersebut di ambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis HakimTingkat Banding untuk memutus dalam perkara a quo.Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pengadilan Tipikorpada Pengadilan Negeri Palangka Raya, sehingga pertimbangan Majelis JudexFacti diambil alin sebagai pertimbangan oleh Hakim Tingkat Banding.Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tipikor

Bahwa dalam putusan judex facti Pengadilan Tipikor Tingkat Bandinghalaman 6062 dalam pertimbangannya sepenuhnya mengambil alihpertimbangan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut umum dalam SuratTuntutan yang diperoleh dari fakta yang terungkap di persidangan, makaseharusnya putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Banding memutuskan sesuaidengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum..

Dengan demikian judex factiPengadilan Tipikor tingkat Banding yang mengambil alin pertimbangan judexfacti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tidakmenerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidaksebagaimana mestinya karena pertimbangan demikian adalah kurang cermat(onvoldoende gemotiveerd), karena alasan tersebut bukanlah alasan yuridisyang dapat digunakan sebagai tindakan yang meringankan perbuatanterdakwa serta tindak pidana korupsi pengadaan Alkes di Rumah

Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, olehKetua Majelis dan HakimHakim Anggota tersebut serta dibantu oleh MarianaSondang Pandjaitan, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadirioleh para Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota : Ketua:ttd/Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H. ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.ttd/MS. Lumme, S.H.Panitera Pengganti,ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.

Nomor: 1968 K/Pid.Sus/2014Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 24/TIPIKOR/2013/PTY tanggal 04Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriWonosari dan Para Terdakwa;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Yogyakarta tanggal 02 Mei 2013, Nomor: 08/Pid.Sus/2012/P.Tpkor.Yk. yang dimintakan banding tersebut;1.MENGADILI SENDIRIMenyatakan bahwa

Jo.No. 24/TIPIKOR/2013/PTY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan, bahwapada tanggal tanggal 12 November 2013 Penuntut Umum Pada KejaksaanNegeri Wonosari mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan PengadilanTinggi tersebut ;Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 32AKS/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Tpkor.Yk. Jo No. 08/Pid.Sus/2012/ P.Tpkor.Yk.

Bahwa Judex Facti tidak menerapkan peraturan hukum yakni ketentuanPasal 197 ayat (1) hurufd KUHAP atau menerapkan ketentuan Pasal 197ayat (1) huruf d KUHAP tidak sebagaimana mestinya, dengan alasansebagai berikut: Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor24/TIPIKOR/2013/PTY tanggal 04 Oktober 2013 halaman 112, JudexFacti telah menyatakan bahwa unsur "memperkaya diri sendiri atauorang lain atau korporasi" tidak terpenuhi, namun tanpa

Bahwa Judex Facti dalam mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuanundangundang, yakni dalam hal:4Bahwa dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor24/TIPIKOR/2013/PTY tanggal 04 Oktober 2013 halaman 119, JudexFacti telah menjatuhkan putusan berupba membebaskan para Terdakwadari dakwaan yang tidak pernah didakwakan oleh Penuntut Umum, yangselanjutnya kami kutip sebagai berikut :1. Menyatakan bahwa Terdakwa 1.

Bahwa Pengadilan Tinggi Tipikor Yogyakarta melalui Putusannya tanggal4 Oktober 2013 No.24/TIPIKOR/2013/ PTY, Jo.

Kartini No.2,Salatiga, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Nopember 2016;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadlan TinggiTersebut ;Telah membaca:Hal 1 Putusan No. 07/Pid.SusTPK/2017/PT SMG1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 2 Pebruari 2017 Nomor07/Pen.Pid.SusTPK/2017/PT SMG tentang Penunjukan MajelisHakim untuk mengadili perkara ini;2.

(lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa PenuntutUmum mengajukan permintaan banding yang dibuat dihadapan PaniteraMuda Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 07Nopember 2016 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan BandingNomor : 35/Banding/Pid.SusTPK/2016/PN Smg jo.

Nomor 65/Pid.SusTPK/2016/PN Smg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukandengan seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 7Nopember 2016 ;Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut PenasehatHukum Terdakwa juga mengajukan permintaan banding yang dibuatdihadapan Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarangpada tanggal O7 Nopember 2016 sebagaimana ternyata dalam AktaPermintaan Banding Nomor : 43/Banding/Pid.SusTPK/2016/PN Smg jo.Nomor 65/Pid.SusTPK/2016/PN Smg dan permintaan

Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi JawaTengah sebagai Ketua Majelis dengan Hulman Siregar, Ak.SH.CfrA.CA.Hal 87 Putusan No. 07/Pid.SusTPK/2017/PT SMGdan Sutan Badri, SH.MH., HakimHakim Ad. Hoc.

Tipikor padaPengadilan Tinggi Jawa Tengah dan putusan tersebut diucapkan dalamsidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 16 Maret 2017 olehHakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri HakimHakim Anggota danRusmawarti Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah,akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,Hulman Siregar, Ak.SH.CfrA.CA.

Kebangsaan : Indonesia;Tempat Tinggal : Komplek Wengga Trikora Raya Blok RB270 Rt.41 Rw.03 Kelurahan GuntungManggis,Kecamatan Landasan Ulin, KotaBanjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan.Agama > Islam;Pekerjaan : ASN ( Kepala Seksi Pemerintanan PadaKelurahan Mentaos, Kec.Banjarbaru utaraKota Banjarbaru;Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan masingmasing oleh:1.2.Penyidik : Tidak ditahan.Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengantanggal 03 Oktober 2018.Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

pada PN.Banjarmasin sejak tanggal 19September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018.Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PN.Banjarmasin sejaktanggal 19 Oktober 2018 s/d tanggal 17 Desember 2018.Perpanjangan Penahanan yang Ke oleh Wakil Ketua PengadilanTinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, sejak tanggal 18 Desember2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;.Perpanjangan Penahanan yang Ke II oleh Wakil Ketua PengadilanTinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, sejak tanggal 1/7

Membebankan biaya perkara kepada terdakwa masing sebesar Rp7.900, (tujuh ribu lima ratus rupiah);Akta Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Januari2019 Nomor : 04/Akta/Pid.Sus/Tipikor/2019/PN.Bjm., yang dibuat olehPanitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBanjarmasin, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum padatanggal 23 Januari 2019 telah mengajukan permintaan banding terhadapputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBanjarmasin Nomor

Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Banjarmasin;Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding (inzage) kepadaPenasihat Hukum Terdakwatanggal 8 Februari 2019 NomorHalaman 16 dari 76 halaman Putusan Nomor : 4/PID.SUSTPK/2019/PT.BJMW15.U01/591/Pid/Tipikor/VI/2018 yang ditanda tangani oleh H. SATRIOPRAYITNO, S.H. M.H.

Hakim Tinggi dan Hadi Sutjipto, SH, M.Hum, Hakim AdHoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasinmasingmasing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin tanggal 4 Maret 2019,Nomor : 4/PID.SUSTPK/2019/PT.BJM., tentang penunjukan Majelis HakimTindak Pidana Korupsi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusanmana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untukumum pada Hari Kamis, Tanggal 11 April

Panitera Muda Pidsus Tipikor pada Pengadilan TinggiMedan selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umumdan Terdakwa maupun kuasanya.HAKIMHAKIM ANGGOTA : HAKIM KETUA MAJELIS,ROBERT SIMORANGKIR, SH.MH. RUSTAM IDRIS, SH. MARYANA, SH.MH.PANITERA PENGGANTI,HARSONO, SH.MH.Halaman 11 dari 11 halaman,Putusan perkara Pidana Nomor : 501/PID/2016/PTMDN.

Pemberkasan/Penjilidan/ : Rp. 136.000,Pengiriman, dllJumlah : Rp. 150.000,( seratus lima puluh ribu rupiah )PENGESAHAN :Salinan dinas sesuai dengan aslinyaPengadilan Tinggi MakassarpaniteraPih Panitera Muda Tipikor,H. SYAHRIR DAHLAN, SH.Nip.19651120 198903 1 004Halaman 12 dari 12 halaman perkara Nomor : 95/PDT/2018/PT.MKS

;NOBerita Acara Penyitaan tanggal 30 Januari 2012:woBerita Acara Penyitaan tanggal 14 Februari 2012;oa &Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 30 Desember 2011;oOoBerita Acara Penitipan barang bukti tanggal 30 Januari 2012:~N)))) Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 30 Desember 2011;)))Berita Acara Penerimaan Transfer Uang barang bukti tanggal 14 Februari2012;8) Copy permohonan titipan pengembalian uang negara atas namaTerdakwa Rochman tanggal 28 Agustus 2012;9) Penetapan Pengadilan Tipikor

Bandung Nomor 04/Pen.Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg tanggal 20 September 2012 yang telah diperbaiki denganPenetapan Pengadilan Tipikor Bandung Nomor 05/Pen.Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg tanggal 4 Oktober 2012;10)Berita Acara Serah Terima Uang Titipan dari Para Terdakwa perkaraBansos Nomor RBB3/28/ST/EZ/IX/2012 dari Rumah PenyimpananBenda Sitaan Negara (Rupbasan) Bandung tanggal 21 September 2012:11)Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 1 Oktober 2012:12)Daftar Rekapitulasi Penerima Bansos Kota Bandung

Bandung Nomor 04/Pen.Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg tanggal 20 September 2012 yang telah diperbaikidengan Penetapan Pengadilan Tipikor Bandung Nomor 05/Pen.Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg tanggal 4 Oktober 2012;10)Berita Acara Serah Terima Uang Titipan dari Para Terdakwa perkaraBansos Nomor RBB3/28/ST/EZ/IX/2012 dari Rumah PenyimpananBenda Sitaan Negara (Rupbasan) Bandung tanggal 21 September2012:11)Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 1 Oktober 2012:Hal. 96 dari 126 hal.

No. 186 PK/PID.SUS/20177) Berita Acara Penerimaan Transfer Uang Barang Bukti tanggal 14Februari 2012:8) Copy permohonan titipan pengembalian uang negara atas namaTerdakwa Rochman tanggal 28 Agustus 2012;9) Penetapan Pengadilan Tipikor Bandung Nomor 04/Pen.Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg tanggal 20 September 2012 yang telah diperbaiki denganPenetapan Pengadilan Tipikor Bandung Nomor 05/Pen.Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg tanggal 4 Oktober 2012;10)Berita Acara Serah Terima Uang Titipan dari Para Terdakwa perkaraBansos

Surat Pernyataan dari isteri Terdakwa yang menyatakan dengansesungguhnya dan sebenarnya tidak memiliki rekening di bank manapun,diberi tanda bukti T.8;Tetap terlampir dalam berkas perkara;Membebankan kepada Pemohon Kasasi Il/Terdakwa tersebut untukmembayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribulima ratus rupiah);Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali yang dibuat olehPanitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri BandungNomor 01/PK/Akta.Pid.Sus/Tipikor

Tpk/2015/PN.Jmb.Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut ;wroseeoe Setelahn membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 25 April 2016 Nomor4/PEN.PID.SUS/TPK/2016/PT.JMB. tentang Perbaikan Surat Penetapan KetuaPengadilan Tinggi Tipikor Jambi No. 4/PEN.PIDSUSTPK/2016/PT/JMB tanggal21 Maret 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa danmengadili perkara Tipikor dalam tingkat banding, berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta

JMBKamis, tanggal 28 Maret 2016 oleh SAURASI SILALAHI, SH, MH., sebagaiHakim Ketua Majelis, HIDAYAT HASYIM, SH., Hakim Tinggi pada PengadilanTinggi Jambi dan ARONTA, SH., MPA., Hakim Ad Hoc Tipikor pada PengadilanTinggi Jambi, masingmasing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalamsidang yang terobuka untuk umum pada Hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 olehMajelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh MUHAMAD ILYASAK, SE, MH.sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwamaupun

yang secara langsungbersangkutan dengan kerugian Negara.d) Bahwa dari Penggugat tidak pernah ditemukan Faktafakta telahterjadi penambahan Harta Benda yang berasal dari KerugianKeuangan Negara sebagai akbiat dari Tidak Pidana PENGGUGAT.e) Bahwa Dengan Mengacu pada Fakta dan Pertimbangan diatas, MakaPenggugat terbebas dari Gugatan Primer dan Bukan SebagaiPelaku Utama sesuai dalam pertimbangan Surat dakwaan dan SuratPutusan.f) Bahwa Penggugat telah diadili dan mendapatkan Hukumanberdasarkan Putusan TIPIKOR

FAKTAnya dalam putusan TIPIKOR nomor : 42/PidsusTPK/2016/PN.Smr Tanggal 9 Pebruari 2017, Tindak Pidanayang dilakukan bukanlah tindak Pidana dilakukan berencanadan Bukan Pelaku Utama, dimana dalam klasifikasi pasal 87ayat (4) tidak ada yang terpenuhi sebagaimana dipersyaratkanUndangundang3.

mengakibatkankerugian secara formil atau kehilangannya Jabatan dankedudukan dan Meterial atau Kehilangan Penghasilan danmenambah beban PENGGUGATb) SUBSTANSI (MATERIAL)Bahwa telah memberhentikan tidak dengan Hormat Penggugatbertentangan dengan peraturan yang lebih Tinggi lainnya antara lain:Halaman 26 dari 63 HalamanPutusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.SMDBahwa PENGGUGAT diberhentikan tidak dengan hormatsebagai PNS adalah tanpa Alasan, dasar dan Analisa Hukumyang benar, Bahwa dasar objek sengketa adalah ;a) Putusan TIPIKOR

Belanak Raya nomor 25 ARawamangun Jakarta Timur ;Agama : Islam ;Pekerjaan : PNS Kementerian Kesehatan (MantanStaf Ahli Menkes bidang PeningkatanKapasitas Kelembagaan danDesentralisasl) ;Terdakwa dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negarara (RUTAN) oleh :1.2.Penuntut Umum sejak 4 Oktober 2016 sampai dengan 23 Oktober 2016Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusatsejak 19 Oktober 2016 sampai dengan 17 November 2016 ;.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri JakartaPusat sejak tanggal 18 November 2016 sampai dengan tanggal 16Januari 2017 ;. Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Tipikor Jakarta untukperpanjangan penahanan tahap pertama sejak tanggal 17 Januari 2017sampai dengan tanggal 15 Februari 2017 ;. Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Tipikor Jakarta untukperpanjangan penahanan tahap kedua sejak tanggal 16 Februari 2017sampai dengan tanggal 17 Maret 2017 ;.

Kontra Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 8 Mei 2017 yangditerima Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat padatanggal 9 Mei 2017 ;6. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal9 Mei 2017 yang diterima Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri JakartaPusat pada tanggal 9 Mei 2017 ;7. Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori BandingNomor : 11/Akta.Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST kepada Penuntut Umumtertanggal 12 Mei 2017;8.

Faktafakta hukumdalam persidangan tingkat pertama yang patut dan penting untukdipertimbangkan oleh Majelis Judex Facti tingkat Banding yang dapatmembuktikan bahwa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam perkara a quobukanlah murni kesalahan dari Terbanding seorang dan tujuan daridilaksanakannya pengadaan alat kesehatan tahun 2006 tidak menyalahi hukum.Penerapan Pasal 3 UndangUndang Tipikor dan vonis penjara 3 (tiga) tahun 6bulan telah mencerminkan suatu keadilan bagi Terbanding.Menimbang, bahwa atas

/2015/PN.Bjm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan, bahwa padatanggal 08 Oktober 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBanjarbaru mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan PengadilanTinggi tersebut;Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No.23/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2015/PN.Bjm yang dibuat oleh Panitera padaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yangmenerangkan, bahwa pada

SuryaJaya, S.H., M.Hum., sebagai Pembaca yang berpendapat:Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, Judex FactiPengadilan Tinggi salah menerapkan hukum dalam hal menyatakanTerdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana melanggar Pasal 3 UU Tipikor dengan alasan;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UU Tipikor, Terdakwasebagai pemilik tanah yang tumpang tindin dengan masyarakat pemiliktanah lain, sekaligus bertindak sebagai kuasa dari beberapa pemilik

tanahyang lainnya bermasalah mempunyai kedudukan sebagai orang perorangansebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) UU Tipikor.

Berhubung karena tidak adahasil pemeriksaan perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukanoleh badan pemeriksaan keuangan yang mempunyai legalitas dan otoritaskewenangan maka Ketua Majelis akan memperhitungkan kerugian pemiliklahan yang harus dibebankan kepada Terdakwa SAPLI; Bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor Jo.

PERMA tentangUang Pengganti secara tegas menentukan bahwa pidana uang penggantidijatunkan terhadap Terdakwa yang memperoleh harta kekayaan dari tindakpidana korupsi; Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa memperoleh hartakekayaan dari tindak pidana korupsi sehingga harus dirampas dandikembalikan kepada negara; Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Terdakwa dapatdipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo.Pasal 18 ayat (1) huruf UU Tipikor, Terdakwa tidak dapat

dan dibuktikan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum ini, sesuaidengan fakta hukum secabagaimana telah diuraikan di atas adalah unsuredengan menyalahgunakan kekuasaannya, karena unsur tersebut yangdigunakan oleh Terdakwa sebagai alat (instrument) didalam melakukan deliksebagaaimana yang didakwakan kepadanya tersebut.Menimbang, bahwa mengenai' pengertian dari unsur denganmenyalahgunakan kekuasaannyasebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf eHalaman 76dari92Putusan Nomor 27/Pid.SusTPK/2016/PN.BdgUU TIPIKOR

Dengan demikian, atas dasar doktrin ahli hukum tersebutdapat disimpulkan bahwa setiap perbuatan penyalahgunaan wewenang ataukekuasaan sudah pasti merupakan perbuatan melawan hukum, namun setiapperbuatan melawan hukum belum tentu merupakan perbuatan penyalahgunaankekuasaan atau wewenang.ts Menimbang, bahwa mengenai pengertian kata memaksa seseorangmengingat UndangUndang TIPIKOR tidak memberikan penjelasan tentangpengertian unsure tersebut, maka untuk mengartikan unsur tersebut Majelissependapat dengan

Orang yang dipaksa tidak berdaya menentukan sikap dan berbuat yang sesuaidengan kehendaknya.Didalam Pasal 12 huruf e UU Tipikor, yang menjadi obyek perbuatan memaksatersebut bukan fisiknya, tetapi kKehendaknya (psychisnya), yaitu adanya rasa takut,perasaan tidak enak, dan lainnya.

Sesearang", dalam Pasal 12 e UU Tipikor, yang menjadiobyek perbuatanmemaksa tersebut bukan fsiknya, tetapi kehendaknya (psychisnya).Didalamperbuatan memaksa yang obyeknya kehendak orang, didalamnya pasti ada arahyang dituju oleh kehendak si pembuat yang arahnya dipastikan pula bertentangandengan apa yang dikehendaki oleh orang yang dipaksa, namunharusdipenuhinya.

(Adami Chazawi,Ibid. halaman 242)Bahwa dalam doktrin yang lainmengatakan bahwa yang dimaksud denganmemaksa seseorang dalam pasal 12 huruf e UU Tipikor adalah suatu perbuatanyang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut pada orang lain. Rasatakut tersebut baik karena tekanan fisik, misalnya akan dipukul atau ditendangmaupun adanya tekanan psikis misalnya akan dibocorkan rahasianya atau tidakakan disusulkan naik pangkatnya (R.