Ditemukan 11604 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 02-06-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PA SUMENEP Nomor 722/Pdt.G/2021/PA.Smp
Tanggal 29 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
204
  • penentuan pemberian mutah harus berlandaskan dan ditegakkandi atas asas kebajikan, asas itikad baik, asas kepatutan dan asas sesuaikemampuan;Menimbang, bahwa dalam konteks menentukan besarnya jumlah mutah makaasas yang sangat urgen untuk diperhatikan dan ditegakkan adalah asas kepatutandan asas sesuai kKemampuan;Menimbang, bahwa dilihat dari sisi nilai jumlah mutah harus patut mempunyalhubungan yang erat dengan asas sesuai kemampuan yang bisa diketahui menurutsyariat, adat dan akal, akan tetapi penekanan
Putus : 23-12-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 877/B/PK/PJK/2015
Tanggal 23 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. SEBANGUN BUMI ANDALAS WOOD INDUSTRIES
5649 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Apabila penerimamanfaat bunga bukan pihak yang secara substansidnyatanyata) merupakan pemilik manfaat yangsesungguhnya (beneficial owner), maka Indonesiadapat mengenakan pajak dengan tarif 20% sesuaidengan Pasal 26 UndangUndang PPh;12) Penekanan dalam sengketa ini adalah pembuktian bahwapenerima bunga yang telah dibayar oleh TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) adalahmemenuhi syarat atau tidak agar memperoleh fasilitas P3BIndonesia Belanda dengan pertimbangan bahwa perludicermati usaha
Putus : 14-09-2011 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1600 K/PID.SUS/2011
Tanggal 14 September 2011 — EMANUEL BURAK HURINT, SH
6635 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pencabutan seluruh atau sebagian hakhak tertentu ataupenghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telahatau dapat diberikan oleh pemerintah kepada Terpidana ;Aturan Pasal 18 angka (1) huruf 6b merupakan konsekuensi dariakibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehinggauntuk mengembalikan kerugian tersebut diperlukan sarana yuridisyakni dalam bentuk pembayaran uang pengganti ;UndangUndang memberikan penekanan khusus
Register : 25-10-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 20-12-2019
Putusan PN Sei Rampah Nomor 494/Pid.Sus/2019/PN Srh
Tanggal 10 Desember 2019 — Penuntut Umum:
SARDO OCTO B SIMANULLANG, SH
Terdakwa:
SUPRIADI alias BOROK
5620
  • Untuk itu, penekanan unsur barangSiapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orangyang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegahterjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa(error in persona), dan tentang apakah ia terbukti atau tidakmelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akanbergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaantersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umummengajukan seorang lakilaki yang bernama SUPRIADI AliasBOROK sebagai Terdakwa,
Register : 23-06-2021 — Putus : 09-08-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN Ngabang Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Nba
Tanggal 9 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
HERI SUSANTO, S.H.,M.H.
Terdakwa:
RADIMAN Bin Alm MARIO
5542
  • Dewi Erlinda Putri, NRPK, 14.7.010578 dokter yang bertugas dipuskesmas Mandor telah diperiksa seorang lakilaki berusia tujuh puluh satutahun diduga korban kecelakaan lalu lintas dengan kondisi setengah sadar,didapatkan luka robek di pipi kanan atas 1 buah, luka lecet 1 buah dipunggung kaki kanan, patah tulang tertutup pada tulang pergelangantungkai kanan disertai nyeri pada penekanan;Menimbang, bahwa akibat tabrakan tersebut Terdakwa mengalamipingsan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas
Putus : 24-07-2013 — Upload : 28-03-2014
Putusan PN GORONTALO Nomor No.99/Pid.B/2013/PN.Gtlo.
Tanggal 24 Juli 2013 — WAWAN ABDULLAH
737
  • Dilakukan Oleh Orang Atas Benda Yang Berada Di BawahKekuasaannya Karena Jabatan, Karena MataPencarian,Atau Karena Mendapat Upah;Menimbang, bahwa di dalam unsur inilah yang dimaksuddengan pemberatan dari Pasal 372 KUHP karena dilihat dari siapa yangmelakukan perbuatan itu;Menimbang, bahwa penekanan dari unsur ini adalah perbuatansebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya adalahdilakukan oleh seseorang yang karena jabatan, atau karena mata45 pencarian, atau karena mendapat upah dapat menguasai
Register : 01-09-2016 — Putus : 29-11-2016 — Upload : 11-06-2020
Putusan PT MANADO Nomor 143/PDT/2016/PT MND
Tanggal 29 Nopember 2016 — Pembanding/Tergugat I : PT. BCA FINANCE Cabang Manado
Terbanding/Penggugat : ELRIK Y. TUMBALE, S.IK
Turut Terbanding/Tergugat II : PT. Astra Internasional Tbk. Daihatzu Manado
3629
  • Bahwa pada sekitar bulan Desember 2013Februari 2014 Penggugatmendapat penekanan/intimidasi untuk menarik uang yang berada didalam rekening BCA No Rek 0262105596 ( Rek Pembayaran ObjekPerjanjian ) untuk kKemudian dilakukan penyetoran langsung ( manual )kepada Debt Colektor BCA Finance ( kartu nama terlampir ) ataumentransfer ke rekening Bank BRI ( Bank Rakyat Indonesia ) milik DebtColektor BCA Finance hal ini sangat bertolak belakang dengan perjanjianyang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat sebagaimanadijelaskan
Register : 07-01-2014 — Putus : 20-02-2014 — Upload : 04-08-2014
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 1/PID.B/2014/PN.KEFA.
Tanggal 20 Februari 2014 — - BENYAMIN NAHAK Alias MIN
8333
  • saksi NIKOLAS SAIJAU, dan 1 (satu)lembar selendang tenun/kain selendang adat berwarna merahcoklat motif kuning, 1 (satu) lembar selendang tenun/kainselendang adat berwarna biru coklat motif kuning, merahmuda, 1 (satu) lembar kain tenun/kain adat (kain ikatpinggang) berwarna merah mudah motif kuning hijau danmerah, 1 (Satu) lembar baju kaus lengan pendek, warnacoklat dengan merk OUTCLASS, kepada saksi BENEDIKTUS BENU,maka hal tersebut tidak menghapus tuntutan pidana terhadapdiri Terdakwa, karena penekanan
Register : 20-06-2016 — Putus : 02-08-2016 — Upload : 04-08-2016
Putusan PN TONDANO Nomor 136/Pid.Sus/2016/PN.Tnn
Tanggal 2 Agustus 2016 — FL alias UNGKE
14234
  • Unsur Setiap OrangMenimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang adalah orangperseorangan atau korporasi yaitu Subyek hukum dalam hal ini berupa orangatau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa olehPenuntut Umum diduga melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan PenuntutUmum, untuk itu penekanan setiap orang ini, adalah adanya Subyek hukumyang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan, dan menunjuk pada pelakuperbuatan pidana itu sendiri, dimana apakah ia terbukti atau tidak melakukanperbuatan
Putus : 26-06-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 529/B/PK/PJK/2016
Tanggal 26 Juni 2016 — PT HARI SAWIT VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
5229 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);Pemeriksaan Pajak dan atau verifikasi harus tunduk penuh kepadaUndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana yang diubahuntuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000dan diubah terakhir
    Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwaTermohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telahmenggunakan dasar hukum yang tidak tepat dengan caramemaksakan penerapan UndangUndang Peradilan Tata UsahaNegara agar dapat dilaksanakan dalam UndangUndangPengadilan Pajak yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan
    Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);.
    Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakandalam menggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function
Register : 23-07-2018 — Putus : 09-08-2018 — Upload : 14-09-2018
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 119-K/PM I-04/AD/VII/2018
Tanggal 9 Agustus 2018 — KAPTEN INF TAZMAN
13038
  • Bahwa Terdakwa sudah sering mengkonsumsi Narkotika jenisshabushabushabushabu, hal ini menunjukkan perilaku dan sikapketidakperdulian Terdakwa atas perintah pimpinan/atasan yang selalumemberikan penekanan untuk mengajak keluarga dan lingkungannyamenghindari narkoba dan Pimpinan TNI telah memerintahkan untukmenindak tegas terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidanaNarkotika.4.
Register : 19-07-2018 — Putus : 21-08-2018 — Upload : 24-08-2018
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 25/Pid.B/2018/PN Lbj
Tanggal 21 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
1.Hero Ardi Saputro, SH.
2.Ari Wibowo, SH.
Terdakwa:
HENDRIKUS HARJUN Alias HENDI
6930
  • Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanmasingmasing unsur dari pasal yang telah didakwakan terhadap diri paraterdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu barang siapaMenimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah menunjukkepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyekhukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depanpersidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebabitu penekanan
Register : 24-08-2020 — Putus : 22-09-2020 — Upload : 30-09-2020
Putusan PN RUTENG Nomor 57/Pid.B/2020/PN Rtg
Tanggal 22 September 2020 — DEDI TRIYONO alias DEDI
14660
  • atau kemanfaatan, dan mutusebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu setiap orang;Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah menunjukkepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyekhukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depanpersidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebabitu penekanan
Register : 23-09-2019 — Putus : 27-11-2019 — Upload : 03-12-2019
Putusan PN Sei Rampah Nomor 443/Pid.B/2019/PN Srh
Tanggal 27 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
ANDI HAKIM P. LUMBAN GAOL, SH
Terdakwa:
JHONSON Alias ASEN
4012
  • Unsur Barang SiapaMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapaadalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampubertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umummelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan.Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyekhukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwauntuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagaiTerdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbukti atau tidakmelakukan
Register : 08-08-2018 — Putus : 02-10-2018 — Upload : 15-10-2018
Putusan PT PALEMBANG Nomor 89/PDT/2018/PT.PLG
Tanggal 2 Oktober 2018 — PT.KUALA PERMAI MELAWAN GUNAWATI KOKOH THAMRIN
12588
  • Curah Prima dan surat tersebutdikirim oleh pihak TERGUGAT berdasarkan Adendum KesepakatanBersama yang telah di sepakati antara PENGGUGAT danTERGUGAT, karena dengan kesiapan yang telah TERGUGATlakukan (pondasi borpile) dan pekerjaan lanjutan sudah seharusnyadilakukan, yaitu menaikan dinding dan lantai parkir.Bahwa dalam penulisan serta penggunaan kosa kata dari suratNomor : 26/KP/VIV/2017 tanggal 15 Juli 2017 secara umum tidakmenyalahi aturan apapun serta tidak mengandung ancaman,intimidasi ataupun penekanan
Register : 26-11-2012 — Putus : 27-08-2013 — Upload : 28-03-2014
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 2852/Pdt.G/2012/PAJT
Tanggal 27 Agustus 2013 — - Nelwan Zulkarnain bin Zulkarnaini - Marta Riri Lastri binti Abdullah Alies
4838
  • untuk upaya pendekatan tidak pernah terjadi sehingga Pemohontidak melihat konsistensi dan kebenaran antara ucapan Termohondengan fakta yang ada.Fakta yang terjadi justru pemaparan Jawaban yang dibuat olehTermohon melalui Kuasa hukumnya tidak mencerminkan upayapendekatan, bahkan yang tersurat adalah sikap yang mendikte, tidakmau mengalah, tidak ada keinginan berintropeksi, tidak berempatiketerbatasan dan kondisi keuangan Pemohon, memberikan informasiyang tidak sesuai dengan fakta, dan melakukan penekanan
Register : 12-03-2021 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN SINGARAJA Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr
Tanggal 11 Mei 2021 — Terdakwa
16464
  • dari Penasihat Hukum Anak maupundari Anak sendiri maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :Menimbang bahwa setelah memperhatikan faktafakta yang terungkapdipersidangan serta memperhatikan sikap perilaku dari Anak yang padaprinsipnya telah mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji untuk tidakakan mengulangi lagi perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwapidana yang akan dijatuhkan terhadap Anak sebagaimana yang dimuat dalamamar putusan dibawah ini adalah lebih didasarkan kepada penekanan
Upload : 20-05-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2535 K/PDT/2010
PT. SANTOSA ASIH JAYA; BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, CAB. BOJONEGORO
2923 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 2535K/PDT/2010ketiga seluruhnya menjadi tanggung jawab pihak ' pertama(Tergugat Rekonvensi) (bukti PR.1) ;Bahwa dalam kenyataanya : dengan dalih untukkelancaran, Tergugat Rekonvensi bersama kelompoknya telahmelakukan penekanan pada pihak Penggugat Rekonvensi, bahwaPenggugat Rekonvensi diharuskan untuk sementara waktu maumembantu). dulu). membayar hutangnya Tergugat WRekonvensi padapihak ketiga dengan janji penggantiannya akan ditransferlangsung dari kantor Tergugat Rekonvensi Pusat Jakarta, dandengan
Register : 17-11-2015 — Putus : 18-02-2016 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1160 B/PK/PJK/2015
Tanggal 18 Februari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SEBANGUN BUMI ANDALAS WOOD INDUSTRIES;
3422 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1160/B/PK/PJK/2015dapat mengenakan pajak dengan tarif 20% sesuaidengan Pasal 26 UU PPh;12) Penekanan dalam sengketa ini adalah pembuktian bahwapenerima bunga yang telah dibayar oleh TermohonPeninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding) adalahmemenuhi syarat atau tidak agar memperoleh fasilitas P3BIndonesia Belanda dengan pertimbangan bahwa perludicermati usaha untuk menyalahgunakan P3B itu sendiridalam hal sebagai berikut:a.
Putus : 03-03-2020 — Upload : 10-12-2020
Putusan PN SEMARANG Nomor 391/Pdt.G/2019/PN Smg
Tanggal 3 Maret 2020 —
15660
  • Bahwa pada tanggal 24 Februari 2017 Pengggugat dipaksa untukmenyetujui dengan dalil Dalam waktu satu tahun sejak Penyerahanjaminan dilakukan, Debiturdan atau Penjamin diberikan kesempatan untukmenebus kembali yaitu selambatlambatnya pada bulan maret 2018 (masaopsi), dengan nilai penebusan kembali minimal sebesar Rp.3.795.000.000, (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh lima jutarupiah), hal ini menunjukan bahwa sudah ada penekanan terhadapapPenggugat dan tampaklah dalam kurun waktu yang sama melihatPenggugat