Menetapkan Terdakwa EMUS MUSTARMAN bin HARJA dibebaniuntuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor 39/TIPIKOR/2013/PT.BDG tanggal 9Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Hal. 25 dari 31 hal. Put.

Menetapkan barang bukti berupa:Barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor 1 sampaidengan Nomor 104 dan barang bukti yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 1 sampai dengan Nomor 9,selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung;Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarapada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 07/PK/Akta.Pid.Sus/Tipikor

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusanPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon tidak dapat dipertahankandan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri sebagai berikut:Hal. 44 dari 53 hal. Put.

Nomor 1694 K/PID.SUS/2014pencairan dana sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) darirekening Nomor 33214059 atas nama Kelompok Tani Nailaka.Bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur Orang yang melakukan,menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan telah terpenuhi;Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa Acher La Betoterbukti bersalah melakukan Tipikor yang diatur dalam Pasal 3 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 yangdidakwakan dalam

TIPIKOR/2012/PN.AB., tanggal 30Juli 2013;Hal. 48 dari 53 hal. Put.

,HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai anggota, danHal. 52 dari 53 hal. Put. Nomor 1694 K/PID.SUS/2014diucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hari dan tanggal itu jugaoleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu olehTETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H. M.H., Panitera Pengganti dengantidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;HakimHakim Anggota, Ketua,Ttd. Tid.Prof. Dr. MOHAMMAD ASKIN, S.H. Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.Ttd.M.S.

banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umumtersebut ;e Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriMedan tanggal 12 Maret 2012 Nomor 24/Pid.Sus.K/2011/PNMdn, yangdimohonkan banding tersebut ;e Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa di kedua tingkat peradilan, yangdalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/AKTA.PID.SUS.K/ 2012/PN.MDN yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor

Simanjuntak ;2Bahwa Ir.Albert Marpaung, M.Si adalah sebagai Kepala Badan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah (DPPKKD)Kabupaten Toba Samosir, sedangkan Drs.Halomoan Simanjuntak adalah sebagaiKepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah ;Bahwa Nomor Perkara 23/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn atas nama Terdakwa Ir.Albert Marpaung, M.Si dengan Majelis, JONNY SITOHANG, S.H., M.H.sebagai Ketua Majelis,s HMUHAMMAD NUR, S.H., M.H. dan DENNYISKANDAR, S.H., Hakim Ad Hok Tipikor

Hakim Ad Hok Tipikor, masingmasing sebagai anggota ;Bahwa persidangan kedua Terdakwa tersebut, dijadwal pada hari yang bersamaan dengan pemeriksaan Terdakwa Ir. Albert Marpaung, M.Si terlebihdahulu, baru kemudian disusul dengan pemeriksaan Terdakwa Drs.

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalamsidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelisdengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Tety SitiRochmat Setyawati, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh PemohonKasasi : Terdakwa dan Penuntut Umum.HakimHakim Anggota, Ketua,ttd. ttd.Dr.Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Penahanan hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tipikor Jakarta sejaktanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018.4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Jakarta sejaktanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018.5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Timggi DKI Jakarta sejaktanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018.6.

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanHal 1 Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2019/PT DKITinggi DKI Jakarta sejak tanggal 25 November 2018 sampai dengantanggal 23 Januari 2019;9. Permohonan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua MAHKAMAH AGUNGRI , tanggal 11 Januari 2019 No.

Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2009tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) KabupatenKepulauan Sula Tahun Anggaran 2009;1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2009tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP)Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2009;1 (Satu) lembar slip tanda bukti setoran Bank BRI tanggal 17Nopember 2016 ke Rekening Nomor 216301000345301 atas namaBendahara Penerimaan Kejaksaan dengan penyetor Ade Chandradengan keterangan: Strn Bang Bukti Tipikor

Bendahara Penerimaan Kejajaksaandengan penyetor Ade Chandra, Ket: Strn Bang Bukti Tipikor Bndra Sananasenilai Rp 725.000.000; 1 (satu) rangkap pembukaan rekening pada Bank Mandiri Cabang AmbonPantai Mardika No. Rekening 1520007847961 an.

Bendahara Penerimaan Kejajaksaandengan penyetor Ade Chandra, Ket: Strn Bang Bukti Tipikor Bndra Sananasenilai Rp 725.000.000; 1 (satu) rangkap pembukaan rekening pada Bank Mandiri Cabang AmbonPantai Mardika No. Rekening 1520007847961 an. Ema Sabar, SP bersertasatu lembar mutasi rekening Giro periode 17 Januari 2015 s/d 28 Agustus2018; 1 (Satu) rangkap foto copy disposisi DPPKA Sanana beserta 1 (satu) lembar Halaman 40 dari 42 hal.

,HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, masingmasing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua PengadilanTinggi DKI Jakarta Nomor 21/Pid.SusTPK/2019/PT.DKI., tanggal 29 Mei 2019ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, dan mengadili perkara inipada Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari RABU tanggal 17 JULI 2019, oleh Hakim Ketua Majelistersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh DWIANGGARAWATI

Tpk/2015/PN.Jmb.Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut ;wroseeoe Setelahn membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 25 April 2016 Nomor4/PEN.PID.SUS/TPK/2016/PT.JMB. tentang Perbaikan Surat Penetapan KetuaPengadilan Tinggi Tipikor Jambi No. 4/PEN.PIDSUSTPK/2016/PT/JMB tanggal21 Maret 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa danmengadili perkara Tipikor dalam tingkat banding, berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta

JMBKamis, tanggal 28 Maret 2016 oleh SAURASI SILALAHI, SH, MH., sebagaiHakim Ketua Majelis, HIDAYAT HASYIM, SH., Hakim Tinggi pada PengadilanTinggi Jambi dan ARONTA, SH., MPA., Hakim Ad Hoc Tipikor pada PengadilanTinggi Jambi, masingmasing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalamsidang yang terobuka untuk umum pada Hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 olehMajelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh MUHAMAD ILYASAK, SE, MH.sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwamaupun

yang secara langsungbersangkutan dengan kerugian Negara.d) Bahwa dari Penggugat tidak pernah ditemukan Faktafakta telahterjadi penambahan Harta Benda yang berasal dari KerugianKeuangan Negara sebagai akbiat dari Tidak Pidana PENGGUGAT.e) Bahwa Dengan Mengacu pada Fakta dan Pertimbangan diatas, MakaPenggugat terbebas dari Gugatan Primer dan Bukan SebagaiPelaku Utama sesuai dalam pertimbangan Surat dakwaan dan SuratPutusan.f) Bahwa Penggugat telah diadili dan mendapatkan Hukumanberdasarkan Putusan TIPIKOR

FAKTAnya dalam putusan TIPIKOR nomor : 42/PidsusTPK/2016/PN.Smr Tanggal 9 Pebruari 2017, Tindak Pidanayang dilakukan bukanlah tindak Pidana dilakukan berencanadan Bukan Pelaku Utama, dimana dalam klasifikasi pasal 87ayat (4) tidak ada yang terpenuhi sebagaimana dipersyaratkanUndangundang3.

mengakibatkankerugian secara formil atau kehilangannya Jabatan dankedudukan dan Meterial atau Kehilangan Penghasilan danmenambah beban PENGGUGATb) SUBSTANSI (MATERIAL)Bahwa telah memberhentikan tidak dengan Hormat Penggugatbertentangan dengan peraturan yang lebih Tinggi lainnya antara lain:Halaman 26 dari 63 HalamanPutusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.SMDBahwa PENGGUGAT diberhentikan tidak dengan hormatsebagai PNS adalah tanpa Alasan, dasar dan Analisa Hukumyang benar, Bahwa dasar objek sengketa adalah ;a) Putusan TIPIKOR

., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri olehPenuntut Umum dan Terdakwa;HakimHakim ad hoc Tipikor, Ketua Majelis,Ttd./H.Syamsul Rakan Chaniago,S.H.,M.H. Ttd./Dr.Salman Luthan,S.H.,M.H.Ttd./Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.M.H.Panitera Pengganti,Ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.Untuk SalinanMahkamah Agung RIa.n. PaniteraPanitera Muda Pidana KhususSuharto, SH.,.M.HumNIP. 19600613 198503 1 002 Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 2597 K/PID.SUS/2018

Penggugat dijatuhi hukuman1,5 tahun dikarenakan melanggar pasal 3 Undang Undang Tipikor. Jikadillhat dalam pasal 3 tersebut, tidak bisa dimasukkan dalam kejahatan jabatan;Bahwa menurut pendapat ahli upaya administratif adalah upaya keberatankepada atasan dengan puncak keberatan kepada presiden. Sedangkanbanding administrasi tidak mutlak dilakukan.

Surat elektronik (email ) ke alamat sebagai berikut : No Jenis Perkara Alamat Email1 Perkara Perdata pranata.perdata@mahkamahagung.go.id2 Perkara Perdata Khusus(niaga, arbitrase, PHI,Konsumen, KPPU dsb)4 Perkara Pidana pranata.pidana@mahkamahagung.go.idPerkara Pidana Khusus(Tipikor, Perikanan, dsb)7 Perkara dari Pengadilan pranata.perdataagama@ uo Agama/ Mahkamah mahkamahagung.go.idSyariyah8 Perkara Tata Usaha Negara pranata.tatausahanegara@(termasuk HUM, Pajak) mahkamahagung.go.id 9 Perkara Pengadilan

Menghukum supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Padang Nomor 9/TIPIKOR/2015/PT.PDG., tanggal 26 Juni 2015 yangamar lengkapnya sebagai berikut:1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;2.

Hal ini tercermin dari pertimbangan putusan Hakim, yangantara lain :*"Menimbang, bahwa perbedaan juga terletak cara bagaimana subjek/pelaku mendapatkan objek korupsi, yang ditentukan unsur pokok dalamPasal masingmasing, dan ditentukan apakah obyek korupsi berada di luaratau didalam tugas/kewenangan jabatan pelaku (vide : putusan Nomor9/TIPIKOR/2015/PT.PDG halaman 65 dari 99); Sementara itu didalam pertimbangannya, Majelis Hakim tingkat Banding(Judex Facti) selanjutnya menguraikan tugas dan wewenang

Terdakwaselaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten PadangPariaman (untuk selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Padang Pariaman) berdasarkan ketentuan Pasal 344 ayat (1)UndangUndang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis PermusyawaratanRakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah (vide : putusan Nomor 9/TIPIKOR/ 2015/PT.PDGhalaman 69 dari 99); Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding (Judex Facti) telah keliru dalammemberikan

Membebaskan Terdakwa DESRIL YANI PASHA oleh karena itu dariDakwaan Primer tersebut; (vide : putusan Nomor 9/TIPIKOR/2015/PT.PDG halaman 75 dari 99);Bahwa atas putusan Majelis Hakim tersebut, kami tidak sependapat,dengan alasan sebagai berikut : Bahwa berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 ayat (3) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangRI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang

persidangan perkara a quo;Bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (2) KUHAP berbunyi :Tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h,j, kdan Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum Bahwa dari apa yang telah kami sampaikan, Majelis Hakim tingkatpertama dan banding (Judex Facti) telah tidak menerapkan caramengadili ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, maka kamimemohon atas amar tersebut agar Pengadilan Tinggi TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor9/TIPIKOR

Halaman 1 PENUNTUT UMUM: Ditahan dengan jenis penahanan Rutan tanggal 18 Nopember 2013s/d tanggal 07 Desember 2013; Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan TIPIKOR Serang sejak tanggal 08Desember 2013 s/d 06 Januari 2014; Diperpanjang ketua Peengadilan Tipikor Serang berdasarkan Pasal 29ayat (2) KUHAP sejak tanggal 07 Januari 2014 s/d 05 Februari 2014; PENGADILAN Oleh Ketua Majelis Hakim Terdakwa telah ditahan dengan jenis tahananRutan sejak tanggal 17 Januari 2014 s/d 15 Februari 201 4; Perpanjangan

oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Serang sejak tanggal06 Februari 2014 s/dtanggal 16 April 2014; Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten,sejak tanggal 17 April 2014 s/d tanggal 16 Mei 2014; Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bantensejak tanggal 17 Mei 2014 s/dtanggal 15 Juni 2014; o= Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 22 Januari 2014 dalamperkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : DR.

Halaman 1610 Oktober 2013 Terdakwa beberapa kali pingsan dan bahkan selamaberlangsungnya sidang di Pengadilan Tipikor Serang, Terdakwa sempatdirawat di Rumah Sakit Sari Asih Serang selama : 7 (tujuh) haridisebabkan karena penyakit yang Terdakwa derita sampai saat ini;Bahwa berdasarkan alasanalasan di atas Terdakwa memohon kepadaMejelis kiranya berkenan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atau apabila Majelis berkehendak lain mohon putusan yang seadiladilnya; o= Menimbang, bahwa Majelis

Unsur Setiap Orango= Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalamUndangUndang TIPIKOR adalah unsur di atas adalah pengertian setiaporang yang diatur dalam pasal 1 ayat (3) UU No. 31 tahun 1999tesebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 yaitu orangperorangan atau termasuk korporasi.

(Hakim ad hoc Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Serang)masingmasing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ENARSUNARYA, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Jaksa PenuntutUmum : ANDRI SAPUTRA, SH. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Serang danTerdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa. HakimHakim Anggota : Ketua Majelis,tid. tid.ANDREAS SUHARTO, SH. CIPTA SINURAYA, SH.ttd.H. M. NASPUDIN, SH.Panitera Pengganti,ttd.ENAR SUNARYAPutusanNo. 05/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Srg. Halaman 203

Ketua Pengadilan Tipikor Medan dari sejak tanggal 29 September 2017 s/dtanggal 27 Nopember 2017 ;6. Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor dari sejak tanggal 28 Nopember 2017 s/dtanggal 27 Desember 2017;7. Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor dari sejak tanggal 28 Desember 2017 s/dtanggal 26 Januari 2018;8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 4 Desember 2017 sampaidengan tanggal 2 Januari 2018;9.

Putusan No. 1775 K/PID.SUS/2015Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu Nomor 42/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PL., tanggal 30 April 2013 yangamar lengkapnya sebagai berikut:deMenyatakan Terdakwa ACHMAD YANI, SIP. alias YANI tersebut, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANAKORUPSI sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif KesatuLebih Subsidair;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun

15 Juni 2011;Barang bukti nomor 11 dan 12 dikembalikan kepada Terdakwa ACHMADYANI, SIP. alias YANI;Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaTinggi Palu Nomor 30/Pid.SusTPK/2014/PT.PAL. tanggal 2 Desember 2014,yang amar lengkapnya sebagai berikut: Menerima permintaan banding Terdakwa; Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu Nomor 42/Pid.Sus/Tipikor

dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasanalasanPemohon Kasasi/Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengancara menurut undangundang, oleh karena itu permohonan kasasi dariPemohon Kasasi/Terdakwa tersebut formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Terdakwa secara tegas menolak serta tidak menerima putusanJudex Facti Tingkat Pertama in casu putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor42/Pid.Sus/Tipikor

Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masingmasing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri PaluNomor06/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PLtanggal 24Juli 2014yang amarselengkapnya sebagai berikut :I:1. Menyatakan Terdakwa I. Ir. ABDUL BASIR dan Terdakwa III.

Perbuatan Terdakwa dan Terdakwa Ill tidak mendukung programpemerintah dalam pemberantasan korupsi ; Perbuatan Terdakwa dan Terdakwa Illtelah mengakibatkan kerugiankeuangan Negaradengan jumlah yang cukup besar ;Halhal yang meringankan : Terdakwal dan Terdakwa III bersikap sopan di persidangan ; Terdakwa dan Terdakwa III mempunyai tanggungan keluarga ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri PaluNomor06/Pid.Sus/Tipikor

UndangUndang Nomor48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor8 Tahun 1981 danUndangUndang Nomori4 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BANGGAI tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Palu Nomor06/Pid.Sus/Tipikor

Permintaan banding mana oleh Jurusita Pengganti PengadilanTipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah diberitahukan kepadaTerdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2018;Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukanMemori Banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 6 Juli 2018, dan memori bandingtersebut telah diserahkan kepada Terdakwa berdasarkan Relaas PenyerahanMemori banding Nomor 5/Pid.SusTPK/2018/PN.Tjk. pada tanggal

suratpemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal 20 Juli 2018;Menimbang, bahwa permintaan banding dalam perkara ini telah diajukandalam tenggang waktu, dan menurutcaracara yang ditentukan Undangundang,oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajaridengan seksama berkas perkara, berita acara sidang yang memuat keterangansaksisaksi, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, turunan resmi putusan MajelisHakim Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri TanjungkarangNomor:5/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Tjk. tanggal 4 Juni 2018, pertimbangan hukumyang menjadi dasar putusan Pengadilan Tipikor tingkat pertama tersebut diatas,serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori bandingdari Terdakwa, maka Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkannyasebagai berikut;Menimbang, bahwa alasan keberatan yang dikemukakan oleh PenuntutUmum mengenai uang kerugian kerugian Negara sejumlah Rp.342.034.617,2yang harus dipertanggungjawabkan

Sumberharjo atas pupukbersubsidi jenis phonska MT 2013/2014Barang Bukti Nomor 1 s/d nomor 159 dikembalikan kepada PenuntutUmum;Membebankan kepada Terdakwa dan Terdakwa II membayar biayaperkara sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).Halaman 88 Putusan Perkara No. 5/Pid.SusTPK/2021/PT SMGMembaca Akta pernyataan banding yang dinyatakan melalui LembagaPemasyarakatan setempat Nomor 7/Banding/Akta Pid.SusTPK/PN Smg jo.Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Tipikor Smg dan Nomor 6/Banding/Akta Pid.SusTPK/PN Smg jo

Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Tipikor Smg yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri/Niaga/HI/Tipikor Semarang, yang menerangkanbahwa pada tanggal 10 Maret 2021 Terdakwa dan Terdakwa II telahmengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 72/Pid.SusTPK/2020/PNSmg tanggal 9 Maret 2021 yang diterima di Kepanitera Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 15 Maret2021, permintaan banding mana telah diberitahukan

Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Tipikor Smg yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri/Niaga/HI/Tipikor Semarang, yang menerangkanbahwa pada tanggal 15 Maret 2021 Penuntut Umum telah mengajukanpermintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Semarang Nomor 72/Pid.SusTPK/2020/PN Smg tanggal 9Maret 2021, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada ParaTedakwa pada tanggal 22 Maret 2021;Membaca memori banding tertanggal 19 Maret 2021 dari PenuntutUmum, yang

Bahwa Terdakwa RUHADI bin RASIJAN dan Terdakwa II RUSYOTO BinSUMARDI oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Semarang yangHalaman 90 Putusan Perkara No. 5/Pid.SusTPK/2021/PT SMGmemeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan Pidana denganmenyatakan Terdakwa RUHADI bin RASIJAN dan Terdakwa II RUSYOTOBin SUMARDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahsebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair, sehingga untuk itumembebaskan Terdakwa RUHADI bin RASIJAN dan Terdakwa IlRUSYOTO

PedomanHalaman 99 Putusan Perkara No. 5/Pid.SusTPK/2021/PT SMGPemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UndangUndang Pemberantasan TindakPidana Korupsi;Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang menilai bahwa penjatuhan pidanaterhadap Terdakwa RUHADI bin RASIJAN dan Terdakwa II berupa pidanapenjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp.400.000.000,00(empat ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan sebagaimanadalam amar putusan Pengadilan Tipikor

Februari 2021 ;Plh.Panitera,Panitera Muda Khusus Tipikor WAYAN KARMADA. S.H.NIP. 19661231 19940303 1056.Dengan perincian biaya sebagai berikut : 1. Biaya meteral .............ccceeeeeeeeeeee Rp 9.000,2. Upah Tulis........ ~ Rp 5.000,ed CUED ID mma es seamen os eee Rp 14.000,Hal 12 dari 11 Halaman Penetepan Nomor 314/Pdt.P/2021/PN Dps

PUTUSANNo. 639K/Pid/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana (anak/HAM/Tipikor) dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : AMIRUDIN MAHMUD alias RUDIMAHMUD ;tempat lahir : Dompu ;umur / tanggal lahir : 45 tahun / 1964 ;jenis kelamin : LakiLaki ;kebangsaan : Indonesia ;tempat tinggal : Dusun Fupu, Desa Ranggo, Kec.Pajo ,Kab.Dompu ;agama : Islam;pekerjaan : Petani;Terdakwa tidak ditahanan :karena didakwa :Bahwa

Eris Sudjarwanto, S.H M.HPanitera Penggantid.t.oIrwan, SH.Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERA,H. SAID SALEM, S.H., M.H.NIP. 19620616 198503 1 006halaman 13 Perkara Nomor. 163/PID/2017/PTBNAhalaman 14 Perkara Nomor. 163/PID/2017/PTBNA