., PaniteraPengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim ad hoc Tipikor, Ketua Majelis,Ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,MH. Ttd./Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.Ttd./ Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.M.H.Panitera Pengganti,Ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.Untuk SalinanMahkamah Agung RIa.n. PaniteraPanitera Muda Pidana KhususSuharto, SH.,M.HumNIP.19600613 198503 1 002 Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 2610 K/PID.SUS/2018

SH,dkkyang beralamat di Jalan Banda Aceh Medan Peukan Pidie,Kecamatan PidieKabupaten Pidie;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Acehtanggal 25 Januari 2019 Nomor 33/Pen.PID/2019/PT BNA serta berkas perkaraPengadilan Negeri Sigli Nomor 238/Pid.Sus/2018/PN Sgi dan suratsurat lainyang berhubungan dengan perkara tersebut;Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Pidie tertanggal 16 Agustus 2018 Nomor.Reg.Perk. : PDM76/SGL/08/2018

Way Kanan atausetidaktidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum PengadilanTindak Pidana korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Tanjung karang,yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkanPasal 5 UndangUndang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan TindakPidana Korupsi Jo.

Way Kanan atau setidaktidaknya pada suatutempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana korupsi (TIPIKOR)pada Pengadilan Negeri Tanjung karang, yang berwenang untuk memeriksadan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 5 UndangUndang Nomor : 46Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Tjk.Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UndangundangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangundang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi (yang selanjutnya disebut UU Tipikor) disebutkan bahwa yang dimaksuddengan "secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatanmelawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipunperbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangundangan, namunapabila perbuatan

Indriyanto Seno Adji, SH., MHmelawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor adalan Genus Delict (delikumum), sedangkan menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 UU Tipikoradalah Species Delict (bagian dari melawan hukum), karena itumenyalahgunakan wewenang sudah pasti melawan hukum, sedangkanmelawan hukum belum tentu menyalahgunakan kewenangan.

Oleh karena itu, apabila suatu perbuatan telah terbuktimemenuhi unsur delik, maka pelakunya haruslah dituntut dan dijatuhi pidana.Salah satu unsur delik dalam tindak pidana korupsi adalah unsur melawanhukum, yang telah dirumuskan secara limitatif dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1)UU Tipikor;Menimbang, bahwa dari pengertian melawan hukum tersebut apabiladikaitkan dengan fakta perbuatan terdakwa yang terungkap di persidangandiperoleh fakta yuridis sebagai berikut : Bahwa benar pada Tahun 2018 , berdasarkan

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (PK) telah menerima Putusan KasasiMahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Tindak Pidana Korupsi(Tipikor) Nomor 1063 K/Pid.Sus/2015 dan Putusan Judex Juris MahkamahAgung RI ini telah dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrachtvan gewijsde);2.

Putusan Nomor 188 PK/PID.SUS/2016berdasarkan faktafakta sesungguhnya dalam persidangan.Kenyataannya berdasarkan faktafakta dari keterangan saksisaksi, SaksiAde Charge/Mahkota, Saksi Ahli dan buktibukti lain di persidangan,maka Terdakwa bersama Terdakwa lainnya dikualifikasi sebagaipenyalahngunaan wewenang' sebagaimana pertimbangan putusanPengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Medan dan sejalan denganDakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan NegeriMedan,Bahwa fakta sesungguhnya lainnya pada

Kecualihanya fee/keuntungan yang diperoleh 1,5 persen dari Pemilik/PengusahaSPBU Kasuari;Bahkan pertimbangan Judex Facti berupa Putusan Pengadilan TinggiMedan yang menguatkan Majelis Hakim Tipikor dalam pertimbangannyasebagaimana halaman 140 menegaskan bahwa oleh karena KepalaDinas Kebersihan Kota Medan Pardamean Siregar dan para supir adamenerima dana penukaran voucer tunai sesuai keterangan Terdakwa,saksi Adnan dan Saksi Abdul Muthalib, maka kepada Kepala DinasKebersihan Kota Medan Pardamean Siregar

Hal ini sesuai dengan pertimbanganhakim tipikor Pengadilan Negeri Medan sebagaimana halaman 140;Bahwa berdasarkan faktafakta yang meringankan ini kiranya Majelis HakimPeninjauan Kembali (PK) yang memeriksa dan mengadili Tingkat PK inikiranya dapat mempertimbangkan agar hukuman kepada Terdakwa Eddydapat diringankan/lebih diringankan dari Putusan Judex Juns yang telahmenjatuhkan pidana 5 tahun dengan kualifikasi melanggar Pasal 2 UndangUndang Tindak Pidana Korupsi dan sebelumnya Putusan Judex FactiPengadilan

Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkanPutusan Tipikor Pengadilan Negeri (PN) Medan hanya menjatuhkanhukuman selama 3 tahun penjara kepada Terdakwa Eddy dengan kualifikasimelanggar Pasal 3 UndangUndang Tindak Pidana Korupsi;Menimbang, bahwa terhadap alasan Peninjauan Kembali dariPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali Pemohon/Terpidana,diajukan berdasarkan adanya kekeliruan atau kekhilafan yang nyata dari MajelisHakim

Bendahara Belanja Hibah KPUD HalmaheraTimur).Terdakwa berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan SuratPerintah/Penetapan Penahanan dari:1Penyidik tanggal 20 November 2013 Nomor : PRINT365/5.2/Fd.1/11/2013 sejaktanggal 20 November 2013 sampai dengan tanggal 09 Desember 2013 ;Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 10 Desember 2013 Nomor :B1304/5.2/Fd.1/12/2013 sejak tanggal 10 Desember 2013 sampai dengan tanggal 18Januari 2014;Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan NegeriTernate tanggal 15 Januari 2014 Nomor 02/Pen.Pid.Tipikor/2014/PN Tte, sejak tanggal19 Januari 2014 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2014 ;Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriTernate tanggal 14 Februari 2014 Nomor : 11/Pen.Pid.Tipikor/2014/PN.Tte, sejaktanggal 18 Januari 2014 sampai dengan tanggal 19 Maret 2014 ;Penuntut Umum tanggal 19 Maret 2014 Nomor : PRINT151/5.2.11/Ft.1/03/2014 sejaktanggal 19 Maret 2014 sampai dengan tanggal

07 April 2014 ;Halaman dari 98 HalamanPts No. 09/Pid.SusTPK/2014/PT.TTE.Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 07April 2014 Nomor. 04/Pen.Pid.Tipikor/2014/PN.Tte, sejak tanggal 8 April 2014 sampaidengan tanggal 7 Mei 2014 ;Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 30 April 2014Nomor 18/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte, sejak tanggal 30 April 2014 sampai dengan tanggal29 Mei 2014 ;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri

Tipikor/2014/PN.Tte tanggal 04September 2014 2014, Memori Banding Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari JaksaPenuntut Umum, tidak ada halhal yang baru, semua telah dipertimbangkan oleh MejelisHakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara sependapatdengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yangmenyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara Bersamasama dan Berlanjut

PANITERA PENGGANTITtd,NAHRA HUSEN, SH.SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYAPENGADILAN TIPIKOR TINGKAT BANDINGPADA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARAWAKIL PANITERA,TtdKEITEL von EMSTER, SH.NIP.19620202 198603 1 006 Halaman 101 dari 98 HalamanPts No. 09/Pid.SusTPK/2014/PT.TTE.

Walikota Ambon mengirimkansurat Nomor: 860/3061/SEKKOT, Perihal: Penyampaian LaporanKeputusan Walikota Ambon tentang PNS yang terlibat Tipikor, tanggal 3Mei 2019, yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara(vide Bukti T5);halaman 7 dari 12 halaman.

Nor Asikin, S.H.Rician Biaya Perkara:e Materai Putusan Rp. 6.000,e Panggilan Juru Sita Rp. 780.000, Administrasi Rp. 50.000,e Pendaftaran Rp. 30.000,e Redaksi Rp. 5.000, +e Jumlah Rp. 871.000,Keterangan : Dicatat disini bahwa Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap dandiberikan kepada Penggugat, atas permintaannya pada tanggal : 20MARET 2017.Panitera Pengadilan Negeri/HI/Perikanan/Tipikor Tanjungpinang Kelas IAH.TYUS SURYANA, SH MH.NIP.19680131 199403 1 004.

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh Tahap sejak tanggal 20 September 2017 s/d tanggal 19 Oktober 2017;9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh Tahap Ilsejak tanggal 20 Oktober 2017 s/d tanggal 18 November 2017;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. MAMAN SUPRIADI,S.Hi, TAUFIK HIDAYAT, S.H., dan MUHAMMAD ARNIF, S.H., para PenasihatHukum Pada Kantor Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan Jl.

., M.H Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh sebagai Hakim Ketua, H. Amron Sodik, S.H dan H. Muhammad Nur,S.H.

,M.H masingmasing Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkanPenetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor106/Pen.Pdt/2017/PT BNA tanggal 11 Desember 2017 putusan tersebut padahari Jumat tanggal 23 Pebruari 2018 diucapkan dalam persidangan terbukauntuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggotatersebut , Zahri, Sm.Hk Panitera Pengganti, tanpa dihadiri olen kedua belahpihak yang berperkara;HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,H. Amron, Sodik, S.H Asnahwati, S.H.,M.HH.

Hakim Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang, sejak tanggal 31 Januari 2012 s/d tanggal 29 Pebruari 20125. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang sejak tanggal 01 Maret 2012 s/d tanggal 29 April 20126. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang sejak tanggal 30 April 2012 s/d tanggal 29 Mei 20127.

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang sejak tanggal 30 Mei 2012 s/d tanggal 28 Juni 2012Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu ZAINUDIN,SH dan ZAENAL ARIFIN, SH, MH, keduanya adalah Advokat pada KantorADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM ZAINUDIN, SH & REKAN berkantor di JI.Jendral Sudirman No. 163 B Blora, Jawa Tengah, berdasarkan Surat kuasa Khusustertanggal 2 Pebruari 2012. yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanTipikor Semarang;Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Semarang, tentangPenunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan ; Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir pada berkasperkara ; Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum ;Telah...3)" Telah mendengar Keterangan Saksisaksi, Ahli, Keterangan Terdakwa sertaBarang Bukti yang diajukan dipersidangan ;# Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut

MH. dan LAZUARDI LUMBANTOBING, SH masingmasing HakimAd Hoc Tipikor selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalamsidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Juni 2012oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh masing masing Hakim Anggota, dibantu oleh IRENE, A PRADATA, SHM.Hum selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh SALIMAN, SH sebagai ...126) 126 sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora serta dihadiri pula olehTerdakwa yang didampingi oleh Tim Penasihat

Penunjukan An Panitera, Panitera Muda Tipikor PengadilanTinggi Makassar tanggal 24 September 2019 Nomor 523/PID/2019/PT MKStentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantuMajelis Hakim;3.

Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;DALAM REKONVENSI :O Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi /Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : Menghukum Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi untukmembayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapbkan sejumlah Rp.1.460.000,00 ( satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);Membaca Akta Permohonan Banding Nomor : 103/Akta.Pdt.Banding/2021/PN.Dps yang dibuat oleh Panitera Muda Khusus Tipikor

Putusan No. 15/PID/2019/PT MKSTURUNAN SESUAI ASLINYAPENGADILAN TINGGI MAKASSARPiIh.PANITERA,Panitera Muda Tipikor,H. SYAHRIL DAHLAN, SH NIP. 19651120 198903 2 004Halaman 15 dari 14 hal. Putusan No. 15/PID/2019/PT MKSSINTJE TINEKE SAMPELAN, SH NIP. 19570904 198401 2 001Halaman 16 dari 14 hal. Putusan No. 15/PID/2019/PT MKSTURUNAN SESUAI ASLINYAPENGADILAN TINGGI MAKASSARPANITERA,SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH NIP. 19570904 198401 2 001Halaman 17 dari 14 hal.

PUTUSANNomor : 37/ TIPIKOR/ 2013 / PN.BKL DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMajelis Hakim pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu yang memeriksa danmengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsi pada peradilan tingkat pertama denganacara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :Nama lengkap : HERIANSYAH, ST Bin Alm. A.

Print45/N.7.18/Ft.1/06/2013 sejak tanggal18 Juni 2013 s/d tanggal 07 Juli 2013.Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Klas I A Bengkulu tanggal 07 Juli 2013 No. 24/Pen.Pid/Tipikor/VII/2013/PN.Bk sejak tanggal 08 Juli 2013 s/d tanggal 06 Agustus 2013.Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Klas I A Bengkulu tanggal 29 Juli 2013 No. 26/Pen.Pid/Tipikor/VII/2013/PN.Bk sejak tanggal 07 Agustus 2013 s/d tanggal

05 September 2013Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulutanggal 16 Agustus 2013 Nomor : 37/Pen.Pid/Tipikor/2013/PN.Bk1 sejak tanggal 16Agustus 2013 s/d tanggal 14 September 2013.6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri KlasI A Bengkulu tanggal 10 September 2013 Nomor : 37/Pen.Pid/Tipikor/2013/PN.Bk1sejak tanggal 15 September 2013 s/d tanggal 13 Nopember 2013.7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan TinggiBengkulu I tanggal 08 Nopember 2013 Nomor : 33/Pen.Pid/Tipikor/2013/PT.Bk1 sejaktanggal 14 Nopember 2013 s/d tanggal 13 Desember 2013.8 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiBengkulu II tanggal 05 Desember 2013 Nomor : 33/Pen.Pid/Tipikor/2013/PT.Bklsejak tanggal 14 Desember 2013 s/d tanggal 12 Januari 2013.Pengadilan Negeri tersebut,Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan suratsurat di dalam berkasperkara ini.Telah membaca pula

Tipikor/2013/PN.Bkl tanggal 16 Agustus 2013, putusan tersebut diucapkkan pada hari Jumat tanggal 03102Januari 2014, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untukumum dengan didampingi oleh hakimhakim anggota tersebut dan dibantu oleh TUTYHUTABARAT, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu dengandihadiri oleh NOPRIDIANSYA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang sertadihadapan terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.HAKIMHAKIM ANGGOTA HAKIM

15 September 2017 sampai dengan tanggal 4Oktober 2017;Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2017sampai dengan tanggal 13 November 2017;Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal18 November 2017;Perpanjangan tahap oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejaktanggal 19 November 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017;Perpanjangan tahap II oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejaktanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018;Majelis Hakim Tipikor

pada Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 4Januari 2018 sampai dengan 2 Februari 2018;Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari sejaktanggal 3 Februari 2018 sampai dengan 3 April 2018;Halaman 1 dari 83 halaman Putusan No. 5/PID.SUSTPK/2018/PT KDI8.

Perpanjangan Tahap Wakil Ketua Pengadilan Tipikor/Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 4 April 2018sampai dengan 3 Mei 2018;9. Perpanjangan Tahap II Wakil Ketua Pengadilan Tipikor/Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 4 Mei 2018sampai dengan 2 Juni 2018;10. Penahanan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 31 Mei 2018sampai dengan tanggal 29 Juni 2018 ;11.

Haeba V No. 9B, Kelurahan WuaWua,Kecamatan WuaWua, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara dengan SuratKuasa Khusus yang telah ditandatangani oleh para Penasihat HukumTerdakwa tanggal 20 Desember 2017 dan telah didaftarkan dalam bukuDaftar Register di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Kendari Nomor 18/Tipikor/I/2018/PN.Kdi tanggal 8Januari 2018 ;Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiSulawesi Tenggara tersebut :Telah membaca berkas perkara dan suratsurat

Tipikor/2018/PN Kdi tanggal 7 Juni 2018;Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Penasihat HukumTerdakwa telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 25 Juni2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Kendari pada tanggal 26 Juni 2018 sesuai surat tandaterima kontra memori banding Nomor /Akta.Pid.SusTPK/PN Kdi tanggal 26Juni 2018, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dandiserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Juni

PRINT 1557/N.1.10/ Ft.1/ 09/2012 sejak tanggal 26 September 2012 s/d 15 Oktober2012 ;Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh tanggal 05 Oktober 2012, No. 27/Pen.Pid.Sus/2012/P.TipikorBNA sejak tanggal 05 Oktober 2012 s/d 03November 2012 ;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tanggal24 Oktober 2012 No. 27/Pen.Pid.Sus/2012/P.TipikorBNA, sejak tanggal04 November 2012 s/d 02 Januari 2013 ;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal18 Desember 2012 No. 554/Pen.Pid

/2012/PT.BNA, sejak tanggal 03Januari 2013 s/d 01 Februari 2013 ;6 Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehtanggal 22 Januari 2013 No. 41/Pen.Pid/2013/PT.BNA, sejak tanggal 02Februari 2013 s/d 03 Maret 2013 ;Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : H.Burhanuddin, S.H..MH., dari Kantor Advokat HBURHANUDDIN, SH.

Sebagai Hakim Anggota I dan HAMIDIDJAMIL, SH., Hakim Ad Hoc TIPIKOR/Anggota II, dan putusan mana diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2013 olehMajelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh MUHARIRSYAH, SH. sebagai PaniteraPengganti. Dihadiri oleh NILAWATI, SH., MH. sebagai Jaksa Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Banda Aceh dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa.94Hakim Anggota I Hakim Ketua Majelisd.t.o d.t.oABU HANIFAH, SH., MH. H.

Untuk salinan yang samaPengadilan Negeri/Tipikor Banda AcehPanitera,ANWAR, SHNIP. 196304241982031002 Halaman 95 dari 95 halaman Putusan No.27/Pid.SUS/2012/P.TIPIKOR.BNA

. : PRINT03/N.8.18/Ft.1/02/2013 sejak tanggal 28 Februari 2013 sampai dengan tanggal 19Maret 2013 ;3 Hakim Pengadilan Tipikor tanggal 06 Maret 2013 Nomor:16/PID.TPK/2013/PN.TK sejak tanggal. 06 Maret 2013 s/d tanggal 04 April 2013 ;4 Ketua Pengadilan Tipikor tersebut tanggal 27 Maret 2013 Nomor : 16/PID.TPK/2013/PN.TK sejak tanggal 05 April 2013 s/d 03 Juni 2013 ;5 Ketua Pengadilan Tipikor tingkat Banding Pada Pengadilan TinggiTanjungkarang (perpanjangan I) tanggal 22 Mei 2013, No.18/Pen.Pid/TPK/

2013/PT.TK sejak tanggal 04 Juni 2013 s/d tanggal 03 Juli 20136 Ketua Pengadilan Tipikor tingkat Banding pada Pengadilan TinggiTanjungkarang (perpanjangan II) tanggal ....... sejak tanggal ...... s/Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum saudara Yudi Yusnandi, SH.

tidak sah (fiktif);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut makaunsur bersamasama telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;Menimbang selanjutnya akan di pertimbangkan tentang pasal 18 ayat (1) hurufb Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasantindak pidana korupsiMenimbang bahwa di dalam pasal 18 UU Tipikor

(Hakim Ad Hoc Tipikor) masingmasing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusantersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: RABU,tanggal 3 JULI 2013 oleh Ketua Majelis tersebut di atas dengan didampingi olehHakimhakim Anggota, dibantu oleh : ARIF MUNANDAR, SH.

(Hakim Ad Hoc Tipikor)Panitera PenggantiARIF MUNANDAR, SH

Tipikor SmgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkatpertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :Nama lengkap : KARYONOTempat lahir : SemarangUmur / tanggal lahir : 60 tahun / 27 Januari 1953Jenis kelamin > LaktlakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Banjarsari No. 47 RT 002/ RW 001 Kelurahan Tembalang,Kota

Jalan PandaTengah No. 8, Palebon, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Pebruari2013 ;10.Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan :Penyidik, sejak tanggal 4 September 2012 s/d tanggal 23 September 2012 ;Perpanjangan PU, sejak tanggal 24 September 2012 s/d 2 Nopember 2012 ;Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarangsejak tanggal 3 Nopember 2012 s/d tanggal 2 Desember 2012 ;Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan

Negeri Semarangsejak tanggal 3 Desember 2012 s/d tanggal 1 Januari 2013Penahanan JPU, sejak tanggal 27 Desember 2012 s/d tanggal 15 Januari 2013 ;Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaransejak tanggal 16 Januari 2013 s/d tanggal 14 Pebruari 2013 ;Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Semarangsejak tanggal 4 Pebruari 2013 s/d tanggal 5 Maret 2013 ;Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada Negeri Semarangsejak tanggal 6 Maret 2013 s/d tanggal

4 Mei 2013 ;Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Semarangsejak tanggal 5 Mei 2013 s/d tanggal 3 Jum 2013 ;Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Semarangsejak tanggal 4 Juni 2013s/d tanggal 3 Juli 2013PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT :Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Semarang No. 16/ Pen.Pid.Sus/2013/PN.

Tipikor Smg tertanggal 4 Pebruari 2013 ;tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis No: 16/ Pen.Pid.Sus/2013/PN.Tipikor Smg tertanggal : 7 Pebruari 2012 tentang Penetapan Hari Sidang ;Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya ;Telah mendengar saksisaksi dan terdakwa di persidangan ;Telah memperhatikan barang bukti bukti surat yang diajukan di persidangan ;Telah mendengar Tuntutan Pidana dari

Bone Bolango sejumlah689 bundel dokumen (Bukti T6), dimana terhadap bukti tersebut telah dilakukanpenyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Perintah PenyitaanNomor: Print819/R.5.13/Fd.1/09/2014 tanggal 29 September 2014 dan Print201/R.5.13/Fd.1/03/2016 tanggal 02 Maret 2016 (Bukti T7), serta telahmendapatkan Persetujuan Penyitaan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor:38/Pen.Pid.Sus Tipikor/2014/PN.Gtlo tanggal 14 Oktober 2014 dan Nomor:06/Pen.Pid.Sus Tipikor/2016/PN.Gto tanggal 08 Maret 2016

Penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri SuwawaNomor: Print201/R.5.13/Fd.1/03/2016 tanggal 02 Maret 2016.Penetapan Persetujuan Penyitaan Pengadilan NegeriGorontalo.Halaman 55 dari 65 Putusan Nomor 4/Pid.Pra Peradilan/2016/PN Gto.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.bukti T8.1bukti T8.2bukti T9bukti T10bukti T11bukti T12bukti T13bukti T14bukti T15bukti T16bukti T17bukti T18bukti T19bukti T20bukti T21bukti T22bukti T23Penetapan Persetujuan Penyitaan Pengadilan Negeri GorontaloNomor: 38/Pen.Pid.Sus Tipikor

/2014/PN.GtloOktober 2014.Penetapan Persetujuan Penyitaan Pengadilan Negeri GorontaloNomor: 06/Pen.Pid.Sus Tipikor/2016/PN.Gto tanggal 08 Maret2016.Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)Nomor : 12/LHP/XIX.GOR/10/2012 tanggal 16 Oktober 2012;338/19/X1V/201 1tanggal 14Keputusan Gubernur Gorontalo Nomortanggal 28 Desember 2011;Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor :10 Januari 2011.15/19/V2011 tanggalKeputusan Bupati Bone Bolango Nomor67/KEP/BUP.BB/117/2011 tanggal 31 Januari 2011;Keputusan

bukti T6.75), yang terhadap bukti tertulis tersebut telah dilakukan penyitaansecara sah menurut hukum sebagaimana Surat Perintah Penyitaan Nomor : Print819/R.5.13/Fd.1/09/2014, tanggal 29 September 2014 (vide bukti T7.1) dan SuratPerintah Penyitaan Nomor : Print201/R.5.13/Fd.1/03/2016, tanggal 02 Maret 2016(vide bukti T7.2);Menimbang, bahwa berdasarkan ke2 (dua) Surat Perintah Penyitaantersebut, oleh Pengadilan Negeri Gorontalo mengeluarkan Penetapan PersetujuanPenyitaan Nomor : 38/Pen.Pid.Sus Tipikor

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Pekanbaru telah salah dalammemahami dan menerapkan hukum dan undangundang, serta telahmengabaikan fakta hukum yang ada.2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Pekanbaru hanya mengulangseluruh pertimbangan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbarutanpa melihat dan memeriksa kembali keseluruhan faktafakta hukum yangsesungguhnya.3. Bahwa judex facti telah salah dalam menerapkan dan memahami maksud Pasal2 ayat (1) jo.

Surachmin, S.H., M.H.HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh MarianaSondang Pandjaitan., S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh paraPemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;Hal. 59 dari 59 hal. Put. No.348 K/Pid.Sus/2014HakimHakim Anggota : Ketua,ttd/Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.,M.H. ttd/Dr.